SlideShare a Scribd company logo

09 hukum perkawinan adat

hukum perkawinan adat

1 of 40
Download to read offline
HUKUM PERKAWINAN ADAT 1
Pertemuan ke 9
Makna Perkawinan
 Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan
urusan pribadi, namun lebih sering merupakan
urusan kerabat, keluarga, atau persekutuan.
Semuanya tergantung pada tata susunan
masyarakat yang bersangkutan.
 Bagi kelompok masyarakat yang menyatakan diri
sebagai kesatuan atau persekutuan hukum,
perkawinan adalah: sarana untuk melangsungkan
hidup kelompoknya secara tertib, teratur, dan
sekaligus sarana yang dapat melahirkan generasi
baru yang berfungsi untuk meneruskan garis hidup
kelompoknya.
 Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan
memiliki tujuan untuk membangun dan memelihara
hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
 Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut
tujuan perkawinan tersebut dan juga menyangkut
kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan
dalam pergaulan masyarakat maka proses
pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib
adat, agar terhindar dari pelanggaran yang dapat
menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat yang
bersangkutan.
 Pada masyarakat adat, masalah
perkawinan lebih banyak merupakan suatu
ritus yang bersifat religius-magis.
 A Van Gennep (seorang sosiolog Prancis),
menamakan semua upacara perkawinan
sebagai rites de passage (upacara
peralihan), yakni upacara peralihan yang
melambangkan peralihan status dari
masing-masing mempelai yang tadinya
hidup sendiri-sendiri secara terpisah
menjadi hidup bersatu sebagai suami-istri,
somah sendiri; suatu keluarga yang baru
berdiri dan mereka bina sendiri.
Menurut van Gennep, rites de passage terdiri
atas tiga tingkatan:
i. Rites de sparation (upacara perpisahan dari
status semula)
ii. Rites de marge (upacara perpisahan dari
status yang baru)
iii.Rites de anggreegation (suatu upacara
penerimaan dalam status yang baru).
 Prof. Hazairin dalam bukunya yang bertitel
Rejang menyatakan: upacara perkawinan
merupakan tiga buah rentetan perbuatan
magis yang bertujuan untuk: (i) menjamin
ketenangan, (ii) menjamin kebahagiaan,
dan (iii) menjamin kesuburan.
…

Recommended

Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adatnatal kristiono
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adatQomaruz Zaman
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 

More Related Content

What's hot

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 

What's hot (20)

Hukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adatHukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adat
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 

Viewers also liked

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...Dadang DjokoKaryanto
 
The 2 undip words of length 2 with their lattice walks
The 2 undip words of length 2 with their lattice walksThe 2 undip words of length 2 with their lattice walks
The 2 undip words of length 2 with their lattice walksjmallos
 
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, mahar
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, maharKonsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, mahar
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, maharikafia maulidia
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaSei Enim
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Rujendro Caturpandu
 
Bertumbuh melalui Membaca
Bertumbuh melalui MembacaBertumbuh melalui Membaca
Bertumbuh melalui MembacaJohan Setiawan
 
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhirSMPN 1 Cikidang
 
Budidaya ternak kelinci
Budidaya ternak kelinciBudidaya ternak kelinci
Budidaya ternak kelinciAinul Yaqin
 
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1lavanter simamora
 
Serikat tolong menolong
Serikat tolong menolongSerikat tolong menolong
Serikat tolong menolongIlpan Rambe
 
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatan
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatanMPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatan
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatanMimi Mokhtar
 
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017 petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017 Sapto Samodra
 
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13Sriwijaya University
 
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsi
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsiSoal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsi
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsiSosuke Aizen
 
1.1 soal tes 3 besar 3-naskah fix
1.1 soal tes  3 besar 3-naskah fix1.1 soal tes  3 besar 3-naskah fix
1.1 soal tes 3 besar 3-naskah fixDidik Sadianto
 

Viewers also liked (20)

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
The 2 undip words of length 2 with their lattice walks
The 2 undip words of length 2 with their lattice walksThe 2 undip words of length 2 with their lattice walks
The 2 undip words of length 2 with their lattice walks
 
