HAM

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran
manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Dalam pembahasan
kali ini yaitu mengenai Hak Asasi Manusia dalam kajian Filsafat Hukum, bagaimana
kita dapat berfikir secara logis tentang kehidupan HAM yang ada dimuka bumi ini,
dalam hal ini tentu saja kita membicarakan mengenai sisi keadilannya, bagaimana
komposisi keadilan itu sendiri dalam kehidupan berfalsafah. Sesungguhnya pada
dasarnya sebuah keadilan didapatkan oleh manusia secara bebas dan itu merupakan
haknya ketika mereka sudah terbentuk seperti janin ketika berada dalam kandungan
ibu. Pada zaman sekarang ini semua orang mengenal sebutan “keadilan” , tetapi
sayangnya mereke mencederai nama keadilan itu sendiri dengan sikap mereka yang
tidak memikirkan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya saja dan kelompoknya
saja. Betapa ironisnya ketika keadilan itu keluar dari jalan yang benar karena pikiran
manusianya dalam berfalsafah yang telah menyimpang dari aturan-aturan atau
kaidah-kadiah yang ada.
Filsafat hukum harus dapat menekan segala problematika hukum yang ada di
dalam negara ini maupun di dunia ini, tidak boleh adanya proses presure of mind atau
presure of react dalam menjalankan sikap hukum.
B. Rumusan Masalah
1.1 HAK ASASI MANUSIA
a) Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
b) Bagaimana HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Menurut Islam?

2. 2
c) Bagaimana contoh pelanggaran HAM di Indonesia Contoh Kasus
Pelanggaran HAM Dari Sudut Pandang Islam?
d) Bagaimanakah Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam
e) Bagaimanakah hubungan antara Hukum Islam dan HAM
C. Tujuan
1. Memahami definisi dari Hak Asasi Manusia dan Filsafat Hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang HAM
3. Memahami mengenai Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dan Filsafat Hukum.
4. Mengetahui contoh dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
1. HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari
istilah human right atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya
adalah hak-hak manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah hak asasi
manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian hak-hak manusia. Di-
Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi”
sebagai terjemahan dari basic right (Inggris) dan groundrechten (Belanda), atau bisa
juga disebut hak-hak fundamental.1
Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar
yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak
dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia
lainnya sulit akan ditegakkan.2
Dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1999 yang dimaksud dengan Hak asasi
manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan
universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin
kelangsungan hidup, kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat, yang
tidak boleh diabaikan, dirampas, atau di ganggu oleh siapapun.
Hak asasi manusia dengan demikian adalah serangkaian klaim yang tanpa
terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang
1
M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta :PT Karisma
Putra Utama), Hlm.267
2
H.Baharudin Lopa, Al-Qur’an dan hak-hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996),
Hlm 2.

4. 4
diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh
individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-
hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain dan
yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat
atau individu.3
Hak-hak asasi manusia diakui bersifat universal dan masyarakat internasional
juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang
dan tanggungjawab setiap pemerintahan Negara dengan memperhatikan sepenuhnya
keanekaragaman tatanilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan
sosial, dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.4
Shue mendalilkan dengan kuat adanya hak dasar atau fundamental atas
kelangsungan hidup (subsitensi) yang dipenuhi oleh hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya. Dia berpendapat keadilan dan hukum internasional menuntut bangsa-bangsa
kaya untuk berbagi sumber-sumber daya mereka yang melimpah dengan jutaan
manusia yang kekurangan gizi kronis disegenap penjuru dunia.5
Dalam menjalankan hak ini, adakalanya suatu ‘bangsa’ di suatu negara
berdaulat memilih kemerdekaan yang kemudian bisa berujung pada pemisahan diri
dari negara yang sudah ada. Hal ini pada galibnya timbul sebagai konsekuensi
penyangkalan negara atas hak-hak dasar ‘bangsa’ yang mengklaim otonomi semacam
itu.6
Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perem- puan
dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi
manusia (HAM) bangsa tersebut. HAM dalam pandangan bangsa Indonesia sebagai
3
Umozurike, U.O., the african charter on human and people rights (1997), hal.5
4
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV MandarMaju, 2017),
cet.Kelima, hlm.252-253.
5
Shua, H, Basic Rights: subsistence, Affluence and US Foreign Policy (edisi kedua, 1996)
6
Higgins (c.k. no.27), hal.124

5. 5
bagian dari masyarakat internasional, pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia
dalam pandangan bangsa-bangsa di dunia sebagaimana tertuang dalam The Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-
hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mus- tahil dapat hidup
sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan
melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa
hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.
Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang di- berikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.
Karen sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat
mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa
sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau
lembaga kekuasaan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 ten- tang Hak
Asasi Manusia, bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan martabat
manusia.7
7
Lihat Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. Etika dan tanggung jawab profesi hokum di Indonesia hal. 65

