SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
KEDUDUKAN PEREMPUAN
DALAM PEMBAGIAN WARISAN
DALAM SISTEM PATRILINEAL
SUKU BATAK TOBA
BY: EKO PAHALA NAINGGOLAN
110200434
A.LATAR BELAKANG
• Perkembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat batak ini kemudian memberikan kontribusi dalam
hal pengaturan pembagian harta waris dalam kehidupan
masyarakat.
• Adat batak yang menganut sistem patrilineal (menarik garis
keturunan dari ayah saja) tentu lah sangat menarik untuk
dikaji lebih mendalam terutama mengenai bagaimana
kedudukan perempuan dalam sistem patrilineal tersebut, dan
bagaimana pula kedudukannya dalam hal pembagian harta
warisan. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis
(kami) untuk ingin mengkaji secara mendalam akan hal itu.
B. PERMASALAHAN
•Bagaimana pembagian waris dalam suku
batak?
•Bagaimana kedudukan perempuan dalam
pembagian harta warisan dalam masyarakat
toba
•Bagaimana hak perempuan batak dalam
memperoleh harta waris?
C.TUJUAN PENULISAN
• Untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata
kuliah hukum adat
• Untuk megkaji lebih dalam dan memahami tentang hukum
adat khususnya mengenai sitem kekerabatan patrilineal yang
ada dalam masyarakat suku batak
• Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris dalam suku
batak toba
• Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam segi
pembagian harta waris dalam sistem patrilineal khususnya
dalam masyarakat suku batak itu sendiri.
DEFINISI HUKUM WARIS ADAT (1)
• Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.,Hukum waris adat adalah hukum adat yang
memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta
meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang-barang yang
tidak terwujud benda (immaterielle goederen) dari suatu angkatan
manusia (generatie) kepada turunannya. (Proses itu telah dimulai dalam
waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh
sebab orang tua meninggal dunia).
• Prof. Mr. Barend ter haar B.Zn.,Hukum adat waris meliputi peraturan-
peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat
mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan
peng-over-an kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi
kepada generasi berikutnya
DEFINISI HUKUM WARIS ADAT (2)
• Prof. Bus.Har muhammad S.H.,Hukum waris adat adalah serangkaian
peraturan yang mengatur penerusan dan peng-over-an harta
peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi kegenerasi lain, baik
mengenai benda material maupun immaterial.Bahwa hukum waris yang
dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan,tindakan-tindakan
mengenai pelimpahan harta benda semasa seorang masihhidup.
Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah hibah.
• Prof. H. Hilman hadikusuma,s.H.,Hukum waris adat adalah aturan-aturan
hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta
warisan diteruskan atau dibagi-bagidari pewaris kepada para waris dari
generai ke generasi berikutnya
ASAS HUKUM WARIS
• Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri.
• Asas Kesamaan Hak Dan Kebersamaan Hak.
• Asas Kerukunan Dan Kekeluargaan.
• Asas Musyawarah Dan Mufakat.
• Asas Keadilan
SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM WARIS
BATAK
• Pewaris, orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik
harta kekayaan yangmeneruskan/mewariskan harta
peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika la sudah
meninggal dunia. Pada suku batak yang disebut pewaris adalah
pihak laki-laki (ayah).
• Ahli waris, ahli waris utama yang berlaku di tanah batak adalah
terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah
dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan.
Menurut asas hukum waris adat batak toba, yang berhak atas
warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki.
OBJEK HUKUM DALAM HUKUM WARIS BATAK
• Obyek dalam hukum waris adat batak adalah harta warisan, yaitu
harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa
hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah
meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-
bagi jenis-jenisnya adalah:
1. Harta bawaan
2. Harta pencaharian bersama suami istri
3. Kedudukan atau jabatan dalam adat
• Harta bawaan
Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal
di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas
umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh
harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri.
(mis: tanah, kebun dan perhiasan,dll)
Pada masyarakat batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya,
baik laki-laki atau perempuan disebut dengan "holong ate" (kasih sayang).
• Harta pencaharian bersama suami istri
Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja samaantara
suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama
berjalannyakehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri
yang didapatselama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan
diteruskan kepadaketurunan mereka.
• Kedudukan atau jabatan dalam adat
Kedudukan sebagai "raja adat” hal ini bersifat turun temurun, akan tetapi biasanya
jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM BATAK
TOBA• Pada waktu pewaris masih hidup
Pada masyarakat batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli
warisnya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak
perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku batak
toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang
sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.
• Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia
Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta
warisan,terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian
bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama
hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.
PRINSIP HUKUM ADAT BATAK TOBA
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang
menganut sistem patrilineal maka anak tersebut
masuk ke dalam klan ayahnya.
• Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu
dalam melakukan perbuatan hukum. Selama si anak
belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya.
ASAS HUKUM ADAT BATAK TOBA TERHADAP
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
• Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata
tuhan. Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak
dan kewajibannya sebagai manusia.
• Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya
diperlakukan sama.
• Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap
biaya hidupnya adalah saudaranya laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali
apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga
dari pihak ibu dapat dilibatkan.
• Apabila orang tuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari
harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki
ISTILAH-ISTILAH HARTA DIMANA PEREMPUAN
DAPAT MENIKMATI HAK MILIK BAPAKNYA
• Indahan arian, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang
ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan
tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah
bermaksud indahan arian bagi cucunya.
• Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada
anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. Berupa
hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian
yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
• Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak
perempuannya yangtelah melahirkan anak berupa sebidang
sawah kepada, cucunya yang paling besar dan si cucu baru
boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.
• Punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak
perempuannya.Pemberian ini merupakan pemberian terakhir
dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si
ayah meninggal dunia.
• Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah
kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah
merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai
membangun rumah tangga.
PERKEMBANGAN HAK WARIS ANAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
BATAK TOBA• Perubahan dan perkembangan dalam kedudukan anak perempuan dan janda,
terjadi dengan keluarnya tap MPRS nomor II tahun 1960 yaitu mengenai
pembinaan hukum nasional dalam lampiran A pasal 402 disebut sebagai berikut
:
1. Di adakan usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana
harus diperhatikan kenyataan yang hidup.
2. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara
dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan
masyarakat yang adil dan makmur.
3. Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta
ada meninggal kananak-anak dan janda.
• Setelah keluarnya tap MPRS nomor II/1960, kemudian
disusul dengan putusan yang sangat membawa
perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap
kedudukan anak perempuan dan janda yang membawa
pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan
pada umumnya dengan anak laki-laki yang juga
didukung oleh undang-undang nomor I tahun 1974
yaitu mengenai perkawinan.
KESIMPULAN
• Dalam hukum warisannya, suku toba memberikan bagian yang lebih
banyak kepada anak lelaki. Hal ini karena anak lelaki akan dan harus
bertanggung jawab terhadap kehidupan turang /saudara-nya (yang
masih butuh ditanggung dan apabila sudah bercerai). Namun apabila di
dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka hartanya
jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak
mendapatkan apapun dari harta orang tuanya.
• Dalam hukum adat batak mengatur bahwa saudara ayah yang
memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak
perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga
• Disini hak atau bagian untuk anak perempuan tidak sebanyak
bagian anak laki-laki, biasanya pada anak perempuan maupun
anak terakhir diberikan warisan berupa rumah tempat tinggal
milik orang tuanya atau emas. Anak perempuan dianggap tidak
pantas untuk meminta warisan, karena mereka hanya akan
mendapat warisan apabila telah diberikan dari orang tuanya. Yaitu
:
Indahan arian,
batu ni assimun,
dondon tua,
punsu tali,
ulos naso ra buruk,