Pentingnya Membaca
Pentingnya MembacaPentingnya Membaca
Pentingnya Membaca
 
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, mahar
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, maharKonsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, mahar
Konsep kafa’ah, syarat dan rukun nikah, mahar
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
 
Bertumbuh melalui Membaca
Bertumbuh melalui MembacaBertumbuh melalui Membaca
Bertumbuh melalui Membaca
 
Pembinaan olimpiade matematika
Pembinaan olimpiade matematikaPembinaan olimpiade matematika
Pembinaan olimpiade matematika
 
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir
3 olim-sd-soal-eksplorasi-akhir
 
Budidaya ternak kelinci
Budidaya ternak kelinciBudidaya ternak kelinci
Budidaya ternak kelinci
 
Umpasa Ni halak Batak
Umpasa Ni halak BatakUmpasa Ni halak Batak
Umpasa Ni halak Batak
 
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1
Garis besar-ruhut-paradaton-parsadaan-raja-sitorus-dohot-boruna-se-jabodetabek-1
 
Serikat tolong menolong
Serikat tolong menolongSerikat tolong menolong
Serikat tolong menolong
 
Marhata Umpasa Adat Batak
Marhata Umpasa Adat BatakMarhata Umpasa Adat Batak
Marhata Umpasa Adat Batak
 
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatan
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatanMPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatan
MPW1143 - Bab 10 konsep kekeluargaan & kemasyarakatan
 
Sumatera utara
Sumatera utaraSumatera utara
Sumatera utara
 
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017 petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017
petunjuk teknik dan jadwal osn sd 2017
 
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13
Pembinaan olimpiade matematika tingkat sd 13
 
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsi
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsiSoal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsi
Soal dan pembahasan osn matematika 2011 bagian a isian singkat tingkat provinsi
 
1.1 soal tes 3 besar 3-naskah fix
1.1 soal tes  3 besar 3-naskah fix1.1 soal tes  3 besar 3-naskah fix
1.1 soal tes 3 besar 3-naskah fix
 

Similar to 09 hukum perkawinan adat

Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptxnatal kristiono
 
Diktat hukum adat
Diktat hukum adatDiktat hukum adat
Diktat hukum adatbatozai32
 
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakAsas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakUsman Jambak
 
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan AgamaPedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agamapjj_kemenkes
 
Jenis-jenis perkawinan
Jenis-jenis perkawinanJenis-jenis perkawinan
Jenis-jenis perkawinanNakano
 
Etika pergaulan
Etika pergaulanEtika pergaulan
Etika pergaulantarwiyah12
 
Ailana Kalaki Lede.docx
Ailana Kalaki Lede.docxAilana Kalaki Lede.docx
Ailana Kalaki Lede.docxFirstaVindy1
 
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaKetentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaYulia Fauzi
 
HUKUM PERKAWINAN.pptx
HUKUM PERKAWINAN.pptxHUKUM PERKAWINAN.pptx
HUKUM PERKAWINAN.pptxYunHyerim2
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umur
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umurPenyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umur
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umurDian Vebyanti
 
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptx
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptxtugas fikih munakahat kelompok 3.pptx
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptxAzyarSusanto1
 

Similar to 09 hukum perkawinan adat (20)

HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptxHUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
 
Hukum Perkawinan Adat
Hukum Perkawinan AdatHukum Perkawinan Adat
Hukum Perkawinan Adat
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
 
Diktat hukum adat
Diktat hukum adatDiktat hukum adat
Diktat hukum adat
 
Makalah budaya
Makalah budayaMakalah budaya
Makalah budaya
 
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakAsas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
 
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan AgamaPedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan Agama
 
Jenis-jenis perkawinan
Jenis-jenis perkawinanJenis-jenis perkawinan
Jenis-jenis perkawinan
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Etika pergaulan
Etika pergaulanEtika pergaulan
Etika pergaulan
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
Ailana Kalaki Lede.docx
Ailana Kalaki Lede.docxAilana Kalaki Lede.docx
Ailana Kalaki Lede.docx
 
T1 a3
T1 a3T1 a3
T1 a3
 
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaKetentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
 
HUKUM PERKAWINAN.pptx
HUKUM PERKAWINAN.pptxHUKUM PERKAWINAN.pptx
HUKUM PERKAWINAN.pptx
 
