Nabila Safitri (43217010122) HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas Mercu Buana, 2018

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Hukum Perbankan dan
Asuransi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
12
HBL Nabila Safitri
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Hukum
PerbankandanAsuransi
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan
HukumPerbankandanAsuransi

2. 2018
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Hukum Perbankan
Pada dasarnya hukum perbankan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta caradan proses melaksanakan
kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan
norma-norma tertulis maupun norma-normatidak tertulis yang mengatur tentang bank
yang mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan
kegiatan usahanya. Norma tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan
yangmengatur mengenai bank. Sedangkan norma-norma tidak tertulis meliputihal-hal
atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalampraktek perbankan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur
segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh
pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah
cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para
ahli hukuim perbankan.
Sumber Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan
sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber
hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana
dilakukan peninjauannya. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika
dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil
adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis
maupun tidak tertulis.
Sumber hukum tertulis :
1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998
Tentang Perbankan
2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang
Bank indonesia
3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili
Tukar
4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III

3. 2018
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Membayar Utang
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing
World Trade Organization
10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah
Sumber Hukum Tidak Tertulis:
1. Yurisprudensi
2. Konvensi (Kebiasaan)
3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.
Jenis-Jenis dan Fungsi Bank
Menurut fungsinya bank dibedakan dalam (pasal 3)[3]
1. bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar 1945, dan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang tersendiri(Undang-
undang No. 13 Tahun 1968),
2. bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan danaya terutama meneima
simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan
kredit jangka pendek,
3. bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan danaya terutama menerima
simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan
dananya dalam kertas berharga,dan

4. 2018
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
4. bank pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama
menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga
jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit
jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Apabila bank Pembangunan
menerima simpanan giro, maka penggunaanya dilakukan menurut bimbingan Bank
Indonesia.
Menurut jenisnya, bank terdiri atas dua jenis yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat atau sering disingkat dengan BPR. Keduanya mempunyai jenis usaha yang
berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis usaha Bank Umum
a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
b) memberikan kredit;
c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan
dan atas perintah nasabahnya:
e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
nasabah;
f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak;
j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
l) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

5. 2018
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Usaha Bank Perkreditan Rakyat
1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Bentuk Hukum
Bentuk Hukum Bank Umum
a). Perusahaan perseroan (Persero).
b). Perusahaan Daerah
c). Koperasi
d). Perseroan Terbatas
Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat
a). Perusahaan Daerah
b). Koperasi
c). Perseroan Terbatas, dan
d). Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Dalam bisnis, piutang macet merupakan salah satu ganjalan yang memperlambat
kelancaran bisnis. Hal tersebut dapat menyebabkan cash flow (arus kas) jadi tersendat,
padahal sebagai pengusaha, cash is the king, cash adalah raja (hal yang sangat
penting).

6. 2018
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau
bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa,
properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-
kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan,
kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam
jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dengan
penanggung (perusahaan asuransi). Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah
kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung
menyepakati pembayaran uang yang disebut premi.
FUNGSI ASURANSI
(1) Penghimpun Dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk.
Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut
diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
(2) Bantuan untuk Perusahaan Bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan
rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika
terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
(3) Pengurangan Resiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu
survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko
dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri ,
discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau
tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu
risiko.

7. 2018
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
(4) Penyebaran Kerugian Secara Merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya
iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah
seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.
TUJUAN ASURANSI
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Kemudian tujuan Asuransi yang lainnya adalah:
a) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu
pihak.
b) Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya
pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan
jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
c) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan
banyak waktu, tenaga dan biaya.
d) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi
akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini
khusus terjadi pada asuransi jiwa).
e) Untuk mengalihkan resiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak
asuransi yang siap menerima resiko tersebut.
f) Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan
mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para
peserta asuransi.
Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu
evenemen (peristiwa tidak pasti).
Suatu pertanggungan atau Asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu
perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan

8. 2018
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1320 KUH Perdata.
Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalamperjanjian asuransi:
(1) Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan
kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut
(Pasal 251 KUHD);
(2) Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi
ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
(3) memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui
pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang
(Pasal 272 KUHD);
(4) Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal
282 KUHD);
(5) Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak
boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing
yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan
perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).
Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan Penanggung dan
Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.
(A) Sanksi Administratif
Sanksi Administratif hanya berlaku untuk perusahaan per-Asuransian, bukan pada
pihak tertanggung.
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang
berkenaan dengan
a. Perizinan usaha;
b. Kesehatan keuangan;
c. Penyelenggaraan usaha;
d. Penyampaian laporan;
e. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan
langsung.