6. 6
B. Latar Belakang Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. Artinya, hak asasi manusia
timbul sejak adanya manusia. Dalam sejarah dunia, yaitu bangsa Eropa pernah
menjajah negara di Benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. hal ini juga termasuk
salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, para pejuang kemerdekaan
bangsa termasuk bangsa Indonesia. Penjajahan dalam praktik bukan hanya dilakukan
oleh bangsa Eropa atau asing, melainkan mungkin juga dilakukan oleh bangsa sendiri
dan/atau pemerintah yang sedang berkuasajuga dapat melanggar hak asasi manusia.8
Namun demikian, ide mengenai munculnya hak asasi manusia secara hukum
ketatanegaraan diperkirakan pada abad ke tujuh belas dan delapan belas Masehi. Hal
ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal
terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang dipekerjakan di zaman itu.
C. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)
Dewasa ini hak asasi manusia meluputi berbagai bidang kehidupan, di antaranya:
a. Hak asasi pribadi (Personal Right), yaitu hak:
 Kemerdekaan memeluk agama
 Beribadat menurut agama masing-masing
 Menyatakan pendapat
 Kebebasan berorganisasi atau berserikat
b. Hak asasi ekonomi (Poperty Right), yaitu hak:
 Memiliki sesuatu
 Membeli dan menjual sesuatu
 Mengadakan perjanjian atau kontrak
8
Darwan Prinst, Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
hlm. 1.

7. 7
c. Hak persamaan hukum (Right Of Legal Equality) yaitu hak:
 Keadilan hukum
 Pemerintahan
d. Hak asasi politik (Political Right), yaitu hak:
 Memilih dan dipilih
 Mendirikan partai politik atau organisasi
 Mengajukan petisi, kritik, atau saran
e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial and Cultur Right), yaitu hak:
 Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 Hak memilih pendidikan
 Hak mengembangkan kebudayaan
f. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (Procedural
Right), misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam:
 Penggeledahan
 Razia
 Penangkapan
 Peradilan
 Pembelaan hukum
D. HAM dalam UUD NKRI Tahun 1945
Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi
bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama
beratus-ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri
sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam
pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia
bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni “kemanusiaan yang adil dan

8. 8
beradab” serta pasal-pasal yang relavan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum
dicanangkan deklarasi Universal hak-hak asasi manusia oleh PBB pada tahun 1948.
Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi
memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya
pada sisi lain, pememrintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai
dengan fungsi pengendalian. Jadi, walaupun hak-hak dasar mengandung sifat
membatasi kekuasaan pemerintah yang pada dasarnya berisi wewenang untuk
mengendalikan kehidupan masyarakat. Bagi bangsa indonesia, UUD NRI Tahun
1945 telah menjadi jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa indonesia
terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak dasar
konstitusi. Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum politik, tetapi
juga memuat hak asasi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
E. Hak Asasi Manusia dalam Barat
HAM tidak lahir dengan sendirinya, melainkan sebagai capaian ahir dari proses
evolusi sejarah serta kesadaran kolektif akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai
dasar kemanusiaan.
Menurut Philipus M. Hadjon, hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya
adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan
kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam
konsep hak asasi manusia adalah tuntutan akan hak terhadap negara dan kewajiban
yang harus dilakukan oleh negara.
Satu hal yang harus dipertegas dalam kajian hak-hak asasi manusia di dunia Barat
adalah persoalan universalitas, dalam arti menyeluruh bagi umat manusia, tidak ada
perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hitam dan putih, atau kaya dan miskin.
Semua itu menjadi hak otoritas bagi manusia tanpa mempertimbangkan segi-segi
lainnya. Keyakinan seperti ini menempatkan HAM sebagai bagian terpenting dalam

