hukum perbankan dan asuransi

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perbankan dan Asuransi
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Hukum Perbankan dan
Asuransi.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran Hukum Perbankan
dan Asuransi.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi
Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law)
yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang
undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-
masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu
yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas
dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan
dunia perbankan tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan
bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan,
maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT.
Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk
kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan
persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan
bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh
bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-
lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk
dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari
berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
a. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui
penggunaan mata uang.
b. Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial,
yaitu cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal
dan sumber hukum dalam arti materil.
 Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
 Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
C.Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya
sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas
hukum (khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah.
Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti
fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi
oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja
dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan
mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari
nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan
ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan
masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan
bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
D. Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan
1) Pihak Nasabah
Pengertian Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008
tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan
nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak
memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi
keuangan (walk-in customer).
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan
pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah
yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni :
a. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.
b. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
2)Pihak Perbankan
 Pengertian dan Fungsi Perbankan.
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit
dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-
undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan
hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia,
yaitu :
1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha
pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana
masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari
penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang
sebagian tugas penyelenggaraan Negara.
E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait,
yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan
mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya,
pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan
masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada
banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan
penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para
penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana,
dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti
deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang
dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus
dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan
dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan
sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti
tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah
ketentun-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening
tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat
berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua
bentuk
yaitu :

