SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
ISTILAH LAIN HUKUM ADAT
         KEKELUARGAAN MENURUT
              BEBERAPA AHLI :

   Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, Bzn
    menyebutnya sebagai HUKUM KESANAK
    SAUDARAAN

   Djaren Saragih, S.H menyebutnya sebagai
    HUKUM KELUARGA

   Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H
    menyebutnya sebagai HUKUM ADAT
    KEKERABATAN
Jadi,

  Hukum Adat Kekeluargaan dan Hukum adat
            Kekerabatan , adalah :

    “Hukum adat yang mengatur tentang
    bagaimana kedudukan pribadi seseorang
       sebagai anggota kerabat (keluarga),
    kedudukan anak terhadapa orang tua dan
      sebaliknya, kedudukan anak terhadap
       kerabat dan sebaliknya, dan masalah
                 perwalian anak”
Manusia pribadi dilahirkan ke dunia
    mempunyai nilai-nilai yang sama seperti
      nilai hidup (nyawa), kemerdekaan,
       kesejahteraan, kehormatan, dan
                  kebendaan.

Tetapi...

   Kehidupan masyarakat, adat budaya serta
   pengaruh agama yang dianut oleh manusia
   menyebabkan penilaian terhadap manusia
   menjadi tidak sama
   Exampele :

    Di dalam kehidupan masyarakat di Bali yang
    mayoritas beragama Hindu, ada pembedaan
    kasta/golongan/wangsa, yaitu : Brahmana
    (Keturunan Pendeta), Ksatria (Keturunan
    Bangsawan), Wiesha (Keturunan Pengusaha),
    Sudra (Rakyat Jelata ).
“Keturunan adalah merupakan unsur essensiel serta
  mutlak bagi suatu Clan (Suku) atau Kerabat yang
      menginginkan dirinya tidak punah, yang
   menghendaki supaya ada generasi penerusnya “
 Oleh karena itu, maka apabila suatu Clan atau
 Suku ataupun Kerabat merasa khawatir akan
 menghadapi kenyataan tidak memilikki keturunan,
 Clan atau Suku ataupun Kerabat ini pada
 umumnya akan melakukan pemungutan anak
 (Adopsi) untuk menghindari kepunahannya, atau
 bahkan berdasarkan persetujuan isterinya seorang
 suami akan diizinkan menikah lagi untuk
 mendapatkan keturunannya
Anak kandung memilikki kedudukan yang
terpenting di dalam setiap masyarakat adat.
   Di samping oleh orang tuanya anak itu
   sebagai generasi penerus anak itu juga
     dipandang sebagai wadah (tempat
  tumpuan) dimana semua harapan orang
  tuanya kelak, jikalau orang tuanya nanti
 sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk
           mencari nafkah sendiri
Menuruk Hukum Adat :

    ANAK KANDUNG SAH adalah anak yang
    dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai ibu
    yaitu waanita yang melahirkannya dan mempunyai
    bapak yaitu suami dari wanita yang melahirkannya.
    Namun sayang, dewasa ini banyak kita jumpai bahwa
    adanya kelahiran anak tidak normal atau tidak
    sah, diantaranya adalah :

   Anak lahir di luar perkawinan

   Anak yang lahir dari hubungan zinah

   Anak lahir setelah perceraian
Hubungan Anak dengan Orang Tua menimbulkan
          akibat-akibat hukum tertentu seperti :

    Adanya larangan perkawinan antara Orang Tua
     dengan Anak;

    Adanya kewajiban saling memelihara antara Orang
     Tua dengan Anak (hak alimentasi) ; dan

     Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak waris
     terhadap Orang Tuanya.
Di dalam Hukum Adat hubungan hukum antara
anak dengan orang tuanya khususnya dengan
Ayahnya dapat diputuskan dengan perbuatan
hukum tertentu, misalnya Anak tersebut
dibuang oleh Bapaknya.Perbuatan ini di Bali
disebut Pegat Mapianak dan pada orang Batak
Angkola disebut Mangalip-Alip, demikian pula
dalam Hukum Adat ada kemungkinan bahwa
seorang anak diserahkan pada orang lain
untuk dapat pemeliharaan. Yang demikian
dinamakan Anak Piara.
pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini
   sangat tergantung dari keadaan sosial dalam
   masyarakat yang bersangkutan.
Seperti pada pembahsan kelompok kami sebelumnya,
   terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan
   masyarakatnya berdasarkan tiga macam garis
   keturunan :
   Garis Keturunan Bapak (Patrilineal);
   Garis keturunan Ibu (Matrilineal); dan
   Garis Keturunan Bapak-Ibu (Parental).
Anak tiri adalah anak kandung bawaan ISTRI
JANDA atau bawaan dari SUAMI DUDA
yang mengikat tali perkawinan. Sedangkan di
dalam kedudukan ANAK TIRI tiri disini tetap
berkedudukan sebagai anak dari Bapak , dari
Ibu yang melahirkannya
Apabila di dalam suatu keluarga salah satu
dari orang tuanya baik bapak atau ibu sudah tidak
ada lagi, maka apabila masih ada anak-anak yang
belum dewasa dalam susunan keturunan bapak –
ibu (Parental), maka orang tua yang masih
hiduplah yang memelihara anak-anak tersebut
lebih lanjut. Jika, kedua-duanya tidak ada lagi maka
yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan
adalah salah-satu dari keluarga pihak bapak
maupun pihak ibu yang terdekat.
Lain halnya dengan keluarga yang menganut
    sistem susunan Masyarakat Unilateral (baik
    patrilineal maupun matrilineal) adalah :

Example :

   Dareah Minangkabau, yang menganut sistem
    kekeluargaan MATRILINEAL, jika bapaknya yang
    meninggal maka ibunya meneruskan kekuasaan
    terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa
    itu. Jika ibunya yang meninggal maka anak-anak
    yang dimaksud tsb tetap berada pada kerabat
    ibunya serta dipelihara seterusnya oleh keluarga
    ibunya, sedangkan hubungan antara bapak dengan
    anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh si bapak.
Example :

   Dareah Tapanuli, yang menganut sistem
    kekeluargaan PATRILINEAL jika bapaknya
    meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara
    anak-anaknya dalam lingkungan bapaknya. Apabila
    janda tersebut ingin pulang ke lingkungan
    keluarganya sendiri atau ingin menikah lagi maka ia
    dapat     meninggalkan      lingkungan     keluarga
    almarhum suaminya, akan tetapi anak-anaknya
    tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum
    suaminya.
Menurut SOEROJO
  WIGNJODIPOERO, S.H, mengangkat anak
  adalah :



 “suatu perbuatan pengambilan anak orang lain
       ke dalam lingkungan keluarga sendiri
     demikian rupa sehingga hubungan antara
     orang yang mengambil anak dengan anak
   yang di ambil timbul suatu hubungan hukum
    kekeluargaan yang sama seperti hubungan
     yang ada diantara orang tua dengan anak
               kandungnya sendiri”
Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai
    ANAK ANGKAT dikenal macam-macam
    pengankatan anak, yaitu :

   Mengangkat anak bukan warga keluarga;

   Mengankat anak dari kalangan keluarga; dan

   Mengangkat anak dari kalangan keponkan.
Hukum adat kekeluargaan

More Related Content

What's hot

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 

What's hot (20)

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 

Viewers also liked

Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSela Puji
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaanadrisya90
 
Wasiat dan kabar gembira buat istri
Wasiat dan kabar gembira buat istriWasiat dan kabar gembira buat istri
Wasiat dan kabar gembira buat istriRahmat Hidayat
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Hukum Adat dan Undang-Undang
Hukum Adat dan Undang-UndangHukum Adat dan Undang-Undang
Hukum Adat dan Undang-UndangZhafran Zhafran
 
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2Ella Virya
 
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluarga
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluargaSistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluarga
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluargaUsman Jambak
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolDesa Institute
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaFerri Lee
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahNuelnuel11
 

Viewers also liked (20)

Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adat
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
 
Wasiat dan kabar gembira buat istri
Wasiat dan kabar gembira buat istriWasiat dan kabar gembira buat istri
Wasiat dan kabar gembira buat istri
 
Adat nias
Adat niasAdat nias
Adat nias
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Hukum Adat dan Undang-Undang
Hukum Adat dan Undang-UndangHukum Adat dan Undang-Undang
Hukum Adat dan Undang-Undang
 
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2
Ringkasan fiqh shiyam 4 madzhab versi2
 
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluarga
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluargaSistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluarga
Sistem kekerabatan & pengaruhnya terhadap hukum keluarga
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
 
Harapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESAHarapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESA
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adat
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
 
Undang undang adat
Undang undang adatUndang undang adat
Undang undang adat
 

Similar to Hukum adat kekeluargaan

Diktat hukum adat
Diktat hukum adatDiktat hukum adat
Diktat hukum adatbatozai32
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Muchlis Soleiman
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Muchlis Soleiman
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
3. keabsahan dan ketidakabsahan
3. keabsahan dan ketidakabsahan3. keabsahan dan ketidakabsahan
3. keabsahan dan ketidakabsahanevinurleni
 
Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah diktum2015
 
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPekerja lepas
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
5. bentuk keluarga
5. bentuk keluarga5. bentuk keluarga
5. bentuk keluargaevinurleni
 
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuni
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayunisebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuni
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuniNovita ws Novi
 
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...Dinamika Penelitian
 
SUMBANG MAHRAM- ISU MORAL
SUMBANG MAHRAM- ISU MORALSUMBANG MAHRAM- ISU MORAL
SUMBANG MAHRAM- ISU MORALHanim Zabidi
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptxnatal kristiono
 

Similar to Hukum adat kekeluargaan (20)

Diktat hukum adat
Diktat hukum adatDiktat hukum adat
Diktat hukum adat
 
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
Keluarga dan fungsinya ilmu sosial budaya dasar 2017
 
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
Keluarga dan fungsinya- ilmu sosial budaya dasar -2017
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptxHUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
 
3. keabsahan dan ketidakabsahan
3. keabsahan dan ketidakabsahan3. keabsahan dan ketidakabsahan
3. keabsahan dan ketidakabsahan
 
Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah Hak kewarisan anak luar nikah
Hak kewarisan anak luar nikah
 
Materi Hukum Adat
Materi Hukum AdatMateri Hukum Adat
Materi Hukum Adat
 
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologiPRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
PRILAKU DALAM BEBERAPA MASYARAKAT SUMATERA JAWA DAN BALIntropologi
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
5. bentuk keluarga
5. bentuk keluarga5. bentuk keluarga
5. bentuk keluarga
 
Pert. 3 keluarga
Pert. 3 keluargaPert. 3 keluarga
Pert. 3 keluarga
 
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuni
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayunisebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuni
sebab-sebab hubungan kewarisan by tri darmayuni
 
2384529.ppt
2384529.ppt2384529.ppt
2384529.ppt
 
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...
PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan In...
 
SUMBANG MAHRAM- ISU MORAL
SUMBANG MAHRAM- ISU MORALSUMBANG MAHRAM- ISU MORAL
SUMBANG MAHRAM- ISU MORAL
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
 

Recently uploaded

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 

Recently uploaded (20)

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 

Hukum adat kekeluargaan

  • 1.
  • 2. ISTILAH LAIN HUKUM ADAT KEKELUARGAAN MENURUT BEBERAPA AHLI :  Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, Bzn menyebutnya sebagai HUKUM KESANAK SAUDARAAN  Djaren Saragih, S.H menyebutnya sebagai HUKUM KELUARGA  Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H menyebutnya sebagai HUKUM ADAT KEKERABATAN
  • 3. Jadi, Hukum Adat Kekeluargaan dan Hukum adat Kekerabatan , adalah : “Hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadapa orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak”
  • 4. Manusia pribadi dilahirkan ke dunia mempunyai nilai-nilai yang sama seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan kebendaan. Tetapi... Kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut oleh manusia menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama
  • 5. Exampele : Di dalam kehidupan masyarakat di Bali yang mayoritas beragama Hindu, ada pembedaan kasta/golongan/wangsa, yaitu : Brahmana (Keturunan Pendeta), Ksatria (Keturunan Bangsawan), Wiesha (Keturunan Pengusaha), Sudra (Rakyat Jelata ).
  • 6. “Keturunan adalah merupakan unsur essensiel serta mutlak bagi suatu Clan (Suku) atau Kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya “ Oleh karena itu, maka apabila suatu Clan atau Suku ataupun Kerabat merasa khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memilikki keturunan, Clan atau Suku ataupun Kerabat ini pada umumnya akan melakukan pemungutan anak (Adopsi) untuk menghindari kepunahannya, atau bahkan berdasarkan persetujuan isterinya seorang suami akan diizinkan menikah lagi untuk mendapatkan keturunannya
  • 7.
  • 8. Anak kandung memilikki kedudukan yang terpenting di dalam setiap masyarakat adat. Di samping oleh orang tuanya anak itu sebagai generasi penerus anak itu juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana semua harapan orang tuanya kelak, jikalau orang tuanya nanti sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri
  • 9. Menuruk Hukum Adat : ANAK KANDUNG SAH adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai ibu yaitu waanita yang melahirkannya dan mempunyai bapak yaitu suami dari wanita yang melahirkannya. Namun sayang, dewasa ini banyak kita jumpai bahwa adanya kelahiran anak tidak normal atau tidak sah, diantaranya adalah :  Anak lahir di luar perkawinan  Anak yang lahir dari hubungan zinah  Anak lahir setelah perceraian
  • 10. Hubungan Anak dengan Orang Tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu seperti :  Adanya larangan perkawinan antara Orang Tua dengan Anak;  Adanya kewajiban saling memelihara antara Orang Tua dengan Anak (hak alimentasi) ; dan  Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak waris terhadap Orang Tuanya.
  • 11. Di dalam Hukum Adat hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya khususnya dengan Ayahnya dapat diputuskan dengan perbuatan hukum tertentu, misalnya Anak tersebut dibuang oleh Bapaknya.Perbuatan ini di Bali disebut Pegat Mapianak dan pada orang Batak Angkola disebut Mangalip-Alip, demikian pula dalam Hukum Adat ada kemungkinan bahwa seorang anak diserahkan pada orang lain untuk dapat pemeliharaan. Yang demikian dinamakan Anak Piara.
  • 12. pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada pembahsan kelompok kami sebelumnya, terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan tiga macam garis keturunan :  Garis Keturunan Bapak (Patrilineal);  Garis keturunan Ibu (Matrilineal); dan  Garis Keturunan Bapak-Ibu (Parental).
  • 13. Anak tiri adalah anak kandung bawaan ISTRI JANDA atau bawaan dari SUAMI DUDA yang mengikat tali perkawinan. Sedangkan di dalam kedudukan ANAK TIRI tiri disini tetap berkedudukan sebagai anak dari Bapak , dari Ibu yang melahirkannya
  • 14. Apabila di dalam suatu keluarga salah satu dari orang tuanya baik bapak atau ibu sudah tidak ada lagi, maka apabila masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan bapak – ibu (Parental), maka orang tua yang masih hiduplah yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut. Jika, kedua-duanya tidak ada lagi maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah-satu dari keluarga pihak bapak maupun pihak ibu yang terdekat.
  • 15. Lain halnya dengan keluarga yang menganut sistem susunan Masyarakat Unilateral (baik patrilineal maupun matrilineal) adalah : Example :  Dareah Minangkabau, yang menganut sistem kekeluargaan MATRILINEAL, jika bapaknya yang meninggal maka ibunya meneruskan kekuasaan terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu. Jika ibunya yang meninggal maka anak-anak yang dimaksud tsb tetap berada pada kerabat ibunya serta dipelihara seterusnya oleh keluarga ibunya, sedangkan hubungan antara bapak dengan anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh si bapak.
  • 16. Example :  Dareah Tapanuli, yang menganut sistem kekeluargaan PATRILINEAL jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara anak-anaknya dalam lingkungan bapaknya. Apabila janda tersebut ingin pulang ke lingkungan keluarganya sendiri atau ingin menikah lagi maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya, akan tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya.
  • 17. Menurut SOEROJO WIGNJODIPOERO, S.H, mengangkat anak adalah : “suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang di ambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”
  • 18. Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai ANAK ANGKAT dikenal macam-macam pengankatan anak, yaitu :  Mengangkat anak bukan warga keluarga;  Mengankat anak dari kalangan keluarga; dan  Mengangkat anak dari kalangan keponkan.