Chapter ii

BAB II
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
A. Gambaran Umum Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan
lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan
usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah
lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing
institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada
fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat38
.
Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris
financial institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya
di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan
kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Kegiatan usaha
lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan
pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga
pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibanding istilah lembaga keuangan, lembaga
pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.
Lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
38
Sunaryo, Op. cit, hal. 1.
Universitas Sumatera Utara

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara
membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau
barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.
e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak
mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan,
dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang
kepada bank yang menjadi kreditornya.
f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.39
Peranan lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah
satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang
pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena siapapun orangnya
baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi
kebutuhannya. Sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga
pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memenuhi bantuan
dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian
dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana
dari setiap jenis sumber dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga
keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh
pihak yang membutuhkan dana.
Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak
mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan
39
Ibid, hal.12.

penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip
prudent banking, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya
kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk
memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber
dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan.
Kegiatan lembaga pembiayaan ini sesuai dengan isi Keppres No. 61 tahun
1998 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 1251/KMK.103/1988 tentang
Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang termasuk dalam
kegiatan lembaga pembiayaan yaitu:
1. Sewa Guna Usaha
Sewa guna usaha merupakan satu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif
guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan.
Kehadiran sewa guna usaha bagi suatu perusahaan mempunyai peranan penting
dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah,
ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha para pengusaha tersebut akan
dengan cepat dan dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat
perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan.
Pengertian sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa
Inggris leasing yang berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum
sebagai sewa-menyewa. Sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa

barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya
hak opsi serta penghitungan nilai sisa atas objeknya.
Menurut Pasal 1 angka (9) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan sewa guna usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating
lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. Dari pengertian sewa guna usaha terkandung
beberapa unsur yaitu:
a. Pembiayaan perusahaan tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam
bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
b. Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan
oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari lessor untuk dipergunakan oleh lessee.
c. Pembayaran sewa secara berkala. Lessee membayar harga barang modal kepada
lessor secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan
perjanjian sewa guna usaha.
d. Dalam jangka waktu tertentu (long term).
e. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak
diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha
berakhir.
f. Adanya hak pilih (opsi) bagi lessee. Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai
hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut,

memperpanjang perjanjian sewa guna usaha, ataukah mengembalikan barang
modal tersebut kepada lessor.
g. Nilai sisa (residual value) yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna
usaha yang telah disepakati oleh lessor pada lessee pada awal masa sewa guna
usaha.
Terjadinya transaksi sewa guna usaha dilatar belakangi karena tidak cukupnya
dana lessee untuk membeli barang modal, sehingga menghubungi lessor untuk
membiayainya. Dengan demikian, dalam sewa guna usaha ada pihak utama yang
terlibat di dalamnya, yaitu lessor sebagai perusahaan pembiayaan, lessee sebagai
pihak yang di biayai dalam memperoleh barang modal, dan supplier sebagai penyedia
atau penjual barang modal. Berdasarkan transaksi yang terjadi antara lessor dan
lessee ini maka sewa guna usaha secara umum dibedakan antara finance lease dan
operating lease. Perbedaan pokok diantara dua jenis sewa guna usaha adalah adanya
hak opsi bagi lessee pada jenis finance lease, adapun dalam operating lease tidak
adanya hak opsi pada lessee.
2. Modal Ventura
Keberadaan usaha modal ventura ini kedepan mempunyai prospek yang cukup
baik mengingat peranan yang sangat penting bagi perkembangan usaha, khususnya
bagi usaha kecil di Indonesia.
Istilah modal ventura sudah meluas penggunaanya, baik dikalangan dunia
usaha maupun dalam tata pergaulan hukum di Indonesia. Istilah modal ventura

merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, Venture capital yang berarti
sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Secara harfiah
modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung
resiko, yang disebut risk capital. Dikatakan mengandung resiko dalam investasi ini
tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), melainkan pada prospek
kelayakan dari usaha yang dibiayai.
Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (11) bahwa perusahaan modal ventura
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka
waktu tertentu. Di dalam pengertian ini mengandung beberapa unsur dari:
a. adanya badan usaha (company),
b. bidang usaha, yaitu kegiatan pembiayan (finance business),
c. bentuk kegiatan yaitu penyertaan modal (equity participation),
d. pada perusahaan pasangan usaha (investee company).
Karakteristik modal ventura dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan
cara penyertaaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha. Dalam melakukan
penyertaan modal tersebut perusahaan modal ventura tidak sekedar merupakan
semacam lembaga yang bersifat philantropik dan charity yang menjalankan usahanya
berdasarkan tanggung jawab sosial dan belas kasihan. Perusahaan modal ventura
adalah lembaga bisnis yang bertolak pada high risk dan high return investment serta
bukan suatu usaha yang spekulatif.

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal equity ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh
ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua
penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan
modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik
yang membedakannya dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis, beberapa
karakteristik pada usaha modal ventura tersebut adalah:
a. Badan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk
pinjaman (loan), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (equity participation)
atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity,
b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan
divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun,
c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (long term), biasanya diatas 3 (tiga)
tahun,
d. Pembiayaan ini beresiko tinggi (high risk) karena tidak didukung oleh
jaminan (collateral),
e. Motif utama tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa
capital gain sebagai imbalan atau resiko yang tinggi,
f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam managemen pada perusahaan
pasangan usaha,

g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya
akses untuk memperoleh kredit dari bank,
h. Umumnya ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi
memiliki potensi besar untuk berkembang,
i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu
mencari dan melihat peluang bisnis, professional, inovatif dan dinamis, serta
memiliki enterprenuership.
Pelaksanaan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada
perusahaan pasangan usaha dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk
penyertaan modal saham ataupun secara tidak langsung, baik dalam obligasi konversi
atau dengan sistem bagi hasil. Meskipun idealnya penyertaan modal dilakukan dalam
saham, namun dalam praktek bentuk bagi hasil yang sering diterapkan, keadaan ini
tidak terlepas karena masih adanya beberapa kendala dan keterbatasan baik dari pihak
perusahaan modal ventura maupun pihak perusahaan pasangan usaha sehingga tidak
mungkin dilakukan penyertaan modal secara langsung dalam bentuk saham.
3. Anjak Piutang
Persaingan dalam dunia bisnis mengakibatkan terjadinya pergeseran orientasi
dari pola pasar penjual kepada pola pasar pembeli. Kondisi yang demikian ini
mendorong setiap perusahaan untuk melakukan berbagai cara supaya meningkatkan
omset penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba, yaitu antara lain dengan
kebijakan berupa pemberian fasilitas pembayaran secara kredit kepada pembeli.
Namun demikian peningkatan penjualan secara kredit ini bisa meningkatkan semakin

rumitnya administrasi penjualan sehubungan dengan penagihan piutang dan resiko
tidak dilunasinya piutang tersebut. Peningkatan penjualan secara kredit juga
mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal kerja yang disebabkan semakin
besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang.
Pengertian anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut factoring
merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah
atau alih, dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata
tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya
kepada pihak lain.
Menurut Pasal 1 angka (8) anjak piutang adalah: Badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan penagihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam dan luar negeri.
Menurut Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati merinci unsur-unsur
utama pengertian anjak piutang sebagai berikut:
a. Subjek anjak piutang, adalah perusahaan anjak piutang (factoring company),
klien (supplier), dan nasabah (customer).
b. Objek anjak piutang yaitu piutang jangka pendek milik klien.
c. Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek
antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang.
d. Hubungan anjak piutang, hubungan kewajiban hak antara klien dan
perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual dan menjamin serta

mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada
perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban
membiayai dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek
hasil transaksi perdagangan, menatausahakan utang tersebut dan menagih
piutang perusahaan klien.
e. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek.
Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh)
sampai 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini berarti setelah penyerahan barang
kepada pembeli (debitur), penjual harus menunggu pembayaran sampai
penjualan kredit itu jatuh tempo40
.
Transaksi anjak piutang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang
bentuknya tertulis yang disebut dengan perjanjian anjak piutang (factoring
agreement). Perjanjian anjak piutang ini bisa dibuat dalam bentuk akta otentik yang
dibuat oleh notaris atau akta di bawah tangan. Adapun isi dari perjanjian antara lain
memuat tentang ketentuan umum, keabsahan piutang, pengalihan resiko, pengalihan
piutang, pemberitahuan, syarat pembayaran, perubahan persyaratan, tanggung jawab
klien terhadap nasabah, dan jaminan klien. Atas dasar isi yang termuat dalam
perjanjian serta ciri-ciri anjak piutang ini, kegiatan anjak piutang tidak bisa
disamakan dengan kredit bank terlebih dengan debt collector meskipun jika dicari
juga akan ada kemiripannya.
40
Ibid, hal. 228.

4. Kartu Kredit
Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai
manusia, dalam perkembangannya penggunaan kedua alat pembayaran tersebut
ternyata dirasakan belum praktis dan tidak aman. Maka berkembanglah bentuk alat
bayar lain, yaitu kartu kredit. Di Indonesia perkembangan penggunaan kartu kredit
sebagai alat pembayaran sangat pesat terutama di kalangan lapisan masyarakat
menengah dan atas. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari beberapa adanya
faktor, antara lain faktor keamanan, kemudahan, kepraktisan, dan bonafiditas, atau
prestise dari penggunaan kartu kredit. Dengan demikian menggunakan kartu kredit
transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan aman, mudah, dan lancar sekaligus
bisa meningkatkan prestise seseorang.
Pengertian kartu kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi
perdagangan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Istilah kartu kredit
dalam bahasa Inggris disebut credit card yang didalamnya mencantumkan identitas
pemegang kartu kredit dan penerbit, yaitu bank dan perusahaan pembiayaan. Selain
menunjukkan identitas pemegang dan penerbit istilah kartu kredit menunjukkan cara
pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun
transaksinya dilakukan secara tunai. Umumnya kartu kredit dibuat dari bahan plastik
dan berukuran kecil, sehingga istilah kartu kredit sering disebut juga kartu plastik.
Dengan bentuk dan ukuran yang kecil, menjadikan kartu kredit sebagai alat bayar
yang aman, praktis, mudah, dan meningkatkan prestise bagi pemegangnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat
pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli
barang dan jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank.41
Berdasarkan
perjanjian tersebut peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan
pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit, yang disebut
juga pemegang kartu, dan bank atau perusahaan pembiayaan pihak yang
menyerahkan kartu kredit yang disebut penerbit.
Sebagai salah bentuk alat pembayaran, kartu kredit memiliki karakteristik
sendiri yang berbeda dengan jenis alat pembayaran lainya. Secara yuridis
karekteristik kartu kredit ditinjau dari KUHPerdata sebagai (perjanjian) dan dari segi
KUHDagang sebagai (surat berharga).
Dilihat KUHPerdata pembiayaan kredit meliputi 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu
perjanjian penerbit kartu kredit dan perjanjian pengguna kartu kredit. Dalam
KUHPerdata perjanjian penerbit kartu kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam
pakai habis. Adapun perjanjian penggunaan kartu kredit digolongkan dalam
perjanjian jual beli bersyarat. Dilihat dari KUHDagang meskipun kartu kredit mirip
dengan surat berharga, namun karena kartu kredit hanya memenuhi 1 (satu) dari
3 (tiga) fungsi utama surat berharga, yaitu sebagai alat bayar, maka kartu kredit
secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai surat berharga.
41
Ibid, hal. 230.

5. Perdagangan Surat Berharga
Perdagangan surat berharga (securities company) adalah kegiatan pembiayaan
dalam bentuk surat berharga. Dalam perkembangannya bidang usaha surat berharga
ini dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK. 00/1989 dikeluarkan
dari lingkup usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan perdagangan surat berharga ini
sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal, sehingga pengaturan dan
pembinaan kegiatannya dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal.
6. Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer
finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit
konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang
membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayan
(financing company), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.
Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak
berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh
Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah“kredit yang diberikan kepada konsumen
guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang
digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.”42
Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati
telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen
sebagai berikut :
42
Munir Fuady, Op.cit, hal. 205.

a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan
konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen
(debitur), dan penyedia barang (pemasok, supplier).
b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk
keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas,
kendaraan bermotor, dan lain-lain.
c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara
perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual-beli antara pemasok
dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib
membiayai harga pembeliaan barang yang diperlukan konsumen dan
membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara
angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib
menyerahkan barang kepada konsumen.
e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.
Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa
konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan
pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan
konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan
pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir

dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (promissory notes)
dari konsumen43
.
Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan
di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta
perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk financial
lease. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:
a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang
konsumsi.
b. Objek pembiayan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi
konsumen.
c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen
kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak
konsumen.
e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen
dilakukan secara berkala/angsuran.
Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen
yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang perdata.
I. Asas Kebebasan Berkontrak
Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu
dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar
43
Ibid, hal. 2.

kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat
berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan
kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen
sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak
pengguna dana (fund user).
II. Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan
dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan
memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan
berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan
konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi
yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik
(in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral
unvoidable). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen
bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
a. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus
yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama
pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis
dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber
hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

a) Perjanjian pinjam pakai habis
Perjanjian pembiayaan dan konsumen yang terjadi antara perusahaan
pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian
pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Pasal
1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian,
dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis
kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan
barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang
sama.
Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang
dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan
pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan
peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena
barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan
Pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan
konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah
dengan bunga. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya
adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata.
Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh
relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam
perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

b) Perjanjian jual beli bersyarat
Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen
sebagai pembeli, dan produsen (supplier) sebagai penjual, dengan syarat
bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah
perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan
perjanjian accesoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian
pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang
diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdata, tetapi pelaksanaan pembayaran
digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu
perjanjian pembiayan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata bahwa
pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang
ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran dalam
perjanjian pokok, yaitu pembayaaran secara tunai oleh perusahaan
pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang
ditandatangani oleh pembeli.
Dalam perjanjian jual beli, penjual setuju menjual barang secara secara tunai
kepada pembeli. Penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan
pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian diserahkan kepada
perusahaan yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual
dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara
kedua belah pihak. Perusahaan pembiayaan konsumen juga terikat karena
ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok,

perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang
yang dibeli oleh konsumen dari penjual (supplier).
7. Pentingnya Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang
secara formal di Indonesia masih relatif baru. Keberadaan pembiayaan konsumen
menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis
pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk
membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf
hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah.
Perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya
kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses dana dari
sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa
pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammmad dan Rilda Murniati
adalah alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen karena
keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, dan
bank tidak melayani pembiayaan konsumen, pembiayaan lintah darat yang
mencekik.44
Alasan ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan arti pentingnya
pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat,
khususnya para konsumen. Alasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Keterbatasan sumber dana formal
44
Ibid, hal. 28.

Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bernama
Perum Pegadaian. Namun dalam lembaga ini sistem pembiayaan yang diterapkan
kurang fleksibel, ada keharusan menyerahkan barang jaminan, tidak sesuai
dengan tingkat kebutuhan masyarakat, dan tidak menjangkau masyarakat luas
selaku konsumen. Kondisi tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen,
dimana sistem pembiayaanya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang
jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran
setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasa sangat meringankan konsumen. Hal
inilah yang mendorong akan arti pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan
konsumen bagi masyarakat.
b. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang
Koperasi simpan pinjam sebenarnya merupakan salah bentuk usaha pembiayan
konsumen yang tepat bagi masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan
rendah. Koperasi ini membeli barang-barang berdasarkan kebutuhan konsumen
langsung dari pemasok secara tunai, kemudian dijual secara kredit kepada
masyarakat konsumen. Namun dalam kenyataannya koperasi simpan pinjam
belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen hal ini dipengaruhi oleh
berbagai sebab antara lain, oleh managemen koperasi ditangani oleh orang-orang
yang tidak profesional, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih menekankan
akan keberadaannya, koperasi tidak mampu menghimpun modal dalam jumlah
yang cukup besar.

c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen
Konsumen umumnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sulit
mengakses bank untuk memperoleh kredit ukuran kecil. Bank pada umumnya
tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil.
Di samping itu, bank selalu menerapkan prinsip jaminan dalam pemberian kredit.
Hal ini sulit dipenuhi oleh konsumen karena dirasakan berat, keadaan ini menjadi
dorongan terhadap keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan
konsumen yang mampu menampung kebutuhan konsumen secara wajar.
d. Pembiayaan lintah darat yang mencekik
Setiap pembiayaan yang diterapkan oleh lintah darat bersifat tradisional dengan
bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi batas kewajaran yang berlaku
dalam dunia bisnis. Sistem penagihan yang sangat ketat dengan ancaman
penarikan barang jika menunggak, sehingga merupakan momok yang ditakuti
oleh konsumen. Memang disatu sisi lintah darat sebagai penolong konsumen,
namun disisi lain dia berfungsi sebagai pencekik leher konsumen. Keadaan ini
mendorong arti pentingnya keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayan
konsumen yang menerapkan sistem pembiayaan secara fleksibel sesuai dengan
kebutuhan tingkat kemampuan konsumen.
8. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen
Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan konsumen, pada
dasarnya tidak menekan pada aspek jaminan. Namun karena pembiayaan konsumen
merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan

pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu, dalam
praktek perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna
mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady Jaminan yang ada
dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit
bank, khususnya kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan
tambahan.45
a. Jaminan Utama
Sebagai pembiayan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah
kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada konsumen
(debitor) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara
berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Perusahaan
pembiayaan konsumen juga menerapakan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada
perkreditan. Prinsip yang dimaksud adalah the 5 c’s of credit, yaitu; collateral,
capacity, character, capital, condition of economy.
b. Jaminan Pokok
Di samping jaminan utama untuk lebih mengamankan dana yang telah
diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta
jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan
pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiyaan konsumen oleh
konsumen digunakan untauk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi
jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dakam bentuk fiduciary transfer
45
Ibid, hal. 57.

of ownership (fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen
yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh
pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.
c. Jaminan Tambahan
Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk memberi kredit bank, dalam
praktek seiring juga perusahaan pembiyaan konsumen meminta jaminan tambahan
atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi
sepert ini berupa pengakuan utang, kuasa menjual barang, dan assigment of prosceed
(cessie) dari asuransi. Disamping itu sering juga diminta persetujuan suami/isteri
untuk konsumen pribadi dan persetujuan Komisaris/RUPS untuk konsumen
perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
B. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam bentuk perjanjian kredit
yang mana pihak-pihak pemberi biaya berkewajiban memberi sejumlah uang untuk
pembelian suatu barang dan pihak konsumen membayar kembali uang tersebut secara
cicilan. Perjanjian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian,
pengelolaan maupun penatalaksanan kredit itu sendiri. Menurut Cb. Gatot Wardoyo
yang disitir oleh Djumhana perjanjian mempunyai beberapa fungsi diantaranya:
a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan suatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang
mengikutinya misalnya: perjanjian pengikatan jaminan.

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan
kewajiban diantara kreditur dan debitur.
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.46
Di dalam prakteknya pembiayan konsumen perjanjian kredit umumnya dibuat
dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standart.
Menurut J. Satrio merumuskan perjanjian standart, sebagai perjanjian tertulis
yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung
syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak
lain untuk disetujui.47
Ciri dari perjanjian standart adanya sifat uniform atau keseragaman dari
syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat
baku dalam perjanjian adalah syarat konsep tulis yang dimuat dalam beberapa
perjanjian yang akan masih dibuat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa
merundingkan terlebih dahulu isinya.48
Dalam perjanjian standart, adakalanya konsumen bertemu dengan klausula
yang menentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu, membebaskan diri
atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul dari akibat peristiwa tertentu,
yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan
seperti itu disebut klausula eksenoratie. 49
Klausula ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, dapat terbentuk
pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya
apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi, dapat pula berbentuk pembatasan ganti
rugi yang dapat dituntut dapat pula berbentuk kewajiban untuk tunduk pada syarat,
yang ditentukan kemudian oleh salah satu pihak.
46
M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2008,
hal. 228.
47
J. Satrio, Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Disampaikan pada
Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya: 11 Desember 1993.
48
Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.2.
49
J. Satrio, hal.30.

1. Pihak-pihak yang Terkait dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Dalam perjanjian kredit, ada tiga (3) pihak yang terkait di dalamnya yaitu:
a. Supplier, merupakan showroom atau dealer yang menyediakan kendaraan yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Debitor, merupakan anggota masyarakat yang menerima kredit.
c. Batavia Prosperindo Finance, suatu perusahaan pembiayaan yang merupakan
salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit pada masyarakat.
Secara skematis dapat digambarkan ;
a. Hubungan Antara Debitor dengan Showroom
Hubungan antara debitor dengan showroom, dimulai dengan adanya
kedatangan calon debitor tersebut ketika melakukan pilihan terhadap kendaraan yang
diminatinya. Showroom akan menawarkan pemberian secara tunai atau kredit.
Hubungan ini akan berakhir setelah debitor membayar uang muka bagi pembelian
kendaraan secara kredit ditambah dengan biaya administrasinya, dan showroom
DEBITOR
SUPPLIER BATAVIA PROSPERINDO FINANCE