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
1. Hubungan Kotraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah
hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur,
nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.
2. Hubungan Non Kontraktual
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak
bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non
deposan-non debitur.
F. Prinsip-Prinsip dalam Perbankan
1. Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan
nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan
kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap
memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur
dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.
2. Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam
menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana
kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini
agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi
ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip
kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No
10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya.
4. Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal
dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
G. Definisi dan Unsur Asuransi
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah
Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu
evenemen (peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk
perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-
untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh
Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun
dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan
menerima tanggungan
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju
untuk diadakan perjanjian asuransi
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat
untuk melaksanakan kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi
adalah:
a. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung)
b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
d. Tujuan yang ingin dicapai
e. Resiko dan premi
f. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian
g. Syarat-syarat yang berlaku
h. Polis asuransi.
H. Tujuan Asuransi
1. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
2. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
I. Berlakunya Asuransi
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya
asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan
dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan
dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,
penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
J. Polis Asuransi
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan
janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak
(penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung
dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa
harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
g. Premi asuransi
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-
janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S
CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung
dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.
K. Jenis Asuransi
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan
c. Asuransi laut
d. Asuransi Pengangkutan
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a) Asuransi Kecelakaan
b) Asuransi Kesehatan
c) Asuransi Jiwa Kredit.
L. Implementasi
“Kasus Alphard Hilang, Kala Asuransi Menolak Ganti”
JAKARTA - Setelah dua tahun hilang, Toyota Alphard tahun 2005 milik Yansen
Handoko Lim bisa ditemukan kembali baru-baru ini oleh petugas Polda Metro Jaya. Namun
yang jadi masalah bukan ditemukannya kembali mobil yang telah memiliki peranti safety
canggih itu. Melainkan ketika melaporkan kehilangan mobil pada 2 tahun lalu kepada pihak
asuransi, dinyatakan tidak bisa mengganti karena tidak ada alasan kuat mobil itu hilang
karena dicuri.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Di Pinjam Teman
Ketika terjaring sebuah razia, Alphard itu sudah berubah tampilan, termasuk nomor
polisi yang semula B 33 QT berganti H 8864 AZ. Mobil tersebut kini masih berada di Polda
Metro Jaya, dan tinggal proses untuk bisa diambil kembali pemiliknya setelah melengkapi
dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB.
"Sebuah keberuntungan saja kalau Alphard yang hilang itu bisa ditemukan kembali
oleh polisi. Namun mestinya pihak asuransi, dalam hal ini Allianz, mengganti mobil yang
hilang karena saya mengambil asuransi dengan pertanggungan all risk (komprehensif)
dengan premi Rp 30 juta selama dua tahun," ujar Yansen, pemilik bengkel di bilangan Karet
Pedurenan, Jakpus.
Bahkan Yansen sudah melaporkan kehilangan itu kepada polisi. Alphard yang masih
dalam pertanggungan leasing itu dipinjam temannya ketika kemudian hilang di halaman
rumah temannya itu yang jaraknya tak jauh dari bengkel Autowork di bilangan Kuningan,
Jaksel. Temannya itu juga menandatangani surat pernyataan di bawah meterai siap
diproses hukum jika terbukti melakukan rekayasa hilangnya mobil.
Namun pihak PT Asuransi Allianz Utama Indoneesia (AZUI) menyatakan bahwa
dengan berat hati tidak bisa mengganti kehilangan itu. Sebab kejadian hilangnya Alphard ini
dianggap kategori pengecualian, seperti yang tercantum dalam polis standar asuransi
kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI) bab II pasal 3 ayat 4.
Di situ disebutkan bahwa pertanggungan asuransi tidak menjamin kerugian atas
kendaraan bermotor yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya,
kendaraan tidak digunakan sesuai kesepakatan dalam polis awal asuransi. Termasuk tindak
kejahatan yang dilakukan oleh nasabah sendiri, suami/istri, anak, orang tua, saudara
sekandung dan teman tertanggung dengan sepengetahuan atau seizin tertanggung.
"Meminjamkan kunci mobil kepada teman itu termasuk dalam klausul tadi. Selain itu,
kami juga telah melakukan investigasi, tidak ada bukti yang menguatkan mobil itu hilang
karena dicuri. Apalagi dengan teknologi immobilizer, dimungkinkan mobil itu tidak bisa dicuri
pihak lain karena Alphard hanya bisa dioperasikan dengan kunci mobil yang sama," ujar
Agung Priambadha, Head of Corporate Communications AZUI.
Kemudian juga dikuatkan oleh Toyota-Astra Motor bahwa Alphard sudah dilengkapi
fitur immobilizer, yang tidak memungkinkan dibobol maling tanpa menggunakan kunci mobil
asli.
"Tapi keputusan untuk tidak mengganti kerugian pihak nasabah, atas kehilangan
mobilnya, juga harus didasarkan pada hasil investigasi polisi melalui surat laporan kepolisian
setempat. Tidak bisa hanya berpatokan pada klaim ATPM, yang menyatakan kalau mobil itu
tidak mungkin dicuri maling," ungkap Laurentius Iwan Pranoto Sutanto, Head Marketing
Communication &PR PT Asuransi Astra Buana (Garda Oto).
"Memang kecil kemungkinannya kalau mobil yang sudah dilengkapi teknologi
immobilizer seperti smart key atau keyless entry bisa dengan mudah dijebol maling.
Kalaupun bisa, pasti ada yang menduplikasi master kuncinya," beber Adhi Prasojo,
Warranty Head PT Chrysler Indonesia.
Yansen sendiri menyatakan ketika ditemukan pihak kepolisian baru-baru ini, sudah
menggunakan kunci mobil yang berbeda, lebih bulat dan tanpa alarm. Sedang kunci aslinya
sendiri masih dipegang temannya yang meminjam Alphard itu.
Berangkat dari kondisi tadi, ada kemungkinan terjadi permainan kotor yang bisa saja
dilakukan oknum tertentu. Pasalnya menurut Adhi, untuk bisa membuat duplikat kunci
immobilizer harus membawa serta master atau kunci asli, dan wajib menyertakan fotokopi

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
STNK dan BPKB dengan menunjukkan dokumen yang asli. "Duplikasi ini pun hanya bisa
dilakukan pada dealer authorized mobil tersebut," tandas pria ramah ini.

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Ayu Indah Permatasari, 2014.
http://permasalahandansolusikasusasuransi.blogspot.com/2014/11/permasalahan-dan-
solusi-kasus-asuransi.html?m=1 (3 Juni 2018, 18.50 WIB)
Afandyamd, 2012.
https://www.google.co.id/amp/s/afandyamd.wordpress.com/2012/03/25/aspek-hukum-
dalam-perbankan-dan-asuransi/amp/ (3 Juni 2018, 18.50 WIB)