Hukum Perbankan dan Asuransi

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perbankan dan
Asuransi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi 12 1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Memberi pengetahuan umum
tentang Hukum Perbankan dan
Asuransi
Mampu memahami teori Hukum
Perbankan dan Asuransi. Solusi
tentang kasus implementasinya.

2. ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN DAN ASURANSI
A. Aspek Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan
Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking
Law) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan
perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang
mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya
sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang
tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan
karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum
pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan
terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta,
patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti
pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah,
dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan
bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral,
dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai
oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent
banking, dan lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk
dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem
transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara
khusus melalui penggunaan mata uang.
2. Transaksi Usaha yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan
catatan finansial, yaitu cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
2
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

3. B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal
dan sumber hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi
hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya,
apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain
sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum
dan perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
C. Asas - Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi
dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang
diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam
melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan
untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi
ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank
dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya.
Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan
padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga
kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-
lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib
dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri
karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan
uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank
wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan padanya.
3
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

4. D. Para Pihak Dalam Transaksi perbankan
Pihak Nasabah
1. Pengertian Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No.
10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2
yang dimaksud dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa
bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan
jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer).
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang
jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa
pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis
nasabah ada 2, yakni :
a) Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.
b) Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.
Pihak Perbankan
1. Pengertian dan Fungsi Perbankan.
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang. Sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah
pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa
Indonesia, yaitu :
a) Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan
usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau
pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit
atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
b) Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan
menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara.
4
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

5. E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling
terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan
mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan
uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan
kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat,
untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana
dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah
yaitu :
a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik
masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara
bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan
hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito,
tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat
tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-
syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.
Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan
yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama
dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk
perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-
syarat umum yang berlaku adalah ketentun-ketentuan dan syarat-syarat
umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.
Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit
investasi, atau kredit usaha kecil.
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk
yaitu :
1) Hubungan Kotraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan
kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur,
nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.
2) Hubungan Non Kontraktual.
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak
bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non
deposan-non debitur.
5
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

6. F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan
 Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank
dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan
berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan
banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10
Tahun 1998.
 Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank
dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam
penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan
dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat
menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan
norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian
tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
 Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU
No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk
mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi
nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
6
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

7. Contoh kasus dalam Perbankan
JAKARTA, KOMPAS.com — Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah
terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan.
Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan
perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control
bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. “Internal
control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur standard
operating procedure (SOP),” kata Jos Luhukay, Senin (2/5/2011).
Berikut adalah contoh – contoh kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh
Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:
· Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan
supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka
rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6
juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam)
menjadi 60 juta dollar AS.
· Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri.
Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya
memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka.
Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
· Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil
pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi
perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman
modal kerja.
7
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

8. Dasar-Dasar Hukum Asuransi
A. DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan
mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
a) Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
b) Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan
dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
c) Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat
juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima
tanggungan;
d) Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;
e) Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk
melaksanakan kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
a) Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
d) Tujuan yang ingin dicapai;
e) Resiko dan premi;
f) Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
g) Syarat-syarat yang berlaku;
h) Polis asuransi.
8
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

9. B. TUJUAN ASURANSI
I. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
II. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
C. BERLAKUNYAASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
D. POLIS ASURANSI
a) Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus
dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak
(penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian,
polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung.
b) Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa
harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
 Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
 Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
 Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
 Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
 Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
 Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan
penanggung;
 Premi asuransi;
 Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala
janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan
BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan
9
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

10. kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang
hak.
E. JENIS ASURANSI
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
 Asuransi Kebakaran;
 Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
 Asuransi laut;
 Asuransi Pengangkutan;
 Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
 Asuransi Kecelakaan;
 Asuransi Kesehatan;
 Asuransi Jiwa Kredit.
10
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