More Related Content

What's hot

Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
Peralihan Hak Atas Tanah Karena PewarisanPeralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisansalram
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat 1
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat 1natal kristiono
 
Stratifikasi Sosial
Stratifikasi SosialStratifikasi Sosial
Stratifikasi SosialFikri zia
 
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKuswidiyantoAriefWic
 
Penelitian Statistik Sosial
Penelitian Statistik SosialPenelitian Statistik Sosial
Penelitian Statistik SosialAlex Shofihara
 
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021TV Desa
 
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3   prinsip, syarat dan rukunWaris islam 3   prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukunSepiono
 
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptxMessoAulia
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 

What's hot (20)

Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
Peralihan Hak Atas Tanah Karena PewarisanPeralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat 1
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat 1
 
UU KUHP Final
UU KUHP FinalUU KUHP Final
UU KUHP Final
 
Masalah Pembentukan Daerah Otonom Baru
Masalah Pembentukan Daerah Otonom BaruMasalah Pembentukan Daerah Otonom Baru
Masalah Pembentukan Daerah Otonom Baru
 
Stratifikasi Sosial
Stratifikasi SosialStratifikasi Sosial
Stratifikasi Sosial
 
Antropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIPAntropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIP
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
 
Penelitian Statistik Sosial
Penelitian Statistik SosialPenelitian Statistik Sosial
Penelitian Statistik Sosial
 
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
 
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3   prinsip, syarat dan rukunWaris islam 3   prinsip, syarat dan rukun
Waris islam 3 prinsip, syarat dan rukun
 