9. 9
kehidupan dimana hubungan antara penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
dengan perdamaian bangsa-bangsa relatif sangat erat. Itulah sebabnya James W
Nickel mengatakan bahwa aspek universalitas HAM lebih terletak pada fungsinya
untuk mencegah warga negara menjadi objek penindasan. Merek tidak boleh
dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut.
F. Hak Asasi Manusia dan Wibawa Hukum
Dalam Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung (MA) dengan jajaran
pengadilan se-Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum mutlak akan
mengembalikan wibawa hukum. Wibawa dimaksud, hanya dapat dilakukan oleh
jajaran pengadilan. Selain itu, wibawa hukum diperlukan pula untuk penegakan hak
asasi manusia (HAM).
Orang sering kurang mengetahui dan menyadari bahwa HAM mempunyai
hubungan yang erat dengan wibawa hukum. Kekhilafan ini tampak dari kenyataan,
bahwa jarang sekali orang memperbincangkan kedua masalah inibersamaan. Kalau
berbicara tentang HAM, maka hanya masalah ini saja yang disoroti. Demikian juga
sebaliknya, kalau bicara tentang wibawa hukummaka masalah ini saja yang dijadikan
objek pembahasan. Padahal HAM dan wibawa hukum merupakan dua sejoli atau dua
sisi mata uang, yang sisi satu tidak dapat dipisahkan dengan sisi yang lainnya.
Charles Himawan mengungkapkan bahwa dinegara berkembang baik yang
sudah tergolong dalam kelompok Newly Industrialized Countries (NIC) maupun
yang masih tergolong sebagai Less Developed Countries (LDC), hubungan antara
HAM dengan wibawa hukum seringkali dilupakan. Demikian yang diungkapkan oleh
masyarakat yang mendiami beberapa negara maju (Developed Countries).9
9
Dr. H. Zainuddin, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 155.

10. 10
G. Contoh Pelanggaran HAM di-Indonesia
Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang tidak
luput dari pelanggaran-pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia, yang mana kasus
tersebut merupakan hal yang sangat serius baik menimpa perorangan maupun
kelompok. Adapun contoh pelanggaran mengenai HAM, yaitu:
1. Pembantaian Rawa Gede
Pembantaian Rawa Gede merupakan pelanggaran HAM, yang mana
dalam peristiwa tersebut terjadi penembakan dan pembunuhan terhadap
penduduk kampung Rawa Gede (sekarang desa bolongsari, rawa merta,
karawang) oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 bersamaan
dengan Agresi Militer Belanda I. Akibatnya puluhan warga sipil terbunuh
oleh tentara belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas.
Tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haaq menyatakan bahwa
pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggungjawab dengan
membayar ganti rugi (kompensasi) kepada keluarga korban pembantaian
Rawa Gede.
2. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita “MARSINAH”
Kasus marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seseorang pekerja dan aktivis
wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jatim. Peristiwa ini berawal dari
mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka
menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa
alasan. Setelah aksi demo tersebut, marsinah malah ditemukan tewas lima
hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan wilangan, Nganjuk. Dalam
kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM
berupa penculikan, penganiyayaan dan pembunuhan, dan penyelidikan
masih belum menemukan titik terang hingga sekarang tentang kasus
pembunuhan Marsinah.

11. 11
3. Kasus Penganiayaan Wartawan UDIN
Kasus penganiyayaan dan terbunuhnya wartawan udin (Fuad Muhammad
Syarifudin) terjadi di yogyakarta pada 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian
ini, udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde
Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah
seorang wartawan Barnas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tidak
dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
contoh diatas merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus pelanggaran
terhadap hak asasi manusia yang berada di Indonesia.
1.2 FILSAFAT HUKUM
A. Pengertian Filsafat
Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philosophia. Philo atau philein
berarti cinta, Sophia berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata dimaksud berarti
cinta kebijaksanaan. Philosophos adalah pecinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab
disebut Failasuf , kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia menjadi Failasuf
atau Filsuf.
Selain itu dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan
arti kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakiem dalam bahasa Arab dipakai dalam
pengertian falsafah dan failasuf, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah
dan hakiem itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah atau hakiem digunakan.
Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua kata hikmah atau hakiem dapat diartikan
falsafah atau filsuf.

12. 12
Antara falsafah dengan sejarah tidak dapat dipisahkan, karena sejarah falsafah
sudah merupakan falsafah itu sendiri. Ketika satu demi satu ilmu pengetahuan
memisahkan diri dari falsafah sebagai induknya, akhirnya sisa dua bidang yang tetap
melekat pada falsafah itu : Apakah yang dapat aku ketahui dan apakah yang harus
aku kerjakan. Kedua pernyataan itu merupakan inti dari falsafah, yang
pembahasannya meliputi tiga realitas masalah, yaitu Tuhan, manusia, dan alam.10
B. Filsafat Hukum
Di mana letak filsafat hukum? Menurut Carl Joachim Friedrich (1901-1984),
filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat hukum, karena ia menawarkan refleksi
filosofis mengenai landasan hukum umum.11
Objek dari filsafat hukum ada pada
hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur
perilaku manusia. Sementara pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada
filsafat tingkah laku (etika). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum
merupakan bagian dari filsafat tingkah laku (etika) yang mengkaji hukum secara
mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum atau
merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara filosofis.12
Filsafat hukum merupakan langkah awal sampai akhir dari penggalian
mutiara hukum, menelisik sampai ke dasar masalah yang menyebabkan bagaimana
suatu tindakan dan kejadian akan diatur oleh hukum. Filsafat hukum
mempertanyakan dan merefleksikan setiap peristiwa yang menghubungkan sikap
tindak manusia agar mampu menjaga ketertiban yang di cita-citakan dari
terbentuknya negara. Senyatanya, filsafat hukum tidak begitu terlalu diperhatikan
oleh penyelenggara negara, pembuat dan pelaksana ataupun penegak hukum.
10
H.M Rasyidi, dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, (Jakarta:Bulan Bintang, 1998), hlm.104.
11
Carl Joachim Freidrich, Filsafat Hukum : Perspektif Historis, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin,
(Bandung: PT Nuansa dan PT Nuansa Medua, 2004), hlm. 3.
12
Ibid