Panggilan hidup berkeluarga
Panggilan hidup berkeluargaPanggilan hidup berkeluarga
Panggilan hidup berkeluarga
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umur
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umurPenyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umur
Penyuluhan hukum akibat perkawinan di bawah umur
 
Ini hanya contoh saja
Ini hanya contoh sajaIni hanya contoh saja
Ini hanya contoh saja
 
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptx
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptxtugas fikih munakahat kelompok 3.pptx
tugas fikih munakahat kelompok 3.pptx
 

More from Qomaruz Zaman

Ilmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisIlmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisQomaruz Zaman
 
Tafsir, pembagian dan metodenya
Tafsir, pembagian dan metodenyaTafsir, pembagian dan metodenya
Tafsir, pembagian dan metodenyaQomaruz Zaman
 
Satuan acara perkuliahan_bmd
Satuan acara perkuliahan_bmdSatuan acara perkuliahan_bmd
Satuan acara perkuliahan_bmdQomaruz Zaman
 

More from Qomaruz Zaman (6)

Fitur dan Fungsi
Fitur dan FungsiFitur dan Fungsi
Fitur dan Fungsi
 
Ilmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisIlmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratis
 
Tafsir, pembagian dan metodenya
Tafsir, pembagian dan metodenyaTafsir, pembagian dan metodenya
Tafsir, pembagian dan metodenya
 
Baliho isro
Baliho isroBaliho isro
Baliho isro
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Satuan acara perkuliahan_bmd
Satuan acara perkuliahan_bmdSatuan acara perkuliahan_bmd
Satuan acara perkuliahan_bmd
 