menyerahkan kendaraan tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
dari Batavia Prosperindo Finance.
b. Hubungan Antara Showroom dengan Batavia Prosperindo Finance
Showroom menawarkan pembelian kendaraan secara kredit yang akan
dibiayai oleh PT. Batavia Prosperindo Finance kepada pembelinya, dengan
menghubungi staf bagian kredit marketing perusahaan. Di pihak lain, perusahaan
membiayai pembelian kendaraan tersebut sebesar harga jual tunainya, dikurangi uang
muka yang telah dibayar, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa
showroom menjual kendaraan tersebut secara tunai. Hubungan antara showroom dan
Batavia Prosperindo Finance untuk satu transaksi penjualan kendaraan akan berakhir
setelah showroom menyerahkan BPKB kendaraan yang digunakan sebagai jaminan
hutang debitor.
c. Hubungan antara debitor dengan Batavia Prosperindo Finance
Batavia Prosperindo Finance memberikan fasilitas kredit sehingga debitor
dapat memiliki kendaraan yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Di pihak lain,
debitor berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tersebut ditambah dengan
bunga yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu, dengan cara
mengangsurnya secara bulanan. Sebelum fasilitas kredit dicairkan, kedua belah pihak
menandatangani suatu surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban masing-
masing yang berbentuk “Perjanjian Pembiayaan dengan Menyerahkan Hak Milik
Secara Fidusia”. Artinya, kendaraan yang dibiayai tetap dipegang dan dipergunakan

oleh debitor, tetapi debitor tidak lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai
peminjam atau pemakai saja dari kreditor, selama kewajibannya belum dibayar lunas.
Dalam perjanjian bentuk ini, kreditor hanya mempunyai hak menahan BPKB
kendaraan saja. Hubungan antara debitor dan Batavia Prosperindo Finance berakhir
ketika debitor melunasi seluruh hutangnya, dan menerima kembali BPKB yang
dijaminkannya.
2. Proses Pelaksanaan Kredit
a. Prosedur Pelaksanaan Kredit
PT. Batavia Prosperindo Finance memberikan suatu fasilitas pembiayaan bagi
pembelian kendaraan bermotor roda empat secara kredit, baik kendaraan niaga
maupun kendaraan non-niaga yang sekaligus merupakan jaminan bagi kredit yang
diberikannya. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan debitor harus terlebih
dahulu mengetahui syarat-syarat permohonan kredit. Dengan demikian, setelah
memperhatikan syarat-syarat permohonan kredit tersebut dapat memutuskan apakah
ia mampu atau tidak untuk melakukan perjanjian tersebut.
Dalam jual-beli mobil secara kredit di PT. Batavia Prosperindo Finance bukan
berarti pembeli langsung membeli/melihat barang di PT. Batavia Prosperindo
Finance, tetapi Batavia Prosperindo Finance hanya memberikan pendanaan bagi
konsumen yang diuraikan di atas. Prosedur yang digunakan oleh PT. Batavia
Prosperindo Finance dalam aktivitasnya memberikan fasilitas pembiayaan pada
debitor adalah sebagai berikut:

Pertama, customer datang langsung ke supplier yang telah menjadi rekanan
PT. Batavia Prosperindo Finance, untuk memilih sendiri kendaraan yang diminatinya.
Disini customer akan dilayani oleh seorang staff customer service ataupun langsung
ditangani oleh salah seorang sales officer supplier dan pada saat ini akan dibicarakan
mengenai besarnya uang muka kendaraan, biaya administrasi yang dibebankan,
tingkat bunga dan jangka waktu kredit beserta dengan syarat-syarat lainnya yang
telah menjadi ketentuan sesuai dengan status calon debitor.
Setelah mendapat kesempatan mengenai semua hal-hal tersebut di atas, pihak
supplier akan menghubungi bagian kredit marketing PT. Batavia Prosperindo Finance
untuk dipertemukan dengan calon debitor. Staff kredit marketing inilah yang akan
melayani dan memproses pembiayaan lebih lanjut. Calon debitor yang ingin
memperoleh bantuan dana, ia harus mengajukan permohonan dengan mengisi
formulir aplikasi. Formulir aplikasi ini harus diisi oleh calon debitor dengan data-data
dirinya secara benar dan lengkap. Data-data yang diisi customer:
a. Apakah sudah pernah dibiayai oleh PT.Batavia Prosperindo Finance atau
belum pernah, status, nomor KTP/KIMS, nama pemohon.
b. Tempat tinggal dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nama
suami/istri, jumlah tanggungan.
c. Alamat lengkap.
d. Nomor telepon, status rumah, mulai menempati, pendidikan terakhir.
e. Nama kantor/perusahaan, bidang usaha, jabatan, mulai berkerja.
f. Alamat kantor/perusahaan dan nomor telepon.

g. Pekerjaan sebelumnya, jangka waktu pekerjaan sebelumnya, belum 1 tahun,
jabatan, mulai bekerja, alamat untuk keperluan surat-menyurat.
h. Gaji dan penghasilan kotor rata-rata perbulan pemohon.
i. Penghasilan tambahan perbulan pemohon dan suami-istri, total penghasilan
kotor perbulan.
j. Nama, alamat dan nomor telepon orang yang dapat dihubungi jika ada
keperluan mendadak.
k. Jika ada pinjaman maka harus dicantumkan data penjamin dalam formulir
aplikasi yang lain.50
Setelah data diri pemohon diisi, maka showroom akan mengisi data-data
kendaraan yang dimaksud. Data-data kendaraan ini diisi guna sebagai salah satu
pertimbangan perusahaan dalam hal menyetujui atau menolak permohonan
pembiayaan. Di samping itu mengisi data-data yang diharuskan dalam formulir
aplikasi, pemohon juga harus melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum
di dalam formulir aplikasi pembiayaan, yaitu:
1. Jika pemohon berstatus seorang karyawan maka ia harus menyatakan:
a. Foto copy KTP pemohon, suami-istri/dan penjamin (jika diperlukan).
b. Foto copy Kartu Keluarga.
c. Keterangan penghasilan/slip gaji.
2. Jika pemohon berstatus wiraswasta, maka ia harus menyatakan:
a. Foto copy KTP pemohon, suami-istri dan penjamin (jika diperlukan).
50
Formulir Permohonan Kredit, PT. Batavia Prosperindo Finance.

c. Rekening koran 3 bulan terakhir.
d. Foto copy SIUP.
e. Foto copy NPWP.
f. Foto copy laporan keuangan .
3. Jika pemohon berprofesi tertentu, maka ia harus menyatakan:
a. Foto copy KTP pemohon, suami-istri, penjamin.
c. Keterangan penghasilan.
d. Foto copy izin praktek.
4. Jika pemohon adalah Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum, maka yang
harus dilampirkan:
a. Foto copy KTP, Komisaris dan Direktur, atau yang diberi kuasa.
b. Rekening koran 3 bulan terakhir.
c. Foto copy SIUP.
d. Foto copy NPWP.
e. Foto copy TDP/TDR.
f. Foto copy laporan keuangan.
g. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya.51
Informasi mengenai prosedur permohonan pembiayaan dapat dilakukan oleh
calon debitor baik dengan cara menelepon, melalui surat ataupun dengan datang
51
Ibid.

