Bab 10 membahas pengertian dan dasar hukum pemeriksaan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20009, yang mencakup kegiatan untuk menguji kepatuhan perpajakan. Tata cara pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan dan kantor, dengan pedoman dan wewenang yang jelas bagi pemeriksa pajak untuk mengumpulkan data dan informasi dari wajib pajak. Pemeriksaan harus dilakukan secara jujur, cermat, dan berdasarkan temuan yang kuat serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

1. BAB 10 Pemeriksaan Pajak

2. Pengertian dan Dasar Hukum
 Pengertian
Undang-undang Nomor 16 Tahun 20009 (UU KUP),
disebutkan bahwa yang dimaksud pemeriksaan adalah
serangkaian kegiatanuntuk mencari,mengumpulkan,
mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan
 Dasar Hukum
Landasan atau dasar hukum pemeriksaan pajak telah
diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal
31 Undang-undang KUP

3. Tujuan Pemeriksaan Pajak ?
 Tata Cara atau Ruang Lingkup Pemeriksaan
a. Pemeriksaan Lapangan
b. Pemeriksaan Kantor

4. Pedoman Pemeriksaan Pajak
• Telah mendapat pendidikan teknis
yg cukup
• Bekerja dengan jujur menghindari
perbuatan tercela
• Menggunakan keahlian secara
cermat
• Menuangkan hasil pemeriksaan
kertas kerja KKP dan LPP
Pedoman Umum
Pemeriksaan
Pajak
• Didahului dengan persiapan yang
baik
• Luas pemeriksaan
berdasarkanpetunjuk yg diperoleh
• Pendapat dan kesimpulan
didasarkan temuan yg kuat
Pedoman
Pelaksanaan
Pemeriksaan
• LPP disusun secara ringkas dan jelas
• Harus memperhatikan KKP
• LPP didukung daftar lengkap dan rinci
Pedoman Laporan
Pemeriksaan
Pajak

5. Norma Pemeriksaan
Pemeriksa pajak dalam rngka pemeriksa
lapangan
Pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksa
kantor
Berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan
Berkaitan dengan wajib pajak

6. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Wewenang Pemeriksaan pajak dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan
 Memeriksa data dengan pendukung lainya buku-buku dan media elektronik
 Meminta keterangan lisan
 Memasuki ruangan yang dianggap tempat penyimpanan dokumen
 Melakukan penyegelan tempat apabila tdk diberi kesempatan untuk
memasuki tempat
 Meminta keterangan pihak ketiga yang mempunyai hubungan wajib pajak
 Wewenang Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksa kantor
 Memeriksa buku-buku catatan wajib pajak
 Meminta keterangan lisan dari wajib pajak yang diperiksa
 Meminta keterangan pihak ketigayang mempunyai hubungn dari wajib
pajka yang diperiksa