11. Contoh Kasus
KASUS BAKRIE LIFE DAN INOVASI PRODUK ASURANSI HIBRIDA
Perusahaan industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi, saat ini mulai
banyak yang melakukan terobosan pemasaran dengan menciptakan produk hibrida atau
produk campuran, misalnya produk perbankan (deposito) digabung dengan produk asuransi
jiwa. Produk hibrida ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat ganda bagi nasabah yaitu
mendapatkan bunga deposito sekaligus proteksi asuransi jiwa.
Perbankan di Indonesia memang belum ada yang menjadi universal banking di mana produk-
produknya merupakan produk hibrida antara produk bank dan lembaga keuangan lain. Bank
di Indonesia mayoritas masih berupa bank komersial (commercial banking) dan jika pun
terdapat produk hibrida, jumlahnya masih sedikit dibandingkan dana di sektor perbankan.
Sementara universal banking, yang banyak terdapat di Eropa dan juga di Jepang,
membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti investment
banking dan asuransi. (Wulan Tunjung Palupi, 2009).
Di samping munculnya fenomena produk hibrida di sektor jasa keuangan, saat ini juga
banyak dijumpai pola keterkaitan antar lembaga keuangan dalam bentuk kerjasama
pemasaran produk keuangan. Produk investasi reksadana dan obligasi, selain ditawarkan di
pasar modal, juga ditawarkan melalui perbankan. Dalam kasus semacam ini, perbankan
hanya berperan sebagai agen penjual yang tidak ikut menanggung risiko kerugian. Pola
kerjasama semacam ini tetap membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan
seperti pada kasus Bank Century dan Antaboga Sekuritas. Koordinasi pengawasan yang baik
antara Bank Indonesia dengan Bapepam-LK sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Kecenderungan munculnya produk
hibrida dan semangat kerjasama di antara perusahaan jasa keuangan tampaknya akan semakin
meningkat di masa mendatang, sehingga hal tersebut memunculkan wacana tentang perlunya
membentuk lembaga pengawas sektor keuangan yang bersifat superbody, independen, dan
terintegrasi.
Kecenderungan munculnya produk hibrida di sektor jasa keuangan di Indonesia sebenarnya
lebih banyak mengikuti tren yang ada di negara maju. Fenomena semacam ini dapat
berdampak positif atau negatif tergantung cara kita menyikapinya. Penerbitan produk hibrida
di sektor jasa keuangan, jika dikelola dengan baik dan benar, dapat meningkatkan gairah dan
partisipasi masyarakat secara signifikan untuk membeli produk-produk jasa keuangan. Di lain
pihak, jika tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai, akan dapat memunculkan
dampak negatif seperti yang terjadi dalam kasus Bank Century dan Antaboga Sekuritas, serta
kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwa Bakrie atau yang dikenal sebagai Kasus
Bakrie Life.
Kasus Bakrie Life bermula dari penjualan produk asuransi unit-link Diamond Investa yang
merupakan produk hibrida antara asuransi jiwa dengan investasi pasar modal (umumnya
11
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