langsung ke kantor perwakilan perusahaan, yang akan ditangani oleh staff customer
service. Bagian ini akan tetap memonitor lebih lanjut calon debitor yang ialah
menghubungi, tetapi belum mengisi aplikasi kredit. Setelah itu staff customer service
segera menghubungi bagian kredit marketing untuk segera melaksanakan survey, dan
melengkapi kekurangan serta memeriksa keabsahan dokumen. Formulir aplikasi yang
diisi oleh calon debitor diserahkan kepada bagian kredit marketing untuk diproses
lebih lanjut. Formulir aplikasi yang diisi oleh calon debitor pada bagian kredit
marketing untuk diproses lebih lanjut. Sales officer supplier membawa aplikasi yang
telah diisi untuk diberikan kepada SSO (Showroom Service Officer). Setelah itu dari
SSO ke SRO (Showroom Retention Officer) untuk memproses formulir aplikasi dan
diregistrasi. Disini data calon debitor dan atau keluarganya dimasukkan ke dalam file
dan daftar bad customer, untuk mengetahui apakah calon debitor tersebut merupakan
customer baru atau repeat order dan tidak termasuk bad customer. Jika customer
repeat order maka diperiksa sejarah pembayaran dan saldo piutangnya.
Dari SRO beralih ke scoring officer yang bertugas memasukkan data
ke komputer dan dilanjutkan ke kredit analis. Analis kredit merapukan serangkaian
pekerjaan penguraian dari segala aspek keuangan. Gunanya untuk mengetahui
kemungkinan dapat atau tidaknya suatu permohonanan kredit dipertimbangkan.
Penyusunan laporan analisis yang diperlukan, akan berisi penguraian dan kesimpulan
serta penyajian berbagai alternatif sebagai bahan pertimbangan, untuk pengambilan
keputusan pimpinan dari adanya permohonan kredit. Kredit analis adalah pekerjaan
yang meliputi:

a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitor,
b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang
diajukan calon debitor,
c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dana kewajiban mengenai
hal-hal yang dikemukakan calon debitor dan informasi lainnya yang
diperoleh,
d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah
dilaksanakan.52
Dalam melakukan penyidikan dikenal adanya prinsip penilaian 5C, yaitu:
a. Character, untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas serta itikad baik dari
calon debitor.
b. Capacity, penilaian mengenai sejauhmana kemampuan calon debitor untuk
mengembalikan kredit yang akan diterimanya tepat pada waktunya. Penilaian
tersebut dapat diketahui melalui catatan perusahaan di masa lalu. Dapat juga
dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung.
c. Capital, penilaian yang dilakukan atas jumlah modal sendiri yang dimiliki calon
debitor.
d. Collateral, penilaian terhadap jaminan yang diserahkan calon debitor yang
jumlahnya harus cukup untuk menutupi kerugian, apabila di masa depan kredit
yang diberikan tidak tertagih.
52
Blueprint Training, PT.Batavia Prosperindo Finance.

e. Condition of Economic, situasi dan kondisi ekonomi, sosial politik yang
mempengaruhi keadaan perekonomian setiap saat yang mungkin akan
mempengaruhi kelancaran usaha dari calon debitor.
Lalu dilanjutkan dengan survei atas nama domisili dan memastikan alamat
koresponden serta data yang diberikan oleh calon debitor. Bila ada data yang tidak
lengkap, maka diminta calon debitor untuk melengkapinya, baik pengisian formulir
aplikasi permohonan pembiayaan, tanda tangan, peta domisili ataupun data lainnya.
Hasil survei diberikan kepada kredit analis, setelah dilihat hasil penyidikan
diberikan oleh OH (Operational Head), disini OH akan membuat permohonan
tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila diterima maka keputusan OH diberikan
kepada kredit analis lagi dan dilanjutkan pada bagian dokumen proses cek. Apabila
bagian ini datanya kurang maka akan terjadi panding atau dibatalkan. Bila tidak ada
masalah langsung ke bagian A/P Payment dan Banking untuk menandatangani
kontrak. Setelah perjanjian pembiayaan itu disetujui maka staff kredit marketing
menyiapkan dokumen pembiayaan dan customer dapat segera melakukan
pembayaran uang muka kendaraan ditambah dengan biaya administrasi kepada
supplier atau menitipkannya ke teller perusahaan.53
Dalam penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan antara debitor dengan
Batavia Prosperindo Finance dilakukan di atas kertas bermaterai, tanpa menggunakan
jasa seorang notaris. Begitu perjanjian selesai dilaksanakan, maka perusahaan dapat
meminta supplier untuk menyerahkan kendaraan yang telah ditentukan sebelumnya
53
Ibid.

kepada debitor. Penyerahan kendaraan tersebut dibuktikan dengan adanya faktur
tanda terima penyerahan barang yang masing-masing yang ditandatangani oleh
debitor dan supplier.
Customer menerima BPKB kendaraan baru dari showroom dan diperiksa
kelengkapan seperti BPKB dan faktur blangko kwitansi dan bila kendaraan bekas
pakai ditambah dengan nomor rangka, nomor mesin dan foto copy KTP sesuai
dengan nama yang tertera pada BPKB. Juga diperiksa keabsahan semua BPKB
dengan sinar ultraviolet, cek tulisan dan ciri-ciri lain. Setelah diterima dokumen
pembiayaan yang bercap lunas maka foto copy kontrak perjanjian dan kartu
pembayaran angsuran dikirim kepada konsumen disertai dengan tanda tangan debitor
pada surat pengantarnya.54
3. Jenis-jenis Kredit
Adapun jenis kredit yang dipakai di dalam pemberian fasilitas dari Batavia
Prosperindo Finance pembiayaan adalah sebagai berikut:55
1. Kredit menurut Jaminannya
Dalam pemberian fasilitas kredit, debitur wajib menyerahkan barang
jaminannya berupa kendaraan yang biayai Batavia Prosperindo Finance,
dimana BPKB disimpan perusahaan sementara waktu, selama kredit belum
dibayar lunas. BPKB diterima langsung dari showrooom untuk menjaga
keamanan.
54
Ibid.
55
Ibid.

2. Kredit menurut sifat penggunaanya.
Fasilitas kredit yang diberikan PT. Batavia Prosperindo finance kepada
debitur hanya untuk pembelian kendaraan bermotor roda roda 4 (empat) ke
atas. Kendaraan tersebut dapat berupa kendaraan non niaga yaitu kendaraan
yang khusus untuk kepentingan pribadi dan kendaraan niaga yaitu kendaraan
yang dipakai dalam jasa pengangkutan umum baik barang atau manusia.
Sehingga jenis kredit tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat
penggunaannya, menjadi kredit konsumtif untuk kendaraan non niaga dan
kredit produktif untuk kendaraan niaga.
3. Kredit menurut jangka waktu
Fasilitas kredit yang diberikan PT. Batavia Prosperindo finance dapat
mencakup kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.
Menurut jangka waktunya, dapat dikelompokkan menjadi kredit jangka
pendek untuk pemberian kredit selama 1 (satu) tahun, dan kredit jangka menengah
untuk pemberian kredit 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun dan kredit jangka panjang untuk
pemberian kredit selama 4 (empat) tahun. Penentuan lamanya jangka waktu kredit
yang dapat dinikmati debitur selain merupakan permohonan debitor sendiri pada saat
pengisian formulir aplikasi permohonan debitor, juga merupakan pertimbangan yang
diambil oleh perusahaan dengan mengubah jangka waktu kredit, setelah mengadakan

survey untuk menilai kemampuan debitor yang bersangkutan dalam mengembalikan
hutangnya, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan calon debitor.56
4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Kredit
1. Hak Debitur
a. Menerima dan menikmati kendaraan tersebut beserta perlengkapannya,
dalam keadaan baik dan terjamin bahwa tidak ada pihak lain yang
menuntutnya.
b. Menerima faktur dan BPKB atas kendaraan atas kendaraan tersebut bila
angsurannya telah dilunasi.
c. Memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yang
diinginkan.
d. Dalam hal apabila terjadi penjualan kendaraan bermotor tersebut dan hasil
penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban debitur, dan
ternyata ada sisa, maka debitur berhak atas sisa tersebut.
e. Dalam pemakaian kendaraan bermotor tersebut selama uang angsuran
belum lunas maka hak debitur hanya sebagai pemakai.
3. Kewajiban debitur
b. Membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana yang telah
ditentukan.
c. Memelihara kendaraan tersebut, memperbaiki segala kerusakan apabila
terjadi hal-hal tersebut.
56
Ibid.

d. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan
perjanjian pembiayaan.
e. Membayar denda apabila terlambat membayar angsuran sebesar 0,5%
per hari.
f. Menyerahkan BPKB atas kendaraan bermotor yang menjadi objek
perjanjian pembiayaan sebagai jaminan.
g. Membayar pajak dan beban lain atas kendaraan mobil tersebut.
h. Mengasuransikan kendaraan mobil tersebut pada perusahaan asuransi
i. Memberitahu secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan
dipergunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian
pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia.
j. Menyerahkan down payment sesuai dengan kesepakatan dengan pihak
Batavia Prosperindo Finance dari harga kendaraan.
k. Apabila terjadi penjualan kendaraan mobil tersebut dan hasilnya
dipergunakan untuk memenuhi kewajiban debitur dan ada sisanya, maka
debitur berhak atas sisa hasil penjualan tersebut.
l. Bila angsuran telah lunas, maka debitur berhak memperoleh hak miliknya
yang diserahkan secara fidusia kepada kreditur sebagai jaminan.
A. Hak Kreditur (Batavia Prosperindo Finance)
b. Menerima uang angsuran dalam waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian hingga lunas seluruhnya sebesar harga dari kendaraan mobil.

c. Berhak sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana
kendaraan itu disimpan untuk memeriksa kendaraan agar dalam keadaan baik
dan terpelihara.
d. Berhak memperoleh pembayaran denda 0, 5% per hari dari debitur yang lalai
melaksanakan kewajibannya.
e. Menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur jika terjadi tindakan
moneter pemerintah Republik Indonesia.
f. Menagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada kreditur.
g. Memegang copy faktur dan BPKB yang diterbitkan atas kendaraan bermotor
sebagai jaminan dan mempergunakannya bila perlu.
h. Menentukan jumlah tagihan terhadap debitur.
i. Mengambil dan menguasai kendaraan tersebut dan berhak pula dengan
pertolongan pihak yang berwenang mengambil atau menyita kendaraan
mobil tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan.
j. Mengalihkan haknya kepada kreditur lain.
k. Pemberitahuan alamat surat-menyurat debitur untuk keperluan perjanjian
pembiayaan yang dilaksanakan.

B. Kewajiban Batavia Prosperindo Finance
a. Menyerahkan kendaraan kepada debitur, apabila debitur telah
menandatangani surat perjanjian dan membayar uang muka ditambah dengan
biaya administrasi serta asuransi,
b. Menyediakan dana guna pembelian mobil yang dibutuhkan oleh debitur,
c. Menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut (copy faktur
dan BPKB) apabila debitur telah melunasi angsuran mobil tersebut,
d. Menjamin bahwa kendaraan mobil tersebut bebas dari sitaan dan gangguan
dari pihak lain.57
5. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan Secara
Kredit di Batavia Prosperindo Finance
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli:
1. Debitur (pembeli) memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh
kreditur untuk dan atas nama serta guna kepentingan debitur mempergunakan
dana yang diperoleh dan pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran
harga barang kepada penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari
penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari kreditur kepada
debitur.
2. Pencairan fasilitas kredit ini dilakukan setelah debitur memenuhi seluruh
kewajiban yang ditentukan oleh kreditur.
57
Perjanjian Kredit, PT.Batavia Prosperindo Finance.

3. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktu sebagai mana ditentukan
dalam perjanjian tidak dapat mengguanakan alasan apapun untuk menunda
pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran
atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada debitur.
4. Untuk setiap hari keterlambatan membayar jumlah uang yang seharusnya
dibayar oleh debitur kepada kreditur, debitur membayar kepada kreditur
denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut atau sisanya sebesar 0,5%
per hari, denda mana dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa
diperlukan teguran untuk itu oleh kreditur kepada debitur.
5. Apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Indonesia, maka kreditur
dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur kepada kreditor
sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitor dan debitor
wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
6. Semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor kreditur atau
di tempat lain yang sewaktu-waktu ditentukan oleh kreditur.
7. Pembayaran dengan cheque dan giro bilyet, dianggap sebagai pembayaran
apabila cheque dan giro bilyet tersebut telah diuangkan dan dipindah bukukan
dengan cara sebagai mana mestinya, dan pembayaran dengan cheque dan giro
bilyet dibuat atas nama kreditur dan kata-kata pembawa agar dicoret.
8. Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih seketika
sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur
kepada debitur apabila:

b. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau debitur
mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya,
c. Harta kekayaan debitur atau seluruhnya disita oleh pihak lain,
d. Debitur meninggal dunia, kecuali bila penerima hak atau para ahli
warisnya dapat memenuhi semua kewajiban debitur dan dalam hal ini
disetujui oleh kreditur,
e. Debitur ditaruh di bawah pengampuan (Onder Curatele Gesteld) atau
karena sebab atau apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang bagi
untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap
harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya,
f. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsurannya, atau
debitur sering melalaikan kewajibannya,
g. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak
ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari
kreditur,
h. Debitur tersangkut dalam kasus suatu perkara pidana.
9. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada
kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya
dibuat oleh debitur dan kreditur, maka debitur dengan ini menyerahkan
kepada kreditur hak miliknya secara fidusia atas barang dan jaminan lainnnya
yang tercantum dalam 4 butir perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan
hak milik secara fidusia atau secara bersama-sama disebut “barang” dengan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dengan
menyerahkan hak milik secara fidusia antara lain:
a. Barang tersebut tetap dipegang oleh debitur, tetapi debitur tidak lagi
sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam atau pemakai saja dari
kreditur.
b. Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa faktur atau BPKB akan
dikeluarkan atas nama debitur, akan tetapi selama hutang debitur kepada
kreditur belum dibayar lunas, maka surat-surat bukti kepemilikan
kendaraan bermotor tersebut akan ditahan dan disimpan kreditur dan
untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu debitur dengan cara dan
alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta atau meminjam BPKB
dan faktur tersebut di atas selama seluruh hutang debitur kepada kreditur
belum dibayar lunas.
c. Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan,
menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang
tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.
d. Debitur wajib memelihara dan mengurus barang tersebut sebaik-baiknya
dan melakukan segera pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri dan
bila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah, maka itu
termasuk dalam penyerahan secara fidusia kepada kreditur.
e. Kreditur atau kuasanya berhak untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu
memasuki tempat-tempat dimana orang tersebut disimpan atau terdapat,

