budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Kelompok 2 membahas pengertian budaya demokrasi, definisi demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip budaya demokrasi, demokratisasi menuju masyarakat madani, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, asas-asas demokrasi, budaya demokrasi, dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Kelompok 2 membahas pengertian budaya demokrasi, definisi demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip budaya demokrasi, demokratisasi menuju masyarakat madani, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, asas-asas demokrasi, budaya demokrasi, dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani uploadAditya Padma
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, masyarakat madani, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan konstitusi. Masyarakat madani di Indonesia tumbuh sejak masa kolonial namun mengalami penurunan di bawah rezim Orde Baru yang kuat. Pemilu di Indonesia menandai perkembangan demokrasi meskipun terk
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Dokumen ini menjelaskan pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan demokrasi Pancasila di Indonesia yang didasarkan pada persamaan dan keadilan sosial. Masyarakat madani didefinisikan sebagai masyarakat yang mandiri dan berkeadilan sosial untuk kesejahteraan, serta berfikir kritis dalam menghadapi pers
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian demokrasi, sejarahnya, jenis-jenis demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan toleransi.
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari oleh Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti kedaulatan rakyat, kekeluargaan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila menjamin hak asasi manusia dan pemilihan umum yang adil.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraHana Medina
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar dibahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, faktor pendukung demokrasi, dan aspek-aspek demokrasi pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti persamaan, kebebasan, dan aturan hukum. Prinsip-prinsipnya meliputi pemilu yang demokratis, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, dan supremasi hukum. Unsur-unsur budaya demokrasi mencakup kebebasan, persamaan, solidaritas, dan toleransi.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani uploadAditya Padma
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, masyarakat madani, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan konstitusi. Masyarakat madani di Indonesia tumbuh sejak masa kolonial namun mengalami penurunan di bawah rezim Orde Baru yang kuat. Pemilu di Indonesia menandai perkembangan demokrasi meskipun terk
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Dokumen ini menjelaskan pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan demokrasi Pancasila di Indonesia yang didasarkan pada persamaan dan keadilan sosial. Masyarakat madani didefinisikan sebagai masyarakat yang mandiri dan berkeadilan sosial untuk kesejahteraan, serta berfikir kritis dalam menghadapi pers
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen ini menjelaskan pengertian demokrasi, sejarahnya, jenis-jenis demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan toleransi.
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari oleh Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti kedaulatan rakyat, kekeluargaan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila menjamin hak asasi manusia dan pemilihan umum yang adil.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi pertama di Indonesia yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dengan menerapkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan militer, meski juga sempat menstabilkan situasi politik.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraHana Medina
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar dibahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, macam-macam demokrasi, nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, faktor pendukung demokrasi, dan aspek-aspek demokrasi pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti persamaan, kebebasan, dan aturan hukum. Prinsip-prinsipnya meliputi pemilu yang demokratis, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, dan supremasi hukum. Unsur-unsur budaya demokrasi mencakup kebebasan, persamaan, solidaritas, dan toleransi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan praktik-praktik yang terbentuk melalui sejarah. Dokumen ini juga membahas tentang komponen, lembaga, syarat, nilai, dan jenis-jenis demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan praktik-praktik yang terbentuk melalui sejarah. Dokumen ini juga membahas tentang komponen, lembaga, nilai, dan jenis-jenis demokrasi.
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, termasuk arti, makna, dan manfaat demokrasi. Juga dibahas nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, pluralisme, dan pertimbangan moral. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, dan musyawarah. Demokrasi diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan stabil serta memenuhi kebutuhan rakyat.
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsRietz Wiguna
Makalah ini membahas tentang budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Makalah ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, serta azas utama demokrasi pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jenis-jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta proses demokrasi di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
1. This document is a list of students in Class XII IPA-1 at SMA Negeri 1 Cikarang Utara for the 2011/2012 school year.
2. It includes the student's name, gender, identification number, and class section.
3. There are 25 students listed, all female, with their names, identification numbers, and class sections like X-1, X-5, or X-7.
This document is a list of 32 students in the Class XI Special Talent Class (CI) for the 2010/2011 academic year at SMA Negeri 1 Cikarang Utara in Bekasi, Indonesia. It includes each student's name, gender, and attendance status. The list is signed by the homeroom teacher, Ghofar Taufik, and does not include any students with the attendance status of "absent".
1. This document is a list of students for Class XI IPA-1 and IPA-2 at SMA Negeri 1 Cikarang Utara for the 2011/2012 school year.
2. It includes each student's name, gender, student ID numbers, and notes on their attendance status.
3. There are 34 students listed for Class XI IPA-1 and 35 students for Class XI IPA-2.
This document contains lists of students in two classes - Class X Smart Special 1 and Class X Smart Special 2 - of SMA Negeri 1 Cikarang Utara for the 2011/2012 school year. It includes each student's name, gender, student ID number and notes. There are 27 students listed in Class X Smart Special 1 and 21 students listed in Class X Smart Special 2, with most being identified as female or male respectively. The document is signed by the head of students Entin Dartini and Budiman Tejasukmana respectively.
The document appears to be a list of names with identification numbers. There are a total of 33 names listed in the first section, 30 names in the second section, 37 names in the third section, 32 names in the fourth section, 32 names in the fifth section, and 9 names so far in the sixth section. Each entry includes an identification number and the name is labeled with either an L, P or Kp after it, possibly indicating gender or status.
The document appears to be exam results from an Economics midterm for two classes, X1 and X2. It shows the students' names, test scores, percentage of correct answers, and whether they passed or failed. For both classes, most students scored below 50% and are noted as "Tidak", meaning they did not pass. A few students in the second class scored above 75% and are noted as passing with a "Ya".