13. 13
Padahal, diperlukan pemahaman dan pembelajaran yang komperhensif sebelum
akhirnya produk-produk hukum itu dapat memperoleh resistensi dari masyarakat.
Jika filsafat berarti mencintai kebijaksanaan dalam mencari pengetahuan akan
hakikat segala sesuatu, sedangkan hukum sendiri berusaha pedoman dalam
kehidupan antara sesame manusia, maka filsafat hukum dapat berarti kebijaksanaan
dalam menetapkan kebijaksanaan. Jika seorang memiliki kebijaksanaan (hikmah)
dalam diri, maka tentu ia mampu membuat atau menetapkan hukum (kebijakan),
setidaknya untuk dirinya sendiri.
Melalui filsafat hukum manusia dapat menjadi “hakim’ bagi dirinya sendiri,
lebih-lebih kalau seseorang itu mempunyai kekuasaan dan wewenang yang melekat
padanya. Hakim disini dapat berarti memiliki kebijaksanaan ataupun mampu
membuat kebijakan dalam bertindak, mampu menjaga diri, mampu menjaga sikap,
mampu menilai diri, mampu menetapkan aturan-aturan yang baik dan mampu
melaksanakan kebijakan dengan bijaksana guna berbuat kebajikan seperti yang dapat
dipetik pada kandungan makna QS Al Baqarah (2):269 yang membunyikan bahwa :
“Dan barangsiapa dianugrahi hikmah, ia benar-benar telah dianugrahi kebaikan
yang banyak”.13
Para ahli hukum memberikan pengertian filsafat hukum dengan rumusan yang
berbeda, yakni sebagai berikut :
1. E. Utrecht
Filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah
hukum itu sebenarnya? (Persoalan: Adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya kita
menaati hukum? (Persoalan : berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi
ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (Persoalan keadilan hukum). Inilah
pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi,
13
Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refkleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia. ( Depok, PT
RajaGrafindo Persada, 2015). Hlm.126

14. 14
bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu
empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai
gegebenheit belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti
kata ethisch waardeoordeel.14
2. Mr. Soetika
Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada
di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki
kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia member penjelasan mengenai
nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk
mencapai akar-akar dari hukum15
3. Satjipto Rahardjo
Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.
Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum,
merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang
demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing
mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya
berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis
asas, peraturan, bidang serta sistem hukumnya sendiri.16
4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai; kecuali itu filsafat hukum
juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan
14
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:cetakan ke-9, Penerbitan Universitas,1966), hlm.
75.
15
Soetikno, Filsafat Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-8, 1997), hlm.2
16
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.339

15. 15
ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau
konservatisme dengan pembaruan.17
5. Gustav Radbruch (1878-1949)
Filsafat hukum mengandung tiga aspek, yaitu (1) aspek keadilan, keadilan adalah
kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; (2) aspek tujuan keadilan atau
finalitas, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai; (3) kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum
dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.
Jika dianalisis definisi filsafat hukum yang diungkapkan di atas, dapat
diketahui bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan
serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, baik dalam
bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai,
yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab, isi hukum adalah sesuatu yang
menumbuhkan nilai-nilai kebaikan di antara orang.
C. Ruang Lingkup Filsafat Hukum
Para Filsif masa dahulu menjadikan tujuan hukum sebagai objek kajian dalam
filsafat hukum. Hal itu tampak ketika membicarakan mengenai tujuan hukum,
hubungan hukum alam dengan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan lain-
lain. Oleh karena itu, perkembangan filsafat yang kemudian melahirkan hukum
sehingga tampak bahwa filsafat hukum merupakan pembulat dalam kajian ilmu
hukum. Walaupun kajian para filsuf dahulu terbatas pada tujuan hukum, tetapi besar
faedahnya terhadap perkembangan ilmu hukum saat ini. Pemikiran hukum dari
Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Zeno dari zaman Yunani atau Romawi misalnya
17
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan tentang Filsafat Hukum, (Palembang: Fakultas
Hukum UNSRI, 1978), hlm.11

