Kami kelompok 2, membahas mengenai Hak Asasi Manusia

1. MEMBAHAS
MENGENAI
HAK ASASI MANUSIA

2. Dosen Pengajar
Dr. Bambang Kusbandrijo Msi

3. 1. Indra Yanto Setiawan (1211408143)
2. Nofi Slamet Suharjo (1211408145)
3. Surya Riyanto (1211408056)
4. Hendra Chelvi Lasa (1211408085)
5. Ahmad Khoirul Anam (1221408745)
6. Mar ‘Atus Solika (1221408743)
7. Tanaya Inggit Utami (1511405013)
8. Kiki Rizky Amaliah (510604023 )

4. Latar Belakang
Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan
penggunaannya bergantung pada pemilik hak. Dewasa ini masalah HAM
adalah suatu hal yang sering dibicarakan terutama dalam era reformasi.
HAM lebih dijunjung tinggi dan diperhatikan dalam era reformasi
daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan
hak, kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita
melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan
atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
HAM merupakan bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum
internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila
komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu
HAM di tingkat domestik, khususnya negara berkembang.

5. Pembahasan
Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar
yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu
manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
 Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang
kodrati
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.

6. Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak
yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati
dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang
harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah
upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia
secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan
umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi,
dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi
kewajiban dan tangung jawab bersama antara
individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik
Sipil maupun Militer), dan negara

7. Sejarah HAM Internasional
Pada umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya
HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215
di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa
raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang
menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada
hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat
dimintai pertanggungjawaban di muka umum.
Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan
yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris
pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang
intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality
before the law).

8. Sejarah HAM Nasional
Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948,
dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia
setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman
dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi
Jerman dalam Perang Dunia II.
Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna
ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke
dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa
dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM
sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam
perkembangannya tidak menonjol karena kurang
dipublikasikan.

9. Isi Pokok
 HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM
adalah bagi dari manusia secara otomatis.
 HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul
sosial, dan bangsa.
 HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak
untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum
yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

10. Ciri-Ciri
Tidak dapat dicabut,
Tidak dapat dibagi
Hakiki
Universal

11. Macam-Macam
 Hak Asasi Pribadi (Personal Rights/Civil Rights)
Hak Asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi
manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut :
a) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-
pindah tempat tinggal.
b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 Hak Asasi Politik (Political Rights)
Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh
hak-hak asasi politik ini sebagai berikut :
a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
c) Hak mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.

12.  Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan yaitu hak yang berkaitan dengan
kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak
asasi hukum sebagai berikut :
 Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum
dan pemerintahan.
 Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
 Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.
Contoh hak-hak asasi ekonomi sebagai berikut :
 Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan
utang piutang.

13.  Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Hak untuk
diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.
Contoh hak-hak asasi peradilan ini adalah Hak persamaan atas
perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan
penyelidikan di muka hukum.
 Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)
Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.
Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.
 Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
 Hak mendapatkan pengajaran.
 Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat
dan minat dimiliki.

14. INSTRUMEN PENEGAKAN
HAM
 Pancasila
 Undang-Undang
Dasar 1945
 Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998
 Undang Undang
Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi
Manusia
 Undang-undang No.
26 Tahun 2000
tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia

15. Kegiatan Penegakan Hukum dan HAM
 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional
 Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi
hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan
hak asasi manusia
 Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap
warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala
Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati
hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen
 Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau
arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk
mendukung penegakan hukum dan HAM.
 Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin
efektifitas penegakan hukum dan HAM.

16. Program penegakan hukum dan HAM
meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme,
serta pembasmian penyalahgunaan narkotika
dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan
hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas,
tidak diskriminatif dan konsisten.

17. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Pelanggaran hak asasi manusia di
Indonesia berulang tiap
dekade. Namun, hampir tak
ada satu pun kasus HAM yang
benar-benar tuntas diungkap.
Alih-alih ditemukan aktor
utamanya, sebagian besar
kasus malah terbengkalai. Ada
beberapa kasus HAM paling
besar di Indonesia yang belum
pernah terungkap hingga
tuntas. Para pelaku utamanya
juga belum pernah diadili.
1. Kasus tragedi 1965-1966
2. Kasus penembakan
misterius (Petrus) tahun
1982-1985
3. Tragedi Semanggi dan
Kerusuhan Mei 1998
4. Kasus terbunuhnya aktivis
HAM Munir Said Thalib
5. Tragedi Wamena
Berdarah pada 4 April
2003

18. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
 Menurut pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
Hak untuk diakui sebagi pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

19.  Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan
pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang attau kelompok orang yang
dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku

20. PERADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL
Pada tahun 2002 di kota Hague, Belanda
dibentuklah suatu pengadilan kriminal
internasional yang disebut International Criminal
Court (ICC).
Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC
untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan
terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.
Kejahatan terhadap perikemanusiaan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta
Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau
sistematik yang ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil.

21. Bentuk Pelanggaran HAM
Diskriminasi
Yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan
yang langsung maupun tidak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia
Penyiksaan
Adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau
penderitaan baik jasmani maupun rohani pada
seseorang.

22. Faktor - Faktor Penyebab
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
 Internal :
Keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleran pada
orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran
HAM.
 Eksternal :
 Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum
 Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya
pelanggaran hukum dan HAM
 Struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan
kemiskinan memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran
hukum dan HAM
 Teknologi yang digunakan secara kurang tepat

23. Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM
Di Indonesia
1. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
penegakan HAM, dalam hal kelembagaan telah
dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan
kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan
Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan
2. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia.
Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang
pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain
yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak
asasi manusia.

24. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh
manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu
mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi
satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah
melanggar atau menindas HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan
dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap
bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan
suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan
HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan
melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana
terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM

25. Sekian Persentase dari kelompok kami, apabila
ada kekurangan maupun kesalahan mohon maaf.
Terima kasih.