1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847 Nomor 101 / HMS /2010
website:http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@depkeu.go.id Tanggal 11 Mei 2010
Menkeu Resmikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Pada hari ini (11/5), Menteri Keuangan meresmikan operasionalisasi PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (persero) (PT PII), atau Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
(IIGF), sebuah institusi penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan proyek-
proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP)
infrastruktur di Indonesia. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum
dari Menkumham pad a 27 Januari 2010 tersebut telah siap beroperasi penuh untuk
menyediakan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah
diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010.
PT Pit merupakan Guarantee Fund yang akan menangani proses penjaminan bagi
kewajiban finansial sektor publik dalam kontrak kerjasama/konsesi dengan sektor swasta.
Sektor publik yang disebut sebagai Contracting Agency yaitu Kementerian, BUMN dan
Pemerintah Daerah. Guarantee Fund perlu dibentuk karena pembangunan proyek
infrastruktur Indonesia memerlukan modal yang besar. Dalamkurun lima tahun mendatang
estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia meneapai Rp 1.429 triliun, dimana
sekitar Rp 511 triliun akan bersumber dari APBN dan sisanya dari partisipasi swasta,
BUMN maupun Pemda. Sekitar Rp 407 triliun dari total Rp 918 triliun yang bersumber dari
non-APBN diharapkan diperoleh dari sektor swasta melalui skema PPP. Oleh karena itu,
menyadari kebutuhan akan kontribusi swasta yang tidak keeil, Pemerintah menyiapkan
suatu kerangka terpadu mulai dari proses penyiapan proyek, pengadaan tanah, pendanaan
proyek termasuk penyediaan penjaminan atas berbagai risiko proyek, utamanya risiko
politik. Berbagai institusi untuk menyediakan instrumen yang mendukung telah dibentuk,
antara lain pembentukan Land Fund (baik berupa land capping maupun revolving fund),
Infrastructure Fund dan Guarantee Fund.
Selain itu, PT PII diharapkan menunjang masuknya pendanaan dari swasta untuk
sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (creditworthiness)
dan kualitas proyek-proyek PPP infrastruktur. PT PII dapat memberikan jam inan kepada
sektor swasta atas berbagai risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan
Pemerintah, khususnya yang dialokasikan kepada Contracting Agency, antara lain:
keterlambatan atau kegagalan dalam pengadaan tanah, perijinan, lisensi, financial close,
perubahan peraturan perundangan, wanprestasi baik yang terkait dengan pendapatan,
volume atau penjualan, tarif dan lainnya, kegagalan untuk mengintegrasikan proyek
- dengan jaringan/infrastruktur
telekomunikasi dan migas.
eksisting, serta risiko terminasi. Penjaminan dapat diberikan
untuk periode pra-konstruksi, konstruksi maupun operasi. PT PII dapat menjamin berbagai
sektor antara lain infrastruktur listrik, air, jalan, jembatan, pelabuhan, kereta api,
Selanjutnya, PT PII akan menjadi pelaksana dari kebijakan penjaminan Pemerintah,
khususnya terkait dengan kebijakan satLA. pintu atau Single Window Policy untuk ., .
mengevaluasi proyek, menstruktur penjamiiian dan memproses klaim. Hal ini untuk
memastikan transparansi dan konsistensi dari evaluasi proyek dan pemrosesan
penjaminan dan klaim.

2. Menteri Keuangan menegaskan bahwa dengan dibentuknya PT PII, pengelolaan
penjaminan proyek infrastruktur dilakukan dengan proses yang lebih transparan, konsisten
dan kredibel, sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek,
meningkatkan kualitas proyek PPP dan menyempurnakan pengelolaan kewajiban
kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan penerbitan jaminan.
PT PII akan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek PPP di Indonesia
melalui pemberian penjaminan kepada proyek yang disiapkan memenuhi standar
internasional. Dalam hal suatu proyek tidak memenuhi kriteria penyiapan proyek PT PII,
maka PT PII akan memberikan petunjuk rinci kepada Contracting Agency untuk
penyempurnaan penyiapan proyek yang membutuhkan penjaminan melalui PT PII. Dengan
adanya proses penjaminan dan alokasi risiko yang jelas dan lebih pasti akan
memungkinkan pihak swasta untuk menutupi risiko yang sulit mereka tanggung dengan
cara lainnya, sehingga diharapkan persepsi risiko atas proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia menjadi menurun. Hal ini akan dapat menurunkan biaya pendanaan proyek
infrastruktur dan mengundang lebih banyak partisipasi swasta.
Untuk menunjang kebijakan penjaminan, Pemerintah telah menyuntikkan dana
sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 Triliun melalui APBN 2009.
Direncanakan akan ada tambahan PMN senilai Rp 1 Triliun lagi melalui APBN 2010, untuk
meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII. Mengingat nilai proyek infrastruktur yang
relatif besar, kemampuan PT PII untuk menyediakan penjaminan akan ditingkatkan melalui
penambahan PMN secara bertahap. Dalam menutupi kebutuhan penjaminan suatu proyek,
PT PII dapat memanfaatkan neraca sendiri, lembaga multilateral seperti World Bank,
maupun neraca Pemerintah.
Saat ini, PT PII sedang dalam proses untuk memperoleh dukungan penjaminan
bersama dari World Bank senilai USD 500 juta, yang dapat menutupi risiko proyek senilai
USD 2 milyar, karena adanya efek leveraging dari AAA-rating World Bank hingga 4x.
Disamping dukungan kapasitas penjaminan PT PII, World Bank bekerjasama dengan
Singapore Cooperation Enterprise yang didanai oleh Temasek Foundation juga
mendukung peningkatan kapasitas institusional PT PII agar dapat beroperasi dengan
standar internasional yang best-in-class dalam usaha penjaminan. Kerjasama ini dirancang
untuk mendukung perumusan kerangka Corporate Governance, dan SOP atau Operating
Manual, antara lain meliputi proses Appraisal, Pengelolaan Cash, Monitoring Penjaminan
serta Pemrosesan Penjaminan dan Klaim. PT PII .dirancang sebagai sebuah institusi yang
dikelola secara profesional untuk memberikan keyakinan bagi sektor swasta.
Dari sisi sumber daya manusia dan organisasi, PT PII telah dapat beroperasi penuh
dengan telah lengkapnya jajaran Direksi dan Dewan Komisaris serta didukung dengan
Manual Operasi yang memadai. Selain itu, posisi staf-staf kunci juga sudah terisi. Jajaran
-
Direksi terdiri dari Sinthya Roesly sebagai Direktur Utama, Yadi J. Ruchandi sebagai
Direktur Operasi dan Armand Hermawan sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi.
Sementara itu, Freddy R. Saragih ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Ayu Sukorini
sebagai Komisaris.