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx
(REVISI PPT) Kel 1 - Masalah Umum Dalam Penggunaan Komputer - Presentasi.pptx
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Sk gtt dinas kesehatan kabupaten muna
Sk gtt dinas kesehatan kabupaten munaSk gtt dinas kesehatan kabupaten muna
Sk gtt dinas kesehatan kabupaten muna
 
RUU TPKS
RUU TPKSRUU TPKS
RUU TPKS
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 

Viewers also liked

Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatan
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatanSejarah gerakan perempuan di afrika selatan
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatanmuslim pohan
 
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslimasnin_syafiuddin
 
Diskriminasi Gender
Diskriminasi GenderDiskriminasi Gender
Diskriminasi GenderJesica Grace
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...Firdika Arini
 
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...Umar Muttaqin
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaRizqi Maulana
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianMohammad Hakim
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianTatang Suwandi
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 

Viewers also liked (20)

Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatan
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatanSejarah gerakan perempuan di afrika selatan
Sejarah gerakan perempuan di afrika selatan
 
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
 
Ketidakadilan gender
Ketidakadilan genderKetidakadilan gender
Ketidakadilan gender
 
Bab 1 saya
Bab 1 sayaBab 1 saya
Bab 1 saya
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Diskriminasi Gender
Diskriminasi GenderDiskriminasi Gender
Diskriminasi Gender
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA  LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
NAMA 33 PROVINSI di INDONESIA LENGKAP DENGAN PAKAIAN, TARIAN, RUMAH ADAT, SE...
 
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN SENJATA TRADISIONAL DAERAH SELURUH PROVINSI SE-I...
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Gender issues
Gender issuesGender issues
Gender issues
 
Menyoal nikah sirri
Menyoal nikah sirriMenyoal nikah sirri
Menyoal nikah sirri
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
Hukum Keluarga
Hukum KeluargaHukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Makalah nikah beda agama
Makalah nikah beda agamaMakalah nikah beda agama
Makalah nikah beda agama
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 

Similar to KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN SUKU BATAK

Hukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptHukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptDinarDorotea
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptx
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptxHukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptx
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptxFeryChofa
 
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptx
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptxHARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptx
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptxsatryajosse1
 
Makalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitMakalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitFaizz Faizz
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adatnatal kristiono
 
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxDimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxIngeMoureeninta
 
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPekerja lepas
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal editharis kunaifi
 
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum Adat
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum AdatImplementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum Adat
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum AdatKurnia Siwi Hastuti
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Muchlis Soleiman
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Muchlis Soleiman
 

Similar to KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN SUKU BATAK (20)

Hukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.pptHukum Adat Waris.ppt
Hukum Adat Waris.ppt
 
Materi Hukum Adat
Materi Hukum AdatMateri Hukum Adat
Materi Hukum Adat
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
2384529.ppt
2384529.ppt2384529.ppt
2384529.ppt
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptx
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptxHukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptx
Hukum Harta Kekayaan Adat Minangkabau.pptx
 
1 pengertian
1 pengertian1 pengertian
1 pengertian
 
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptx
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptxHARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptx
HARTA WARISAN-Bayu Michael Candra (A10111191141).pptx
 
Makalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggitMakalah awig awig baturinggit
Makalah awig awig baturinggit
 
MATERI HUKUM ADAT.pdf
MATERI HUKUM ADAT.pdfMATERI HUKUM ADAT.pdf
MATERI HUKUM ADAT.pdf
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat kekeluargaan dan delik adat
 
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptxDimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
Dimas Titan Nugroho - 201010200754 - Masyarakat Hukum Adat.pptx
 
Tugas 2 Hukum Adat.docx
Tugas 2 Hukum Adat.docxTugas 2 Hukum Adat.docx
Tugas 2 Hukum Adat.docx
 
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
 
HAM PB 3.ppt
HAM PB 3.pptHAM PB 3.ppt
HAM PB 3.ppt
 
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
jogotirto  kewenangan atau hak asal editjogotirto  kewenangan atau hak asal edit
jogotirto kewenangan atau hak asal edit
 
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum Adat
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum AdatImplementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum Adat
Implementasi Kerakteristik Kebersamaan dalam Hukum Adat
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
 

Recently uploaded

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (10)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN SUKU BATAK