atau diduga oleh kreditur berada di tempat tertentu untuk memeriksa
keadaanya serta melihat adanya. Kreditur berhak pula atas biaya debitur
agar barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal
debitur lalai melakukan sendiri.
f. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang telah dan atau kemudian
hari akan dikenakan terhadap barang wajib dipikul dan dibayar
seluruhnya oleh debitur. Debitur harus mengasuransikan barang tersbut
kepada bahaya/kecelakaan dengan premi yang dibayar oleh debitor.
Apabila debitur lalai mengasuransikan barang tersebut maka segala resiko
terhadap kecelakaan dan kehilangan sepenuhnya ditanggung oleh debitur.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran
debitur kepada kreditur.
g. Apabila tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya
kepada atau terhadap kreditur, maka kreditur berhak dan dengan diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk secara di bawah tangan
atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya barang tersebut di atas,
demikian dengan harga pasar dengan layak dan syarat-syarat serta
ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur.
h. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditur, debitur melepaskan
haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu jatuh
tempo tersebut dan kreditur berhak penuh melaksanakan penjualan atau

barang yang diambil tersebut. Untuk menghadap kepada siapapun dan
dimanapun, memberikan dan meminta keterangan membuat atau
menyuruh pembuat akta atau perjanjian antara lain: akta jual-beli, atau
risalah lelangnya, menandatangani tanda penerimanya, menyerahkan
barang tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya
melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya
penjualan tersebut di atas, kreditur berkewajiban untuk setelah dari uang
hasil penjualan dibayarkan ke semua ongkos pajak lainnya,
mempergunakan sisa uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua
hutang dan dendanya dan memenuhi semua kewajiban debitur, kepada
atau terhadap kreditur, maka debitur tetap berkewajiban wajib membayar
sisa hutang tersebut kepada kreditor tersebut dalam waktu 2 minggu
setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur.
i. Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan
atau surat perjanjian lainnya yang dibuat oleh kreditur, berhak untuk
menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap debitor baik
yang berupa pokok hutang atau sisa pokok hutang, denda, biaya
pelelangan atu penjualan, honorarium pengacara atau kuasa untuk
menagih serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya yang wajib
ditanggung atau dibayar oleh debitur. Debitur dengan ini melepaskan
semua haknya untuk mengajukan keberadaan atau tuntutan hasil penjualan
barang dan potongannya serta jumlah hutangnya atau sisa hutang bunga

dan biaya-biaya lain, denda, ongkos yang bersangkutan dengan
pengambilan kembali dan penjualan barang sebagaimana yang diuraikan
di atas.
j. Dengan tidak mengurangi kewajiban debitur untuk membayarkan, maka
dalam hal ini terlambat diserahkannya barang tersebut dari debitur atau
pihak lain yang menguasai barang tersebut dan atau berhak pula dengan
pertolongan alat-alat negara yang berwenang mengambil atau menyita
barang-barang tersebut untuk keperluan eksekusi atau penjualan satu dan
lainnya atas biaya dan resiko segalanya berada di debitur.
k. Semua piutang kreditur terhadap debitur berdasarkan perjanjian ini atau
perjanjian lainnya antara debitur dengan kreditur dapat dialihkan oleh
kreditur pada pihak lain, siapapun adanya dan debitur dengan ini
memberikan persetujuan di muka atau pengalihan tersebut, tanpa
diperlukan pemberitahuan resmi atau dalam bentuk apapun juga.
l. Semua kuasa tersebut di dalam akta ini bersifat tetap dan tidak dapat
ditarik kembali, selama debitor masih mempunyai hutang kepada kreditor
atau belum memnuhi semua kewajibannya terhadap kreditor.
m. Debitor wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai
alamat yang akan digunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan
perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali debitor pindah alamat.
n. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian, pertama-tama
akan diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak, tetapi

apabila tercapai penyelesaian dalam musyawarah, kedua belah pihak
sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri.58
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Lembaga Pembiayaan Konsumen
Sebelum terjadinya eksekusi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi agar
kekuatan eksekutorial dari Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dapat
terpenuhi adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa:
a. 1. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat wajib di daftarkan
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:
a. Akta jaminan Fidusia yang berada dalam negeri.
b. maupun yang di luar negeri.
Tujuannya adalah memenuhi azas publisitas dan keterbukaan, mengenai segala
keterangan yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum selain
itu tujuan dari pendaftaran ini adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditor
lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.
b. Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (1) Pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan
penerima fidusia.
c. Tempat pendaftaran dimana kedudukan dari penerima fidusia.
d. Permohonan pendaftaran bisa dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya atau
juga boleh diwakilkan Pasal 13 ayat (1).
58
Ibid.

e. Pencatatan jaminan fidusia dalam Pasal 13 ayat (2).
f. Tata cara pendaftaran sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2000, tanggal 28 September 2000.
Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dasar lahirnya
hak eksekusi:
1. Adanya cidera janji
Adapun cidera janji yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 unsur-unsurnya
antara lain:
1. Lalai memenuhi perjanjian,
2. Tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Dalam perjanjian telah diatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkenaan
dengan cidera janji (event of default) di dalam kontrak.
Cidera janji bisa berupa lalainya debitur memenuhi pelunasannya pada saat
utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang
diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian
penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri belum matang untuk ditagih. Salah
bentuk dari bentuk cidera janji ini adalah kredit macet.
Kredit macet tidak terjadi begitu saja secara mendadak, pada sebagian besar
kejadian berbagai macam gejala penurunan pada ketetapan pembayaran pada setiap
bulannya. Dari beberapa bentuk penyimpangan yang sering muncul ke permukaan
adanya permintaan debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kredit pada awalnya. Selain itu adanya keterlambatan
pembayaran bunga atau cicilan kredit yang telah jatuh tempo.
Faktor-faktor penyebab kredit macetmenurut AHok, Supervisor pada PT. Batavia
Prosperindo Finance59
dapat dikategorikan dalam 3 bagian:
1. Karakter debitur.
a. Adanya debitur yang berwatak buruk dan dari semula memang tidak berminat
untuk melunasi utangnya.
b. Debitur yang berwatak jujur, tetapi tertimpa musibah sehingga tidak mampu
memenuhi kewajibannya.
2. Kondisi ekonomi
a. Terjadinya penurunan pendapatan bagi debitur sehingga tidak dapat
melakukan pembayaran atau cicilan.
b. Bangkrutnya usaha yang selama ini dijalankan oleh debitur sehingga sulit
baginya untuk melakukan pembayaran cicilan pada kredit kendaraan
bermotor.
3. Krisis global
a. Terjadi pemutusan kerja pada debitur pada debitur.
b. Peningkatan suku bunga yang melonjak tajam.
Ketika para pihak membuat suatu perjanjian, tentunya mereka mengharapkan
agar perjanjian itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam perjanjian
59
Wawancara dengan AHok, Supervisor pada PT. Batavia Prosperindo Finance, tanggal 5 Juni
2010.