16. 16
masih banyak diikuti oleh para ahli hukum baik di Indonesia maupun di negara-
negara lainnya.18
Objek pembahasan di filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan
masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang
memerlukan suatu permasalahan. Karena, filsafat hukum saat ini bukan lagi filsafat
hukumnya para ahli filsafat seperti di zaman Yunani atau Romawi, tetapi merupakan
hasil pemikiran dari para ahli hukum (baik teoritis maupun praktis yang dalam tugas
kesehariannya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial
di masyarakat. Masalah-masalah hukum tersebut, dapat diungkapkan sebagai berikut
:
1. hubungan hukum dengan kekuasaan.
2. hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya.
3. apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.
4. apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.
5. pertanggungjawaban.
6. hak milik.
7. kontrak.
8. peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.
9. hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat.
10. sejarah hukum.
18
Zainudin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.24

17. 17
Contoh yang menjadi objek filsafat hukum di atas, merupakan ruang lingkup
pembahasan filsafat hukum di Indonesia saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa kajian
sosiologi hukum tidak dapat diceraipisahkan dengan kajian filsafat hukum. Sebab,
kajian sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian filsafat hukum.19
D. Sifat Filsafat Hukum
Pada hakikatnya sifat filsafat dan flsafat hukum berada dalam satu keutuhan.
Adapun yang melekat pada keduanya yakni :
Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang
bersifat umum. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman-pengalaman umum dari
umat manusia. Dengan penjajakan yang radikal, filsafat berusaha untuk sampai pada
kesimpulan-kesimpulan yang universal. Persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan
dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan
berkaitan dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan “berapa harta
yang anda sedekahkan dalam satu bulan? Akan tetapi filsafat menanyakan apakah
manusia itu?”
Bersifat spekulatif, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi telah
melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan-tekanan
yang cerdik tentang hal-hal yang ada diluar pengetahuan sekarang, misalnya tentang
kebahagiaan, masyarakat adil dan makmur.
Bersangkutan dengan nilai-nilai, di mana persoalan-persoalan kefilsafatan
bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, penilaian estetis, agama, dan
sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu
hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai adalah suatu kualitas abstrak yang dapat
19
Ibid, hlm. 25.

18. 18
menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan
menghayatinya.
Bersifat implikatif, artinya bila suatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab,
maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling
berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang
menyentuh kepentingan-kepentingan hidup yang pokok bagi manusia. Pertanyaan-
pertanyaan mutakhir yang menyangkut manusia misalnya : apakah manusia
seutuhnya itu?, apakah manusia yang berkualitas itu?
Berpikir secara radikal, di mana radikal itu berasal dari bahasa Yunani ‘radix’
yang berarati akar. Berpikir secara radikal maksudnya berfikir sampai ke akar-
akarnya. Berpikir sampai kepada hakikat, esensi atau sampai ke substansi yang
dipikirkan. Tidak ketinggalan, bahwa berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan
“pemikiran yang bertanggung jawab”, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang
berpkir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah
terhadap hati nuraninya sendiri.
E. Fungsi Filsafat Hukum
Pada zaman Yunani Kuno Hukum dipandang berkaitan dengan alam. Alam
dikuasai oleh hukum yang biasa disebut hukum hukum alam. Demikian juga manusia
yang termasuk alam itu. Dalam pandangan yang demikian, hukum berfungsi untuk
mengatur hidup manusia supaya mengikuti peraturan yang sesuai dengan hakikatnya.
Dalam abad pertengahan pandangan itu berubah, hukum tetap dipertahankan dalam
fungsinya yang semula, yakni menciptakan aturan-aturan. Namun antara yang
terwujud tidak dipandang lagi sebagai suatu keharusan alamiah. Aturan hukum
adalah aturan Allah SWT. Hukum berfungsi untuk menjamin suatu aturan hidup
sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta manusia.20
20
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, ( Yogyakarta: Kanisius, Cet.ketiga, 1986), hlm.286

19. 19
Dalam zaman modern, pandangan terhadap hukum berubah lagi. Hukum
dilihat sebagai ciptaan manusia. Karena yang menentukan hukum adalah manusia
sendiri, ia menentukan aturan dalam kehidupannya. Latar belakang pandangan ini
adalah kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas. Ia membangun
kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan cita-citanya. Fungsi hukum dalam pandangan ini adalah mewujudkan
suatu kehidupan bersama yang teratur sehingga dapat menunjang perkembangan
pribadi setiap manusia. Namun, problema yang muncul di sini adalah apa yang
dimaksudkan suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita
manusia.
Ketika muncul tokoh dari Filsuf Yunani dan Kristiani memunculkan ide
bahwa tujuan negara dan hukum adalah untuk mewujudkan kepentingan umum, maka
negara didirikan untuk mewujudkan kepentingan umum, dan hukum merupakan
sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Suatu masyarakat dianggap baik, bila
kepentingan umum diperhatikan, baik oleh penguasa maupun oleh para warga negara.
Pengertian ini tetap dipertahankan dalam zaman rasionalisme sampai saat ini, di
antaranya ditemukan dalam aliran realism hukum Amerika (Cardoso dan Roscoe
Pond).
2. HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM
A. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA DAN KONSEPNYA DALAM ISLAM
Definisi HAM sampai saat ini belum ada yang baku, pengertian dan
perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika
dari manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya
membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup.

20. 20
Berikut ini akan dikemukakan definisi yang di rumuskan oleh be-berapa
ahli, yaitu : A. Mansur Efendi memberikan definisi ; hak manusia adalah hak
milik bersama umat manu-sia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama
hidupnya21
Darmaji Darmodiharjo memberi-kan definisi ; Hak asasi manusia untuk
dasar dan hak-hak pokok yang mem-bawa manusia semenjak lahir sebagai
anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa22
Sidney Hook, memberi defi-nisi; Hak asasi manusia adalah tuntut-an yang
secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan
melaksa-nakan kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan
mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia23
.
Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa HAM adalah
berbagai fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, yang diantara
sesama manusia tersebut memiliki fasilitas yang sama. Hanya pada level praktisnya, antara
yang satu dengan yang lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal ini tergantung pada
sejauh mana manusia itu sendiri mampu mengusahakan hak tersebut secara optimal.
21
Mansur Efendi, Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional (Bandung
Alumni 1980), h.20
22
Darmaji Darmodiharjo, Pendidikan Pancasila diperguruan Tinggi, (Malang Laboratorium Pancasila
IKIP, 1989), h.25
23
Sidney Hook et.al, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, penyunting Harun Nasution dan Bahtiar
Effendy, (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1995), h. 19

21. 21
Misalnya manusia sama-sama mempunyai hak hidup pada kenyatannya kehidupan manusia
itu ada yang hidupnya dapat memberi manfaat kepada orang lain, ada juga yang hidupnya
justru membahayakan (merugikan) bagi orang lain. fiqih abad pertengahan. Dalam fiqih
kategori haaq Al-Abd., hak individu muslim, kasus yang tindakan hukumnya terdapat
pelanggaran diserahkan kepada kebijaksanaan pihak yang dirugikan, berbeda dengan
kategori hak Tuhan, haaq Allah yang tindakan hukumnya harus dilakukan dengan perintah.
Satu prinsip fiqih yang dapat disamakan dengan hak dalam penger-tian moderen adalah hak
pemilik harta untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap gangguan atas hartanya.24
Menurut Dr. Syekh Syaurat Hussain, terdapat dua macam HAM jika dilhat dari
ketegori huquuqul' ibad yaitu Pertama : HAM yang keberadaanya dapat diselenggarakan
oleh suatu negara (Islam). Kedua : HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat
dilaksana-kan oleh suatu Negara.
Hak-hak pertama yang dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedang yang kedua
disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaaan keduanya hanya ter-letak pada masalah
pertanggung-jawaban didepan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal,
filsafat dan pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT Yang Maha Kuasa itu sama.25
Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat
memaafkan suatu pelanggaran hakhak jika pelanggan itu terjadi atas seseorang yang harus
dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara
asalnya adalah tetap bagiNya. Serta didepanNyalah semua manusia wajib
mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaanNya untuk
mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak.
24
Jhon. L. Eposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Jilid II cet I ; Bandung : Mizan, Zoon). H. 136
25
Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Diterjemahkan oleh Abdul Rochim C. H, (Cet. I
; Jakarta Gema Insani Press, 1996), h.55