1. The document is a report on the results of a multiple choice geography exam taken by students in class X1 and X2.
2. It provides the exam scores and pass/fail status for each student, with a pass requiring 50% or higher correct answers.
3. Most students scored under 65% and were marked as failing the exam.
This document contains a summary of multiple choice test results for chemistry from the first semester of the 2011/2012 school year. It lists the names and test scores of 35 students in Class XII IPA 1 and 14 students in Class XII IPA 2, along with the percentage of correct answers and whether each student passed or failed. Most students scored between 30-65% and are listed as failing the exam. One student from Class XII IPA 1, Devina Heriyanto, scored 90% and is listed as passing.
The document provides the results of a multiple choice exam given to students in Chemistry class XI at an unspecified school. It lists the exam results for 34 students in class XI IPA 1 and 10 students in class XI IPA 3, including their student ID numbers, names, answers to 20 multiple choice questions, total scores, percentages, and whether they passed or failed. Overall student scores ranged from 6 to 16 correct answers out of 20, with a passing rate of 65% or higher.
The document appears to be exam results from a chemistry midterm exam for classes X1 and X2. It includes the student ID, name, and scores on 20 multiple choice questions for each student, along with their total score, percentage correct, and whether they passed or failed. Some key details are that the exam had 20 multiple choice questions, students needed 60% or higher to pass, and the highest score was 70% but most students scored between 20-55% and failed the exam.
The document appears to be exam results from a Biology class of 35 students in the 12th grade. It lists the students' names and their scores on 20 multiple choice questions, with the number of correct answers and percentage. 75% or higher is considered passing. 14 students passed with percentages ranging from 75% to 95%. 21 students did not pass, with percentages ranging from 35% to 70%.
This document contains the results of a multiple choice biology exam given to students in class XI IPA 1 and XI IPA 2. It lists the student names and ID numbers, their answers to 25 multiple choice questions, the number of questions they answered correctly, their percentage correct, and whether they passed or failed. Most students scored between 40-60% and failed the exam. Only one student, Windah Raidah with ID 11032, scored 80% and passed.
1. This document presents the results of a multiple choice biology exam given to students in Class X1 and X2.
2. It lists the exam scores of 33 students in Class X1 and their names, student IDs, and whether they passed or failed. The highest score was 13 out of 25 and the lowest was 4.
3. No students from Class X2 are listed, as the table for them is incomplete.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. KELAS XI BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
2. Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. 2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani. 2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi. 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. 2.2. Menganalisis ciri-ciri masyarakat madani.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis : Lanjutan …………. No Indikator Uraian / Keterangan 1. Kekuasaan Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati. 2. Keadilan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya. 3. Kesejahteraan Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan. 4. Peradaban Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya. 5. Afeksi Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat dilembaga perwakilan. 6. Keamanan Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya. 7. Kebebasan Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.
13. Lanjutan …………. Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam rule of law : RULE OF LAW Pengakuan hak asasi manusia Pemisahaan atau pembagian kekuasaan Pemerintahan menurut hukum Peradilan administrasi dalam perselisihan Supermasi hukum Persamaan dalam hukum
14.
15.
16.
17.
18. Lanjutan …………. Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar No Bentuk Demokrasi Uraian / Keterangan 1. Demokrasi Liberal Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg ajeg. 2. Demokrasi Terpimpin Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dlm pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi Sosial Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan utk memperoleh kepercayaan politik. 4. Demokrasi Partisipasi Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi Konstitusional Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
19.
20.
21. Lanjutan …………. Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaaan “otoriter”. Di negara-negara berkembang pada umumnya Masyarakat masih mencari dan menemukan identitas Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif) Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
22.
23.
24.
25. Lanjutan …………. Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan demokratisasi, menurut Robert A. Dahl. No Kriteria Uraian / Keterangan 1. Partisipasi Efektif Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif. 2. Persamaan Suara Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. 3. Pemahaman Yang Jelas Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 4. Pengawasan Agenda Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas. 5. Pencakupan Orang Dewasa Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap, seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.
26.
27.
28.
29.
30. Lanjutan …………. Identifikasi ada-tidaknya perkembangan masyarakat madani Sifat Partisipatif Sifat Otonom Tidak bebas nilai Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural) Termanifestasi dalam organisasi
31.
32.
33. Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi SISTEM POLITIK NEGARA DEMOKRASI DEMOKRATISASI MASYARAKAT MADANI ( CIVIL SOCIETY ) Secara umum telah memili-ki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta berwa-wasan global. Memilliki kemampuan me-menuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu mengatasi ketergan-tungan) agar tidak menimbul-kan kerawanan, terutama bidang ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yg tinggi yang mencerminkan antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan pemba-ngunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Semakin mantap mengendalikan sumber-sumber pembiayaan dlm negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber-sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil/tidak ada sama sekali.
34.
35. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi. 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
36.
37. PETA KONSEP (KD 2.3. & 2.4.) Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959 Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965 Demokrasi Pancasila (OrBa) (1966 s.d. 1988) Demokrasi Era Reformasi (1988 s.d. Sekarang) Sistem Distrik Sistem Proporsional Sistem Gabungan Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
38.
39.
40. Lanjutan ………………. Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo , telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap . Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia yang bersih. Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.
41.
42. Lanjutan ………………. Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi. Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Presiden banyak menentukan yang bukan kewenangannya. Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. STUDI KASUS Demokrasi Indonesia Dinilai Tanpa Demokrat Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan pendiri bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat tanpa demokrat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal ini dalam Refleksi Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula sebagai pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Rachman, serta peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari. “ Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat ini, menurut Yudi, diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai salah satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda dengan ormasnya di masa lalu. Sumber : Kompas, 12/1/2007
58.
59.
60. TERIMAKASIH KITA TELAH BERGABUNG SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT WASSALAMUALAIKUM WR.WB.