Hakikat Demokrasi : pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, dan nilai nilai demokrasi

1. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Pengertian Demokrasi
2. Sejarah Demokrasi
3. Nilai – Nilai Demokrasi

2. 1. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, domos berarti rakyat dan cratein
berarti pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Negara yang menganut kedaulatan rakyat, akan ditindaklanjuti oleh
sikap dan perilaku bangsanya yang demokratis.
Di negara manapun pemerintahan demokrasi senantiasa diperjuangkan karena
dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal yang bertujuan
untuk:
a. Memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah lama diinjak-injak oleh para
penguasa otoriter.
b. Menjunjung harkat martabat manusia yang tertindas, menjadi sederajat dengan
manusia lainnya.
c. Memberi kekuasaan kepada seluruh rakyat untuk turut aktif menentukan dan
mengatur kekuasaan negara, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Beberapa Pengertian Demokrasi
Menurut Beberapa Ahli.
1. Abraham Lincoln
2. Carol C. Gould
3. Josefh A. Schmeter
4. Sidney Hook
5. International Commision of Jurist

4. Abraham Lincoln
Demokrasi adalah sistem pemerintah
yang diselenggarakan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat

5. Carol C. Gould
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang
didalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui
partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-
keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan
cara memilih wakil-wakil mereka.

6. Josefh A. Schmeter
Demokrsi merupakan suatu perencanaan institusional
untuk mencapai keputusan politik di mana individu -
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan
dengan cara perjuangan kompetisi atas suara rakyat.

7. Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara
langsung atau tidak langsung didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.

8. International Commision Of Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang
menjamin hak untuk membuat keputusan politik yang
diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang
dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui
suatu pemilu yang bebas.

9. 2.Sejarah Demokrasi
Suatu landasan dan prinsip dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan, paham demokrasi tidak muncul begitu saja,
melainkan mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah
peradaban manusia dalam ikatan hidup bernegara. Berikut ini
adalah sejarah singkat perkembangan Demokrasi :
 Zaman Yunani Kuno
 Abad Pertengahan
 Renaissance
 Demokrasi Konstitusional Abad XIX & Negara Hukum
 Demokrasi Konstitusional Abad XX & Rule of Law Yang Dinamis

10. Zaman Yunani Kuno
Ciri-ciri demokrasi pada zaman yunani kuno sebagai berikut:
1) Demokrasi dilaksanakan secara langsung
2) Hak berdemokrasi terbatas untuk segolongan warga
negara, terutama kaum bangsawan, sedangkan bagi
golongan pendatang, budak, dan kaum wanita tidak
mempunyai hak untuk berdemokrasi
3) Untuk melakukan demokrasi rakyat yang mempunyai
hak untuk itu dikumpulkan dalam suatu arena seperti
stadion, dan mereka bebas untuk menyampaikan
berbagai pendapat

11. Abad Pertengahan
1) Disebut juga abad kegelapan karena setiap argumentasi &
pendapat manusia harus bisa dikembalikan pada hal-hal yang
bersifat supranatural & irasional.
2) Peran gereja sebagai lembaga Agama dibawah kepemimpinan
sangat besar.
3) Dengan pola sperti ini, maka demokrasi mengalami degadrasi.
4) Banyak terjadi perebutan kekuasaan di kalangan bangasawan
untuk memengaruhi raja maupun Paus.
5) Munculnya konsep demokrasi melalui Magna Charta, yang berisi
agar Raja mengikat diri dan mengakui serta menjamin hak-hak
dan privileges dari para bangsawan. Piagam ini tidak berlaku bagi
rakyat kebanyakan.

12. Renaissance
1) Renaissance adalah suatu ajaran yang berusaha untuk menghidupkan
kembali kesusastraan dan kebudayaan pada zaman Yunani dan Romawi
yang telah tersingkir pada abad pertengahan.
2) Dengan adanya ajaran tersebut, merangsang munculnya paham
rasionalitas, yaitu suatu paham yang lebih mementingkan kebebasan
manusia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang Rasional,
yang menimbulkan beberapa gagasan berikut ;
a) Urusan agama (gereja) dan urusan negara harus mulai dipisahkan.
b) Meluasnya gagasan-gagasan di bidang politik ketatanegaraan.
c) Kekuasaan sedapat mungkin dibatasi agar tidak terjadi Absolutisme
kekuasaan.
d) Paham rasionalitas harus diterapkan dengan menggunakan teori
social contract*.
*Social contract adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para
pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas
tertentu.

13. Demokrasi Konstitusional Abad XIX & Negara Hukum
1) Untuk menyelenggarakan hak-hak politik rakyat, perlu
diadakan pembatasan kekuasaan pemerintah dengan suatu
Konstitusi.
2) Konstitusi tersebut menjamin hak-hak politik rakyat dan
menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara, sehingga
kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen
dan lembaga-lembaga hukum.
3) Menurut Carl J. Friedrich, konstitusiaonalisme anggapan
bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas
yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetap tunduk kepada
beberapa batasan yang dimaksud, untuk memberikan
jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk
memerintah itu tidak disalahgunakan.

