Dokumen tersebut membahas tentang 3 topik utama: 1) Jenis dan peran lembaga pembiayaan menurut peraturan pemerintah. 2) Tinjauan singkat tentang PT Asuransi Cigna sebagai perusahaan asuransi jiwa. 3) Pentingnya transparansi laporan keuangan bagi kepuasan pelanggan dan penilaian kinerja perusahaan.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi MK NADYA SILVA CALESTIN
43216010057

2. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
1. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun
2009 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Bab II Pasal 2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di
Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
1) perusahaan pembiayaan
2) perusahaan modal ventura
3) perusahaan pembiyaan infrastruktur
2. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting
dengan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai lembaga altenatif
dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga
pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang
pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat.
Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan
dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum menharapkan
lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan
dan permodalan.
3. fungsi asuransi
1) penghimpunan dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun
dana yang masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana
yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih
produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain
menunjang pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi,
dimana dengan adanya laba atau profit yang diperoleh melalui investasi
dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan
premi dapat dikurangi.
2) bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang
berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan

3. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko
jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa
cemas jika terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi
usahanya tersebut.
3) pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah
diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk
memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku.
Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian dan
publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan
tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang
penting bagi perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir
kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4) penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan
bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak
tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko
yang dialihkannya.
· jenis asuransi
asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi
kendaraan, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi property
· tujuan asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga
jika terjadinya suatu risiko pada suatu kejadian
4.
a. Batal demi hukum
Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH Perdata).
• Perihal tertentu
Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan (Pasal 1332 s/d 1335 KUH Perdata: “Benda-
benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di
kemudian hari”).
• Kausa yang halal

4. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi
atau maksud dari perjanjian (Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata: “Untuk
sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya kausa”).
b. Dapat dibatalkan
Yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata)
• Asas Konsensualisme
Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya
kata kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’
merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.
• Cakap Melakukan Perbuatan Hukum
Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “Setiap orang adalah cakap untuk
melakukan perbuatan perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa
orang tersebut adalah tidak cakap.
Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang
yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah “pengampuan”.
c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan
Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan,
melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya,
yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan,
kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.
d. Sanksi administratif
terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontak
tersebut. Misalnya, suatu kontrak Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka
hanya mengakibatkan sanksi administratif saja memerlukan izin atau
pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada
Bank Indonesia untuk suatu kontrak off shore loan.
PT ASURANSI CIGNA (Cigna Indonesia)
PT Asuransi Cigna (Cigna Indonesia) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Didirikan pada tahun
1990, Cigna Indonesia merupakan anak perusahaan Cigna Corporation, salah
satu perusahaan pelayanan kesehatan terbesar di pasar Amerika Serikat,
berkantor pusat di Bloomfield, Connecticut, juga beroperasi secara
internasional di 30 negara, dan memiliki sekitar 95 juta nasabah di seluruh
dunia yang dilayani oleh kurang lebih 41.000 karyawan.

5. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
Cigna Indonesia kini telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu
perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dengan keunggulan dalam
menyediakan produk dan layanan yang menjangkau konsumen dan rekan
bisnis secara langsung. Pada akhir tahun 2016, Cigna Indonesia membukukan
pencapaian rasio tingkat solvabilitas, atau disebut RBC (Risk Based
Capital) sebesar 637% jauh di atas peraturan pemerintah sebesar 120%.
Sejalan dengan perkembangannya, Cigna Indonesia telah menerima sejumlah
penghargaan dari berbagai institusi dan majalah bisnis di Indonesia.
Penghargaan tersebut membuktikan komitmen Cigna Indonesia untuk menjadi
organisasi yang customer centric dan senantiasa memberikan produk serta
pelayanan terbaik bagi nasabah.
Cigna Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-
369/KM.13/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 juncto Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 572/KMK.017/1994 tertanggal 25
November 1994 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.324/MK.6/2001
tertanggal 22 Mei 2001 juncto Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-
4302/NB.111/2015 tertanggal 13 Agustus 2015.
TINJAUAN FINANSIAL
Untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, transparansi harus dikedepankan.
Sebab, adanya transparansi, selain akan memudahkan orang memantau
bagaimana perkembangan perusahaan, juga dapat dijadikan standar penilaian
sejauh mana kualitas perusahaan tersebut.
Dan inilah yang terus kami pelihara untuk mendapatkan dukungan dari para
nasabah, pemegang saham, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan adanya
transparansi, salah satunya dalam hal tinjauan keuangan, akan menjadikan
setiap hal yang kami lakukan bisa dipantau perkembangannya. Sekaligus, inilah
bukti kinerja kami yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sehingga, pada akhirnya, kami pun akan terus terpacu untuk memberikan yang
terbaik bagi semua pihak.