Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , universitas mercu buana, 2018

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
FEB AKUNTANSI
05 1A2323EL SANTI RIZKI AMALIA
Abstract Kompetensi
Memahami tentang Aspek Hukum
Lembaga Pembiayaan
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran tentang Aspek Hukum
Lembaga Pembiayaan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
1. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan
a) Modal Ventura
Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)
adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu
Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Jenis investasi modal ventura
tingkat keuntungan yang tinggi dari penyertaan modal berupa capital gain maupun deviden.
b) Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain.
Pengguna (Lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri
yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya.
c) Anjak piutang
Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan
pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier
d) Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
Perusahaan kartu kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan salah
satu lembaga pembiayaan telah diatur tentang pendirian dan kegiatannya, usaha kartu kredit
adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan
kartu kredit.
2. FUNGSI DAN MANFAAT ASURANSI
Beberapa manfaat yang akan di peroleh jika mengikuti program asuransi, diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. SEBAGAI ALAT ATAU PRASARANA MENABUNG
Prasarana menabung, maksudnya ialah sejumlah dana yang diasuransikan memiliki nilai
tunai dan dapat diambil kembali, prinsip nya hampir sama seperti menabung. Jenis asuransi
ini termasuk ke dalam jenis asuransi seperti whole life atau endowment. Beberapa jenis
produk asuransi juga sengaja digabungkan dengan investasi, biasa disebut unitlink.
2. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN RASA AMAN
Dengan pilihan untuk mendaftar polis asuransi, akan timbul perasaan aman dan tenang
karena objek yang diasuransikan telah mendapat jaminan dari penanggung polis atau pihak
perusahaan sehingga segala kemungkinan resiko bisa dikurangi.
3. PENGALOKASIAN BIAYA DAN MANFAAT YANG LEBIH ADIL

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Hal ini dikarenakan semakin besar risiko kerugian yang timbul maka semakin besar pula
premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung polis.
4. MEMBERIKAN TINGKAT KEPASTIAN
Maksudnya adalah pada dasarnya pihak yang tertanggung berusaha untuk mengurangi
konsekuensi tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan. Sehingga dalam hal ini
pemakaian asuransi akan merubah pandangan dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif
lebih pasti.
5. PRODUKTIFITAS USAHA TERTANGGUNG AKAN MENINGKAT
Bagi pihak tertanggung atau anggota yang ingin berinvestasi pada suatu bidang usaha tertentu
(High Risk), sebagian resiko investasi tersebut ditutup oleh asuransi yang telah dibayarkan
sehingga kerugian yang mungkin saja bisa terjadi di kemudian hari dapat segera
diminimalisir.
6. JAMINAN KREDIT
Polis asuransi juga dapat difungsikan sebagai jaminan pinjaman kredit. Biasanya hanya untuk
asuransi jiwa dan hanya berlaku untuk jenis kredit dan bank tertentu, sehingga sangat selektif
dalam penggunaannya.
Menurut bentuk-bentuknya asuransi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini
jenis asuransi yang umum digunakan:
1. ASURANSI JIWA
Jenis asuransi jiwa ini memberikan keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas
kematian pihak tertanggung atau nasabah asuransi. Perusahaan yang bertindak sebagai
penyedia asuransi jiwa akan membayar setelah pihak tertanggung meninggal dunia.
2. ASURANSI KESEHATAN
Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang ditujukan khusus untuk
menangani masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau untuk
menanggung biaya perawatan kepada pihak tertanggung.
3. ASURANSI PENDIDIKAN
Asuransi pendidikan menjamin dalam bidang pendidikan, misalnya seperti orang tua yang
sengaja mengasuransikan pendidikan bagi anak-anaknya.
4. ASURANSI KENDARAAN
Asuransi kendaraan adalah asuransi yang paling umum digunakan saat ini misalnya seperti
asuransi kendaraan berupa mobil, asuransi kendaraan yaitu dimaksudkan apabila terjadi
kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh kendaraan pihak tertanggung (tertabrak
misalnya).

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia Perkembangan perusahaan pembiayaan
tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia
perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang
dihimpun dari dari masyarakat. Bedanya, kalau bank adalah mempunyai kewenangan
menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan sekaligus berwenang menyalurkan
dana, maka perusahaan pembiayaan hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan ia
tidak mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat, ia hanya dapat. Dana yang
disalurkan oleh perusahaan pembiayaan adalah tetap dana dari bank. Pengawasan perbankan
konvensional dan syariah berada di bawah bank Indonesia, sedangkan pengawasan
perusahaan pembiayaan berada di bawah Departemen Keuangan khususnya Badan
Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan atau disingkat BAPEPAM LK. Sinergisitas
antara dunia perbankan dan perusahaan pembiayaan adalah sangat kentara sekali, karena
memang perusahaan pembiayaan kebanyakan merupakan adalah anak perusahaan bank.
Apabila bukan anak perusahaan biasanya merupakan satu group. Misalnya WOM finance
merupakan anak perusahaan BII, Federal International Finance merupakan anak perusahaan
Astra, kerjasama dengan Bank Permata, dan Adira Finance dengan Bank Danamon juga
sama-sama anak perusahaan temasek. Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di
Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di
negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia
pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri,
yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Menjamurnya
perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi
masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia.
Pada tahun 2007 seperti yang dicatat oleh Investor Daily, pada senin 18 Februari 2008, ada
beberapa perusahaan yang mampu melakukan pembiayaan di atas satu triliun. Perusahaan
konvensional seperti Adira menempati urutan teratas dengan 11 triliun rupiah, FIF dengan 9
triliun rupiah, BAF dengan 5 triliun rupiah, WOM Finance membiayai sebesar 4,8 triliun
rupiah dan BFI Finance sebanyak 2,5 triliun rupiah. Setahun setelah dikeluarkannya SKB
tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan
tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui
Keputusan Presiden (Keppres) No.61/ 1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis
pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal
ventura dan kartu kredit. Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing
relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila
dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan
menjamur di mana-mana. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah
membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan
menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di
kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank.
Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam
perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meski demikian, perusahaan
pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di
Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun
terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini
berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini
mengindikasikan mult ifinance kian dikenal pelaku usaha nasional.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387515&val=6335&title=PERUSAHA
AN%20PEMBIAYAAN%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA%20