Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia dan sikap separatisme di Papua. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, terjadi sikap separatisme di Papua akibat tidak terlaksananya sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial, yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap p

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh
rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia
serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin
baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya
Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran,
kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun
juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa
Indonesia.
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara
Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Pengetahuan akan
pancasila dapat kita bandingkan dengan realita sosial masyarakat sekarang
serta nilai idealnya dan diharapkan dari perbandingan tersebut, seluruh
warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui,
mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan
pancasila dalam kehidupan sehari - hari dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing -masing individu. Yang
paling penting kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga
terhadap bangsa sendiri. Dengan merealisasikan sebuah teori atau
pengertian dari pancasila tersebut. Sehingga adanya penerapan Pancasila
oleh diri kita di dalam masyarakat, bangsa dan negara, kita dapat
mengetahui hal - hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Dari penerapan
pancasila ini, ditinjau pelaksanaannya pada masa sekarang terjadi banyak
kegagalan, salah satunya adalah adanya sikap separatisme di Papua yang
mengancam kedaulatan NKRI . Hal ini menyangkut masalah tidak
terlaksananya sila kelima dari Pancasila.
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pancasila ?
2. Bagaimana sikap separatisme yang terjadi di Papua?
3. Bagaimana pemecahan masalah dari sikap separatisme di Papua?
C. Tujuan
1. Mampu menjelaskan pengertian pancasila.
2. Mampu menjelaskan sikap atau gerakan separatisme yang terjadi di
Papua.
3. Mengetahui pemecahan masalah dari sikap separatisme di Papua.
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1Pengertian Pancasila
1.
2.
3.
4.
5.
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri
dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut merupakan filsafat pancasila dalam
tinjauan epistemologi.
Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan (adanya) benda-benda.
Epistemologi dapat juga berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat,
proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu
pengetahuan.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Pancasila bersumber dari bangsa Indonesianyang prosesnya melalui
perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan pancasila, maka dapat kita ketahui
bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau datang dari Tuhan.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Seorang guru tidak boleh memonopoli kebenaran. Nilai pengetahuan dalam
pribadi telah menjadi kualitas dan martabat kepribadian subjek pribadi yang
bersangkutan, baik secara intrinsik, terlebih lagi secara praktis.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerja sama
atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan faktor kondisi
lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan. Bila ini dihubungkan
dengan Pancasila, akan sangat sesuai karena dalam hubungan antar manusia itu
diperlukan suatu landasan, yaitu Pancasila.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Dalam sisdiknas, pendidikan memang mempunyai peranan yang besar, tapi
itu tidak menutup kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam
membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, dalam hal ini, diperlukan suatu
ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang kompeten.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta
sebagai karya budaya umat manusia merupakan martabat kepribadian manusia.
Dalam arti luas, adil dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama.
Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu formal, informal, maupun
nonformal.
2

3. 2.2 Separatisme di Papua
Realita sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dicontohkan pada
sikap separatisme di Papua yang mengancam kedaulatan NKRI. Hal ini terjadi
akibat dari tidak terlaksananya sila kelima pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia”.
Separatisme adalah suatu bentuk keinginan memisahkan diri dari suatu
entitas yang sifatnya lebih besar yang memiliki legitimasi kekuasaan. Bentuknya
bisa jadi negara/pemerintahan. Separatisme dari sudut pandang konflik sosial
adalah satu bentuk konflik. Jadi penyebabnya timbulnya Separatisme adalah
sebagian dari penyebab timbulnya konflik sosial secara umum. Jika kita coba
klasifikasi, hal-hal dibawah ini bisa jadi merupakan akar terjadinya separatime :
1.
Penguasaan Sumber Daya Sumber daya di bisa berarti SD Alam, Wilayah.
Beberapa separatisme yang terjadi di Indonesia terjadi diawali dengan
ketidakpuasan suatu kelompok terhadap pengelolaan SD yang ada di wilayahnya
oleh penguasa yang ada.
2.
Perbedaan
cara
pandang
dalam
pengelolaan
kekuasaan
Ada kelompok yang cenderung ingin memisahkan diri karena ingin membentuk
pemerintahan dengan sistem sendiri (bentuk maupun idiologinya.
3.
Adanya kesadaran yang bersifat etnis/ldiologis sebagai pemilik sah suatu
wilayah. Contohnya suatu etnis asli di suatu daerah, yang kemudian merasa
bahwa dirinya berhak berdiri sebagai sebuah bangsa merdeka bebas dari
Pemerintah atau bergabung ke negara lain karena kedekatan etnis maupun religi.
Suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu
wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional
yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak
diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar,
dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.
Pada masa kejayaannya, nasionalisme tampak begitu kuat mengakar dalam
berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Ini dapat dengan mudah terlihat dalam
berbagai ungkapan „bangsa-ku, negeri-ku, yang ku cinta‟ atau „demi kehidupan
berbangsa dan bernegara‟, sebagaimana muncul hampir dalam setiap percakapan
sehari-hari hingga dialog resmi kenegaraan. Memaknai Indonesia, dalam konteks
nasionalisme, merupakan sebuah kesatuan antara bangsa (nation) sekaligus negara
(state) (Dhakidhae, 2001: v). Di dalamnya terdapat sebuah solidaritas negarabangsa (nation-state) dari susunan beraneka solidaritas suku-bangsa (ethnic).
Sebuah misteri besar di balik bersatunya beraneka entitas kultural yang sangat
heterogen dalam sebuah payung yang bernama negara-bangsa Indonesia, menjadi
3

