Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

1. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA
BY: ASMAUL CHUSNAH XMIA5/07

2. Sebagai negara hukum, indonesia pun memiliki berbagai peraturan
HAM. Instrumen hukum perlindungan penghormatan, dan penegakkan HAM
diindonesia antaralain terdapat dalam pancasila sebagai dasar negara dan
bebrapa konstitusi lainya
Pancasila sebagai dasar negara secara tersirat telah memuat HAM
SILA 1 : “KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Sila pertama menghendaki sikap pengabdian terhadap Tuhan YME menurut
keyakinanya masing-masing dan penghormatan terhadap HAM mendapat
pengakuan berupa jaminan kemerdekaan beragama.

3. SILA KEDUA :”KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”
Sila kedua menghendaki tentang pengakuan martaba manusia, Hak asasi manusia, dan
kemerdekaan manusia
SILA 3 : “PERSATUAN INDONSIA”
Persatuan atau kebangsaan adalah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas
golongan,suku,ataupun partai.
SILA 4 : “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAILAN”
Kedaulatan berarti kekuasaan negara berada diTangan rakyat, kedaulatan ini disalurkan melalui
demokrasi melalui perwakilan.
SILA 5: ‘KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”
Mengandung makna keadilan yang memberi pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial. Serta
berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan.

4. Prinsip-prinsip HAM berdasarkan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:
 Kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 Negara melindungi segenap bangsa insonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia
 Negara mengajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, keadilan sosial
 Negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila

5. Berdasarkan amandemen kedua UUD 1945, jaminan HAM
dalam Konstitusi negara Indonesia awalnya hanya tercantum dalam
pasal 26-34, kini dilengkapi dalam pasal 28A sampai pasal 28J UUD 1945.
artinya, konstitusi kita memenuhi standar konstitusi negara modern
setara dengan konstitusi Negara-negara besar lainnya.

6. Peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia
diwujudkan dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. UU No. 39/1999
yang terdiri atas 105 pasal.
Macam-macam hal menurut UU No.39/1999 meliputi Hak untuk
hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri,
hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh
keadilan, dan hak untuk rasa aman.

7. Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat diluar
pengadilan. Menurut UU tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM yang
berat tidak berlaku sifat kedakwaan. Tugas dan wewenang pengadilan
HAM yaitu memeriksa dan memutus perkara perlanggaran HAM
termasuk HAM berat, sepertikejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.

8. • Sebagai lampiran ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998,
susunanya sebagai berikut:
, HAK UNTUK HIDUP
1) berhak untuk hidup
2) mempertahankan hidup
3) kehidupan (pasal1)
, HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
1. Membentuk keluarga
2. Melanjutkan keturunan melalui perkawinan(pasal2)

9. , HAK MENGEMBANGKAN DIRI
• Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara
layak (pasal3)
• Berhak atas perlindunga dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya,
memperleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas
hidupnya (pasal4)
• Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara
kolektif serta membangun masyarakat. Bangsa dan negaranya (pasal6)
,HAK KEADILAN
• Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum(pasal8)
• Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja(pasal11)
• Berhak atas status kewanegaraan (pasal10)

10. ,HAK KEMERDEKAAN
• Berhak memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaanya masing-masing(
pasal13)
• bebas memilih pendidikan dan pengajaran (pasal15)
,HAK KEBEBASAN ATAS INFORMASI
• Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
pengembangan dirinya dan lingkungan sosialnya (pasal20)
• B erhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia(pasal21)