9. 2018
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Akan dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi
pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).
Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan
laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak
mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan;
(2) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak
menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).
(B) Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU
Asuransi, berikut ini:
a. Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin
usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan,
menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi
Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
b. Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali
kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau
patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan
Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

10. 2018
10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
c. Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas
dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau
Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Implementasi kasus
Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Diduga Melanggar
UU Perlindungan Konsumen
WARTA KOTA, BOGOR - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga
sengketa perasuransian yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
mengandung modus umum perusahaan asuransi untuk merugikan konsumen
"Kenapa kami katakan begitu, karena hampir semua kasus asuransi yang terjadi itu
disebabkan penolakan klaim. Kita duga ini adalah modus," ujar Staf Bidang Pengaduan
dan Hukum YLKI, Mustafa, Senin (6/11/2017).
Modus pertama, jelasnya, sering ada informasi di dalam polis asurasi yang tidak
disampaikan kepada konsumen. Konsumen yang membaca sejatinya tidak memahami
isi polis karena berisi bahasa hukum dan bahasa asuransi yang sulit dipahami.
"Kalau di negara lain, untuk penandatanganan polis disediakan pendamping atau
lawyer untuk memahami isi polis," ujarnya.
Kedua, ada beberapa regulasi yang ikut diberlakukan tetapi tidak dituangkan dalam
polis. Misalnya, dalam polis aturan yang berlaku adalah A, padahal ada aturan turunan
berupa A1, A2 dan A3. Ini tidak disampaikan secara clear kepada konsumen.
Ketiga, klausul baku dalam polis memiliki celah hukum dan membuat konsumen dalam
posisi sangat lemah secara disadari maupun tidak disadari. Bahkan, kalangan
pengacara pun belum tentu sadar ada beberapa klausul dalam polis yang secara kasat
mata merugikan konsumen.

11. 2018
11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
"Secara khusus celah hukum ini akan dipakai ketika terjadi masalah entah karena klaim
atau apa," sebutnya.
Mustafa juga mengkritik pihak asuransi yang sangat mudah menerbitkan polis sehingga
dan sangat mudah pula mempersoalkan polis ketika ada pengajuan klaim.
"Sebenarnya masalah utamanya ada di sebelum penandatanganan perjanjian. Bisnis
asuransi itu bisnis jual beli risiko, untuk aturan perdagangan risiko ini tahapan
sebelumnya jadi sangat penting. Konsumen dan pelaku usaha harus terbuka dan
transparan. Klausul yang tertuang maupun tidak, harus transparan," jelas dia.
Soal argumentasi Manulife yang menolak klaim ahli waris karena ada ketidakbenaran
data dalam formulir pengajuan polis, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Apalagi si
pemegang polis sudah meninggal dunia sejak 2016.
"Memang, konsumen harus memiliki itikad baik dalam mengisi data saat pengajuan
polis. Tetapi, perusahaan asuransi kan diwajibkan mendeteksi keganjilan, memverfikasi
dan melakukan penilaian sebelum menerbitkan polis," tegasnya.
Mustafa menganggap sengketa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan ahli waris
bernama Johan Solomon masuk dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.
"Kita lihat lagi apakah ada pelangaran terhadap ketentuan, pelanggaran pelaku usaha,
dan menyinggung klausul baku. Tiga itu ada nuansa pidananya. Saya rasa ini masuk UU
Perlindungan Konsumen. Itu sudah jadi tugas kepolisian dan penyidik untuk
menangani," ucap Mustafa.
Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Adi Kurniawan
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah
a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan atau jasa
b) hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

12. 2018
12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
c) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
d) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila
barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya
Daftar Pustaka
 http://www.peluangusahaterbaruku.com/2017/12/cara-mudah-mengatasi-
piutang-macet.html
 http://mjpsagalahukum.blogspot.com/2015/09/normal-0-false-false-false-in-x-
none-x.html
 http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/pengertian-sumber-hukum-
perbankan.html
 http://www.gultomlawconsultants.com/pengertian-bank-dan-jenis-jenis-
usaha-bank/#
 http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/6695-bentuk-hukum-bank-dan-
jenis-jenis-bank.html
 http://darwisroland.blogspot.com/2014/12/hukum-perbankan.html
 https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
 http://wartakota.tribunnews.com/2017/11/07/kasus-pt-asuransi-jiwa-
manulife-indonesia-diduga-melanggar-uu-perlindungan-konsumen
 http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-8-tahun-1999-tentang-
perlindungan-konsumen/