12. reksadana). Banyak nasabah yang tergiur dengan tawaran ini karena produk Diamond Investa
menawarkan imbal hasil 1,5 persen di atas bunga deposito per tahun plus manfaat proteksi
asuransi jiwa. Sayang pemasaran produk asuransi unit-link ini kemudian bermasalah karena
PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) diduga gagal membayar imbal hasil beserta pokok
dana nasabah dengan nilai total mendekati Rp 400 miliar. Hal tersebut ditengarai disebabkan
adanya penyelewengan penempatan portofolio yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Bakrie Life dianggap melampaui batas dalam berinvestasi karena terlalu banyak
menempatkan portofolio reksadana pada saham-saham perusahaan grup Bakrie, sehingga
ketika harga saham perusahaan grup Bakrie berjatuhan akibat krisis global 2008 maka nilai
portofolio Bakrie Life pun ikut terhempas. (Harian Sinar Harapan, 17 September 2009).
KETIADAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH ASURANSI
Kasus Bakrie Life lebih sulit diselesaikan karena hingga kini belum ada perlindungan hukum
terhadap dana nasabah asuransi. Nasabah asuransi sebagai pihak konsumen selama ini hanya
dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen (UU 8/ 1999). Namun demikian, UU
Perlindungan Konsumen tidak mengatur mekanisme penjaminan dan pengembalian dana
nasabah jika terjadi kasus perusahaan asuransi bermasalah. Di samping itu, UU Perlindungan
Konsumen lebih banyak berfokus pada pengaturan dan perlindungan hak-hak konsumen dan
terlaksananya kewajiban produsen secara umum. Padahal, yang lebih dibutuhkan oleh
nasabah asuransi adalah kepastian pengembalian dana mereka jika terjadi kasus kegagalan
usaha yang menimpa perusahaan asuransi.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky, sebagaimana dikutip Harian Sinar Harapan (17 September
2009) mengatakan bahwa permasalahan konflik antara nasabah dengan Bakrie Life tidak bisa
dilepaskan dari pengawasan Bapepam-LK yang lemah dan tidak serius. Bapepam-LK
terkesan hanya cuci tangan sehingga melihat masalah ini hanya sebatas permasalahan kontrak
pengelolaan dana antara nasabah yang dirugikan dengan Bakrie Life. Kepala Biro
Perasuransian Bapepam-LK, Isa Rachmatarwata, sebagaimana dikutip Harian Bisnis
Indonesia (17 September 2009) juga meminta para nasabah yang dirugikan Bakrie Life untuk
menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan kontrak yang berlaku, sebab dalam setiap
kontrak asuransi biasanya disebutkan tentang bagaimana cara penyelesaian masalah jika
terjadi sengketa. Isa Rachmatarwata juga menegaskan agar para nasabah harus siap
menempuh cara penyelesaian sengketa sesuai dengan polis, sebab jika pihak regulator ikut
mengintervensi malah tidak sesuai dengan kontrak.
Direktur eksekutif AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), Stephen Juwono, sebagaimana
dikutip Harian Bisnis Indonesia (17 September 2009) mengatakan bahwa kasus Bakrie Life
merupakan masalah internal antara Bakrie Life dengan para nasabahnya. Jika nasabah
mengetahui adanya penyimpangan investasi, maka mereka dapat membawa masalah tersebut
ke jalur hukum. AAJI hanya berwenang memberi sanksi kepada para agen pemasaran produk
asuransi yang dianggap menyimpang yaitu agen yang tidak terdaftar dan tidak punya lisensi.
Pernyataan pejabat Bapepam-LK dan pengurus AAJI tersebut di atas, walaupun secara
normatif terasa logis, tetapi secara faktual cenderung merugikan pihak nasabah asuransi.
Proses penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase lebih sesuai diterapkan bagi pihak
tertanggung yang bermodal besar, sedangkan penyelesaian melalui jalur Mediasi, misalnya
melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, juga tidak dapat menjamin pengembalian dana
nasabah secara utuh. Di samping itu cara Arbitrase dan Mediasi lebih cocok diterapkan untuk
12
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

13. kasus-kasus sengketa keperdataan yang hanya melibatkan dua pihak atau sedikit pihak. Kasus
Bakrie Life yang melibatkan ratusan nasabah lebih sulit diselesaikan melalui jalur Mediasi
atau Abitrase karena kedudukan para nasabah cenderung lemah sehingga perlu perlindungan
hukum dari Negara.
Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum via Pengadilan Negeri juga sangat
memberatkan nasabah karena proses peradilan di Indonesia umumnya masih cenderung lebih
berpihak kepada pemilik modal besar, prosesnya berbelit-belit, lama, tidak ada jaminan
menang, dan kalau toh menang seringkali eksekusi putusannya tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Penyelesaian kasus Bakrie Life seharusnya lebih difokuskan pada upaya
pengembalian dana milik nasabah, sedangkan proses hukumnya menjadi domain tugas
Bapepam-LK. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan Bapepam-LK menemukan
indikasi tindak pidana, maka Bapepam-LK harus segera meneruskan kasus tersebut ke
Kepolisian. Jika yang ditemukan hanyalah pelanggaran administratif, maka Bapepam-LK
tidak perlu lapor ke Kepolisian tetapi cukup memberi sanksi administratif sesuai ketentuan
yang berlaku. Sanksi administratif terberat tentu saja adalah penutupan perusahaan melalui
pencabutan ijin perusahaan.
Nasib nasabah bank jauh lebih baik dibandingkan nasib nasabah asuransi karena di perbankan
sudah ada program penjaminan dana nasabah penyimpan melalui LPS (Lembaga Penjaminan
Simpanan) berdasarkan UU 24/ 2004. Bapepam-LK, menurut berita Koran Jakarta (21
September 2009) saat ini juga sedang merancang pembentukan lembaga penjaminan dana
investor di pasar modal atau IPF (Investor Protection Fund) yang ditargetkan sudah terbentuk
pada kuartal ke-2 tahun 2010. Dalam kajian pembentukan IPF disebutkan bahwa sumber
pendanaan IPF berasal dari kontribusi investor melalui biaya transaksi investor (levy),
perusahaan efek, self regulatory organization (SRO), dan Pemerintah. Pemerintah diharapkan
ikut memberikan kontribusi karena selama ini investor di pasar modal juga memberikan
kontribusi bagi pemasukan negara lewat pajak. Setiap transaksi saham di pasar modal akan
dikenakan pajak 0,1 persen dari total nilai transaksi.
Program penjaminan harus diarahkan guna melindungi dana nasabah asuransi agar tingkat
kepercayaan masyarakat tetap tinggi. Lembaga penjaminan dana nasabah asuransi,
sebagaimana LPS, juga harus diberi peran sebagai lembaga penyelamat dan/atau likuidator
perusahaan asuransi bermasalah. Dengan tambahan peran sebagai penyelamat dan likuidator
tersebut, maka lembaga penjaminan ini dapat lebih mudah memberi kepastian pengembalian
dana nasabah asuransi. Pendanaan lembaga penjaminan ini dapat berasal dari sumbangan
Pemerintah, serta premi yang dikutip dari perusahaan asuransi dan nasabah asuransi.
Mekanisme kerja lembaga ini mirip dengan perusahaan re-asuransi. Bedanya, kalau
perusahaan re-asuransi berfungsi melindungi perusahaan asuransi, maka lembaga penjaminan
berfungsi melindungi nasabah asuransi.
Kasus Bakrie Life mirip dengan praktek pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK) di perbankan. Bedanya, pelanggaran BMPK diatur jelas dalam UU Perbankan (UU
7/ 1992 juncto UU 10/ 1998), sedangkan pelanggaran sejenis belum diatur dalam UU 2/ 1992
tentang Usaha Perasuransian. Banyaknya bank yang melanggar BMPK menjadi salah satu
pemicu krisis ekonomi dan perbankan 1997/1998. Kasus Bakrie Life jika tidak diselesaikan
dengan baik kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap citra industri asuransi di
mata masyarakat. Masyarakat sebagai calon nasabah asuransi akan khawatir membeli produk
asuransi, khususnya asuransi unit-link. Padahal, industri jasa asuransi sebagaimana industri
13
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