  • 1. KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN DALAM SISTEM PATRILINEAL SUKU BATAK TOBA BY: EKO PAHALA NAINGGOLAN 110200434
  • 2. A.LATAR BELAKANG • Perkembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat batak ini kemudian memberikan kontribusi dalam hal pengaturan pembagian harta waris dalam kehidupan masyarakat. • Adat batak yang menganut sistem patrilineal (menarik garis keturunan dari ayah saja) tentu lah sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama mengenai bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem patrilineal tersebut, dan bagaimana pula kedudukannya dalam hal pembagian harta warisan. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis (kami) untuk ingin mengkaji secara mendalam akan hal itu.
  • 3. B. PERMASALAHAN •Bagaimana pembagian waris dalam suku batak? •Bagaimana kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat toba •Bagaimana hak perempuan batak dalam memperoleh harta waris?
  • 4. C.TUJUAN PENULISAN • Untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah hukum adat • Untuk megkaji lebih dalam dan memahami tentang hukum adat khususnya mengenai sitem kekerabatan patrilineal yang ada dalam masyarakat suku batak • Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris dalam suku batak toba • Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam segi pembagian harta waris dalam sistem patrilineal khususnya dalam masyarakat suku batak itu sendiri.
  • 5. DEFINISI HUKUM WARIS ADAT (1) • Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.,Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immaterielle goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. (Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia). • Prof. Mr. Barend ter haar B.Zn.,Hukum adat waris meliputi peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan peng-over-an kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya
  • 6. DEFINISI HUKUM WARIS ADAT (2) • Prof. Bus.Har muhammad S.H.,Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan peng-over-an harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi kegenerasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial.Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan,tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seorang masihhidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah hibah. • Prof. H. Hilman hadikusuma,s.H.,Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagidari pewaris kepada para waris dari generai ke generasi berikutnya
  • 7. ASAS HUKUM WARIS • Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri. • Asas Kesamaan Hak Dan Kebersamaan Hak. • Asas Kerukunan Dan Kekeluargaan. • Asas Musyawarah Dan Mufakat. • Asas Keadilan
  • 8. SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM WARIS BATAK • Pewaris, orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yangmeneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika la sudah meninggal dunia. Pada suku batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah). • Ahli waris, ahli waris utama yang berlaku di tanah batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat batak toba, yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki.
  • 9. OBJEK HUKUM DALAM HUKUM WARIS BATAK • Obyek dalam hukum waris adat batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi- bagi jenis-jenisnya adalah: 1. Harta bawaan 2. Harta pencaharian bersama suami istri 3. Kedudukan atau jabatan dalam adat
  • 10. • Harta bawaan Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. (mis: tanah, kebun dan perhiasan,dll) Pada masyarakat batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut dengan "holong ate" (kasih sayang). • Harta pencaharian bersama suami istri Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja samaantara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannyakehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapatselama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepadaketurunan mereka. • Kedudukan atau jabatan dalam adat Kedudukan sebagai "raja adat” hal ini bersifat turun temurun, akan tetapi biasanya jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.
  • 11. PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM BATAK TOBA• Pada waktu pewaris masih hidup Pada masyarakat batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli warisnya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku batak toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya. • Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan,terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.
  • 12. PRINSIP HUKUM ADAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya. • Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum. Selama si anak belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya.
  • 13. ASAS HUKUM ADAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN • Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata tuhan. Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia. • Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya diperlakukan sama. • Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudaranya laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan. • Apabila orang tuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki
  • 14. ISTILAH-ISTILAH HARTA DIMANA PEREMPUAN DAPAT MENIKMATI HAK MILIK BAPAKNYA • Indahan arian, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya. • Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak. Berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
  • 15. • Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yangtelah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia. • Punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya.Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia. • Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.
  • 16. PERKEMBANGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA• Perubahan dan perkembangan dalam kedudukan anak perempuan dan janda, terjadi dengan keluarnya tap MPRS nomor II tahun 1960 yaitu mengenai pembinaan hukum nasional dalam lampiran A pasal 402 disebut sebagai berikut : 1. Di adakan usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup. 2. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggal kananak-anak dan janda.
  • 17. • Setelah keluarnya tap MPRS nomor II/1960, kemudian disusul dengan putusan yang sangat membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan anak perempuan dan janda yang membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang juga didukung oleh undang-undang nomor I tahun 1974 yaitu mengenai perkawinan.
  • 18. KESIMPULAN • Dalam hukum warisannya, suku toba memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak lelaki. Hal ini karena anak lelaki akan dan harus bertanggung jawab terhadap kehidupan turang /saudara-nya (yang masih butuh ditanggung dan apabila sudah bercerai). Namun apabila di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. • Dalam hukum adat batak mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga
  • 19. • Disini hak atau bagian untuk anak perempuan tidak sebanyak bagian anak laki-laki, biasanya pada anak perempuan maupun anak terakhir diberikan warisan berupa rumah tempat tinggal milik orang tuanya atau emas. Anak perempuan dianggap tidak pantas untuk meminta warisan, karena mereka hanya akan mendapat warisan apabila telah diberikan dari orang tuanya. Yaitu : Indahan arian, batu ni assimun, dondon tua, punsu tali, ulos naso ra buruk,