09 hukum perkawinan adat

  • 1. HUKUM PERKAWINAN ADAT 1 Pertemuan ke 9
  • 2. Makna Perkawinan  Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan pribadi, namun lebih sering merupakan urusan kerabat, keluarga, atau persekutuan. Semuanya tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.  Bagi kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan atau persekutuan hukum, perkawinan adalah: sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, teratur, dan sekaligus sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang berfungsi untuk meneruskan garis hidup kelompoknya.
  • 3.  Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan memiliki tujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.  Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan juga menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari pelanggaran yang dapat menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat yang bersangkutan.
  • 4.  Pada masyarakat adat, masalah perkawinan lebih banyak merupakan suatu ritus yang bersifat religius-magis.  A Van Gennep (seorang sosiolog Prancis), menamakan semua upacara perkawinan sebagai rites de passage (upacara peralihan), yakni upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri secara terpisah menjadi hidup bersatu sebagai suami-istri, somah sendiri; suatu keluarga yang baru berdiri dan mereka bina sendiri.
  • 5. Menurut van Gennep, rites de passage terdiri atas tiga tingkatan: i. Rites de sparation (upacara perpisahan dari status semula) ii. Rites de marge (upacara perpisahan dari status yang baru) iii.Rites de anggreegation (suatu upacara penerimaan dalam status yang baru).
  • 6.  Prof. Hazairin dalam bukunya yang bertitel Rejang menyatakan: upacara perkawinan merupakan tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk: (i) menjamin ketenangan, (ii) menjamin kebahagiaan, dan (iii) menjamin kesuburan. …
  • 7. Sistem Perkawinan Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat: i Endogami ii Eksogami iii Eleutherogami
  • 8. Perkawinan Endogami  Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki harus mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat (suku, clan, family) sendiri. Ex: Tanah Toraja (Sulawesi Tengah) dan masyarakat Kasta di Bali.
  • 9. Perkawinan Exsogami  Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki dilarang mengawini perempuan yang se- marga dan diharuskan mencarai calon istri di luar marganya sendiri. Ex: Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatra Selatan, Lampung, dan Maluku. Saat ini, sistem perkawinan seperti ini (endogami dan exsogami) telah luntur dan salah satunya akibat masuknya ajaran Islam ke daerah-daerah tersebut.
  • 10. Perkawinan Eleutherogami  Sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan ataupun keharusan seperti yang terdapat dalam sistem perkawinan endogami dan eksogami.  Larngan yang ada adalam sistem perkawinan eleutherogami adalah larangan-larangan yang berhubungan dengan ikatan-ikatan kekeluargaan, yakni: (i) Nasab (ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak, dan saudara ibu), (ii) Musyaharoh (ibu tiri, anak tiri, dan saudara perempuan istri). …
  • 11. Bentuk-Bentuk Perkawinan Bentuk perkawinan berdasar persiapan ke arah pelaksanaan perkawinan: 1. Perkawinan Pinang 2. Perkawinan Lari Bersama 3. Perkawinan Bawa – Lari Bentuk perkawinan berdasar atas tata susunan kekerabatan 1. Perkawinan pada masyarakat patrilineal 2. Perkawinan pada masyarakat matrilineal 3. Perkawinan pada masyarakat parental
  • 12. Bentuk perkawinan berdasar persiapan ke arah pelaksanaan perkawinan 1. Perkawinan Pinang  Perkawinan pinang adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar.  Peminangan pada umumnya datang dari pihak laki-laki yang berupa ajakan kepada pihak perempuan untuk menjalin ikatan perkawinan.  Peminangan / pertunangan baru mengikat jika pihak laki- laki telah memberikan sesuatu tanda kepada pihak perempuan yang disebut Panjer (Jawa), Penyancang (Pasundan), Tandan Kong Narit (Aceh), Bono Nibu (Nias), Pujompo (Toraja), dan Paweweh (Bali).
  • 13. Dasar / Alasan Pertunangan  Ingin menjamin bahwa yang dikehendaki itu dapat dilangsungkan dalam waktu dekat;  Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak;  Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal sihingga mereka kelak sebagi suami istri dapat diharapkan menjadi pasangan yang harmonis.
  • 14. Akibat Hukum Pertunangan  Kedua belah pihak telah terikat untuk melansungkan perkawinan, meskipun sifatnya bukan suatu keharusan. ___________  Akan tetapi, jika di kemudian hari ternyata tidak ada kecocokan maka salah satu pihak atau keduanya bisa membatalkan ikatan pertunangan.