14. jasa keuangan lainnya, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, karena industri jasa
ini hidup dari usaha penghimpunan dan penyaluran dana-dana milik masyarakat.
KELEMAHAN DAN PENGAWASAN SERTA PENINDAKAN OLEH BAPEPAM -LK
Mencuatnya kasus gagal bayar nasabah Bakrie Life, menurut Kepala Biro Perasuransian
Bapepam-LK, disebabkan oleh gabungan berbagai faktor seperti ketidakcermatan
manajemen, kemungkinan terjadinya praktek pelanggaran usaha, kondisi ekonomi, dan
penanganan saat krisis yang tidak tepat. Jika Bapepam-LK memang mengetahui penyebab
kasus Bakrie Life, maka timbul pertanyaan mengapa Bapepam-LK selaku regulator dan
pengawas tidak berhasil mencegah munculnya kasus Bakrie Life. Bahkan, ketika kasus
Bakrie Life benar-benar muncul ke permukaan, Bapepam-LK terkesan hanya mau
menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Bakrie Life dan para nasabahnya. Para
nasabah diminta menyelesaikan permasalahan sesuai polis, dan bila menemukan indikasi
tindak pidana para nasabah disarankan melapor ke Kepolisian.
Kasus Bakrie Life, dan juga kasus Antaboga Sekuritas, adalah contoh betapa lemahnya aspek
pengawasan dan penindakan yang seharusnya dilakukan Bapepam-LK. Sebagai otoritas pasar
modal dan lembaga keuangan non-bank, Bapepam-LK berfungsi sebagai regulator dan
pengawas yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Pemeriksaan atau penyelidikan oleh Bapepam diatur dalam Pasal 100, sedangkan wewenang
penyidikan diatur dalam Pasal 101 UU 8/ 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 101 Ayat (2) UU
8/ 1995 menyatakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Pasar Modal berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun
demikian, aturan UU 8/ 1995 ini mengandung kelemahan karena tidak mencantumkan
wewenang Bapepam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap lembaga keuangan
non-bank selain pasar modal.
Keberadaan Penyidik PNS disamping Penyidik Kepolisian telah diatur dalam UU 8/ 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
Penyidik dapat berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan “Penyidikan”, sesuai Pasal 1 angka 2
UU 8/ 1981, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan
menemukan tersangkanya.
Pasal 7 Ayat (2) UU 8/ 1981 menyatakan bahwa Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai
dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian.
Berdasarkan ketentuan ini, maka Penyidik PNS yang telah menemukan bukti awal adanya
tindak pidana tertentu, harus segera melimpahkan kasus tersebut kepada Penyidik Kepolisian.
Penyidik Kepolisian selanjutnya memproses lebih lanjut kasus tersebut dan kemudian
melimpahkannya kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum.
Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan kasus
Bakrie Life, Bapepam-LK terbukti belum bekerja secara maksimal karena tidak
melaksanakan penyidikan dengan benar. Jika tugas penyidikan tersebut dilakukan dengan
benar dan berhasil menemukan indikasi pelanggaran pidana, maka Bapepam-LK seharusnya
14
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