4. hal yang biasa saja dalam kehidupan nasional. Slogan “bhineka tunggal ika”,
tampaknya menjadi adagium pamungkas yang mampu mereduksi semua
perbedaan tersebut.
Namun, munculnya berbagai konflik sosial pada era 1990-an, tampaknya
menjadi sebuah titik balik perjalanan nasionalisme di Indonesia. Setelah berjaya
hampir setengah abad di bumi nusantara pasca kemerdekaannya, nasionalisme
Indonesia seakan-akan runtuh begitu saja tanpa sisa. Rasa kebanggaan sebagai
sebuah kesatuan bangsa Indonesia tampaknya menghilang, tergerus oleh
gelombang semangat kesukuan dan kedaerahan yang tengah menggelora di
sejumlah wilayah. Ikatan kebangsaan Indonesia menjadi tidak begitu berarti, dan
tenggelam oleh sentimen etnis yang sangat kental. Munculnya berbagai konflik
bernuansa suku, agama, dan ras (SARA) serta adanya gerakan pemberontakan
lokal radikal di Papua tampaknya menjadi bukti nyata rasa kebangsaan yang
memudar dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia sebagai
kesatuan entitas dalam sebuah negara-bangsa. Wacana separatisme kultural yang
anti-nasionalisme Indonesia menjadi fenomena sekaligus pertanyaan yang terus
membayang.
Sifat dan sikap ini seperti yang disebutkan diatas muncul akibat perbedaan
visi dan misi serta rasa ketidakpuasan terhadap program dan apa yang menjadi
tujuan pemerintah yang sah, dan separatis ini biasanya sudah menyentuh ke Ranah
Politik. Salah satu contoh gerakan yang disebut oleh Pemerintah Indonesia
sebagai gerakan sparatis yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini
seperti tumbuh subur dan merajalela yang mengesankan kurangnya perhatian
pemerintah untuk menangani secara serius. Gerakan separatisme mereka
ditunjukkan salah satunya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora yang
dilakukan oleh para narapidana politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) di
penjara Abepura dalam perayaan hari ulang tahun OPM tanggal 1 Juli.
Dilihat dari segi alasan umum pasti adalah rasa ketidakpuasan dan rasa
kecemburuan sosial antar daerah (disini dalam konteks kesenjangan antara
kemajuan dan kesejahteraan pusat pemerintahan dengan daerah lainnya). Namun
kalau dilihat alasan masing-masing gerakan separatisme yang ada mempunyai
alasan tertentu dan visi tertentu sesuai dengan apa yang selama ini mereka
perjuangkan. Rasa ketidakpuasan ini wajar dengan melihat lebih kedalam
performansi pemerintah selama ini yang membuahkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap kinerja aparaturnya.
4