  • 15. Pembatalan Pertunangan  Apabila pertunangan itu diputuskan oleh pihak perempuan maka pihak perempuan itu harus memberikan ulos-ulos (bukan berupa uang) kepada pihak laki-laki sebagai ganti Panjer (Keputusan MA / 06 / 06 / 1959. No. 46 k/Sip/1958)  Apabila ikatan pertunangan itu diputuskan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak berhak menuntut kembali uang tunangan (Keputusan MA/ 07 / 02 / 1959, no. 396/Sip/1958). …
  • 16. 2. Perkawinan Lari Bersama  Perkawinan di mana kedua belah pihak (calon suami-istri) secara bersama-sama dan atas persetujuan bersama melarikan diri ke suatu tempat untuk melangsungkan perkawinan.  Tujuannnya: Untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan ataupun untuk menghindarkan diri dari berbagai rintangan dari pihak orang tua atau sanak saudara.
  • 17.  Dengan perkawinan lari bersama maka pembayaran perkawinan sering kali menjadi berkurang  Di Bali dan Lampung, jujur masih harus dibayar tinggi atau bahkan lenih tinggi.  Di Sulawesi Selatan, perkawinan lari bersama dianggap sebagai delik adat sehingga perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
  • 18. 3. Perkawinan Bawa - Lari  Lari dengan seorang perempuan yang sudah dipertunangkan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain (terdapat di Kalimantan), atau  Melarikan seorang perempuan secara paksa (terdapat di Lampung).  Perkawinan bawa lari seringkali menimbulkan perlawanan hebat dari kelompok kerabat perempuan sehingga dalam masyarakat Bugis- Makasar, kerabat perempuan berhak membunuh laki-laki yang membawa lari perempuan.
  • 19. Bentuk perkawinan berdasar atas tata susunan kekerabatan  Perkawinan pada masyarakat patrilineal 1. Perkawinan jujur 2. Perkawinan mengabdi 3. Perkawinan mengganti/levirat 4. Perkawinan meneruskan/sorotan 5. Perkawinan bertukar 6. Perkawinan ambil anak
  • 20. 1. Perkawinan Jujur  Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.  Pemberian jujur ini merupakan lambang dari diputuskannya hubungan kekeluargaan istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara kandungnya, kerabatnya, dan persekutuannya.  Sebagai konsekuensinya: anak-anak yang (akan) lahir nantinya akan menarik garis keturunan pihak ayah dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya.
  • 21. 2. Perkawinan Mengabdi  Suatu bentuk perkawinan yang disebabkan oleh karena pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perempuan.  Dalam perkawinan mengabdi, seorang suami harus mengabdi kepada kerabat mertuanya hingga dia mampu membayar jujur yang dipersyaratkan oleh pihak perempuan.
  • 22. 3. Perkawinan Mengganti/Levirat  Suatu bentuk perkawinan di mana seorang janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya.  Bentuk perkawinan seperti ini terjadi akibat adanya anggapan bahwa perempuan telah dibeli oleh pihak suami.  Perkawinan jenis ini memeiliki banyak nama. Di Batak disebut Pereakhon; di Palembang dan Bengkulu disebut Ganti Tikar; di Lampung disebut Nyemalang, dan di Jawa disebut Turun Ranjang.
  • 23. 4. Perkawinan Meneruskan/Sorotan  Suatu bentuk perkawinan di mana seorang duda kawin dengan saudara perempuan almarhum istrinya.  Perkawinan ini bisa dilangsungkan tanpa membayar jujur tambahan karena istri kedua hanya berfungsi meneruskan istri pertama.  Perkawinan jenis ini bertujuan untuk memelihara hubungan kekeluargaan agar tetap terjalin dengan baik; kehidupan anak-anak yang lahir dari istri pertama tetap terpelihara, serta untuk menjaga harta kekayaan.  Di Jawa, perkawinan jenis ini disebut Ngarag Wulu.
  • 24. 5. Perkawinan Bertukar  Suatu bentuk perkawinan di mana perkawinan timbal balik (synetrio connubium) diperbolehkan sehingga pembayaran jujur yang terhutang secara timbal balik seakan- akan dikompensasikan (jujur timbal balik diperhitungkan satu dengan yang lain sehingga menjadi hapus/lunas).
  • 25. 6. Perkawinan Ambil Anak  Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa pembayaran jujur dengan maksud untuk mengambil sang suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota clan- nya.  Anak-anak yang (akan) lahir dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui garis keturunan ayahnya.
  • 26.  Salah satu alasan dilakukannya perkawinan ambil anak adalah karena keluarga tidak memiliki anak laki-laki.  Tidak adanya anak laki-laki akan mengakibatkan punahnya hubungan patrilineal (Lampung: semenda).  Hubungan kekeluargaan antara suami dengan keluarganya sendiri menjadi putus dan si suami masuk menjadi anggota keluarga si istri.  Dalam kegiatan adat, si istri mempunyai peranan sebagai kepala keluarga yang diwakilkan kepada suaminya.
  • 27. Bentuk-Bentuk Perkawinan Ambil Anak  Perkawinan Ambil Anak  Perkawinan Tegak-Tegi  Perkawinan Jeng Mirul  Perkawinan Meminjam Jago
