Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi. ADR mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dokumen ini juga menjelaskan kasus sengketa antara bank dan nasabah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kartu kredit dan penyaluran dana.

1. ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI SENGKETA EKONOMI
Disusun oleh : Nadya Silva Calestin (43216010057)
Fakultas Program Studi
TATAP
MUKA
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan
Bisnis
S1 Akuntansi
02
MK NADYA SILVA CALESTIN
43216010057

2. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) (juga dikenal sebagai
Penyelesaian Sengketa Eksternal di beberapa negara, seperti
Australia mencakup penyelesaian sengketa proses dan teknik yang berada di
luar pemerintah proses peradilan. Meskipun penolakan terhadap ADR
bersejarah oleh banyak pihak dan para pendukung mereka, ADR telah
mendapat penerimaan luas di antara kedua masyarakat umum dan profesi
hukum dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa pengadilan sekarang
membutuhkan beberapa pihak untuk menggunakan ADR dari beberapa jenis,
biasanya mediasi, sebelum mengizinkan para pihak ‘kasus harus diadili.
Meningkatnya popularitas ADR dapat dijelaskan dengan meningkatnya Kasus
pengadilan tradisional, persepsi bahwa ADR membebankan biaya lebih sedikit
daripada litigasi, preferensi untuk kerahasiaan, dan keinginan dari beberapa
pihak untuk memiliki kontrol yang lebih besar pemilihan individu atau individu-
individu yang akan memutuskan perselisihan mereka. Alternatif penyelesaian
sengketa (ADR) cenderung berubah menjadi penyelesaian sengketa yang
sesuai.
ADR umumnya diklasifikasikan menjadi setidaknya empat
jenis: negosiasi, mediasi,hukum kolaboratif, dan arbitrase. (Kadang-kadang tipe
kelima, konsiliasi, termasuk juga, tetapi untuk tujuan ini dapat dianggap
sebagai bentuk mediasi. Lihat konsiliasi untuk informasi lebih lanjut.) ADR
dapat digunakan bersama sistem-sistem hukum yang ada seperti Pengadilan
Syariah Common Law dalam yurisdiksi seperti Inggris. Tradisi ADR agak
berbeda menurut negara dan budaya. Terdapat perbedaan yang signifikan
elemen umum yang membenarkan topik utama, dan masing-masing negara
atau wilayah perbedaan harus didelegasikan kepada sub-halaman.
ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dua jenis bersejarah.
Pertama, metode untuk menyelesaikan sengketa di luar mekanisme peradilan
resmi. Kedua, metode informal yang melekat pada atau liontin mekanisme
peradilan resmi. Ada di samping berdiri bebas dan atau metode independen,
seperti program mediasi dan ombuds kantor dalam organisasi. Metode-
metode yang serupa, apakah atau tidak mereka liontin, dan umumnya

3. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
menggunakan alat yang serupa atau keahlian, yang pada dasarnya adalah sub-
set keterampilan negosiasi.
ADR mencakup informal tribunal, mediative informal proses, pengadilan
formal dan proses mediative formal. Pengadilan formal klasik bentuk ADR
adalah arbitrase (baik mengikat dan penasihat atau tidak mengikat) dan hakim
swasta (baik duduk sendirian, di panel atau melalui pengadilan juri ringkasan).
Mediative formal klasik rujukan untuk proses mediasi sebelum ditunjuk
pengadilan mediator atau panel mediasi. Terstruktur transformatif mediasi
seperti yang digunakan oleh US Postal Service adalah sebuah proses formal.
Metode informal klasik termasuk proses-proses sosial, rujukan kepada otoritas
non-formal (seperti anggota dihormati dagang atau kelompok sosial) dan
syafaat. Perbedaan utama antara proses-proses formal dan informal adalah (a)
independensi untuk prosedur pengadilan dan (b) pemilikan atau kurangnya
struktur formal untuk penerapan prosedur. Sebagai contoh, negosiasi dengan
bentuk yang unik hanyalah penggunaan alat-alat tanpa proses. Negosiasi
dalam pengaturan arbitrase tenaga kerja adalah penggunaan alat-alat dalam
yang sangat formal dan terkendali pengaturan.
Menyerukan kepada organisasi kantor ombudsman tidak pernah merupakan
prosedur formal. (Memanggil atas organisasi ombudsman selalu sukarela; oleh
International Ombudsman Association Standar praktik, tidak ada seorang pun
dapat dipaksa untuk menggunakan kantor ombuds.) Informal arahan ke rekan
kerja yang dikenal untuk membantu orang menemukan masalah adalah
prosedur informal. Co-pekerja biasanya intervensi informal.
Mengkonseptualisasikan ADR dengan cara ini memudahkan untuk menghindari
membingungkan alat dan metode (melakukan negosiasi sekali gugatan hukum
diajukan berhenti menjadi ADR? Jika itu adalah alat, maka pertanyaannya
adalah pertanyaan yang salah) (adalah mediasi ADR kecuali perintah
pengadilan itu? Jika anda melihat perintah pengadilan dan hal-hal yang serupa
sebagai formalisme, maka jawabannya jelas: pengadilan dianeksasi mediasi
formal hanyalah proses ADR). Garis pemisah dalam proses ADR sering
penyedia didorong daripada konsumen didorong. Berpendidikan konsumen
akan sering memilih untuk menggunakan banyak pilihan yang berbeda
tergantung pada kebutuhan dan keadaan yang mereka hadapi.

4. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa penyelesaian konflik adalah salah
satu tujuan utama dari semua proses ADR Jika suatu proses yang mengarah
pada resolusi, itu adalah proses penyelesaian sengketa.
Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa
perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat
beberapa tentang penyelesaian sengketa. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat
oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga
intergovernmental, diantaranya :
1. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919
2. The Statute of the Permanent Court of International Justice 1921
3. The General Treaty for the Renunciation of War 1928
4. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes 1928
5. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945
6. Deklarasi Bandung 1955
7. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States
1982.
Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental
pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya
penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terbukti
tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya Perang
Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang terlibat dalam
PD II kemudian membentuk United Nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB.
Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.
Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi
organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu,
UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara
untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman penyelesaian
sengketa secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain
karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional,
negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan
tujuan PBB tersebut

5. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
Fitur yang menonjol dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:
1. Dalam negosiasi, partisipasi adalah secara sukarela dan tidak ada pihak
ketiga yang memfasilitasi proses penyelesaian atau memaksakan sebuah
resolusi. (NB – pihak ketiga seperti pendeta atau organisasi ombudsman atau
pekerja sosial atau teman yang terampil dapat melatih salah satu atau kedua
pihak di belakang kejadian, sebuah proses yang disebut “Membantu Orang
Bantuan Sendiri” – lihat Helping People Bantuan Sendiri, dalam Negosiasi
Journal Juli 1990, hlm. 239-248, yang termasuk bagian membantu seseorang
menyusun surat kepada seseorang yang dianggap bersalah mereka.)
2. Dalam mediasi, ada pihak ketiga, seorang mediator, yang memfasilitasi
proses penyelesaian (dan mungkin bahkan mengusulkan sebuah resolusi,
biasanya dikenal sebagai “mediator proposal”), tetapi tidak memaksakan suatu
resolusi pada pihak. Di beberapa negara (misalnya, Inggris Raya), ADR adalah
identik dengan apa yang umumnya disebut sebagai mediasi di negara lain.
3. Dalam hukum kolaboratif atau kolaborasi perceraian, masing-masing
pihak memiliki seorang pengacara yang memfasilitasi proses penyelesaian
dalam istilah yang dikontrak secara khusus. Para pihak mencapai kesepakatan
dengan dukungan dari pengacara (yang terlatih dalam proses) dan saling-pakar
setuju. Tidak seorang pun memaksakan resolusi pada pihak. Namun, proses
adalah sebuah proses formal yang merupakan bagian dari litigasi dan sistem
pengadilan. Alih-alih menjadi Resolusi Alternatif metodologi ini adalah varian
litigasi yang terjadi mengandalkan ADR seperti sikap dan proses.
4. Dalam arbitrase, partisipasi biasanya sukarela, dan ada pihak ketiga yang,
sebagai hakim swasta, memaksakan sebuah resolusi. Arbitrase sering terjadi
karena kontrak pihak setuju bahwa setiap perselisihan mengenai masa depan
perjanjian ini akan diselesaikan oleh arbitrase Dalam beberapa tahun terakhir,
yang enforeeability klausul arbitrase, terutama dalam konteks perjanjian
konsumen (misalnya, kartu kreditperjanjian), telah menarik cermat dari
pengadilan. Meskipun pihak dapat mengajukan banding ke pengadilan
arbitrase hasil, seperti menghadapi banding menuntut peninjauan standar.
Luar tipe dasar resolusi sengketa alternatif lain ada berbagai bentuk ADR:

6. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
Kasus evaluasi: mengikat non-proses di mana pihak-pihak menyajikan fakta-
fakta dan isu-isu untuk kasus netral penilai yang memberikan nasihat kepada
pihak-pihak pada kekuatan dan kelemahan dari masing-masing posisi, dan
menilai bagaimana sengketa kemungkinan akan diputuskan oleh juri atau Juri
lainnya.
Kasus ini disebut pakar yang diminta untuk memberikan yang seimbang dan
netral evaluasi sengketa.Evaluasi ahli dapat membantu pihak-pihak dalam
menilai kasus mereka dan dapat mempengaruhi mereka ke arah suatu
penyelesaian.
Kelompok keluarga konferensi: sebuah pertemuan antara anggota keluarga
dan anggota kelompok yang terkait diperpanjang mereka. Pada pertemuan ini
(atau sering serangkaian pertemuan) menjadi keluarga yang terlibat dalam
interaksi pembelajaran dan keterampilan untuk membuat rencana untuk
menghentikan pelecehan atau perlakuan buruk lainnya antara para
anggotanya.
Fakta netral: sebuah proses di mana pihak ketiga yang netral, yang dipilih baik
oleh pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan, menyelidiki suatu isu dan
laporan atau memberi kesaksian di pengadilan. Netral proses pencarian fakta
ini berguna untuk menyelesaikan kompleks ilmiah dan faktual sengketa.
KASUS SENGKETA ANTARA BANK INDONESIA DENGAN NASABAH DI BIDANG
SISTEM PEMBAYARAN
Selama periode 2011, Bank Indonesia (BI) mencatat kasus sengketa antara
bank dengan nasabah di bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi
sengketa kartu kredit. Hal itu terjadi karena banyak kartu kredit yang hilang
dan digunakan orang lain yang tidak berhak. Demikian disampaikan Ketua Tim
Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir dalam

7. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
keterangan tertulis, Jumat (6/1). “Data penyelesaian sengketa bank dengan
nasabah tahun ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2010 lalu. Dari total
permohonan penyelesaian sengketa yang diterima pada tahun 2010 sebanyak
278 sengketa menjadi 510 kasus. Paling banyak di penyaluran dana 246 kasus
dan sistem pembayaran 204 kasus,” kata Sondang. Sondang menjelaskan
bahwa di bidang penyaluran dana, permohonan penyelesaian sengketa
didominasi dengan permohonan restrukturisasi kredit baik kredit konsumsi
maupun kredit modal kerja. Menurutnya, peningkatan permohonan
meningkatnya informasi mengenai keberadaan mediasi perbankan yang
difasilitasi Bank Indonesia dikarenakan tingginya ekspektasi masyarakat
terhadap eksistensi Bank Indonesia terkait perlindungan nasabah. Selain itu,
kekurang pahaman nasabah mengenai karakteristik sengketa yang dapat
dimediasi. Berikuat data lengkap BI terkait permohonan sengketa nasabah
dengan bank: penyaluran dana 246 kasus, sistem pembayaran 206 kasus,
penghimpunan dana 47 kasus, produk kerjasama 4 kasus, produk lainnya 4
kasus, di luar permasalahan produk perbanakan 3 kasus. Sebenarnya,
masyarakat dapat mengupayakan sengketanya dengan bank melalui Mediasi
Perbankan. Namun masalah yang menjadi sengketa merupakan sengketa
keperdataan antara nasabah dengan bank. Untuk nilai tuntutan finansial paling
banyak Rp500 juta. Selain itu nasabah atau pengadu juga tidak sedang dalam
proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan,
atau lembaga mediasi lainnya, Pernah diupayakan penyelesaiannya oleh bank
(melalui mekanisme pengaduan nasabah), dan belum pernah diproses dalam
mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Kesimpulan dan saran
: Dalam kasus penyelesain sengkata mengenai kartu kredit ini seharusnya pihak
pemerintah atau pihak bank dapat bertindak lebih bijaksana terhadap kasus-
kasus sengketa karena nasabah yang mungkin masih awam dalam dunia
perbankan sebaiknya pihak bank menghimbau agar nasabah lebih berhati-hati
dalam menjaga kartu kreditnya dan seharusnya saat kartu kreditnya hilang
segera lapor ke bank yang bersangkutan agar pihak bank bisa langsung
memblokir atau menonaktifkan kartu kredit anda supaya orang yang
menemukan atau mengambil kartu kredit tersebut tidak bisa menggunakan
kartu kredit anda dan anda tidak harus membayar mahal biaya kartu kredit
anda yang hilang karena digunakan oleh orang lain. Itu adalah solusi dan

8. 2017
3
Sistem Informasi Manajemen
Nadya Silva Calestin 43216010057
antisipasi yang cepat agar kartu anda tidak digunakan sembarangan saat kartu
kredit anda hilang.
DAFTAR PUSTAKA
https://ratuhermikusumah.wordpress.com/2015/06/19/contoh-kasus-
tentang-sengketa-yang-berhubungan-dengan-masalah-perekonomian/