5. Akar permasalahan
Ada dua akar masalah besar di Papua Barat, pertama; Papua Barat yang
dipaksa berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
menyisihkan banyak masalah (berkaitan dengan sejarah dan status politik bangsa
Papua), kedua; kehadiran perusahan Multi-nasional PT Freeport McMoRan sejak
tahun 1967 di Timika, Papua Barat. Masalah kesenjagan social dan kesejahtraan
yang menjadi alasan yang mendasar dalam permasalahan konflik di
Papua. Sumber konflik tersebut masih diperkuat oleh tiga unsur lain yang sangat
menonjol dewasa ini: perebutan kedudukan, mental proyek dan kerusakan
lingkungan.
A. Perebutan kedudukan
Salah satu hal yang cukup memprihatinkan selama tahun-tahun terakhir ini
adalah niat banyak orang untuk mencari „kursi‟; peluang untuk itu terbuka lebar
dengan adanya pemekaran wilayah di segala tingkat (kecamatan, kabupaten,
malahan provinsi). Apalagi menjelang musim pemilu seperti kita alami pada saat
ini. Memang tidak buruk juga kalau ada yang mempunyai ambisi dan rasa senang
agar dihormati sebagai „anggota DPR-D‟ atau sejenisnya, namun yang
mengganggu banyak masyarakat kecil ialah bahwa sekali kedudukan diperoleh,
kedudukan tersebut kurang diandalkan untuk melayani kepentingan masyarakat
luas. Akhirnya menimbulkan kekecewaan dan menjadi sumber konflik tersendiri.
Apalagi akibatnya yang sangat negatif terhadap berfungsinya segala macam
struktur pemerintahan sehingga institusi-institusi kelihatan lumpuh begitu saja,
dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin hari makin
hilang. Maka, sangat mendesaklah bila para pemimpin (mereka yang
berkedudukan tinggi) mengadakan refeksi diri secara jujur dan sepantasnya
bertobat kalau tidak ingin membawa masyarakat di Papua menuju tebing jurang
yang sangat dalam.
B. Mental proyek
Perkembangan yang digambarkan secara singkat di atas masih diperkuat
dengan suatu “kebudayaan” lain, yakni: budaya mental proyek. Sering ada kesan
bahwa tidak dapat mengharapkan pelayanan atau kegiatan apa-apa kalau tidak
“diproyekkan” dulu. Dalih “tidak ada uang” sering terdengar, maka orang “lipat
tangan” saja dan menunggu, tanpa mengandalkan kekuatan yang ada pada diri
sendiri. Mentalitas ini bukan khas di kalangan mereka yang berkuasa saja, namun
sudah menjadi suatu “penyakit sosial” di segala lapisan masyarakat. Coba amati
saja di sekitar lembaga pemerintahan dimana banyak warga biasa menenteng map
berisi proposal dan masuk dari kantor ke kantor. Dalam suasana tersebut banyak
masyarakat dididik menjadi pengemis (mengandalkan proposal!), sedangkan
5

