3. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti
lima dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat
Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada
bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam
mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di
dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
4. HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut
kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya.
G.J.Wollhof menambahkan, “HAM adalah sejumlah
hak yang berakat pada tabi’at setiap pribadi manusia,
dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
6. Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia
dapat dijabarkan sebagai berikut
Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak
kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan
ibadah dan menghormati perbedaan agama.
7. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
menempatkan hak setiap warga negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki
kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat
jaminan dan perlindungan undang-undang.
8. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya
unsur pemersatu diantara warga Negara dengan
semangat rela berkorban dan menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan
pribadi atau golongan
9. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan,
bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
10. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
mengakui hak milik perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar-besarnya pada masyaraka
11. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di
Indonesia ( 2001 ) membagi perkembangan HAM di
Indonesia dalam dua periode yaitu:
1. periode sebelum Kemerdekaan
2. periode setelah Kemerdekaan
12. Apabila HAM ini diklasifikasi, maka
terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:
Hak-hak pribadi (personal rights) meliputi kebebasan
menyatakn pendapat,kebebasan memeluk agama.
Hak-hak ekonomi (property rights) hak untuk
memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta
memanfaatkannya.
13. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal
equality).
Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk
ikut serta dalam pemerintahan.
14. Hak-hak asasi sosial dan budaya (social and cultural
rights) misalnya hak untuk memilih pendidikan.
Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan, peraturan dalam hal
penangkapan (procedural rights).