Teks tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan, asuransi, dan implementasinya di Indonesia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan dan menampung aspirasi masyarakat, asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko kerugian, dan di Indonesia lembaga pembiayaan seperti bank syariah berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

1. NAMA : WENNA SUSTIANY
NIM : 43216010062
DOSEN PENGAMPU : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM
TUGAS 5 MINGGUAN (TAMBAHAN)
QUIZ DAN FORUM
QUIZ
1. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
A. Jenis Lembaga Pembiayaan
Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya ( Kasmir,
2002 : 99 - 101 ) :
a. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Segi Kegunaan
1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan
usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk
keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.
b. Jenis Pembiyaan Dilihat Dari Tujuan
1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-
kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat
mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat
diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya
digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagangan tersebut.
c. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu
1. Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang
berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2. Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk
pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang
berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat
diminta kembali.

2. d. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jaminan
1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan,
jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan
orang.
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang
atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan
karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
B. Manfaat Lembaga Pembiayaan
a. Bagi masyarakat
Manfaatnya seperti membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan
rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga
pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat
mudah dan bunga yang ringan.
b. Bagi pembangunan infrastruktur
Manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah,
dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan
juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan
pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka.
Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti
pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi para
pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsinya yang menyediakan dana,
lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.
C. Peran Kegiatan Bisnis Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan
lainnya yaitu sebagai lembaga altenatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan
juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi
dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan
dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum menharapkan lembaga ini bisa mengatasi
masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan.
DAFTAR PUSTAKA
Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Pedoman pelaksanaan operasional Perbankan Syariah di Indonesia: Draft Undang-undang
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 pasal 1.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

3. SUMBER :
https://brainly.co.id/tugas/15344252
https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html
2. Fungsi dan jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari
perjanjian Asuransi
A. Fungsi Asuransi
1. Fungsi Primer
a. Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau
kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai Original Risk Bearer kepada satu atau
beberapa penanggung (a risk transfer mechanism).
b. Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang
akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut
berupa premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.
c. Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang
dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan
dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).
2. Fungsi Sekunder
a. Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak
nyata keluar negeri.
b. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah
kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
B. Jenis Asuransi
1. Asuransi Jiwa
Untuk menanggung orang dari kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko
kematian atau risiko hidup terlalu lama.
Beberapa menyediakan pembayaran hanya setelah kematian tertanggung, sebagian
perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana
sebelum kematiannya.
2. Asuransi Kesehatan
Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah
kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada pada anggota
asuransi nya. Umumnya termasuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan
kematian karena kecelakaan.
Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu Anda
dalam memberikan jaminan kesehatan seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi.

4. 3. Asuransi Jaminan Hari Tua
tujuan nya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa
pensiun dan kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia.
4. Asuransi Kendaraan
Untuk memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor,
Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan
bermotor yaitu : Pencurian, Kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan.
5. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal
mereka, asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan, barang-
barang tertentu milik pribadi.
6. Asuransi Pendidikan
Merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih baik karena bisa
sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa
sekolah hingga Perguruan Tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu
proteksi dan investasi yang memiliki layanan berbeda.
7. Asuransi Syariah
Fungsi Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara
sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.
C. Tujuan Asuransi
a. Untuk Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu
pihak.
b. Untuk Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu.
c. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
d. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi.
D. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Asuransi
Peran dari dunia perbankan untuk turut serta dalam memasarkan produk asuransi bukanlah
merupakan praktek baru. Bermula dari kesuksesan penerapan bancassurance di Prancis,
kolaborasi komersial antara perusahaan asuransi dengan bank dalam menjual produk asuransi
ini menjadi sangat berkembang di Eropa dan juga di banyak negara di Asia. Artinya,
berdasarkan alasan komersial, bancassurance sangat membantu perusahaan asuransi dan bank
dalam meningkatkan penghasilannya masing-masing.

5. Sama seperti praktek sebelumnya di beberapa negara, keterlibatan bank dalam memasarkan
produk non perbankan ini tidak diperbolehkan, karena produk pertanggungan memang telah
dialokasikan sebagai produk usaha perasuransian. Akan tetapi, ketika masyarakat
internasional semakin menyadari jangkauan pasar yang begitu kuat setelah menggabungkan
kekuatan pasar asuransi dan bank, maka ramai-ramailah perusahaan asuransi mencari mitra
bank, termasuk juga melakukan akusisi pada bank-bank yang akan dibuat menjadi saluran
distribusi produk bancassurance tersebut.
Mengenai konsekuensi produk yang dijual tersebut, bukanlah merupakan kewajiban dari
bank untuk memenuhinya, akan tetapi perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dalam
perjanjian bancassurance tersebut.
Sebenarnya, aktivitas untuk mengageni produk untuk dijual kepada nasabah bank, bukan
hanya terlihat dalam bancassurance, akan tetapi juga dalam penggunaan bank sebagai alat
penjualan produk-produk yang dibungkus bersamaan dengan peluncuran produk-produk
perbankan. Misalnya reksa dana, dan produk-produk kombinasi lainnya. Oleh karena itu,
langkah Bank untuk menjadi channel distribution produk asuransi tersebut seharusnya tidak
mendapat larangan karena secara komersial mampu meningkatkan kinerja dan peningkatan
pencapaian keuntungan dari kedua pelaku lembaga keuangan tersebut.
Kendatipun demikian, walaupun secara komersial keberadaan bancassurance tersebut
memang dibutuhkan dan tidak dilarang, sebaiknya peraturan yang mengatur
tatacara bancassurance tersebut dalam UU Pokok Perbankan dan UU Asuransi haruslah
merupakan agenda yang mutlak untuk segera diwujudkan dari sekarang.
Dalam posisinya sebagai agen dari produk asuransi, tentunya bank-bank yang akan menjadi
mitra pelaksana bancassurance tersebut haruslah telah terlebih dahulu mendapatkan
kualifikasi kelayakan untuk bertindak sebagai agen. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk
menjaga kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam bancassurance ini dapat secara
jelas dan tegas terlindungi.
SUMBER :
http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-asuransi/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurancei-di-
indonesia
FORUM
IMPLEMENTASI DI INDONESIA SECARA UMUM
Dalam Lembaga Pembiayaan (Bank Syariah)
Lembaga atau perusahaan pembiayaan sendiri berbeda dengan lembaga lainnya seperti
lembaga keuangan maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila
dilihat dari kegiatan usahanya fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan.