6. mereka yang berkuasa semakin berminat untuk menjadi pimpinan proyek sambil
menikmati hasilnya. Sudah tentu bahwa hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi
tumbuhnya „budaya korupsi‟ tanpa (tahu) rasa malu lagi, sedangkan banyak warga
masyarakat makin kehilangan harga diri serta percaya diri. Dalam suasana
demikian, akhirnya kepentingan pribadi lebih dimenangkan daripada kepentingan
kita bersama; apalagi dengan penerimaan adanya „budaya korupsi‟ ini, kita
kehilangan suatu pegangan nilai mengenai apa yang benar dan apa yang tidak
benar.
C. Pemeliharaan lingkungan
Dalam kesadaran masyarakat tradisional lingkungan mengambil tempat yang
sangat menentukan. Tanah dinilai sebagai IBU, sebagai sumber hidup, dan
jaminan untuk masa depan. Kesadaran ini begitu jelas ditunjukkan di masa yang
lampau dimana orang dapat hidup dalam suatu keharmonisan dengan semesta
alam, yang dewasa ini makin ditekan sampai hampir hilang. Daripada dihayati
sebagai „lingkungan hidup‟ yang vital dan yang perlu dilestarikan demi kehidupan
anak cucu, dewasa ini segala kekayaan alam mulai didekati sebagai sumber
keuntungan yang dimanfaatkan tanpa batas. Cerita banyak mengenai hilangnya
sumber nafkah bagi masyarakat kampung, karena kekayaan alam sekitarnya sudah
diambil oleh mereka yang “dapat izin dari Jakarta” untuk mengurasnya secara
komersial. Di kota-kota sudah banyak keluhan mengenai kekurangan air minum
karena hutan yang menjadi jaminan untuk kelancaran persediaan air sudah habis
ditebang. Dalam salah satu laporanbaru-baru ini dicatat bahwa hutan di Papua
mengalami kerusakan yang parah. Laporan ini menyatakan bahwa setiap bulan
Papua kehilangan 600.000 kubik meter kayu karena penebangan yang tidak sah
(berarti 7.2 juta kubik meter per tahun). Mengingat setiap kubik meter kayu
bernilai Rp. 850.000, maka Papua mengalami kerugian Rp. 510.000.000.000
setiap tahun karena perdagangan kayu secara illegal. Penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak dan racun oleh masyarakat di wilayah utara Papua,
dan penangkapan ikan oleh warga Indonesia maupun Asing dengan menggunakan
„pukat harimau‟ adalah suatu contoh kerusakan lainnya. Ditambah lagi dengan
usaha yang dijalankan oleh perusahaan seperti Freeport. Ternyata tidak ada yang
menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Dengan sedih dapat disimpulkan
bahwa lingkungan hidup kita makin kurang aman karena prinsip keuntungan
ekonomis diutamakan dari segala nilai lainnya (termasuk diatas keselamatan jiwa
– bdk. apa yang terjadi di wilayah pengoperasian Freeport bulan Oktober 2003).
Apalagi keuntungan untuk siapa? Tidak mengherankan bila banyak warga mulai
pesimis atau makin tergoda untuk mengikuti trend-trend saja dan bergabung
dalam suatu perebutan keuntungan dari kekayaan alam yang merugikan
kehidupan kita bersama.
6

7. D. Campur Tangan asing
Konflik di Papua sangat rentan dengan campur tangan asing. Diduga tindak
kekerasan tersebut dilakukan kelompok bersenjata OPM dan simpatisannya.
Banyak pihak yang menegarai ada campur tangan asing yang ikut menciptakan
agar konflik berkepanjangan terjadi di Papua. Penilaian sejumlah pihak terkait
konflik di Papua dapat dibenarkan karena ada indikasi ke arah itu, di antaranya
munculnya kelompok yang sudah berani menggunakan senjata dan terangterangan menyatakan merdeka, serta mengibarkan bedara simbol sepratis Papua.
Konflik sengaja diciptakan dengan memanfaatkan even-even tertentu
untuk melawan aparat keamanan. Bentrok sengaja diciptakan untuk menimbulkan
kekacauan dan pemberitaan luas, untuk menarik simpati internasional. Hal ini
merupakan seting yang diotaki asing yang bermain di Papua. Ketua Umum Forum
Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo,
menyatakan, konflik di Papua disebabkan provokasi yang berkepentingan dengan
SDA di sana. Provokasi ini dimunculkan pihak-pihak luar yang punya
kepentingan dengan sumber daya alam Papua yang kaya raya tersebut. Menurut
dia, kalau tidak punya kekayaan alam, maka tidak akan ada provokasi di Papua.
Lihat saja di negara-negara Afrika yang miskin atau tidak mempunyai sumber
daya alam selama ini mana ada kelihatan konflik atau memang sengaja dibiarkan
saja.
Pontjo Sutowo lebih jauh mengatakan, dengan kekayaan alam yang
dimilikinya, Papua diincar banyak pihak, terutama negara yang mempunyai
kepentingan atau membutuhkan sumber daya alam. Terkait keinginan sebagian
pihak di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil, yang perlu dilakukan
melakukan evaluasi terhadap otonomi daerah yang telah diberikan kepada
provinsi tersebut. Kalau dalam konteks Irian (Papua), kini ada perasaan merasa
tidak diperhatikan, ada keinginan menentukan nasib sendiri. Di negara merdeka
seperti Indonesia, hal itu bukan bikin negara baru, tapi minta otonomi. Kalau
sudah diberi otonomi tetapi masih minta melepaskan diri, itu pasti ada provokasi.
Menurut Sutowo, yang paling penting bagi bangsa Indonesia dalam
menyelesaikan persoalan Papua adalah penyelesaian secara internal. Untuk itu
harus buat suatu koridor, apalagi kita punya pengalaman dengan Provinsi Timtim.
2.3 Pemecahan Masalah dalam Separatisme di Papua
Dalam menangani suatu suasana konflik memang tidak mudah, sehingga
dituntut suatu seni tersendiri, suatu budaya tersendiri sedemikian rupa sehingga
suatu konflik dapat diatasi dengan baik tanpa menelan korban atau memakai
kekerasan. Dalam kebudayaan feodal segala konflik diatasi dengan memakai
7

8. kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang yang menentukan segalanya dan
keistimewaan mereka tidak boleh diganggu-gugat. Dalam suatu dunia yang
demokratis perubahan termasuk mengatasi konflik, menuntut suatu keterbukaan
dari semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar tanpa main
kuasa. Seni hidup demikian serta suatu adat baru perlu dikembangkan kalau kita
mau hidup dalam damai dewasa ini. Empat unsur yang berperan besar dalam seni
mengatasi konflik:
1. Memahami inti konflik, yakni dimana letaknya sumber konflik atau
kepentingan mana yang diperjuangkan dan oleh siapa); merupakan unsur
pengetahuan (kebenaran).
2. Menghayati nilai-nilai hidup bersama; mengakui pegangan-pegangan nilai
yang menjamin kehidupan bersama seperti hukum serta penegakannya,
hak-hak dasar, pengakuan martabat setiap orang, dsbnya; sebagai unsur
kebersamaan nilai (struktural).
3. Kesadaran dan kemauan untuk tunduk pada nilai-nilai yang diakui
bersama, sikap pertobatan kalau perlu; sebagai unsur sikap (pribadi
maupun kelompok).
4. Melibatkan segala pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian suatu
konflik sambil memberdayakan masing-masing pihak supaya mampu
mengambil
peranan seperlunya;
unsur partisipasi
(tanggungjawab
bersama).
Sambil memperhatikan keempat unsur tadi, disiapkan juga jalan menuju
suatu rekonsiliasi, menuju suatu dunia yang lebih adil dan penuh damai. Tujuan
luhur itu tidak gampang tercapai dan akan menuntut suatu sikap (pribadi maupun
kolektif) yang jujur, ihklas hati dan kesediaan untuk berupaya tanpa mengenal
lelah.
Membangun kebudayaan atau seni demikian adalah suatu harapan dari
pimpinan agama dengan mengajak umatnya untuk berefleksi atas dua unsur kunci
yang wujudnya dapat membantu mengatasi suatu konflik, yakni: perdamaian dan
rekonsiliasi. Menangani konflik dapat juga disoroti dari segi teknis saja. Ada
segala macam teknik untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam
8

9. konflik. Ada teknik atau petunjuk bagaimana mesti mengembangkan sikap
mendengar, bagaimana membatasi ledakan emosi, memberikan peluang secara
merata kepada setiap pihak untuk mengungkapkan diri, bagaimana membuat suatu
uraian yang objektif, dst. Dalam kerangka refleksi ini kami tidak terlalu
memberikan perhatian pada segi teknis tersebut. Titik perhatian kami ada pada
aspek penghayatan kesamaan nilai, karena kami yakin bahwa kesamaan itu
akhirnya memberikan dasar kuat untuk mengatasi suatu konflik, dan menuju
pemulihan kembali hubungan antar orang yang berkonflik. Penghayatan
kesamaan nilai terungkap dalam suatu sikap hidup; nilai-nilai yang membudaya
dalam diri kita akan menentukan sikap dan seni hidup kita. Maka dalam kerangka
refleksi ini kami coba menggambarkan bagaimana membangun “budaya damai”
dan “budaya rekonsiliasi” sebagai dasar mengatasi suasana konflik.
Dilihat dari permasalahan mengenai separatisme di Papua, secara garis besar
masalah tersebut merupakan dampak dari tidak terlaksanannya nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat dalam memperoleh kehidupan yang layak dan pembangunan nasional yang
merata di tiap daerahnya yang belum terpenuhi. Kita menyadari bahwa akar dari
gerakan separatisme di Papua disebabkan karena adanya ketidakpuasan elemen
masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil.
Hasil beberapa penelitian yang dilakukan, seperti oleh Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya
konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif
dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya
pembangunan terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke
Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu.
Untuk itu konsep pembangunan yang dibutuhkan adalah membangun Papua
dengan cara Papua. Setidaknya terdapat beberapa upaya/langkah yang dapat
dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan separatisme di papua, sebagai
berikut :pertama, pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak
secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak
masyarakat sipil. Kedua, meningatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan
9

