Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
15
F041700009 Nadya Silva Calestin Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Resume
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment Law”(Inggris),
“Umwelrecht” (Jerman).
Pada tanggal 11 maret 1982 telah diberlakukan undang undang nomor 4 tahun 1982 tentang
ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di singkat dengan UULH dan
disempurnakan dengan UUPLH, tanggal 19 September 1997.
Menurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang
sama. Lingkungan hidup bedasarkan pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung
mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
Hukum lingkungan indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan
Hindia Belanda, tetapi Hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian.
Hukum lingkungan Indonesia Kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak
saja pada pemakaian, tetapi juga pada perlindungan.
Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang d
tandai dengan lahirnya Deklarasi Stockhom 1972.
Lahirnya Deklarasi Stockhom 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern
indonesia. Hal ini terbuki dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam
GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Contoh Kasus :
Pelanggaran yang dilakukan PT Marimas terhadap ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain
juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup.
Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau
pencemaran lingkugan hidup, maka serangkain kegiatan penegakan hukum (law enforcement) harus
dilakukan.
Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam
penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum
menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa perduli bagaimana pahitnya (fiat jutitia et pereat
mundus; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta
ketertiban dalam masyrakat.sebaliknya masyarakat menghendaki adannya manfaat dalam
pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat
dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya
peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi
bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga
adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum
tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan
menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur
kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara
proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali.
Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa
lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian
dari siklus pengaturan (regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy planning) tentang lingkungan.
Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and
enforcement) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang
hukum pidana.
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penegakan hukum lingkungan terlebih dahulu kita harus
megtahui definisi dari lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia
dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Selanjutnya kita akan membahas definsi dari pencemaran. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Namun dewasa ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan
hidup, salah satunya yang dilakukan oleh pabrik PT Marimas di Semarang. Menurut warga, Pabrik PT
Marimas telah mencemari aliran sungai disekitar pabrik selamat 2 sampai 3 tahun terakhir.
Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan limbah jebol, yang mana mengakibatkan
bau menyengat yang berasal dari pembuangan limbah tersebut. Selain mencemari lingkungan, kini
warga kesulitan untuk mencari air bersih karena limbah telah bercampur dengan air
sumur. Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana setiap orang dilarang
untuk :
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke
media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak benar.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://widhiyuliawan.blogspot.com/2014/05/makalah-hukum-lingkungan-analisis-kasus.html