2. SISTEM POLITIK
Sistem Politik dapat diartikan sebagai keseluruhan
kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat
berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat
dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara
kegiatan-kegiatan politik tersebut.
3. Infrastruktur
Infrastruktur Politik adalah kelompok-
kelompok kekuatan politik dalam
masyarakat yang turut berpartisipasi
secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut tersebut dapat berperan menjadi
pelaku politik tidak formal untuk
turut serta dalam membentuk kebijakan
negara.
Suprastruktur
SISTEM POLITIK INDONESIA
Suprastruktur Politik
merupakan lembaga negara
yang tugas dan peranannya
di atur dalam konstitusi
negara atau PERPU.
4. LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945
MPR
DPR
DPD
MA
BPK
KY
MK
PRESIDEN/
WAKIL PRESIDEN
5. Good Governance
Tata kelola pemerintahan yang baik
merupakan bentuk pengelolaan negara dan
masyarakat yang bersandar pada stakeholders.
Pemerintah dan masyarakat duduk bersama
untuk membicarakan masalah-masalah
pemerintahan, rakyat yang dihadapi bersama,
dan sekaligus merencanakan bersama apa yang
mau dilakukan dan akan dikerjakan dimasa
yang akan datang.
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
6. 1
2
3
4
Persyaratan Untuk Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan
memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahan dilingkungan administrasi
pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa PERPU
yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat
terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber
baik dari pemerintahmaupun dari elemen swasta serta LSM.
7. Ciri-Ciri Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik.
Demokratis, maksudnya pemerintah atau lembaga-lembaga negara dan swasta dalam hal ini
menjalankan tata kelolah pemerintahannya secara terbuka dan menerima kritik dan kontrol dari
masyarakat.
Komunikatif, maksudnya unsur pemerintahan selalu mengkomunikasikan dan terbuka mengenai berbagai
upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Keseimbangan kekuatan (balance of force), maksudnya dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dalam hal ini pemerintah, swasta, dan masyarakat bersatu dan bekerjasama, saling
memperbaiki dalam menciptakan dinamika, kesatuan, harmoni. Peran yang sama.
Independensi, maksudnya pemerintah, swasta, dan masyarakat saling ketergantungan melalui koordinasi
dan fasilitasi tidak berpihak kepada salah satu pihak untuk memakmurkan seluruh bangsa.
Penguatan diri sendiri (self enforcing process), maksudnya pemerintah, swasta dan masyarakat
melakukan upaya penguatan diri evaluasi diri dalam mengatasi kekacauan dan masalah yang ada dalam
masyarakat dan memperbaikinya.
8. Salah satu wujud tata pemerintahan
yang baik adalah citra pemerintahan
demokratis. Pemerintah yang
demokratis merupakan landasan
terciptanya tata pemerintahan yang
baik dengan menjalankan
pemerintahan yang terbuka terhadap
kritik dan kontrol dari rakyat.
Kesimpulan
9. Tugas Kelompok
1. Apa yang dimaksud dengan tata kelola
pemerintahan yang baik?
2. Identifikasikan ciri – ciri dan karakteristik dari
tata kelola pemerintahan yang baik!
3. Sebutkan syarat – syarat tata kelola
pemerintahan yang baik!
4. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan
suatu konsep yang akhir– akhir ini banyak
dibahas dalam ilmu politik. Coba Anda
identifikasikan manfaat dari tata kelola
pemerintahan yang baik dalam kehidupan
bernegara!
Judul : sejarah singkat
Materi : xxx
Gambar tentang sejarah ( opsional )
!!! mohon diberi gambar kartun/doodle yang berhubungan dengan kota/Negara Indonesia, jika susah mencarinya bisa terserah saja namun masih ada kaitannya.