10. desentralisasi serta demokratisasi. Ketiga, menurunkan tingkat perlawanan
gerakan separatis. Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah
rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap
sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Kelima, penerapan
konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat, dan
pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui
media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya.
Upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik atas gerakan separatisme di
Papua Barat tersebut pada dasarnya telah menunjukkan keberhasilan dengan
indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Di
samping itu, secara nyata berbagaai Pilkada di Papua dapat terselenggara dengan
aman, terkendali dan demokratis serta berhasil memilih pimpinan daerah. Pada
aspek lainnya, upaya diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah telah
banyak mengubah pandangan asing menjadi sangat positif terhadap kinerja
Pemerintah RI dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta
pendidikan masyarakat Papua. Namun demikian, masalah gerakan separatisme di
Papua Barat tetap memerlukan perhatian serius oleh pemerintah sebagai upaya
menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Masih terdapat oknum-oknum
tertentu yang menginginkan Papua untuk tetap merdeka dan memisahkan diri dari
NKRI. Hal ini terlihat dari pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua yang ternyata
belum mampu menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok masyarakat
atau golongan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Oleh sebab itu langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk Papua
adalah : pertama, memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua dan perjuangkan
kedaulatan sumber daya alam di Papua. Kedua, pendekatan dialogis dalam
penyelesaian konflik, hati ke hati, dan mengurangi/hindari pendekatan militer.
Penyelesaian konflik Aceh adalah contoh yang baik, meskipun permasalahan dan
solusi tidaklah harus sama. Ketiga, menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatankesepakatan perdamaian Papua dan fokus pada agenda Papua damai. Keempat,
meningkatkan pengawasan secara tertutup dan terpadu terhadap upaya aktivitas
asing/WNA yang dapat memprovokasi makin intensnya gerakan Papua merdeka.
Kelima, meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah agar
10

11. persoalan papua semakin baik kondisinya melalui sosialisasi keberhasilan
pembangunan kepada masyarakat Papua maupun Indonesia, menindak tegas
pelaku koruptor program-program yang diarahkan untuk pembangunan Papua,
dan tidak menjadikan isu Papua sebagai sebuah proyek.
Langkah lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terus
mendorong pemerintah daerah melaksanakan otonomi khusus secara konsekuen
agar dapat memanfaatkan dana otonomi khusus secara tepat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalahmasalah sosial lainnya.
Terlihat dari adanya upaya beberapa aktivitas OPM, baik yang secara terangterangan melakukan perlawanan terhadap pemerintah NKRI maupun kegiatan
politik terselubung telah mampu menarik simpati dunia internasional. Salah
satunya terlihat dari peluncuran kembali sebuah grup yang diberi nama ”All Party
Parliamentary Group for West Papua”, atau Grup Parlemen dari Semua Partai
untuk Papua Barat, yang terdiri dari anggota parlemen Inggris yang diambil dari
setiap partai politik. Kelompok ini akan mengadakan pertemuan rutin, membahas
dua situasi yakni hak asasi manusia (HAM) dan status politik Papua Barat.
Pembentukan Group Parlemen ini memiliki dampak positif dan negatif bagi
NKRI. Dampak positifnya adalah menjadi proses pengakuan dunia internasional
jika Indonesia mampu memanfaatkan forum tersebut sebagai sosialisasi
keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas negara dan menyelesaikan konflikkonflik internalnya dengan tetap mengedepankan demokratisasi dan HAM. Akan
tetapi menjadi negatif ketika NKRI tidak mampu mengontrol dan mengimbangi
laju diplomasi kelompok gerakan separatisme yang menginginkan Papua Barat
tetap merdeka. Pembentukan group parlemen ini tentu akan menjadi bumerang
bagi kedaulatan NKRI. Memuluskan kelompok separatisme untuk segera
memerdekan diri dari indonesia. Oleh karena itu, disamping terus menjaga
keamanan di Papua, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda
negatif yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua diluar negeri dan
meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan
11

12. pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua, termasuk mengawal aktivitas
group parlemen ini di papua barat.
Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan yang ditetapkan, sangat diperlukan
tindak lanjut terhadap pelaksanaan program Pemerintah melalui pengembangan
sistem ketahanan nasional, pengembangan penyelidikan pengamanan dan
penggalangan keamanan negara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan
wilayah NKRI, pemantapan keamanan dalam negeri, peningkatan komitmen
persatuan dan kesatuan nasional, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan
separatisme di Indonesia.
Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan
mempresentasikan perkembangan positif di Papua seperti : 1). Inpres percepatan
pembangunan dimana Inpres ini diperuntukan untuk memperkuat pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah 2). Community Development atau pengembangan
masyarakat yang merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui
individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam
pengembangan potensi dan skil, wawasan dan sumber daya yang ada untuk
membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka
sendiri, dan 3). Implementasi otonomi khusus. Sebab dengan diberlakukannya
kebijakan tersebut dengan baik oleh pemerintah Indonesia maka dunia
internasional tidak akan bergejolak untuk ikut serta dalam mengelola Rumah
tangga negara lain (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
12

13. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik. Menanggapi
kenyataan demikian banyak pihak menggemakan semboyan “Papua
Zona Damai” supaya segala permasalahan tidak diselesaikan dengan
cara kekerasan, melainkan melalui pendekatan dialog dan penghargaan
satu sama yang lain. Semboyan “Papua Zona Damai atau Papua Tanah
Damai” didengungkan dimana-mana dan disambut dengan hangat oleh
segala lapisan masyarakat. Sayangnya bahwa semboyan “Papua Tanah
Damai” kadang-kadang dipakai sebagai slogan sehingga maknanya
menjadi kabur. Akibatnya antara lain bahwa masyarakat yang
diharapkan turut menjaga perdamaian di Papua sering tidak tahu dapat
berbuat apa demi terwujudnya damai yang digemakan. Maka muncul
bahaya bahwa perlahan – lahan maksud utama dari semboyan “Papua
Tanah Damai” terkikis habis dan hilang maknanya.
Sambil menyadari adanya perkembangan-perkembangan yang
kurang mendukung terwujudnya suasana damai di Papua, lembagalembaga yang peduli dengan perdamaian di Papua tidak ingin
kehilangan gema semboyan Papua Tanah Damai. Karena dengan gema
Papua Tanah Damai setidaknya dapat menggugah masyarakat Papua
agar turut berpikir-berefleksi tentang perdamaian sambil terus
mengembangkan niatnya untuk menyumbangkan dengan lebih berarti
bagi perdamaian di Papua. Sebab tanpa partisipasi dari semua
masyarakat, perdamaian sulit terwujud. Serta , yang paling penting
adalah pelaksanaan dari makna Pancasila sila kelima dalam masalah
separatisme di Papua ini perlu di tingkatkan guna menjadikan
Papuatetap menjadi bagian dari Indonesia.
B. Saran
Renkonsiliasi yang matang tentang Papua segara dan ahrus
dilaksanakan sedini mungkin, cari jalan keluar yang tetap sebelum
bumi Papua keluar dari tanah ibu pertiwi. Jadikan Papua milik
Indonesia sampai kapanpun. Papua tetap Indonesia.
Saran yang diambil oleh penulis bagi para pembaca adalah:
tingkatkanlah kualitas anda melalui sekolah ke jenjang yang lebih
tinggi
berjuanglah dengan keras jangan sampai putus asa
bantulah sesamamu yang tidak mampu
13

14. DAFTAR PUSTAKA
Kaka, Marthinus. 2013. “Separatis Papua Merdeka, Sejatinya adalah Korban
Strategi UsangKolonial Belanda”.
http://www.kompasiana.comdiakses pada 29
Nopember
2013 pukul 13.00 WIB
Ndupa , Arman. 2013. “Sikap dan Langkah Mampertahankan NKRI di Papua”.
http://theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13747&type=
2#UpnUKydp3Mw diakses pada 30 Nopember 2013 pukul
18.25 WIB.
Ridwan . 2013. “Pengertian Pancasila – Mengetahui Arti Pancasila”.
http://ridwanaz.com/umum/kewarganegaraan/mengetahuiarti-atau-pengertian-pancasila/
Rushdy,MS. 2012. “Menyikapi Separatisme di Papua” .
http://rushdyms.blogspot.com/2012/03/menyikapi
separatisme-di papua.htmldiakses pada 29 Nopember 2013
pukul 12.45 WIB
14