pembiayan ini debitor mengharapkan agar barang yang dipakai menjadi miliknya
sedangkan kreditor mengharapkan angsuran dibayar tepat pada waktunya. Namun
kadang-kadang perjanjian yang telah dibuat tidak dapat terlaksana sebagaimana
mestinya seperti yang diharapkan. Tidak terlaksananya atau tidak melakukan apa
yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Menurut Subekti membagi wanprestasi
menjadi 4 (empat) macam:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.60
Tiga macam wanprestasi yang pertama biasanya terjadi pada perjanjian untuk
memberikan sesuatu. Pembagian wanprestasi seperti di atas memang agak terperinci,
biasanya bentuk wanprestasi yang pertama dan keempat digabung menjadi satu.
Yaitu menjadi tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehingga menjadi 3 (tiga) macam
wanprestasi:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
b. Terlambat memenuhi prestasi,
c. Memenuhi prestasi tidak baik atau tidak sempurna.
“Wanprestasi terjadi apabila seorang debitor tidak dapat membuktikan bahwa
tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata
lain tidak tidak dapat membuktikan adanya force majeur, jadi dalam hal ini debitor
60
R. Subekti, Op. cit, hal.147.

jelas bersalah.”61
Menurut Pasal 7 huruf (f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen
menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya suatu peristiwa atas kendaran tersebut yang
dijaminkan secara fidusia baik berupa kerusakan sebagian maupun musnah ataupun
hilang tanpa dapat diperoleh kembali baik kendaraan tersebut diasuransikan atau
tidak oleh penerima kredit. Penerima kredit tetap mengikatkan diri dan berjanji serta
bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/pelunasan berdasarkan perjanjian ini
seluruhnya tanpa kecuali.
Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen
pihak debitur tetap bertanggung jawab atas perikatan perjanjian tersebut meskipun
telah nyata bahwa adanya ketidaksengajaan dari debitur dalam hal ini keadaan
memaksa.
Menurut analisis penulis bahwa ketentuan dalam pasal ini tidak ada
keseimbangan antara hak debitur dengan hak kreditur, padahal Undang-Undang
dalam hal ini KUHPerdata sudah jelas mengatur mengenai force majeur apabila bisa
dibuktikan maka pihak debitur terlepas dari segala tuntutan tersebut.
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak
yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak
pun yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena:
a. Karena kesengajaan,
b. Karena kelalaian.
61
A. Qirom Syamsudin Meliala, Op.cit. hal. 26.

c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)
Jenis-jenis prestasi yang dilakukan debitor dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1
Jenis-Jenis Prestasi
No. Jenis-Jenis Prestasi Jumlah Persentase (%)
1. Tidak memenuhi prestasi sama
sekali
- -
2. Terlambat memenuhi prestasi 13 65%
3. Memenuhi prestasi secara tidak
baik/tidak sempurna
4 20%
4. Memenuhi prestasi dengan baik 3 15%
Jumlah 20 100%
Sumber: Data diolah dari PT.Batavia Prosperindo Finance dari 2009-2010.
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa debitor mempunyai 4 (empat) kriteria
dalam hal melaksanakan kewajibannya. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 65%
dari nasabah atau debitur terlambat memenuhi prestasi dalam hal ini pembayaran
angsuran yang dilakukan oleh nasabah tidak tepat waktu sebagaimana yang telah
ditentukan tanggalnya di dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Prestasi yang
dipenuhi terlambat tetapi tidak sampai pada penarikan barang jaminan hanya sudah
ada denda dan bunga dari tagihan pokok. Dari 20% nasabah yang memenuhi prestasi
secara tidak baik dengan ketentuan prestasi dilakukan tetapi tidak sempurna. Menurut
data lapangan pada PT. Batavia Prosperindo Finance bahwa besarnya jumlah nasabah
yang terlambat atau tidak sempurna dalam pemenuhan prestasi tersebut dipengaruhi
juga oleh lamanya jangka waktu kredit yakni dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun.
Namun demikian Pihak PT. Batavia Prosperindo Finance mempunyai solusi-solusi

untuk menyelesaikan masalah keterlambatan memenuhi kewajibannya. Pihak Batavia
Prosperindo Finance masih memberikan keringanan untuk debitor agar tidak sampai
dilakukan eksekusi yang berakibat fatal bagi debitor.
Sejak kapan debitor wanprestasi, didalam praktek dianggap bahwa
wanprestasi tidak secara otomatis terjadi, kecuali apabila telah disepakati oleh para
pihak, bahwa prestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian telah
lewat waktunya. Sehingga untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi,
diadakan upaya hukum yang dinamakan “in gebreke stelling” yakni penentuan mulai
terjadinya wanprestasi atau istilah lain disebut “somasi”.
Dalam hal hapusnya perjanjian positif tidak perlu dilakukan in gebreke
stelling, sedangkan pada hapusnya perjanjian yang negatif in gebreke stelling perlu
dilakukan, yang positif artinya kreditur tidak mendapat untung.62
Dengan demikian baru dapat dinyatakan wanprestasi, kalau sudah diperingati
terlebih dahulu oleh kreditor. Peringatan ini disebut “somasi” yaitu perintah dari
kreditor kepada debitor supaya melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam
perjanjian. Somasi dapat berupa adanya perintah dalam bentuk surat, telegram.
Dari hasil penelitian suatu kredit dikategorikan macet pada PT. Batavia
Prosperindo Finance cabang Medan tertundanya pembayaran atau terjadi kelalaian
pelaksanaan pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Oleh karena
itu apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran yang telah
ditentukan jumlahnya di dalam perjanjian sampai perjanjian utang-piutang itu
62
A. Qirom Syamsudin Meliala, Op.cit, hal. 28.

berakhir maka debitor tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Keterlambatan pada H-1 (lewat satu hari) dihubungi melalui telepon, apabila belum
juga ada pembayaran angsuran sampai pada H-7 (lewat tujuh hari) dikeluarkan surat
teguran (somasi), sampai pada H-21 (lewat dua puluh satu hari). Adanya peringatan
yang dilakukan pihak finance dengan surat teguran atau somasi dengan melalui
beberapa tahap:
1. Peringatan pertama merupakan teguran awal yang disampaikan oleh PT. Batavia
Prosperindo Finance kepada debitur untuk senantiasa berbuat sebagaimana yang
telah diperjanjikan.
2. Peringatan kedua pada hakikatnya merupakan peringatan yang disampaikan oleh
pihak Batavia Prosperindo Finance untuk menindkalanjuti peringatan pertama
yang juga belum dipenuhi oleh debitur, pada peringatan kedua ini lebih tegas dari
peringatan pertama, dengan harapan agar debitur benar-benar melaksanakan apa
yang menjadi kewajibannya.
3. Peringatan ketiga merupakan teguran akhir yang dilakukan PT. Batavia
Prosperindo Finance terhadap debitur yang tetap tidak memenuhi apa yang
menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya. Jika debitur
tetap tidk mengindahkan peringatan terakhir ini maka kendaraan debitur yang
sebagai jaminan tersebut dapat ditarik dengan berdasarkan surat kuasa menarik
objek jaminan fidusia yang telah dibuat sebelumnya bersamaan dengan akta
fidusia.

Chapter ii

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Chapter ii

Similar to Chapter ii (20)

More from Dedi Wahyudin

More from Dedi Wahyudin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Chapter ii