6. Sementara jenis lembaga keuangan terdiri dari Modal Ventura, Anjak piutang,Sewa Guna
Usaha dan Pembiayaan konsumen.
Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan
alternatif untuk menunjang pertumbuhan prekonomian nasional, menampung, manyalurkan
aspirasi dan minat masyarakat serta berperan penting pada pembangunan, dimana lembaga ini
diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masyalah yang umum
yakni dari segi permodalan.
Kegunaan dalam lembaga pembiayaan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank
Syariah disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
SUMBER :
https://parakawak.blogspot.com/2016/12/pengertian-fungsi-peran-jenis.html
https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/
Dalam Asuransi ( Asuransi Pertanian )
Menjadikan Indonesia kembali menjadi Negara agraris yang berdaulat pangan sepertinya
kembali menjadi cita-cita pemerintah. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya program
asuransi pertanian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang
dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.
Secara lebih rinci, program asuransi pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dimana peraturan
tersebut membahas hal teknis program tersebut. Pemerintah telah menjelaskan bahwa
program tersebut akan memberikan penggantian sebesar Rp6 juta per hektar dengan premi
sebesar Rp180 ribu dimana pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 80% sehingga para
peserta hanya perlu membayar sebesar Rp36 ribu.
Asuransi pertanian tersebut masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi
kembali. Pertama dari segi ganti rugi, yang disebutkan sebesar Rp6 juta per hektar. Jika
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan petani, maka angka tersebut kurang mencukupi.
Ongkos usaha tanaman tahun 2014 untuk padi sawah adalah sebesar Rp12,7 juta sedangkan
untuk padi ladang adalah sebesar Rp7,8 juta. Padahal petani juga bukan hanya perlu modal

7. untuk bisa kembali bercocok tanam, tetapi juga membutuhkan dana untuk memenuhi
kebutuhan hidup dirinya sendiri serta rumah tangganya sampai masa panen berikutnya.
Angka tersebut tentu saja akan berbeda di setiap daerah dan kemungkinan besar relatif lebih
mahal di luar Jawa yang notabene memiliki infrastruktur yang kurang memadai, harga input
yang tinggi dan pasokannya terbatas. Angka ganti rugi yang rendah akan mengurangi minat
para petani untuk berpartisipasi dalam program ini, kendati biaya premi yang rendah karena
disubsidi oleh pemerintah. Seandainya pemerintah berniat menaikkan besaran ganti rugi pun,
maka pemerintah masih perlu mengkaji ulang apakah menutupinya dengan cara menaikkan
premi yang tentu akan memberatkan petani atau meningkatkan anggaran subsidi premi yang
akan berdampak terhadap APBN.
Hal ini semakin diperparah dengan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap asuransi
masih rendah. Jangankan masyarakat petani yang mayoritas berada di pedesaan, penduduk
perkotaan yang memiliki akses lebih terhadap instrumen keuangan masih sangat meragukan
asuransi. Selain itu, asuransi pertanian hanya memberikan perlindungan terhadap risiko gagal
panen, padahal petani Indonesia memiliki risiko lain seperti harga jual yang rendah dan harga
input seperti pupuk dan benih yang terlalu tinggi dan sulit dicari.
Permasalahan berikutnya adalah untuk saat ini pemerintah hanya mengakomodir petani padi
sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada petani. Hal ini bisa dibilang wajar dan
tepat karena program ini baru dimulai dan membutuhkan waktu bagi pemerintah untuk bisa
melakukan ekspansi agar bisa menampung asuransi untuk semua petani. Dalam jangka
panjang, diharapkan pemerintah mampu memberikan akses asuransi kepada semua petani di
Indonesia tanpa terkecuali termasuk asuransi untuk subsektor dari pertanian seperti
peternakan dan perikanan.
Asuransi pertanian di Indonesia saat ini berbasis indemnity-based atau ganti rugi, dimana
pemerintah akan melakukan penggantian berdasarkan kerugian atau kerusakan yang benar-
benar terjadi dan dialami petani. Sistem ini memiliki kelemahan terkait biaya yang tinggi
yaitu biaya administrasi dan biaya lain-lain seperti biaya survey risiko dan biaya inspeksi
untuk memastikan apakah kerugian benar-benar dialami oleh petani atau tidak. Apalagi
dengan struktur pertanian di Indonesia dimana rumah tangga tani di Indonesia mencapai
40.000.136 rumah tangga dengan luas lahan 8.581,19 m2
(kurang dari 1 hektar) sehingga
membutuhkan waktu dan biaya yang besar bagi pihak asuransi untuk mendata sekaligus
melakukan inspeksi.
Sistem indemnity based lebih rentan memicu terhadap terjadinya adverse selection dan moral
hazard. Adverse selection adalah situasi dimana mereka yang memilih untuk mengikuti
asuransi pertanian adalah mereka yang memiliki risiko tinggi, lebih besar dibandingkan premi
yang dibayarkan.
SUMBER : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tinjauan-implementasi-
asuransi-petani-di-indonesia/