Materi pengantar untuk mata kuliah Hukum Keluarga di Dunia Islam

1. HUKUM KELUARGA
DI DUNIA ISLAM
DOSEN PENGAMPU: NINA INDAH FEBRIANA, M.Sy

2. TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM KELUARGA ISLAM
 Istilah Untuk Menyebut Hukum
Keluarga Islam
 Pengertian Hukum Keluarga
 Ruang Lingkup Hukum Keluarga
Islam
 Perkembangan Hukum Keluarga
Islam di Indonesia

3. Istilah-istilah Hukum Keluarga
Al- ahwal al-syakhsyiyah
Nidzam al-usrah
Huqud al-usrah
Ahkam al-usrah
Munakahat
Istilah dalam Bahasa
arab dalam kitab -
kitab fikih

4. Istilah-istilah Hukum Keluarga
Qanun al-ahwal al-syakhsyiyah
Qanun al-usrah
Qanun Huqud al-’alaih
Ahkam al-zawaj
Ahkam al-izwaz
Istilah dalam Bahasa Arab
Perundang-undangan hukum
Islam Kontemporer

5. Istilah-istilah Hukum Keluarga
 Islamic personal law
 Islamic family law
 Moslem family law
 Islamic family protection
 Islamic law of personal status
 Islamic law of family rights
 Islamic marriage law
 Islamic marriage ordinance
 Hukum Perkawinan
 Hukum Keluarga
 Hukum Kekeluargaan
 Hukum Perorangan
Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia

6. Pengertian Hukum Keluarga
Menurut
Ulama dan
Pakar
 Badri Khaeruman “Hukum keluarga adalah
hukum yang berhubungan dengan masalah
keluarga. Bagaimana keluarga dibentuk, hak
dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban
anak kepada orang tua, serta hak dan
kewajiban orang tua terhadap anaknya.”
 Syekh Abdul Wahab Khallaf, “Hukum keluarga
yaitu hukum yang berhubungan dengan
keluarga. Yaitu mengatur hubungan suami istri
dan karib kerabat”.
 Khaeruddin Nasution, “Hukum keluarga adalah
hukum yang mengatur hubungan antar
anggota keluarga (keluarga pokok)”.

7. Pengertian Hukum Keluarga
Menurut
Ulama dan
Pakar
 Moh. Amin Suma, “Hukum keluarga adalah
hukum yang mengatur ihwal hubungan
keluarga (suami-istri dan orang tua-anak) sejak
di masa awal pembentukannya (perkawinan)”.
 Ahmad Rofik, “Hukum keluarga yaitu hukum
yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga
dan pembentukannya bertujuan mengatur
hubungan suami istri dan keluarga satu dengan
yang lainnya”.
 Wahbah Zuhaili, “Hukum keluarga adalah
hukum yang mengatur hubungan keluarga
sejak awal pembentukannya hingga masa akhir
atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah,
talak, nasab, nafkah dan kewarisan”.

8. Pengertian Hukum Keluarga
. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur
tentang:
1. Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah
akad pernikahan yang bertujuan untuk
membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir
dan batin.
2. Hak dan kewajiban antara suami terhadap istri
dan istri terhadap suaminya.
3. Hak dan kewajiban antara orangtua terhadap
anaknya dan anak terhadap orangtuanya.
4. Putusnya hubungan perkawinan.
5. Nasab (keturunan).
6. Kewarisan.
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N

9. RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA
Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, ruang lingkup hukum
keluarga meliputi tiga hal, yaitu:
Perkawinan (Munakahat) dan hal-hal yang bertalian dengannya 1
Perwalian dan wasiat (al-walayat wal washiyah) 2
Kewarisan (al-mawaris) 3

10. RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA
Peminangan Hak dan kewajiban
suami istri
Rukun dan syarat
perkawinan
Harta kekayaan dalam
perkawinan
Mahar Pemeliharaan anak
Larangan perkawinan Perwalian
Perjanjian perkawinan Putusnya hubungan
perkawinan
Poligami Akibat putusnya
hubungan perkawinan
Pencegahan
perkawinan
Rujuk
Batalnya perkawinan Masa berkabung
Ahli waris
Besarnya bagian ahli waris
Aul dan rad
Wasiat
Hibah
Dan seterusnya
Ruang lingkup perkawinan Ruang lingkup kewarisan

11. Perkembangan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia
SEJARAH
HKI DI
INDONESIA
Masa Kerajaan
 Beberapa wilayah kerajaan dipengaruhi oleh
hukum agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh
para pedagang. (Pulau Jawa, Sumatra & Bali)
 Daerah lain yang mendapat pengaruh dari zaman
“Malaio Polynesia”, yaitu suatu zaman dimana
nenek moyang masih memegang adat istiadat asli
yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian.
 Setelah kerajaan bercorak Hindu Budha runtuh, di
Nusantara berdiri kerajaan Islam. Saat itu hukum
Islam diberlakukan di wilayah kekuasaan Sultan.

12. Perkembangan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia
SEJARAH
HKI DI
INDONESIA
Masa Penjajahan
 Kebijakan Sultan tetap dipertahankan, sehingga
kedudukan hukum (keluarga) Islam diakui oleh VOC.
 VOC menghimpun hukum Islam yang disebut
“Compendium Freijer”. Kemudian membuat
kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam
untuk daerah Cirebon, Semarang, Makasar (Bone &
Gowa) sehingga selama hampir 2 abad masa VOC
hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam
masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya.
 Belanda berupaya mengubah hukum di Indonesia
dengan hukum Belanda, namun berdasarkan teori
“recepcio in complex” bahwa hukum yg berlaku bagi
orang Indonesia asli adalah undang-undang agama
mereka, yaitu Islam maka sulit dilakukan.

13. Perkembangan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia
SEJARAH
HKI DI
INDONESIA
Masa Penjajahan
 Cristian Snouck Hurgronje menolak teori “recepcio in
complex” , karena menurutnya hukum yang
berkembang di masyarakat Indonesia bukanlah
hukum Islam, melainkan hukum Adat. Teori
Hurgronje ini dikenal dengan teori “Receptie”
 Dampak dari teori “receptie” yaitu pemerintah
Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang
berlaku melainkan hukum adatlah yang diakui.
 Meskipun wewenang perdilan agama tidak dihapus,
namun tidak ada peraturan mingikat bahwa umat
Islam harus mengurus masalah pernikahan melalui
peradilan agama. Mereka diberi kelonggaran untuk
menundukkan diri pada BW/KUH Perdata.

14. Perkembangan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia
SEJARAH
HKI DI
INDONESIA
Masa Setelah Kemerdekaan
Masa Orde Lama
Masa Orde Baru
Masa Reformasi

15. REGULASI
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesi
1 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. (berlaku di Jawa dan
Madura)
2 UU No. 32 Tahun 1954. Undang-undang ini memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di
seluruh wilayah Indonesia
3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5 PMA No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990
tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
6 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
7 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perdilan Agama
8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983
9 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan KHI
10 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
11 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama