Penulis : Ayu Gustina

1. 1
MAKALAH
PENDIDIKAN PANCASILA
MACAM MACAM IDEOLOGI DUNIA SEBAGAI FILSAFAT
DOSEN PEMBIMBING :
Anwar Aulia M.Pd
DISUSUN OLEH :
Ayu Gustina ( 1 B )
JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN BANTEN
2018

2. 2
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik,
hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis bisa menjalani
kehidupan ini sesuai dengan Ridho-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan
kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya penulis dapat menyelesaikan makalah pendidikan pancasila yang berjudul “
macam-macam ideologi dunia sebagai filsaft ” sesuai dengan rencana.
Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan
dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas segala
partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini.
Mengingat masih banyak kekurangan baik berupa isi maupun penulisan
makalah ini, karena keterbatasan penulis dalam segalanya, maka penulis sangat
mengharap saran dan kritik dari berbagai pihak.
Akhir dari segalanya, kepada Allah SWT . semua persoalan, kejadian, dan
keputusan penyusun kembalikan atas kehendak-Nya makalah ini dapat selesai.
Semoga pembuatan makalah ini menjadi bermanfaat untuk penulis maupun
pembaca Aamiin.
Tangerang, 24 Agustus 2018
Penulis

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................. 2
DAFTAR ISI........................................................................................................... 3
BAB I : PENDAHULUAN......................................................................... 4
BAB II : PEMBAHASAN
A. Pengertian Ideologi.............................................................. 7
B. Ideologi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara........ 9
C. Bentuk-Bentuk Ideologi..................................................... 11
D. Macam-Macam Ideologi.................................................... 24
E. Hambatan dan Tantangan Dalam Berideologi Pancasila.... 30
F. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi...................................... 32
BAB III : PENUTUP
A. Kesimpulan....................................................................... 35
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 36

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
Pakar filsafat UGM Prof. Kaelan (2007) menulis bahwa sebenarnya filsafat
itu mudah dipahami. Dalam kehidupan sebenarnya manusia senantiasa berfilsafat.
Misalnya, jika seseorang memandang bahwa kenikmatan dunia merupakan nilai
terpenting dan tertinggi dalam kehidupan, maka ia bisa disebut berfilsafat
hedonisme. Begitupun jika seseorang memandang bahwa kebebasan individu
adalah nilai tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka ia bisa
disebut berfilsafat liberalisme. Tentunya banyak contoh-contoh yang lain. Secara
etimologis sitilah filsafat berasal dari bahasa yunani ”Philein” yang artinya cinta
dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Dalam
pengertian lain, dijelaskan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani,
Philosophia. Terdiri dari dua bentukan kata, philos dan sophos atau philein dan
sophia. Philos dapat bermakna "sahabat" atau "teman", sedangkan sophos berarti
"kearifan". Sementara itu, philein tidak lain daripada "mencintai" dan sophia adalah
"kebijaksanaan".
Jadi, berfilsafat berarti ”mencintai kebijaksanaan” atau ”bersahabat dengan
kearifan. Mari sejenak direnungkan betapa filsafat adalah sesuatu (benda tak
nampak) yang sangat mulia, sama halnya dengan cinta, tulus, jujur, bijaksana, dan
kebaikan-kebaikan lain. Nah, berfilsafat artinya melakukan kegiatan filsafat.
Sehingga dapat dijelaskan bahwa berfilsafat berarti merenungkan segala sesuatu
tentang kehidupan ini dengan didasarkan atas cinta pada kebijaksanaan. Dari hasil
renungan itu muncul gagasan-gagasan tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini
untuk bisa bahagia dan membahagiakan.
Lalu barangkali muncul pertanyaan, apa bedanya filsafat dengan agama?
Kenapa harus menggunakan filsafat untuk merenungkan kehidupan ini? Kenapa
tidak menggunakan ayat-ayat agama saja? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan
penjelasan bahwa Filsafat, terutama Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-
kira abad ke 7 S.M. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan
berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak
menggantungkan diri kepada [agama] lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-

5. 5
pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani
dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau
Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak
ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.
Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta,
sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu saja
ialah: Sokrates, Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato sedangkan
Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat
tidak lain hanyalah “Komentar-komentar karya Plato belaka”. Hal ini menunjukkan
pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.
Berfilsafat pada mulanya dilakukan oleh perorangan yang diberi gelar filsuf
sebagaimana disebutkan di atas. Dalam perjalanannya muncul kegiatan berfilsafat
dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang semakin lama semakin besar.
Makanya dikenal banyak istilah seperti filsafat Yunani, filsafat Barat, filsafat
Timur, filsafat China, dan lain sebagainya. Bahkan filsafat juga masuk ke ranah
agama, seperti filsafat Islam, filsafat Kristen, filsafat Hindu, dan lain sebagainya.
Sampai pada gilirannya filsafat dijadikan sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu telah
lama dikembangkan oleh para pemikir di berbagai belahan dunia dalam rangka
memahami dan memaknai kehidupan.
Problem-problem kehidupan dan kemanusiaan yang datang terus-menerus
membutuhkan jawaban. Problem itu yang memacu perkembangan ilmu filsafat,
terlebih ketika memasuki era global dengan mudahnya komunikasi dan
perpindahan ide, gagasan, dan budaya dari satu wilayah ke wilayah lain. Pertemuan
budaya, ideologi, dan agama tidak lagi bisa dihindarkan. Para filsuf telah
menyumbangkan pengabdiannya untuk memberikan jalan pemecahan demi
kemajuan umat manusia, terbukti banyak tokoh internasional yang dengan basis
filsafat telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, agama, pemerintahan, pendidikan, dan karya seni.
Filsafat sangat berarti bagi kehidupan pribadi dan banyak orang. Dengan
memahami filsafat, terutama sesuai dengan tujuan dan cita-cita masing-masing
individu, maka akan membantu kematangan dan kebijaksanaan jiwa, apalagi

6. 6
mahasiswa. Setiap mahasiswa baik dari jurusan apapun hendaknya memahami dan
melakukan latihan berfilsafat secara terus menerus sehingga ketika di masa depan
jadi pemimpin, akan mampu memberikan solusi-solusi yang menentramkan dan
me-lebih baikkan umat manusia.

7. 7
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Ideologi
Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah
ideologi adalah sebuah kata yang terdiri “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari
bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti “pengertian”, “ide” atau
“gagasan”. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat
dengan budi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu, melihat.
Kata “logi” berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti “gagasan”, “pengertian”,
“kata”, dan “ilmu”. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti
“pengetahuan tentang ide-ide”, science of ideas.
Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun
1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan
kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata ideos yang berarti
gagasan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah
ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang
masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang
masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu
cita-cita masa depan. Sungguh pun citacita masa depan itu sebagai sebuah utopia,
atau impian, tetapi sekaligus juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang
bertolak dari analisis masa kini. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan
gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga
karena itu ideologi bersifat mengerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan
tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya,
belum bisa disebut ideologi, apabila belum dianut oleh banyak orang dan
diperjuangkan serta diwujudkan, dengan aksi-aksi yang berkesinambungan.
Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat
diterjemahkan sebagai Mabda’, secara etimologis mabda’ adalah mashdar mimi
dari kata bada’a (memulai), yabda’u (sedang memulai), bad’an (permulaan), dan
mabda’an (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang
dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang).

8. 8
Dari sisi lain, ideologi tersusun dari ide (fikrah) dan metode (thariqah).
Ideologi dari sisi ini ditinjau dari segi: Pertama, konsep atau pemikiran murni –
yang semata-mata merupakan penjelasan konseptual tanpa disertai bagaimana
metode menerapkan konsep itu dalam kenyataan – dan Kedua, metodologi yang
menjelaskan bagaimana pemikiran atau konsep itu diterapkan secara praktis.
Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk
menerangkan bahwa metode (thariqah) adalah suatu keharusan agar ide (fikrah)
dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide (fikrah) dan
metode (thariqah) suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide (fikrah) dalam
sebuah ideologi, pasti ada metode (thariqah) yang khas untuk menerapkan ide
(fikrah) tersebut, yang berasal dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang
lain.
Ide (fikrah) merupakan sekumpulan konsep atau pemikiran yang terdiri
dari aqidah dan solusi terhadap masalah manusia. Sedang metode (thariqah) – yang
merupakan metodologi penerapan ideologi secara operasional-praktis – terdiri dari
penjelasan cara solusi masalah, cara penyebarluasan ideologi, dan cara pemeliharan
aqidah. Jadi, ideologi ditinjau dari sisi ini adalah gabungan dari ide (fikrah) dan
metode (thariqah), sebagai satu kesatuan. Definisi ideologi yang telah diterangkan
di atas bersifat umum, dalam arti dapat dipakai dan berlaku untuk ideologi-ideologi
dunia seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Dan tentu, dapat berlaku juga untuk
Islam. Sebab Islam memang mempunyai sebuah aqidah akliyah, yaitu Aqidah
Islamiyah, dan mempunyai peraturan hidup yang sempurna, yaitu Syariat Islam.
Meskipun suatu ideologi telah memiliki solusi masalah kehidupan yang
fundamental dan mempunyai cara memecahkan berbagai permasalahan kehidupan
manusia, namun itu bukanlah jaminan bahwa ideologi tersebut merupakan ideologi
yang benar, yang mempunyai kemampuan untuk membawa manusia mencapai
kebahagian hakiki dan menghindarkannya dari malapetaka kehidupan di dunia.
Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau
kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi
itu. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber citacita hidup bagi para
warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Ideologi berupa pedoman

9. 9
artinya menjadi pola dan norma hidup. Tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita.
Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Dengan
melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melakukan apa yang
disadari sebagai kewajiban. Dengan ideologi manusia mengejar keluhuran. Oleh
karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi
ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya
sebagai cita-cita, maka tidak mengherankan lagi jika ideologi menjadi bentuk
hidup. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada tiga
ideologi, yaitu Kapitalisme, Sosialisme dan Islam.
B. Ideologi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menjumpai adanya gejala
ideologi tertentu yang dihayati sebagai sumber nilai, sebagai contoh liberalisme di
AS, sosialisme di Kuba dan Pancasila di Indonesia. Satu pertanyaan dapat
ditampilkan di sini, mengapa komunitas politik seperti negara bangsa memerlukan
ideologi?
Salah satu ciri yang menandai suatu bangsa adalah kemajemukan yang dapat
berupa :
a) kemajemukan budaya seperti ras, suku bangsa, agama, bahasa
b) kemajemukan sosial seperti perbedaan-perbedaan yang diakibatkan
oleh pekerjaan, pendidikan, status ekonomi dan kekuasaan yang dimiliki.
Dalam kajian yang dilakukan Charles F. Andrain (1992, 82-84) ditemukan
empat tipe nilai yang merupakan sumber pembentuk identitas bersama, keempat
nilai tersebut adalah pertama, nilai primordial yaitu nilai-nilai yang bersumber pada
nilai-nilai yang dihayati oleh kelompok-kelompok etnis ; kedua, nilai sakral yang
berasal dari nilai-nilai agama dan ideologi; ketiga, nilai personal, nilai ini akan
muncul seiring dengan tampilnya pemimpin-pemimpin karismatik, yang mampu
mempersatukan bangsa; keempat, nilai-nilai sipil, nilai ini tidak hanya mengacu
pada sikap hormat dan kesantunan dalam hidup berpolitik tetapi juga mengarah ada
penciptaan sistem politik yang mampu mengembangkan loyalitas warga negara

10. 10
terhadap sistem politik, sementara ikatan warga terhadap kelompok-kelompok
budayanya tetap dipertahankan. Adapun nilai-nilai sipil yang dipandang penting
adalah nilai-nilai yang mengacu pada tertib hukum, kesejahteraan umum dan
disertai dengan pengembangan sistem politik yang berlandaskan pada kekuasaan
yang dimiliki bersama.
Dari keempat tipe nilai, ideologi merupakan bagian dari tipe nilai sakral
yang seperti telah diungkapkan, merupakan salah satu sumber pembentuk identitas
bersama. Ideologi merupakan salah satu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang
ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (Alfian: 1986). Dengan demikian, melalui ideologi yang dihayati, suatu
masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana kehidupan bersama hendak
dituju.
Di samping memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan
bernegara, ideologi juga memiliki fungsi lain yang tak kalah pentingnya. Fungsi
yang perlu ditekankan di sini terkait dengan identitas bangsa karena ideologi
memiliki kecenderungan untuk memisahkan ingroup (kita) dari outgroup (mereka
atau bangsa lain). Oleh karena itu ideologi berfungsi untuk mempersatukan
(Sastrapratedja, 1993; 143).
Dari definisi-definisi yang dirumuskan sebelumnya oleh Heywood,
diperkuat oleh Andrain, Alfian maupun Sastrapratedja, menunjukan bahwa suatu
ideologi (dalam hal ini ideologi nasional) merupakan salah satu sumber identitas
bangsa yang mempersatukan seluruh unsur atau kelompok masyarakat serta
menjadi cita-cita bersama yang ingin dicapai suatu bangsa. Dapat dicontohkan di
sini adalah Pancasila. Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Pancasila telah
diakui sebagai ideologi yang membentuk identitas bangsa sekaligus menjadi acuan
untuk membangun tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Pengakuan terhadap
Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil konsensus seluruh kelompok
masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesadaran bahwa Pancasila yang
didalamnya terkandung nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah dan keadilan sosial, merupakan nilai-nilai

11. 11
yang dipandang baik, oleh karenanya menjadi tujuan setiap warga negara Indonesia
untuk mengejarnya (Surbakti, 1983: 29).
C. Bentuk-Bentuk Ideologi
Ideologi dapat dipilah menjadi dua macam bentuk, pertama, ideologi
sebagai sistem pemikiran yang tertutup. Bentuk ini mengacu pada ideologi yang
memonopoli kekuasaan, tidak mentolerir ide atau keyakinan-keyakinan yang
bertentangan dengannya. Ideologi menjadi instrumen kontrol sosial dan menuntut
adanya kepatuhan (Heywood, 1998:10)
Ideologi semacam ini dapat dijumpai dalam ideologi-ideologi doktriner
karena ajaran-ajaran yang ada di dalamnya disusun secara jelas, sistematis,
diindoktrinasikan kepada warga negara dan pelaksanaannya pun diawasi secara
ketat oleh aparat negara. Dalam masyarakat, ideologi yang diperkenankan hidup
hanya ideologi yang diakui negara saja. Sebagai contoh komunisme di era tegaknya
Uni Soviet, fasisme di Itali dan nazisme di Jerman era Hitler (Surbakti, 1983: 28).
Kedua, ideologi sebagai bentuk pemikiran yang terbuka. Dalam ideologi
semacam ini mengandung komitmen terhadap kebebasan, toleransi dan pengakuan
terhadap kemajemukan dalam masyarakat (Heywood, 1998: 10). Ideologi sebagai
bentuk pemikiran yang terbuka juga disebut sebagai ideologi yang tidak ketat
karena ajaran-ajarannya tidak disusun secara terperinci, tidak diindoktrinasikan
pada warga negara dan pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat oleh negara.
Ideologi ini dapat menerima ideologi-ideologi lain, sehingga dapat hidup
berdampingan dengan ideologi-ideologi lain di masyarakat contohnya adalah
Pancasila.
D. Macam-Macam Ideologi
Berbagai macam ideologi dapat diuraikan sebagai berikut:
a). Liberalisme
Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan
masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan
tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan

12. 12
bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan
kemakmuran orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan
memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan
sebebas-bebasnya.
Neo-Liberalisme yang timbul setelah perang Dunia I berpegang pada
persaingan bebas di bidang politik ekonomi dengan syarat
memperhatikan/membantu negara-negara lemah/ berkembang. Dibandingkan
dengan ideologi Pancasila, apabila ideologi liberalisme lebih menekankan kepada
kepentingan individu dan persaingan bebas, ideologi Pancasila mengutamakan
kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Demokrasi liberal lebih
bersifat formalistis, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
b). Kapitalisme
Kapitalisme, bila dilihat dari sisi ekonomi diartikan sebagai sistem ekonomi di
mana bahan baku distribusinya secara pribadi dimiliki dan dikembangkan.
Sedangkan bila dilihat dari sisi politik, kapitalisme adalah sistem sosial berdasarkan
hak asasi manusia. Untuk mendapatkan sistem ekonomi di mana “produksi dan
distribusi dimiliki secara pribadi”, harus mempunyai hak individual dan terutama
hak properti. Milton Friedman cenderung untuk mengefektifkan pasar bebas
(free-market), di mana mereka mengklaim promosi kebebasan individu dan
demokrasi. Sedangkan menurut Marx, kapitalisme adalah hasil karya dari pasar
pekerja (labor market).
Perkembangan ekonomi yang pesat di Eropa akibat Liberalisme menimbulkan
suatu ideologi yang baru, yang bersumber pada modal pribadi atau modal
perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Ideologi ini disebut
Kapitalisme. Sebenarnya bentuk awal dari kapitalisme adalah merkantilisme yang
berkembang di Eropa dan Timur Tengah pada Abad Pertengahan. Pada dasarnya
inti dari merkantilisme dan kapitalisme sama, yaitu untuk mencapai keuntungan.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, merkantilisme di Eropa berpadu dengan
praktek ekonomi, yang kemudian disebut dengan kapitalisme.

13. 13
Kapitalisme yang berkembang menyebabkan munculnya negara-negara yang
kuat dan kaya, sehingga berambisi untuk memperluas wilayahnya. Kemudian
timbullah suatu ideologi baru yaitu kolonialisme. Upaya untuk memperluas wilayah
tersebut berupa klaim atas wilayah yang dikuasai dan disusul dengan pemindahan
penduduk.
c). Kolonialisme
Kolonialisme adalah paham tentang penguasa oleh suatu negara atas
daerah/bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu. Faktor
penyebab timbulnya kolonialisme: keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat,
menyebarkan agama dan ideologi, kebanggaan atas bangsa yang istimewa,
keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil
industrinya.
Tipe-tipe kolonialisme adalah:
1) Koloni penduduk: jika terjadi migrasi besar-besaran ke negeri asing dan
kemudian menjadi tanah air baru. Misalnya Amerika Utara dan Kanada.
2) Koloni kelebihan penduduk : seperti koloni-koloni bangsa Italia dan Jepang.
3) Koloni deportasi: tanah koloni yang dikerjakan olen orang-orang buangan,
misalnya Australia.
4) Koloni eksploitasi: daerah jajahan yang dikerjakan hanya untuk mencari
keuntungan, misalnya Hindia Belanda.
5) Koloni sekunder: tanah-tanah koloni yang tidak menguntungkan ibu-negeri,
tapi perlu dipertahankan karena kepentingan strategi.
d). Nasionalisme
Nasionalisme merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh di Eropa pada
akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20 dan di Asia-Afrika pada abad ke-
20. Dalam kurun waktu sepanjang dua abad, nasionalisme telah merepresentasikan
diri sebagai ideologi yang berperan penting dalam pembentukan negara-bangsa
(nation-state) di ketiga belahan dunia tersebut.

14. 14
Dalam kajian-kajian tentang nasionalisme, titik tolak pembahasan terletak pada
bangsa (nation). Berpijak dari konsep bangsa ini maka nasionalisme dapat
dimengerti sebagai sebuah kesadaran nasional, ideologi politik dan gerakan politik
yang mengarahkan suatu bangsa menuju pembentukan organisasi politik yang ideal
yaitu negara-bangsa. Negara bangsa adalah konsep di mana negara terdiri dari satu
bangsa, dan yang disebut bangsa di sini adalah rakyat yang berdaulat. Jadi konsep
bangsa yang digunakan tidak lagi mengacu pada aspek primordial seperti kesatuan
etnis, atau bahasa namun lebih pada aspek politis.
Pembentukan negara-bangsa - sebagai tujuan nasionalisme - mensyaratkan
adanya pemahaman tentang bangsa dalam arti modern, yaitu bangsa di mana para
anggotanya memiliki kesadaran bahwa mereka 1) tinggal dalam teritori yang sama
sehingga menimbulkan rasa memiliki negara yang sama, 2) memiliki identitas
nasional yang terkristalisasi dari sejarah, bahasa dan budaya yang sama, dan 3)
merupakan anggota bangsa yang sama. Ketiga hal ini merupakan aspek-aspek yang
dapat mempersatukan rakyat yang terpisah secara geografis sekaligus
menumbuhkan tanggung jawab politik bersama.
Bangsa dalam arti modern, seperti telah disebut, dicirikan dengan adanya
tanggung jawab politik bersama dari para anggotanya. Dalam sejarah,
pembangunan bangsa sebagai kesatuan politis dilatar belakangi oleh gagasan
kedaulatan rakyat ( merupakan reaksi dari gagasan kedaulatan raja yang bercorak
absolut). Gagasan kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan sebuah kata
kunci yaitu warga negara. Sebagai akibat dari lahirnya gagasan kedaulatan rakyat
maka dalam konteks kenegaraan, negara dipahami sebagai tatanan politik yang
melembagakan kehendak rakyat. Rakyat adalah subyek hukum, pihak yang
memahami diri sebagai pembuat hukum itu sendiri. Selain itu, dengan adanya
kesadaran dari rakyat bahwa mereka adalah warga negara, maka rakyat (yang juga)
sebagai anggota bangsa akan melihat diri mereka sebagai kesatuan warga negara
yang berhak menentukan pemerintahan sendiri. Jadi, dalam pengertian bangsa yang
modern, terdapat hubungan yang erat antara bangsa, negara dan rakyat sebagai
warga Negara. Adapun peran nasionalisme adalah sebagai ideologi yang

15. 15
mendorong kesadaran rakyat menjadi kesadaran nasional untuk menuju
pembentukan negara-bangsa yang berdaulat.
Untuk memahami nasionalisme di Eropa pada abad ke- 18- 20 dan di Asia -
Afrika pada abad ke-20 maka dapat dijelaskan dari ideologi-ideologi lain yang
mengiringi pemikiran nasionalisme di kawasan-kawasan tersebut. Di Eropa,
perkembangan nasionalisme juga diiringi oleh ide-ide kedaulatan rakyat,
liberalisme dan kapitalisme. Terkait dengan liberalisme, dalam paham ini
kebebasan individu dijamin keberadaannya, sebagai akibatnya, tujuan negara dalam
masyarakat yang liberal adalah untuk mempertahankan kebebasan, melindungi
harta milik dan mewujudkan kebahagiaan individu. Dengan demikian, ketika
nasionalisme, liberalisme dan gagasan kedaulatan rakyat telah berhasil
mentransformasi bangsa-bangsa di negara-negara Eropa (khususnya Eropa Barat)
menjadi bangsa bercorak politis yang terdiri dari kesatuan warga negara, maka
negara-bangsa tak lebih dari sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan
individu-individu warga negara.
Dampaknya dalam hubungan antar negara adalah, yang disebut kepentingan
nasional sebenarnya tak lain dari kepentingan individu-individu atau warga negara,
di mana negara berkewajiban untuk mewujudkannya. Bila tiap negara berkewajiban
mewujudkan kepentingan nasional maka dalam hubungan internasional akan
muncul benturan antar kepentingan nasional. Nasionalisme dan liberalisme (dan
kemudian diikuti oleh liberalisme dalam bidang ekonomi yaitu kapitalisme) yang
berkembang di Eropa akhirnya mendorong intensitas konflik internasional yang
dipicu oleh persaingan ekonomi disertai persaingan untuk melakukan ekspansi
wilayah guna mendapat sumber bahan mentah. Tiap negara berlomba membangun
imperium dengan memperluas wilayah-wilayah jajahan di kawasan Asia dan
Afrika, sebagai contoh Inggris pada tahun 1870 – 1900 menguasai wilayah jajahan
seluas 4.250.000 mil2, Perancis menguasasi 3.500.000 mil2 dan Jerman memiliki
jajahan seluas + 1.000.000 mil2.
Nasionalisme dan kapitalisme di Eropa pada abad ke-18-19 telah melahirkan
negara-bangsa yang kokoh dan dengan kekuatan negara ini pula, suatu bangsa dapat

16. 16
membangun koloni-koloni dan imperium. Semakin luas wilayah jajahan yang
dimiliki maka semakin makmur suatu negara-bangsa.
Sebaliknya, di Asia dan Afrika, kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa
Eropa (kemudian diikuti Jepang) telah menyadarkan rakyat pribumi untuk
melawan. Nasionalisme yang bercorak antikolonialisme dan antiimperialisme
merupakan jiwa dari seluruh gerakan nasional untuk memerdekakan bangsa-bangsa
di Asia dan Afrika. Hasil perjuangan tersebut dapat dilihat dari data antara tahun
1945 sampai 1960, terdapat 55 wilayah jajahan yang merdeka dan membentuk
negara-negara berdaulat.
Pada abad ke-21 ini, nasionalisme tidak lagi menjadi isu sentral dalam masalah-
masalah global. Namun demikian masih banyak negara yang harus menghadapi
masalah-masalah kebangsaan yang bertumpu pada upaya persatuan bangsa (Nation
Building) dan permasalahan ini umumnya terjadi di negara-negara yang terbentuk
dari bangsa yang multietnis dan multikultural, sebagai contoh yang dapat
ditampilkan di sini adalah kegagalan Uni Sovyet dan Yugoslavia dalam
mambangun kesatuan bangsa dari keragaman etnis, yang akhirnya berujung pada
pembubaran kedua negara tersebut. Selain itu negara-negara seperti Spanyol masih
harus menghadapi gerakan separatis Basque. Sementara itu, negara-negara seperti
Irak, Sri Lanka dan bahkan Indonesia masih harus terus berjuang menuju kesatuan
bangsa ini.
e). Sosialisme
Sosialisme adalah suatu ideologi yang menjadi gerakan yang hendak mengubah
struktur kepemilikan masyarakat secara politis, serta ingin membangun suatu
masyarakat baru atas dasar berbagai aliran dalam sosialisme. Pada Abad ke-19 dan
ke-20, sosialisme merupakan salah satu jawaban terhadap krisis sosial akibat
industrialisasi dan cara produksi kapitalis. Sosialisme mau menggantikan sistem
kapitalis dengan suatu tatanan masyarakat yang lain. Sosialisme berpendapat bahwa
manusia sebenarnya tak hanya bersifat egoistis, melainkan juga sosial. Manusia
mampu mewujudkan hidup dalam kebersamaan yang akrab asal diberi kesempatan.
Halangan utama adalah hak milik pribadi yang tidak terbagi rata. Ciri khas

17. 17
sosialisme ialah tuntutan penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi sebagai
sarana utama untuk membangun suatu masyarakat yang sekaligus bebas dan
selaras. Cara mencapai tujuan berbeda-beda menurut macam-macam aliran
sosialisme. Sosialisme ada yang ateis dan ada yang religius. Sosialisme Marxis
(Karl Marx 1818-1883) yang menganggap dirinya sebagai “sosialisme ilmiah”
bersifat ateis. Sosialisme tidak identik dengan Marxisme. Sosialisme yang
bersumber pada ideologi Pancasila adalah sosialisme yang relegius. Hak milik
perseorangan diakui tetapi mempunyai fungsi sosial.
f). Marxisme
Marxisme sebagai suatu ideologi timbul karena munculnya kapitalisme yang
menimbulkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan
penderitaan kaum proletar, sedangkan kaum borjuis semakin kaya. Sementara
dalam Marxisme tidak mengenal perbedaan kelas. Perekonomian negara dan hak
milik bersama diatur oleh negara.
Landasan filosofi ideologi Marxisme adalah materialisme, karena menurut
Marx dan Engels dalam kehidupan ini, "yang primer" dianggap sebagai materi.
Konflik yang terjadi dalam sejarah manusia selalu memperebutkan sesuatu yang
ada hubungannya dengan materi. Penerapan Marxisme kemudian menimbulkan
paham baru yaitu sosialisme-marxisme. Pada awalnya, sosialisme merupakan
utopia sosialis, artinya dalam kehidupan sosial semua orang dipandang sama, tidak
ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan antara yang
memiliki uang dengan yang tidak memiliki uang.
g). Fasisme dan Nazisme
Berakhirnya Perang Dunia (PD) I pada tahun 1918 menimbulkan tragedi bagi
Eropa dan dunia. Bagi negara-negara yang kalah perang, kenyataan ini tentu
menyakitkan lagi, Jerman misalnya, harus menerima isi Perjanjian Perdamaian
Versaille (1919) yang isinya antara lain kedaulatan Jerman dikendalikan oleh
Tentara Pendudukan Sekutu.

18. 18
Dalam situasi negara yang kacau setelah perang, di mana korban-korban sipil
berjatuhan, dan kemiskinan yang merajalela, fasisme dan nazisme ditawarkan
sebagai ideologi maupun gerakan yang mampu membangkitkan kembali
kemakmuran, kehormatan dam kejayaan suatu negara bangsa.
Istilah fasisme dikumandangkan pertama kali pada tahun 1919, tepatnya pada
saat berdirinya gerakan Fasis di Italia. Selanjutnya, sebagai sebuah ideologi,
fasisme mengacu pada ideologi yang diterapkan Mussolini di Itali pada tahun 1922-
1939.
Fasisme dan nazisme memiliki beberapa kesamaan konsep dasar sehingga
nazisme sering disebut sebagai fasisme varian Jerman. Nazisme berasal dari kata
Nazi singkatan dari Nationalsozialistische yang menjadi ideologi Partai NSDAP
(Nationalsozialstische Deutsche Arbeiter Partei atau Partai Buruh Nasional
Sosialis Jerman). NSDAP menjadi terkenal berkat kemampuan pidato-pidato
Hitler. Bagi kaum Nazi, buku tulisan Hitler, Mein Kampf (Perjuanganku) mrupakan
buku yang wajib dibaca (Marbun, 1983: 44-46). Nazisme diadopsi di Jerman antara
tahun 1933-1938.
Secara umum, fasisme dan nazisme bertitik tolak dari konsep-konsep dasar
tentang 1) superioritas ras, 2) elit dan kepemimpinan yang karismatik, 3) negara
totaliter, 4) nasionalisme, 5) sosialisme dan 6) militerisme (Hayes, 1973: 19).
Pertama, tentang superioritas ras, konsep ini pada umumnya digunakan negara-
negara industri di Eropa Barat menjelang PD I untuk menemukan wilayah dan
pasar di luar negeri. Di antara negara-negara itu, seperti Jerman dan Inggris
menggunakan teori keunggulan ras untuk menyembunyikan tujuan ekonomi-politik
mereka. Ide atau konsep keunggulan ras selanjutnya mendorong pemikiran-
pemikiran atau konsep “negara unggul”, di mana ide-idenya ditopang oleh teori
geografi politik seperti teori dari MacKinder, Ratzel dan Karl Haushoffer.
Keseluruhan konsep baik itu tentang keunggulan ras, negara unggul dan geografi
politik ini nantinya menjadi justifikasi ilmiah bagi gerak ekspansi Jerman di bawah
Hitler, tepatnya menjelang PD II.