22. 22
Secara universal, pada hakikat-nya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk
menegakkan HAM. Beliau sebagai Rahmat Lil Alamin, dalam setiap kesem-patan selalu
mendahulukan HAM sekali-gus KAM (Kewaj iban Hak Asasi Manusia). Keadilan sebagai
ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al Qur'an.26
Adapun Islam telah memberikan jaminan pada kebebasan manusia. Dalam Al Qur'an
Allah menegaskan bahwa memeluk agama tidak dipaksakan, sebab telah jelas yang baik dan
buruk itu. Demikian juga kebebasan berpendapat, Islam meletakkan kedudukannya pada
posisi tinggi, bila berangkat dari niat suci semata karena Allah. Oleh karena itu banyak
ayatayat Al Qur'an yang mendo-rong umat Islam agar menggunakan logika (ya'qiluun),
berfikir (yatafakkaruun) dan berkontemplasi (yatadabbaruun).
Sampai abad ke-1 8 bangsa-bangsa di dunia masih meletakkan sekatsekat yang kokoh dalam
kelas dan kasta. Namun kehadiran Islam sejak lebih empat belas abad lampau telah
menghilangkan dinding pemisah itu dengan semangat persamaan (egalitarianisme) sebelum
bast melakukannya.27
Dalam hal ini mnegenai persamaan tersebut, termaktub dalam QS. Al Hujarat (49) :
13, Yaitu
Artinya
"Hai sekalian manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah adalah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Menge- tahui
lagi Maha Mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling
takwa.”
Kemudian semasa kerasulan nabi Muhammad SAW yang bersamaan pula dengan
para sahabat, membebaskan system perbudakan yang marak saat itu. Tanpa membedakan
26
QS. An -Nisaa (4) : 58. Departemen Agama RI, Al terjemahannya, (Surabaya: Mahkota 1989), h
27
Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman - Islam, (Cet. I ; Jakarta Gema Insani Press,
1995),h. 11.

23. 23
warna kulit, suku, ras maupun agama. Ajaran persamaan itu telah berhasil membentuk watak
para sahabat nabi yang umumnya semula sangat feodal dan aristrokat, begitu tinggi men-
junjung hak asasi manusia.
Dengan mengacu kepada landasan Yuridis diatas, dipahami bahwa pada dasarnya
Islam, sejak awal telah mengedepankan konsep hak asasi manusia. Dan konsep HAM
bukanlah hasil evaluasi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil wahyu Ilahi
yang telah diturunkan melalui RasulNya.
Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang
terangkum dalam al-dharuriyah al-khamsah atau yang disebut juga al-huquq al-
insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung
lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifdzu al-din
(penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal (penghormatan atas harta
benda), hifdzu al-nafs wa al-‘ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan
individu) hifdzu al-‘aql (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan hifdzu al-nasl
(keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga
oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih
manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan
masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan
komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.28
F. PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM
28
Lihat Prof. Dr, H. Suparman Usman, S.H. Etika dan tanggung jawab Profesi hokum di Indonesia H. 69

24. 24
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan
penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur’an sebagai sumber
hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran
dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat
dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an,
antara lain :
1. Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup
dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32.
Di samping itu, Al-Qur’an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat
2.
2. Al-Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan
makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya
dalam Surat Al-Hujarat ayat 13.
3. Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-
orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat
adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : ‘adl, qisth dan
qishash.
4. Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan
memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan

25. 25
mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat
29.29
Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad saw telah
memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap
HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk
memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang
berbeda agama, melalui sabda beliau : “Barang siapa yang menzalimi seseorang
mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi
haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu
dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”
G. HUKUM ISLAM DAN HAM
Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak azasi manusia. Antar
lain sebagai berikut :
1) Hak hidup dan memperoleh perlindungan
Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan
karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum islam terhadap
hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari’ah yang
29
Lihat Al Qur'an

26. 26
melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui
larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri. Membunuh
adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka,
sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa’ ayat 93 yang artinya sebagai
berikut : “Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja
maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka
atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat.”
2) Hak kebebasan beragama
Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di
dalmnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh
karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada
orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk
(memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan
yang salah.”
3) Hak atas keadilan
Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak
untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-
Qur’an maupun Sunnah ang mengajak untuk menegakkan keadilan, di
antaranya terlihat dalam Surat Al-Nahl ayat 90, yang artinya : “Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada

27. 27
kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan.”
4) Hak persamaan
Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara
manusia tanpa memndang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan
menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat
manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-
suku adalah demi untuk adanya pembedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau
suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau
suku lain.
Al-Qur’an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia dalam Surat
Al-Hujarat ayat 13, yang artinya : ”Hai manusia, sesungguhnya Kami
ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang
paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.”
5) Hak mendapatkan pendidikan
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan
alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan
hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana yang

28. 28
dinyatakan oleh hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari : “Menuntut
ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.”
Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang
berilmu, di mana dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah
meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
berilmu.
6) Hak kebebasan berpendapat
Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan
pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma
lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan
berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama
baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan
ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah
kemungkaran. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat juga
dijamin dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang
dijelaskan Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya : “Dan urusan
mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”
7) Hak kepemilikan
Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan
cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya,
sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya :

29. 29
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara
kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada
hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan
berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.”
8) Hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh Imbalan
Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai
kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana
sabda Nabi saw : “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan
seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri.” (HR.
Bukhari)
Sehubungan dengan hak bekerja dan memperoleh upah dari suatu pekerjaan
dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an menyatakan sebagai berikut:
a) ”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan kepada
mereka ganjaran dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan”(Q.s.An-Nahl/16:97) .
b) Dialah yang menajadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah
disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya. Dan hanya kepada
Nya lah kamu kembali (Q.S.Al-Mulk/67:15).