15. wajib meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian dan bukannya malah menyerahkan tugas
tersebut kepada para nasabah Bakrie Life. Hal serupa juga terjadi dalam kasus Bank Century
dimana Bank Indonesia tidak berani melakukan penindakan terhadap pemilik Bank Century
yang terbukti melakukan pelanggaran pidana berupa penerbitan L/C fiktif senilai Rp 1,8
triliun. Ketidaktegasan Bank Indonesia membuat kasus Bank Century bertambah besar
sehingga biaya penyelamatan yang harus ditanggung LPS mencapai Rp 6,7 triliun. Prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan bank sering digunakan sebagai dalil untuk menutupi
ketakutan dan kelemahan tersebut.
Kelemahan penindakan hukum sudah lama menjadi budaya hukum di Indonesia, sehingga
bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang hanya pandai membuat undang-undang atau
peraturan tetapi lemah dalam implimentasi dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum di
masa Reformasi hingga saat ini masih banyak diwarnai oleh budaya hukum warisan Orde
Baru yang bernuansa korupsi-kolusi-nepotisme serta lebih cenderung membela kepentingan
elit penguasa dan pemilik modal besar. Prof. Satjipto Rahardjo SH dalam Bernard L.
Tanya et.al. (2006) bahkan menyatakan penegakan hukum di masa transisi pasca Orde Baru
tidak hanya dijalankan seperti rutinitas belaka (business as usual) tetapi juga dipermainkan
seperti barang dagangan (business-like). Di masa kini, menurut Prof. Satjipto Rahardjo SH
(2007) penegakan hukum memerlukan kualitas progresif. Kita membutuhkan penegak hukum
yang berkualitas di atas rata-rata. Undang-undang hanya berbicara abstrak dan datar, baru di
tangan penegak hukum itulah kekuatan hukum bisa diuji kemampuannya. Penggunaan
diskresi yang bertanggung jawab juga diperlukan guna mengatasi kebuntuan dalam
penegakan hukum. Guna mengatasi hambatan penegakan hukum di sektor keuangan,
Pemerintah dan DPR perlu membentuk lembaga pengawas independen yaitu Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) paling lambat 31 Desember 2010 sebagaimana amanat Pasal 34 UU Bank
Indonesia (UU 23/ 1999 juncto UU 3/ 2004). Pembentukan OJK akan mengambil alih fungsi
pengawasan yang selama ini dijalankan BI dan Bapepam-LK.
KELEMAHAN ATURAN HUKUM DAN PENTINGNYAREFORMASI HUKUM
ASURANSI
Kasus Bakrie Life juga memunculkan fakta adanya kelemahan dalam aturan hukum di bidang
asuransi. Hal ini disebabkan UU 2/ 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dibentuk pada
masa Orde Baru belum pernah direvisi hingga saat ini, padahal UU Bank Indonesia dan UU
Perbankan telah direvisi beberapa kali mengikuti perkembangan sosial-ekonomi-politik yang
begitu cepat di era Reformasi.
Pada saat pengajuan RUU bidang Keuangan pada tahun 2003, Pemerintah telah menyertakan
RUU Otoritas Jasa Keuangan dan RUU untuk mengamandemen undang-undang bidang jasa
finansial, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Tetapi, yang lolos menjadi UU
hanya amandemen UU BI, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2004 dan yang lainnya sampai kini
masih menyangkut di DPR. Dari segi infrastruktur, Pemerintah telah menyiapkan diri dengan
memerger Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Direktorat Lembaga Keuangan
(DJLK) menjadi Bapepam-LK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
(Rijanta Triwahjana, 2008).
Kelemahan aturan dalam UU 2/ 1992 meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut :
15
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