19. 19
Secara khusus, konsep keunggulan ras tidak ditekankan dalam pemerintahan
fasis di Itali namun menjadi semacam doktrin di Jerman dan Rusia (di kedua negara
ini, populasi Yahudi cukup besar). Dampak dari konsep yang bahkan menjadi mitos
ini adalah lahirnya anti-Semitisme (anti-Yahudi). Kaum Nazi berhasil
mempropagandakan anti-Semitisme, di mana kaum Yahudi dituding sebagai
penyebab masalah ekonomi-sosial yang menghalangi dominasi bangsa Jerman
terhadap bangsa-bangsa Eropa.
Kedua adalah tentang elit dan pemimpin yang karismatik, konsep ini lahir dari
situasi masyarakat yang dilanda kahancuran dan ketidakpastian sosial-ekonomi.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu
mengangkat harga diri bangsa dan memberi harapan. Mussolini maupun Hitler
mampu menarik dukungan massa karena keduanya mampu memberi harapan
dengan mempropagandakan bahwa bangsa mereka adalah bangsa elit yang
ditakdirkan menguasai Eropa dan dunia. Untuk itu diperlukan pemimpin yang tegas
dan kuat. Pemimpin harus memiliki otoritas luas dan disegani. Konsep pemimpin
yang karismatik dan kuat inilah yang kemudian mengakibatkan lumpuhnya
demokrasi karena kekuasaan pemimpin yang tanpa batas.
Ketiga adalah konsep negara totaliter, negara-negara yang menganut fasisme
dan nazisme tidak mengenal demokrasi dan lebih menekankan negara totaliter.1
Dalam negara model ini, kemajemukan bangsa ditiadakan, negara mengontrol mass
media, mengawasi serikat pekerja, partai politik oposisi dilarang, dan sebagainya.
Keempat adalah militerisme. Seiring dengan konsep tentang negara totaliter di
mana negara mendominasi seluruh kehidupan warga negara, maka peran militer
pun menjadi dominan. Militer merupakan organ negara yang berperan penting
dalam menjalankan kekuasaan Negara. Hal ini dapat dilihat dari organ-organ SS
(Schutzstaffel), organ partai NSDAP Jerman yang bertugas mengontrol kehidupan
warga.

20. 20
Kelima adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan ide yang sangat
berpengaruh dalam fasisme dan nazisme karena nantinya, dalam gerakan, fasisme
selalu berupa gerakan nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari gerakan fasis dan nazi di
Itali maupun Jerman, kedua negara ini meyakini adanya keharusan untuk membuat
kebijakan-kebijakan luar negeri yang agresif. Namun demikian, nasionalisme yang
dianut kaum fasis adalah dalam bentuk yang radikal yaitu chauvinisme, seperti
terlihat dari ajaran tentang keharusan negara untuk melakukan aneksasi serta
memegang teguh machtpolitik (politik berdasarkan kekuasaan).
Keenam adalah sosialisme, dalam fasisme terkandung ide sosialisme namun
sosialisme kaum fasis tidak mengacu pada Marxisme melainkan lebih pada
pemikiran-pemikiran tentang pemerataan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi ini
difokuskan untuk mendorong kemampuan ekonomi seluruh unsur bangsa agar
menjadi bangsa unggul. Pada umumnya, sosialisme di negara-negara fasis
mengijinkan usaha-usaha kelompok swasta tetapi negara tetap menguasai bidang-
bidang semacam transportasi.
Fasisme dan nazisme kehilangan dukungan massa seiring dengan berakhirnya
PD II, tepatnya setelah Jerman dan Itali kalah perang. Selain itu, kemampuan
negara-negara Eropa Barat membangun diri menjadi negara-negara makmur serta
adanya hukum internasional yang mengatur perilaku ekspansif negara-negara di
dunia ini juga turut melemahkan kedua ideologi tersebut. Yang menarik, selama
tahun 1990-an, di Jerman muncul gerakan Neo-Nazi yang dimotori kaum muda,
mereka melakukan kerusuhan-kerusuhan. Namun tindakan-tindakan semacam itu
lebih dipahami sebagai bentuk ketegangan sosial dan tidak berakar pada ideologi
politik, walaupun seringkali kelompok ini mengunakan simbol-simbol Nazi.
h). Feminisme
Feminisme sebagai suatu pemikiran dan gerakan lahir di sekitar abad ke-18,
tepatnya setelah Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1792). Pemikiran
ini lahir karena didorong oleh realitas di masyarakat, di mana posisi perempuan
pada masa-masa tersebut kurang beruntung dibandingkan dengan posisi laki-laki.
Pada masa ini, perempuan (baik dari kelas menengah – atas ataupun kelas bawah)

21. 21
tidak memiliki hak-hak seperti 1) hak untuk mendapat pendidikan, 2) hak untuk
memilih dan dipilih (hak politik), 3) hak untuk memasuki lapangan pekerjaan di
masyarakat, khususnya pada perempuan dari kelas menengah–atas, 4) hak atas
harta milik, akibatnya perempuan yang menikah tidak memiliki harta sendiri yang
sah dan segala harta yang diperolehnya secara legal menjadi milik suaminya.
Sebagai akibat dari tiadanya hak-hak tersebut, maka perempuan tidak dapat
masuk ke perguruan tinggi, parlemen, kantor-kantor dan tidak memiliki kedudukan
yang sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Kondisi seperti ini pada akhirnya
menimbulkan kesadaran akan ketidaksetaraan hak-hak perempuan dengan hak-hak
laki-laki dan kemudian mendorong adanya pemikiran serta gerakan untuk menuntut
hak-hak perempuan. Gerakan feminisme mula-mula berlangsung di Amerika
Serikat yang kemudian menyebar ke Perancis dan Inggris. Gerakan ini dimotori
oleh perempuan kelas menengah-atas dengan tuntutannya yang terkenal yaitu
kesetaraan hak dengan laki-laki di dunia kerja, lapangan pendidikan dan hak untuk
memilih dan dipilih.
Salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh dan berperan dalam mendorong
kesadaran akan nasib perempuan pada saat itu adalah Mary Wallstonecraft dari
Inggris. Pada tahun 1792, ia menerbitkan buku Vindication of the Rights of Woman.
Lima puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, pemikiran-pemikiran
Wallstonecraft dimuat dalam konvensi hak-hak kaum perempuan yang diadakan di
Seneca Falls, AS.
Dalam sejarah gerakan terdapat satu gerakan perempuan yang dilandasi oleh
gagasan sosialis dengan tokoh pemikir seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan
Charlotte Perkin Gilman ( 1860-1935). Kedua tokoh ini memandang bahwa
tuntutan-tuntutan feminisme sebenarnya bukanlah kesetaraan hak dengan laki-laki
semata tetapi juga meliputi perubahan secara total terhadap tatanan masyarakat
yang penuh dengan ketidak adilan. Dengan demikian, ideologi feminisme yang
bercorak sosialis mengarah pada penciptaan Dunia Baru yang berkeadilan dan
tanpa penindasan.

22. 22
Pada abad ke-21 ini, perempuan telah menikmati hasil perjuangan gerakan
feminisme. Pada saat ini tidak banyak orang yang masih mempertentangkan hak-
hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan perlakuan yang sama
di depan hukum, mendapatkan pekerjaan di masyarakat ataupun dalam hak-hak
politik. Namun demikian, bukan berarti kelompok perempuan telah terbebas dari
diskriminasi sama sekali, seperti yang terjadi di Indonesia misalnya, gerakan
perempuan masih harus berjuang untuk mendukung pembuatan undang-undang
perlindungan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi perempuan dari
dampak pekerjaan yang merugikan seperti kecelakaan kerja, upah rendah dan jam
kerja yang panjang.
Adapun peraturan-peraturan lain yang diperjuangkan meliputi; penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan terhadap pekerja rumah
tangga anak (untuk anak perempuan usia dibawah 15 tahun), perlindungan terhadap
perdagangan perempuan dan anak (trafiking), perlindungan terhadap perempuan
dan anak yang dilacurkan (PYLA / AYLA) dan korban-korban pemerkosaan.
i). Ekologisme
Semenjak berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur di akhir
tahun 1990-an, isu-isu global didominasi oleh isu-isu tentang globalisasi, ledakan
populasi, kemisikinan di Dunia Ketiga dan lingkungan hidup.
Sebagai isu global, masalah lingkungan hidup merupakan salah satu yang
terpenting. Hal ini dapat dilihat dari diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi
(Earth Summit) tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1992 di Rio de
Jeneiro. KTT ini dihadiri 100 kepala negara, 172 perwakilan resmi negara, 14 ribu
organisasi non pemerintah dan diliput oleh lebih dari 8000 wartawan dari seluruh
dunia.
Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT ini adalah konvensi tentang
lingkungan dan pembangunan, konvensi perubahan iklim dan konvensi tentang
keanekaragaman hayati. Kesepakatan-kesepakatan ini tentu saja memberi harapan
bagi penyelamatan dan kehidupan lingkungan. Namun yang menarik untuk

23. 23
dicermati adalah apa yang dicapai melalui KTT tersebut merupakan hasil
perjuangan dan pemikiran yang tak kenal lelah dari semua pihak yang sangat peduli
terhadap kelestarian lingkungan. Untuk mendalami masalah lingkungan ini maka
ditampilkan satu ideologi yaitu ekologisme atau ekologi politik. Di sini perlu
dibedakan terlebih dahulu antara ekologisme dan environmentalisme. Keduanya
peduli terhadap lingkungan hidup namun perbedaannya terletak pada cara pandang.
Kelompok environmentalis bertindak berdasarkan gejala kerusakan lingkungan,
sementara kaum ekolog lebih menekankan pada keterkaitan faktor-faktor ekonomi
dan politik dengan degradasi lingkungan sehingga menimbulkan keyakinan bahwa
kerusakan alam bisa diperbaiki melalui kerjasama dengan para industrialis.
Sebaliknya, kelompok environmentalis berpandangan untuk membongkar jalinan
ekonomi politik tersebut. Dalam kehidupan aktual, publik sebenarnya tidak terlalu
membedakan keduanya dan bahkan menyamakan politik hijau (green politic)
dengan ekologisme. Hal ini terjadi karena publik terbiasa melihat gerakan
kelompok hijau sebagai kelompok penekan di tingkat internasional seperti
Greenpeace dan Friends of Earth.
Sebagai sebuah ideologi politik kontemporer, ekologisme merupakan reaksi
terhadap proses industrialisasi yang cenderung memperluas produksi dan konsumsi
tanpa mempedulikan keterbatasan bumi. Cepat atau lambat, proses produksi akan
menghabiskan sumber daya alam melampaui kemampuan bumi untuk menyerap
pembuangan zat-zat beracun, bila hal ini dibiarkan maka kualitas hidup manusia
akan semakin memburuk.
Pada masa modern ini, masyarakat industri di negara maju dan kemudian diikuti
oleh negara-negara berkembang berlomba untuk mempercepat produksi dan
meningkatkan konsumsi demi tercapainya kemakmuran. Dampak dari segala
proses ini adalah pengurasan isi bumi (penggunaan energi fosil seperti batubara,
minyak dan gas) dan penciptaan polusi yang tak terkendali (sebagai akibat limbah
gas seperti karbon dioksida dan metana), Fritz Schumacher dalam The Small is
Beautiful memperlihatkan bawha industri modern dengan segala kecanggihan

24. 24
intelektualnya telah menghabiskan unsur-unsur yang paling dasar di mana industri
dibangun.
Industrialisasi pula yang membentuk cara berpikir manusia yang bertumpu pada
“modal”. Modal dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan manusia dan dapat
dihabiskan atau diinvestasikan. Dari sudut pandang ekolog maupun
environmentalis, bumi dan sumberdayanya tidak dapat diperbaharui, keduanya
merupakan modal yang tidak diciptakan manusia dan tentu saja tidak dapat
ditingkatkan. Jadi, ekologisme di sini bertujuan untuk membangun kepedulian
terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan serta antara manusia dengan
dirinya sendiri.
Hasil gerakan lingkungan hidup baik dari kelompok environmentalis maupun
ekolog telah membuahkan kesadaran global akan masalah-masalah lingkungan
hidup seperti pemanasan global. Gerakan-gerakan tersebut juga berhasil
mendorong pengurangan atau penghentian penebangan hutan yang tujuannya 1)
menghindari kelangkaan bahan genetika bagi pengembangan obat-obat baru, 2)
menyerap karbon dioksida, 3) membantu mengurangi pemanasan global, 4)
mencegah erosi, 5) melidungi suku-suku pribumi dari kehancuran lingkungannya
dan 6) menjadi wahana kontemplasi terhadap keindahan yang ditumpulkan oleh
industrialisasi.
Secara formal, keberhasilan gerakan ekologisme juga dapat dilihat dari
penerapan berbagai kebijakan tentang lingkungan di negara-negara maju. Bahkan
di tingkat internasional telah diadakan KTT Bumi yang kemudian melahirkan
penandatanganan kovensi perubahan iklim di PBB (United Nation Framework
Convention on Climate Change) pada 9 Mei 1992.
D. Ideologi-Ideologi di Asia
Secara historis, berbagai ideologi politik yang dideskripsikan di atas,
merupakan ideologi-ideologi yang lahir dan berkembang di Barat. Liberalisme
misalnya, merupakan reaksi kritis terhadap absolutisme yang tumbuh subur dalam
masyarakat feudal-klerikal dan bentuk monarki absolut di Eropa. Jawaban

25. 25
liberalisme atas absolutisme tersebut adalah dengan mengajukan ide-ide jaminan
hukum atas hak-hak dan kebebasan individu, serta kesetaraan sosial.2 Berikutnya,
sosialisme dan marxisme merupakan reaksi kritis terhadap liberalisme dan
kapitalisme.
Sungguhpun ideologi-ideologi tersebut lahir dalam kultur masyarakat Barat,
tidaklah berarti bangsa-bangsa lain seperti Asia, Afrika maupun Amerika Latin
tidak pernah mengembangkan ideologi masing-masing, ketiga kawasan ini
sebenarya telah banyak melahirkan ideologi-ideologi politik, sebagai contoh
sosialisme Arab dicetuskan oleh Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Maoisme digagas
oleh Mao Tse Tung dari China, Ujamaa, dirumuskan oleh Julius Nyerere dari
Afrika, serta ide-ide tentang hak milik dan masyarakat komunitarian
dikumandangkan oleh Jaimee Castillo dari Amerika Latin.
Terbentuknya ideologi-ideologi politik di ketiga kawasan tersebut
merupakan reaksi kritis terhadap ideologi kapitalisme, kolonialisme dan
imperialisme Barat, sehingga unsur-unsur dalam ideologi-ideologi bangsa Asia,
Afrika dan Amerika Latin ini sarat dengan ide-ide nasionalisme, antikolonialisme
dan sangat menekankan ide keadilan sosial.3 Untuk mengenal dan memahami
ideologi dari ketiga kawasan, di sini ditampilkan dua ideologi dari Asia untuk
mewakili yakni Hind Swaraj (Indian Home Rule) yang digagas Mahatma Gandhi
dan Pancasila dari Indonesia.
a). Hind Swaraj
Hind Swaraj (berasal dari kata Hind yang berarti bangsa India dan Swaraj
yang berarti pemerintahan sendiri), adalah ideologi yang digagas oleh Mohandas
2 Bahasan tentang perkembangan ideologi ini dapat dibaca lebih lanjut dalam tulisan Fransisco Budi
Hardiman, dalam Pengantaruntuk Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer oleh Roger Eatwell dan
Anthony Wright (ed) (Bekasi; Mediator, 2001), x
3 Jepang yang tidak pernah dijajah, tentunya mengembangkan ideologi yang tidak memiliki unsur-
unsur umum yang dimiliki ideologi bangsa-bangsa Asia yang pernah berada di bawah
kolonialisme.

26. 26
Karamchand Gandhi (1869-1948). Ia dikenal sebagai Bapak dan Guru bangsa India
yang wafat karena ditembak pada tahun 1948.
Sebagai sebuah ideologi, Hind Swaraj terdiri dari beberapa ide dasar yaitu
nasionalisme humanistis, sarvodaya (kesejahteraan sosial), ekonomi khadi serta
pemerintahan yang demokratis.
Nasionalisme humanistis Gandhi bertumpu pada ajaran ahimsa (prinsip
menghormati kehidupan, dalam arti khusus adalah tidak melakukan tindakan
kekerasan apalagi pembunuhan) dan satyagraha (prinsip kekuatan jiwa, cinta akan
kebenaran. Dalam bahasa Inggris sering dipadankan dengan passive resistance,
non-violence atau perlawanan tanpa kekerasan/pasif). Dengan kedua prinsip
tersebut, gerakan kemerdekaan India di bawah Gandhi memiliki ciri-ciri seperti
tidak melakukan tindakan kekerasan tapi lebih memilih aksi-aksi semacam boikot
dan mengedepankan peralihan kekuasan secara damai melalui negosiasi dan
gentlemen agreement.
Sarvodaya (kesejahteraan untuk semua). Hind Swaraj juga meliputi ide
tentang tatanan sosial-ekonomi yang ideal yakni kesejahteraan dan kesetaraan
sosial bagi bangsa India. Ide tentang kesetaraan diangkat mengingat India masih
menganut sistem kasta, di mana kaum Pariah atau kaum Harijan (kelompok yang
terpinggirkan) perlu diangkat, baik secara sosial maupun ekonomi agar di dalam
India yang merdeka, kelompok ini juga memiliki tempat dan kekuatan.
Ide tentang ekonomi khadi. Khadi adalah kain tenun yang ditenun dengan
charkha (alat tenun yang dijalankan oleh tenaga manusia). Bagi Gandhi, kedua alat
ini merupakan simbol sekaligus sarana untuk yang mendukung sarvodaya,
keduanya merupakan alat sederhana namun dapat menjadi tumpuan jutaan rakyat
miskin untuk memproduksi kain sendiri, hingga lepas dari ketergantungan kain
impor dari Inggris. Ekonomi khadi dengan demikian merupakan simbol
kemandirian ekonomi dari ketergantungan impor dan simbol kebebasan dari
eksploitasi sistem industri pabrik yang diyakini Gandhi dapat menimbulkan
pengangguran di desa-desa.

27. 27
Ide Ramrajya (negara yang demokratis) dan Gram Swaraj (pemerintahan
lokal berbasis desa), merupakan dua ide Gandhi tentang negara dan kedaulatan
negara yang dicirikan oleh desentralisasi kekuasaan. Bentuk-bentuk pemerintahan
semacam ini diyakini Gandhi dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang
sesungguhnya, serta dapat memberi ruang bagi semua bantuk aliran atau pemikiran
individu (Peorbasari, 2007:183-189)
Dalam konstitusi India, tidak semua ide-ide dasar Gandhi termaktub di
dalamnya, sebagai contoh ide tentang ekonomi khadi sulit diadopsi, namun sebagai
suatu jiwa atau semangat kemandirian ekonomi, ide tersebut tetap hidup dalam
kalbu bangsa India.
b). Pancasila
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dikumandangkan
pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yakni pada saat
berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI).
Pada awal pidato dalam sidang tersebut, Soekarno menekankan pentingnya
sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan
fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, jiwa dan hasrat yang mendalam.
Sementara di bagian lain, Soekarno juga menyebut dasar negara sebagai
weltanschauung.4 Weltanschauung menurut Soekarno adalah dasar yang
mempersatukan seluruh perjuangan bangsa karena ia merupakan cita-cita dan
tujuan bersama, yaitu melawan imperialisme bangsa asing dan mencapai
kemerdekaan. Dan perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri
yang berasal dari kepribadian bangsa.5 Sesuai dengan rumusan ini, maka sejak
pertama kali dikumandangkan, Pancasila diartikan sebagai ideologi (dalam arti
4 Weltanschauung atau world view pada umumnya terdiri dari sejumlah nilai (konsep tentang apa
yang dicita-citakan), merupakan pandangan hidup, kerangka pemikiran yang memberikan suatu
konsep tentang realitas yang terintegrasi. Lihat juga pengertian Karl Mannheim tentang
Weltanschauung dalamsubbab VI.1. Pengertian Ideologi.

28. 28
weltanschauung), yang mencerminkan identitas, kepribadian bangsa sekaligus
merupakan alat pemersatu seluruh bangsa untuk mencapai tujuan perjuangan
kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan tersebut seperti tertuang dalam Pembukaan
UUD’45 adalah sebagai berikut : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian dunia dan keadilan sosial.
Pancasila, secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Panca yang berarti
lima dan Sila berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti lima dasar, tepatnya
adalah dasar bagi negara Indonesia yang merdeka.
Semenjak dikumandangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami
beberapakali perubahan urutan sila maupun kata. Dalam rumusan Soekarno sebagai
berikut: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3)
Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial dan 5) Indonesia merdeka dengan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau prinsip Ketuhanan.
Berikut dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, terdapat perubahan kata dalam
Pancasila sebagai berikut , 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3)
Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Perubahan berikutnya terlihat dalam Mukaddimah UUD RIS tahun 1950, di
mana kata-kata dalam Pancasila adalah 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri
kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan dan 5) Keadilan sosial.
Adapun urutan dan kata-kata dalam Pancasila yang digunakan saat ini
adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD’45 yakni 1) Ketuhanan yang
Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

29. 29
Penempatan sila Ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dimaksudkan
agar tidak hanya menjadi dasar untuk saling menghormati antar agama, melainkan
juga menjadi dasar yang kuat untuk memimpin ke jalan kebenaran, keadilan,
kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Dengan penempatan sila Ketuhanan di
bagian atas dimaksudkan agar negara dan pemerintah mendapat dasar moral.6
Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kelanjutan dari
praktek hidup dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila ini bercorak universal,
tidak terikat oleh batas negara maupun bangsa. Dengan sila kedua, maka dalam
perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara diberi tempat seperti
dengan adanya jaminan hak hidup dan hak atas keselamatan seseorang.
Dalam sila Persatuan Indonesia, terkandung pengertian bahwa bangsa
Indonesia adalah satu, tak terpecah belah dan hal ini diperkuat dengan lambang
kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan kesatuan di tengah luasnya
wilayah dan keragaman suku bangsa, adat, bahasa daerah, agama dan bahasa.
Hanya dengan dasar persatuan ini bangsa dan negara tetap utuh dan bila persatuan
ini terpecah belah, Indonesia pun runtuh. Oleh sebab itu, persatuan Indonesia
merupakan syarat hidup bangsa dan negara Indonesia.
Sila berikutnya, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, menunjukan bahwa kerakyatan yang dianut
oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak tapi
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan
sila Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kerakyatan harus
berpijak pada kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran. Dasar moral ini akan
memelihara dasar kerakyatan dari bujukan korupsi dan anarki yang senantiasa
mengancam demokrasi. Sila kerakyatan ini juga terkait erat dengan sila kelima,
Keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka demokrasi yang tepat
bukanlah demokrasi liberal ataupun yang bercorak totaliter. Sila kerakyatan dan
.

30. 30
keadilan sosial diharapkan mampu mewujudkan demokrasi dan keadilan di bidang
ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir, sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini
merupakan salah satu tujuan negara yakni mencapai Indonesia yang adil dan
makmur, untuk itu menjadi jiwa bagi pasal-pasal dalam UUD’45, seperti dalam
pasal 27 disebutkan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, Pancasila dapat diterima
sebagai ideologi nasional karena sifatnya yang menyatukan berbagai kelompok
masyarakat, memberi arah dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara serta menjadi prosedur penyelesaian konflik (Surbakti, 1992, 48).
E. Hambatan dan Tantangan Dalam Berideologi Pancasila
Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, terdapat potensi konflik yang
besar mengingat adanya berbagai nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok
masyarakat, dan hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Untuk itu perlu diketengahkan di sini hambatan dan tantangan,
baik itu dari negara sendiri maupun dari luar negeri.
1). Hambatan
Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran, misalnya:
a) Paham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas
kontrak semua individu dalam masyarakat (kontrak sosial). Di sini
kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan
individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki individu lain,
bukan oleh kepentingan masyarakat.
b) Paham golongan (Class Theory). Negara adalah suatu susunan golongan
(kelas) untuk menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham
materialisme sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada
hubungan-hubungan produksi dan kepemilikan - sarana produksi serta

31. 31
berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan
kelas majikan dan semuanya itu terjadi dan berada dalam sejarah kehidupan
manusia) .
2). Perbedaan Kepentingan.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penafsiran Pancasila secara subjektif
dan kepentingan sendiri sama dengan membuat kabur Pancasila dan menjadi tidak
bermakna. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan
pola pikir masing-masing kekuatan politik, golongan atau kelompok dalam
masyarakat.
3). Bentuk-Bentuk Ancaman
a) Isu (penyebaran berita bohong dan fitnah atau desas desus dengan tujuan
tertentu).
b) Gejala-gejala/kecenderungan (antara lain: pola hidup konsumtif, sikap
mental individualistis, pemaksaan kehendak, kemalasan, penurunan
disiplin, menurunnya keteladanan, sikap acuh tak acuh, penyalahgunaan
wewenang dan lain-lain). Dengan runtuhnya komunisme, ada
kecenderungan pendapat yang membenarkan paham kapitalisme di
Indonesia.
c) Perbuatan, tindakan dan tingkah laku yang mengganggu (tindak kekerasan
dan melanggar hukum).
d) Subversi (sabotase, spionisme, dan lain-lain).
4). Tantangan
a). Tantangan dari dalam negeri antara lain:
1) Tantangan dari disintegrasi: adanya perpecahan-perpecahan yang
disebabkan tidak puasnya sikap daerah menimbulkan
permasalahan-permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan
kesatuan NKRI, antara lain: lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, adanya
gerakan pengacau keamanan di Papua.

32. 32
2) Permesta dan pemberontakan-pemberontakan lainnya sejak jaman
Rovolusi.
3) Tantangan dari masalah agama: adanya usaha-usaha yang timbul karena
keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan.
antara lain: Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan DI/TlI dan lain-lain.
4) Tantangan dari masalah SARA: adanya perpecahan yang mengatas
namakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat
menghancurkan Pancasila antara lain: Peristiwa Poso, Peristiwa Tanjung
Periok, Peristiwa Sambas, Peristiwa Mei1998 dan masih banyak lagi.
b). Tantangan dari luar negeri, antara lain:
1) Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin rnengganti ideologi
Pancasila dengan ideologi lain, misalnya ideologi Komunisme dalam
peristiwa PKI Madiun dan Pemberontakan G-30 S/PKl. Atau ideologi
Liberal dalam Peristiwa Ratu Adil dan Pembantaian di Sulawesi oleh
Westerling.
2) Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya
privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum
dan keamanan di Indonesia.
Oleh karena itu Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap
mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan
negara Indonesia.
F. Refleksi Kritis Terhadap Ideologi
Dari bahasan-bahasan tentang ideologi, baik itu pengertian, bentuk-bentuk
maupun macam-macam ideologi kita dapat memahami bahwa ideologi dapat
ditinjau dari pelbagai sudut. Ideologi dapat menjadi sistem pemikiran yang
terbuka dan tertutup, ideologi dapat dimengerti sebagai ilusi, dan beroritntasi
pada kekuasaan di mana dalam bentuk ini, ideologi bersifat menindas. Namun
di sisi lain, ideologi juga dapat menjadi world view, pandangan hidup.

33. 33
Bertolak dari seluruh pengertian tersebut, maka diperlukan upaya kritis
tepatnya refleksi kritis terhadap ideologi mengingat adanya satu ciri penting yang
melekat pada ideologi, yakni sifatnya yang futuristik (berisi cita-cita tentang tatanan
masyarakat yang baik di masa depan dan merupakan acuan untuk melakukan
perubahan politik). Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang
lebih baik dari keadan masa lampau yang kurang ideal, serta memberikan langkah-
langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut, maka ideologi sangat
menarik baik rakyat, baik secara rasional maupun emosional. Sering ada
kecenderungan ideologi dikeramatkan, dimitoskan sebagai yang mampu membawa
keselamatan bagi bangsa seluruh umat manusia. Dengan demikian, ideologi
diterima sebagai ajaran suci yang tidak bisa dibantah, tertutup bagi ide dan realitas
baru, sehingga menjadi steril, kaku dan tidak berkembang. Pengaruh ideologi yang
sedemikian besar terhadap masyarakat, sebagai eksesnya bisa terjadi manusia
dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi untuk manusia. Dan karena
ideologi menyangkut masalah strategi bernegara, tidak jarang kelompok-kelompok
masyarakat mengunakan ideologi sebagai alat untuk mempertahankan dan
memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan pihak-pihak
lainnya. Mengatasnamakan serta memperalat ideologi untuk mempertahankan dan
memperoleh kepentingan diri secara sepihak itu akan berakibat terjadinya suatu ”
pengkhianatan” terhadap ilmu dan kebenaran. Misalnya dalam ilmu sejarah
seringkali terjadi ”penggelapan” kebenaran fakta historis, bahkan sering pula
pemuta rbalikan kenyataan demi kepentingan pihak tertentu dalam membenarkan
ideologinya. ( Paulus Wahana, 1993 : 81-84 )
Terkait dengan Pancasila, dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur. Sisi futuristik yang melekat pada Pancasila
sebagai ideologi ini di satu pihak dapat membawa orang pada harapan yang kurang
realistik. Oleh karenanya perlu untuk selalu berdialog dengan kenyataan yang ada.
Dalam hal ini ilmu pengetahuan dapat berperan. Di pihak lain, sifat futuristik dari
ideologi mengimplikasikan bahwa kenyataan yang ada ( sistem ekonomi, politik,
budaya ) tidak dapat dipandang sebagai perwujudan yang telah tuntas dari ideologi,

34. 34
dalam hal ini ideologi Pancasila. Apabila sistem yang ada telah dianggap
perwujudan yang tuntas, maka fungsi ideologi hanya menjadi legitimasi atau
pembenaran saja dari status quo. Padahal ideologi harus mampu berfungsi
menyoroti kenyataan yang ada dan berfungsi kritis terhadap perwujudannya yang
selalu belum sempurna. Dengan kata lain ideologi Pancasila dapat menjadi titik
referensi bagi kritik sosial (Sastrapratedja, 1993: 143-144).

35. 35
BAB III
KESIMPULAN
Belajar filsafat Pancasila merupakan keharusan bagi mahasiswa terlepas
dari latar belakang pendidikan tinggi yang diseriusinya. Sebagai kajian teoritis,
filsafat Pancasila bisa dipahami dengan lebih mudah dengan cara melihat nilai-nilai
yang terkandung dalam kata filsafat dan ideologi Pancasila itu sendiri. Mempelajari
filsafat Pancasila erat kaitannya dengan memahami pergerakan mahasiswa dari
sudut pandang ideologi yang dianut sejak lama oleh bangsa Indonesia dan sudah
diformalkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini. Lebih jauh,
nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila juga berfungsi sebagai landasan
spiritual dan moral bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui
pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi Pancasila. Dengan kata lain,
nilai nilai filsafat, filsafat Pancasila, ideologi Pancasila sudah banyak ditemukan
dalam realitas pola pikir, kehidupan sosial, dan kehidupan bisnis masyarakat
Indonesia.

36. 36
DAFTAR PUSTAKA
 Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi
Pancasila (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 17.
 Sarbini, Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan
(Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 1.
 Ahmad ‘Athiyat, Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan
Kebangkitan Umat, (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, cet. I (Bogor :
Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 84.
 Taqiyuddin An Nabhani, Peraturan Hidup
 Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia
 Kaelan, Prof. Dr. H., MS dan dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. 2007.
Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK Dirjen
Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006. Yogyakarta: Paradigma.
 Pujiono. 2009. Eksistensi Sistem Ekonomi Pancasila Di Era Globalisasi, 3.
1 Hal. 7.