30. 30
c) Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan(keahlian) nya.(Q.S.Al-
Israa’/17:84).
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada
manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari apa
yang dikerjakannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinnya.
Pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang hendaklah yang sesuai dengan
bidang keahliannya. Allah SWT juga mengakui adanya jenis-jenis pekerjaan yang
beraneka ragamnya, dan oleh karena itu, seseorang yang akan bekerja itu harus
ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya supaya ia bertanggung jawab dengan
pekerjaannya tersebut. Sebab, seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang
bukan bidang keahliannya bukan saja tidak bisa dipertanggungjawabkannya bahkan
dapat mendatangkan bencana bagi orang lain.
H. Contoh Kasus Pelanggaran HAM Dari Sudut Pandang Islam
Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM, antara lain:
1. Pelanggaran HAM oleh TNI
Umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana (dikemudian
hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan.
Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan
Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.
2. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di maluku

31. 31
Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2
tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100%
aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon,
Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus
untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat
tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan
lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di
daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan
masyarakat biasa).
Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka –
luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta
terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi
pengungsi di dalam/luar Maluku.
Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling
curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang
menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisis yang
terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang
terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.
Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen),
masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam
kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal

32. 32
dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah
yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil
masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi
penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur
distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen
tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa –
penguasa ekonomi baru pasca konflik.
3. Pelanggaran HAM atas nama agama
Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung
dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes
against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama apapun. Atas nama ‘agama
yang suci’ mereka melakukan ‘pelecehan yang tidak suci’ kepada sesamanya
manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-
sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi
manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan
olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice menempatkan orang-orang
Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok ‘Al-Qaeda’.
Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai ‘polisi dunia’ sering memakai ‘isu
terorisme yang dilakukan Al-Qaeda’ untuk melancarkan macam-macam agendanya.
Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-negara lain yang disinyalir

33. 33
‘ada terorisnya’. Namun kehadiran pasukan AS dan sekutunya di Iraq tidak
berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS dengan sejatanya yang super-
canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun pasukan mereka babak-belur dalam
‘perang-kota’, ini mengingatkan kembali sejarah buruk, dimana mereka juga kalah
dalam perang gerilya di Vietnam. Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari
dalam negeri, bahkan sekutunya, Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat
PM Inggris Tony Blair memilih mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru
ini. Karena ia berada dalam posisi yang sulit : menuruti tuntutan dalam negeri ataukah
menuruti tuan Bush.30
30
http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia

34. 34
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia di atas dapatlah kita tarik
kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada
hakikatnya HAM terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya
atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.
Sedangkan filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin
mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam
hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia
memberi penjelasan mengenai nilai, mengkaji sampai pada dasar-dasarnya dan
berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Dan di dalam filsafat hukum
terdapat teori yang bernama teori keadilan.

35. 35
Islam itu adalah agama yang asy-syumul (lengkap). Ajaran Islam meliputi
seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan
tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia
yang berskala besar.Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan
penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Memang tidak dalam suatu dokumen yang
terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.
Hak Asasi Manusia telah di atur dalam Al-Qur’an dan Hadist dan umat islam
harus benar-benar mengetahui hak-hak yang diberikan kepadanya dan menggunakan
haknya tersebut sebaik-baiknya selama tidak bertentangan dan melanggar hak orang
lain

36. 36
DAFTAR PUSTAKA
M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,
(Jakarta :PT Karisma Putra Utama).
H.Baharudin Lopa, Al-Qur’an dan hak-hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Prima Yasa, 1996).
Umozurike, U.O., the african charter on human and people rights (1997).
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV Mandar
Maju, 2017), cet.Kelima.
Shua, H, Basic Rights: subsistence, Affluence and US Foreign Policy (edisi kedua, 1996)
Higgins (c.k. no.27).
Darwan Prinst, Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2001).
Dr. H. Zainuddin, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
H.M Rasyidi, dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, (Jakarta:Bulan Bintang, 1998).
Carl Joachim Freidrich, Filsafat Hukum : Perspektif Historis, Diterjemahkan oleh Raisul
Muttaqin, (Bandung: PT Nuansa dan PT Nuansa Medua, 2004).

37. 37
Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refkleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia.
( Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2015).
Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:cetakan ke-9, Penerbitan
Universitas,1966).
Soetikno, Filsafat Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-8, 1997).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982).
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan tentang Filsafat Hukum,
(Palembang: Fakultas Hukum UNSRI, 1978).
Zainudin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, ( Yogyakarta: Kanisius,
Cet.ketiga, 1986).
http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-
indonesia