Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan macam-macam hak asasi manusia (HAM). Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesamaan. HAM mulai dirumuskan dalam deklarasi PBB pada 1948 setelah Perang Dunia. Konstitusi Indonesia juga menjamin berbagai hak dasar warga negara dalam Pembukaan dan pasal
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Mahasiswa Memahami Secara Mendalam tentang Hak Asasi
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Hak Asasi
Mahasiswa dapat menjelaskan Sifat Hak Asasi Manusia
Mahasiswa dapat menjelaskan Dasar Timbulnya Hak Asasi Manusia
Mahasiswa dapat mendiskripsikan pentingnya hak dalam kehidupan sehari-hari
3. A. Pengertian, sejarah dan macam-macam HAM
Pengertian HAM
Hak asasi ialah hak-hak dasar (pokok) yang
dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugerah dari Tuhan YME. Hak-hak itu
antara lain : Hak Hidup, Hak Kebebasan dan
Hak Kesamaan
4. Sejarah HAM
Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia
yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya
di dalam kehidupan masyarakat. Berawal
dari 2 perang besar didunia ( Pd I dan Pd II)
timbul keinginan untuk merumuskan hak-
hak asasi manusia dalam naskah
internasional.
5. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan
diterimanya Universal Declaration of
Human Rights (pernyataan sedunia tentang
Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara
yang tergabung dalam PBB.
•Pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap
kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan
beberapa hak lain yang lebih luas ruang
lingkupnya.
6. Yang sangat terkenal adalah empat hak yang
dirumuskan oelh Presiden Amerika Serikat,
Frangklin D Roosevelt yang dikenal dengan istilah
The Four Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu :
1.Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan
pendapat (freedom of speech)
2.Kebebasan beragama (freedom of religion)
3.Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
4.Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)
7. • Sejalan dengan pemikiran itu, maka Komisi
Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on
Human Rights) yang pada tahun 1946
didirikan oleh PBB, menetapkan secara
terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial,
disamping hak-hak politik.
• Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini,
pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi
Manusia (Universal Declaration of Human
Rights), diterima secara aklamasi oleh negara-
negara yang tergabung dalam PBB.
8. Macam-macam HAM
Hak asasi pribadi (personal right)
Hak asasi ekonomi (economical right)
Hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (legal
of equality right)
Hak asasi social dan budaya (social and culture
right)
Hak asasi politik (political right)
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan dan
tata cara peradilan dan perlindungan yang adil
9. B. HAM pada Tataran Global
Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat
beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:
1.HAM menurut konsep Negara-negara Barat:
2.HAM menurut konsep Sosialis:
3.HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan
Afrika:
4.HAM menurut konsep PBB: Konsep HAM ini
dibidangi oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin
oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut
“Universal Declaration of Human Rights”.
10. C. HAM di Indonesia : Permasalahan
dan Penegakannya
• HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak
mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,
hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam
pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
• HAM di Indonesia di dasarkan pada Konstitusi
NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (aline I),
Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal
27, 29, dan 30), UU No. 39/1999 tentang HAM dan
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
11. D.Hak Asasi Dalam UUD’ 45
Dalam Pembukaan UUD’ 45
•1. Alinea 1 : Kebebasan untuk merdeka
“Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa”.
•2. Alinea 2 : Negara yang adil
•3. Alinea 3 : Menyatakan kemerdekaan
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya”.
12. “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa..”
mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa
Indonesia terkandung pengakuan manusia yang
berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan
dengan kata “...supaya berkehidupan yang
kebangsaan bebas...”, maka pengertian bangsa,
maka negara Indonesia mengakui hak-hak asasi
manusia untuk memeluk agama.
13. • 4. Alinea 4 :Menunjukkan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi (dalam
bidang politik, hukum, sosial budaya dan
ekonomi)
“... Pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa....”
14. Rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD
1945 adalah sebagai berikut:
•Pasal 28-A
”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
•Pasal 28-B
(3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
•Tercantum pula pada :
Pasal 28-C,Pasal 28-D, Pasal 28-E, Pasal 28-F, Pasal 28-G,
Pasal 28-H, Pasal 28-I, Pasal 28-J dst.
15. Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Dalam
UUD 1945
• hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan
dengan hakikat kodrat manusia
• Tujuan negara Indonesia sebagai negara
hukum yang bersifat formal tersebut
mengandung konsekuensi bahwa negara
berkewajiban untuk melindungi seluruh
warganya dengan suatu undang-undang
terutama untuk melindungi hak-hak asasinya
demi kesejahteraan hidup bersama.
16. E. Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi
dalam Sila-Sila Pancasila.
a. Sila Pertama
Hak Asasi Kewajiban Asasi
= Hak memilih dan mengakui agama
dan kepercayaan kepada Tuhan
YME
= Melaksanakan perintah dan larangan
Tuhan YME menurut agama dan
kepercayaan masing-masing
b. Sila Kedua
Hak Asasi Kewajiban Asasi
= Manusia sebagai mahluk individu,
memiliki hak asasi yang dapat
dinikmati dan dipertahanka terhadap
godaan dari segala arah
= Saling membantu, saling menolong
dan bekerjasama dengan sesama
manusia
17. c. Sila Ketiga
Hak Asasi Kewajiban Asasi
= Persatuan Indonesia, artinya sikap
mengutamakan kepentingan bangsa
di atas kepentingan suku, golongan,
partai dll. Berarti persatuan antar
suku, golongan, partai itu memiliki
kedudukan dan kesempatan yang
sama di Indonesia, dalam arti
adanya keseimbangan dengan tidak
mengutamakan yang satu dan
mengabaikan yang lainnya.
= Mengutamakan kepentingan umum
atau bersama daripada kepentingan
golongan, suku, agama, kelompok
atau kepentingan pribadi
18. d. Sila Keempat
Hak Asasi Kewajiban Asasi
= Negara RI dibentuk dari, oleh, dan
untuk rakyat
= Patuh dan taat kepada rambu-rambu
hukum dalam kehidupan demokrasi
d. Sila Kelima
Hak Asasi Kewajiban Asasi
= Keadilan Sosial barujud hendak
melaksanakan kesejahteraan umum
bagi seluruh anggota masyarakat,
yaitu keadilan yang memberi
perimbangan dimana hak milik
berfungsi sosial
= Melakukan kontrol sosial kepada
para pembimbing negara baik yang
formal maupun non formal demi
kepentingan bersama
19. KESIMPULAN
Hak asasi adalah hak-hak dasar atau pokok yang
dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang melekat pada
martabat manusia sebagai insane ciptaan Tuhan
Yang MahaEsa, yaitu hak hidup,hak kebebasan
dan hak kesamaan. Dalam UUD 1945 hak-hak
asasi manusia terdapat dalam pembukaan UUD
1945 pada alinea pertama : kebebasan untuk
merdeka, alinia ke 2 : negara yang adil, alinia 3 :
menyatakan kemerdekaan, dan alinia 4 :
menunjukkan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi ( dalam bidang politik, hukum,
sosial, budaya dan ekonomi ).
20. Dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang
dasar 1945 :
•Segala warga negara bersamaan kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan
•Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
•Hak untuk berserikat dan berkumpul
•Hak untuk memeluk agama dan beribadah