  • 28. Perkawinan Ambil Anak  Suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan anak pejabat di mana si laki-laki diadopsi terlebih dahulu oleh kerabat calon mempelai perempuan.  Tujuannya: agar menantu laki-laki yang sudah diadopsi itu dapat meneruskan kebesaran dan dapat menerima warisan (sebagai anak laki-lakinya).
  • 29.  Di daerah Lampung: seorang pejabat kebesaran adat yang dari istri tuanya (bini ratu) hanya memiliki anak perempuan maka untuk dapat mempertahankan kebesarannya dalam lingkungan kerabatnya dia akan melakukan perkawinan ambil anak.  Sang suami akan dijadikan sebagai anak angkat yang kedudukanya sama dengan istrinya.  Perkawinan ini disebut sebagai Semendo tambi Anak.
  • 30. Perkawinan Tegak Tegi  Suatu bentuk perkawinan antara anak laki- laki saudaranya (kemenakannya yang laki- laki) dengan anak perempuannya.  Tujuannya: menantu laki-laki yang telah menjadi anak laki-lakinya dapat memperoleh warisan yang kelak akan diteruskan kepada cucu-cucunya.
  • 31. Perkawinan Jeng Mirul  Suatu bentuk perkawinan yang menyebabkan si suami benar-benar beralih ke kerabat istrinya karena dijadikan anak angkat.  Dalam perkawinan model ini, suami menjadi wakil mutlak bagi anak-anaknya yang akan lahir yang tugasnya adalah mengawasi harta peninggalan untuk kepentingan istri dan anak-anaknya.
  • 32. Perkawinan Meminjam Jago  Suatu bentuk perkawinan yang terjadi apabila si suami tidak beralih ke dalam kerabat istrinya.  Di situ, si suami ditoleransi / diberi sarana untuk menyambung keturunan dan dia berkedudukan sebagai orang yang menumpang.  Anak-anak yang dilahirkan masuk clan ibu.
  • 33. Perkawinan pada masyarakat matrilineal  Suatu bentuk perkawinan di mana si istri tetap tinggal dalam clan atau golongan familinya (keluarganya).  Di sini, Istri tidak masuk dalam kerabat atau golongan si suami, melainkan tetap tinggal dalam clan-nya sendiri.  Seorang suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si istri sebagai urang semendo (ipar).  Anak-anak yang lahir dalam perkawinan ini akan masuk ke dalam clan ibunya.
  • 34.  Dalam perkawinan matrilineal berlaku ketentuan hukum exogami dalam perkawinan, yakni kewajiban seorang laki-laki dari suatu clan untuk mengambil perempuan dari clan lainnya.  Perkawinan “cross-cousin”, di mana antara dua orang saudara yang berbeda sex (laki-laki dan perempuan) diizinkan/diperbolehkan berbesanan satu dengan yang lain.  Perkawinan “pararel-cousin”, di mana antara dua orang saudara yang berkelamin sama (laki-laki semua atau perempuan semua) tidak diperbolehkan berbesanan.
  • 35. Perkawinan pada Masyarakat Parental  Dalam perkawinan pada masyarakat parental, pihak suami maupun pihak istri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak.  Dengan demikian, setelah terjadi perkawinan maka si suami menjadi anggota keluarga istrinya, dan begitu juga si istri menjadi anggota keluarga suaminya.  Anak-anak yang kelak dilahirkan juga menjadi anggota kekerabatan keluarga suami dan sekaligus keluarga istri.
  • 36.  Dalam susunan keluarga parental juga terdapat kebiasaan pemberian-pemberian dari pihak suami kepada pihak istri.  Pemberian tersebut pada dasarnya merupakan pemberian perkawinan saja.  Pemberian ini pada masyarakat Aceh disebut jinamee, - Pada masyarakat Jawa disebut Tukon; - Di Sulawesi Selatan disebut Surang/Sompa; - Pada suku Dayak disebut Pekain.
  • 37. Perkawinan Anak-Anak  Hukum Adat tidak melarang perkawinan antara-antara laki-laki dan perempuan yang masih kanak-kanak.  Akan tetapi, di beberapa daerah, seperti daerah Kerinci (Jambi), di Roti (Nusa Tenggara Timur), dan di Toraja (Sulawesi Tengah), perkwainan anak-anak tidaklah diperbolehkan.  Di Pulau Bali, perkawinan gadis yang belum dewasa dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.
  • 38.  Jika terjadi perkawinan pada kanak-kanak maka kehidupan bersama antara keduanya sebagai pasangan suami istri ditangguhkan hingga mereka mencapai umur.  Perkawinan anak-anak pada masyarakat adat sering disebut Kawin Gantung (Jawa: Gantung Nikah).  Jika kedua mempelai sudah mencapai umur maka Kawin Gantung ini akan disusuli dengan Perkawinan Adat.
  • 39. Alasan/Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Anak-Anak  Untuk merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki- laki dan kerabat mempelai perempuan.  Oleh karena alasan itu juga, terkadang anak- anak yang masih dalam kandungan telah dijanjikan kelak akan dikawinkan dengan anak dari suatu keluarga tertentu karena ikatan kekeluargaan tersebut dinilai akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak.
  • 40. Perkawinan anak-anak pada umumnya merupakan kehendak orang tuanya, bukan kehendak kedua mempelai sehingga tidak jarang perkawinan itu berakhir dengan perceraian.