16. a) UU 2/ 1992 belum mencantumkan secara jelas peran Bapepam-LK sebagai otoritas
regulator dan pengawas perusahaan asuransi di bawah kendali Menteri Keuangan.
b) UU 2/ 1992 belum mengatur tentang pemasaran produk-produk asuransi hibrida.
c) UU 2/ 1992 belum mengatur pembentukan lembaga penjamin dana nasabah asuransi.
d) UU 2/ 1992 belum mengatur peran lembaga penjamin dana nasabah asuransi dalam upaya
penyelamatan maupun kepailitan/ likuidasi perusahaan asuransi.
Kelemahan pertama dapat diatasi dengan membuat UU tentang Bapepam-LK sehingga
kedudukan Bapepam-LK lebih independen (tidak lagi di bawah Menteri Keuangan) sehingga
kedudukannya setara dengan Bank Indonesia. DiAmerika Serikat, lembaga pengawas pasar
modal dan pengawas perusahaan asuransi berdiri sendiri-sendiri dan berstatus independen
karena tidak bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. Kelemahan pertama ini juga
dapat diatasi melalui pembentukan lembaga superbody seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
yang independen dan bertugas mengawasi seluruh perusahaan di sektor jasa keuangan.. Pola
pengawasan model OJK mirip dengan pola pengawasan yang diterapkan di Inggris.
Menurut Wulan Tunjung Palupi (2009) terdapat dua aliran pemikiran dalam bidang
pengawasan sektor keuangan. Yang pertama menganut prinsip bahwa supervisi berbagai
institusi keuangan dilakukan oleh beberapan lembaga yang terpisah. Yang kedua berprinsip
seluruh pengawasan sektor keuangan harus ada dalam satu badan besar. Di Inggris, industri
keuangan diawasai oleh Financial Supervisory Authority (FSA). Sedangkan di Amerika
Serikat, industri keuangan diawasi beberapa institusi terpisah yaitu : Securities and Exchange
Commission (SEC), The Fed (Bank Sentral), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),
dan Options Clearing Corporation (OCC).
Kelemahan kedua dapat diatasi dengan merevisi UU 2/ 1992 dengan memasukkan aturan
pemasaran produk asuransi hibrida serta ketentuan kerjasama pemasaran produk jasa
keuangan. Ketentuan semacam ini diperlukan guna menjamin adanya kepastian dan
perlindungan hukum, sehingga kegiatan tersebut tidak sampai merugikan nasabah asuransi
seperti pada kasus Bakrie Life. Penempatan portofolio investasi dalam asuransi unit-link juga
harus diatur dan dibatasi seperti halnya ketentuan BMPK di perbankan.
Kelemahan ketiga dan keempat dapat diatasi dengan membuat aturan pembentukan lembaga
penjaminan dana nasabah asuransi, yaitu lembaga yang cara kerjanya mirip LPS.
Pembentukan lembaga ini dapat diatur dalam bentuk UU tersendiri, atau dalam bentuk
amandemen UU 2/ 1992 tentang Usaha Perasuransian. Seperti LPS, lembaga ini sebaiknya
juga diberi peran sebagai penyelamat maupun likuidator perusahaan asuransi bermasalah.
Jika Pemerintah dan DPR lebih memilih opsi pembentukan OJK, maka peran lembaga ini
cukup sebatas melakukan usaha penjaminan dana nasabah asuransi.
Mengingat begitu kompleksnya reformasi hukum di bidang keuangan, maka Pemerintah dan
DPR sudah seharusnya segera merevisi paket RUU bidang keuangan yang sudah tertunda
sejak tahun 2003. Munculnya kasus Bakrie Life, kasus Antaboga Sekuritas, dan kasus sejenis
lainnya, semestinya mulai menyadarkan Pemerintah dan DPR agar tidak hanya mereformasi
perbankan dan bank sentral tetapi juga mereformasi lembaga keuangan non-bank khususnya
pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.
16
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

17. Sumber Materi
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perb
ankan
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17934/…/Chapter%20II.pdf
https://afandyamd.wordpress.com/2012/03/25/aspek-hukum-dalam-perbankan-dan-asuransi
Sumber Kasus
https://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2012/05/07/kasus-bakrie-life-dan-inovasi-produk-
asuransi-hibrida/
17
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang