Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pajak dan proses penyidikan serta penuntutannya menurut undang-undang perpajakan Indonesia. Termasuk pengertian penyidikan tindak pidana pajak, wewenang penyidik pajak, sistem pembuktian, dan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum.

1. BAB 11 Tindakan Pidana Pajak

2.  Suatu peristiwa atau tindakan melanggar
hukum atu undang-undang pajak yang
dilakukan 0leh seseorang yang tindakanya
tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan
oleh undang-undang pajak dapat dinyatakan
sebagai suatu tindakan pidana yang dapat
dihukum

3.  Pengertian Penyidikan Pasal 1 angka 28 menyatakan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya
 Wewenang Penyidik Pajak dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang KU, yaitu:
 Meneliti laporan berkenaan tindakan pidana
 Mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana
 Meminta keterangan dan bahan bukti
 Memeriksa dokumen berkenaan tindak pidana
 Melakukan penggeledahan
 Meminta bantuan tenaga ahli
 Meminta atau melarang seseorang pindah ruangan saat penggeledahan
berlangsung
 Memotret seseorang kaitanya dengn tindak pidana dibidang perpajakan
 Memangil orang untuk didengar keterangan
 Menghentikan penyidikan
 Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggung jawabkan

4.  Penuntutan kepada penuntut umum sesuai
Pasal 1 butir 6 KUHA, Penuntut umum adalah
Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim

5. Sistem Pembuktian Beban Pembuktian

6.  Pasal 1 butir 11 KUHAP Menyatakan bahwa
putusan pengdilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas atau lepas dari segala runtutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang

7.  Setiap anggota masyarakat khususnya
masyarakat yang tergolong sebagai wajib
pajak menginginkan adanya rasa keadilan
dan kepastian hukum atas suatu masalah
tindak pidana khususnya tindak pidana
bidang perpajakan