14. 4) Menurut ajaran konstitusional, fungsi UUD atau konstitusi, sebagai
berikut :
a) Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
b) Menjamin hak-hak asasi dan warga negara
5) Ajaran konstitusionalisme ini menimbulkan Rechsstaat di Eropa
Barat dan Rule of Law di Negara-negara Anglo-Saxon.
Unsur-unsur Rechsstaat (klasik), sebagai berikut :
a) Jaminan hak asasi menusia
b) Pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi
manusia.
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan (wetmatigheid van bestuur).
d) Peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.
Unsur-unsur Rule of Law (klasik), sebagai berikut :
a) Supremasi aturan hukum (supremasy of Law), tidak ada kekuasaan
sewenang-wenang dan seseorang hanya akan dihukum kalau ia
melanggar hukum.
b) Kedudukan yang sama dibidang hukum (equality before the law).
c) Terjaminnya hak-hak asasi manusia.

15. Demokrasi Konstitusional Abad XX
& Rule of Law Yang Dinamis
1) Munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state).
2) Syarat-syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of
law, antara lain :
a) Perlindungan konstitisional, artinya konstitusi selain menjamin hak-hak
individu juga harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan
d) Pendidikan kewarganegaraan (civil education).
3) Munculnya suatu rumusan yang dikemukakan oleh International Commision
of Jurist (ICJ). Dalam konferensi International Commision of Jurist (organisasi
internasional pada ahli hukum) di Bangkok thn 1965 dinyatakan bahwa
syarat-syarat suatu negara dan dan pemerintahan yang demokratis di bawah
rule of law.

16. Pemerintahan yang Demokratis di
Bawah Rule of Law
a) Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga
negara.
b) Badan kehakiman atau peradilan yang bebas &tidak
memihak.
c) Pemilihan umum yang bebas.
d) Kebebasan untuk menyatkan pendapat.
e) Kebebasan untuk berorganisasi & beroposisi.
f) Pendidikan kewarganegaraan.

17. Bukti Kebaikan & Kelemahan Dari
Demokrasi
Bukti Kebaikan Dari Demokrasi Bukti Kelemahan Dari Demokrasi
 Demokrasi memuat pengakuan
adanya kewajiban-kewajiban
pemerintahan & hak-hak
rakyat.
 Demokrasi tidak begitu
memerlukan pengggunaan
kekuasaan.
 Demokrasi telah membuktikan
dapat menjalankan kewjiban
negara yang utama dengan
cukup memuaskan.
 Demokrasi lebih
mengutamakan kuantitas
daripada kualitas.
 Demokrasi modern lebih
bersifat kapitaslistik.
 Demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan yang
memerlukan syarat-syart yang
amat sukar dipenuhi

18. Demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan
ditunjukkan melalui ciri- ciri berikut:
• Setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah selalu
melibatkan keikut sertaan anggota masyarakat.
• Tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di bawah.
• Bertumpu pada penegakan hukum dan aturan hukum.
• Terbuka pada keanggotaan anggotanya.
• Bertumpu pada konsensus.
• Dapat dipertanggung jawabkan kepada anggotanya.
• Efisien, efektif, stabil dan bersih.
• Adanya proses yang transparan.

19. 3.Nilai – Nilai Demokrasi
Di dalam demokrasi juga mengandung unsur- unsur moril yang mengandung
nila- nilai berikut:
a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
(institusionalized peaceful settelement of conflict).
b. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai
atau tanpa gejolak. Perubahan sosial terjadi karena faktor kemajuan
teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdaga- ngan.
c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur (orderly
succession of rulers).
d. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin ( minimum of
coersion).
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversiti).
f. Menjamin tegaknya keadilan.

20. Nilai- nilai demokrasi yang patut dipraktikkan
dalam kehidupan sebagai berikut:
a) Penghargaan atas kesamaan.
b) Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan
bersama.
c) Penghargaan atas kebebasan.
d) Penghargaan atas perbedaan.

21. Untuk melaksanakan nilai- nilai demokrasi tersebut
dibutuhkan lembaga peyelenggara, sebagai berikut:
a) Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b) Suatu DPR sebagai wakil golongan- golongan dan
kepentingan – kepentingan dalam masyarakat.
c) Suatu organiasasi politik yang mencakup satu atau lebih
partai politik (sistem dwi- partai, multi partai).
d) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan
pendapat.
e) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak- hak
asasi dan mempertahankan keadilan

22.  Faisal Mustakim (02)
 M. Wahyu Agung R. (07)
 Ihdinian Najah (18)
 Maulidina Arifianti (25)

23. THANK YOU!!!!