Modul perkuliahan ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999, termasuk pengertian, tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta pengecualian dalam undang-undang tersebut. Modul ini juga menggunakan studi kasus monopoli PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang melanggar undang-undang anti monopoli.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak Sehat
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
10
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Anti Monopoli dan Persaingan
Bisnis Tidak Sehat.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran Anti Monopoli dan
Persaingan Bisnis Tidak Sehat.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat
Lahirnya Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU No.
5 Tahun 1999) merupakan perangkat hukum dalam dunia usaha yang didasarkan
sebagai kebutuhan yang mendesak. Desakan eksternal bisa karena tuntutan
keadaan dan tekanan eksternal misalnya dari IMF sebagai lembaga pemberi kredit.
Keberadaan Undang-undang Antimonopoli ini selain adanya desakan IMF,
juga sebagai respons atas tuntutan masyarakat yang mengutuk konglomerat di
mana mereka diperlakukan istimewa selama rezim orde baru, sedangkan di lain
pihak pengusaha kecil dan menengah tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Dalam tulisan ini diulas tentang Undang-Undang Antimonopoli Nomor 5 Tahun 1999.
Sebelum dikeluarkan UU No. 5 /1999, diatur:
1. Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum
2. Pasal 382 bis KUH Pidana mengenai Persaingan Curang.
B. Definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999
“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi.”
C. Tujuan UU No. 5/1999
Agar mewujudkan iklim usaha yang kondusif, sehinggga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
D. Kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999
1. Monopoli
2. Jabatan Rangkap
3. Monopsoni
4. Pemilikan Saham
5. Penguasaan Pasar
6. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan
7. Persengkongkolan alihan.
8. Posisi Dominan

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
E. Perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999
1. Oligopoli
2. Integrasi Vertikal
3. Penetepan Harga
4. Perjanjian Tertutup
5. Pembagian Wilayah
6. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
7. Pemboikotan
8. Trust
9. Kartel
10.Oligopsoni
F. Hal-hal yang diperkecualikan dalam UU No. 5/1999
1. Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual
2. Berkaitan dengan Waralaba
3. Penetapan standar teknis produk barang
4. Dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan dengan harga
yang diperjanjikan
5. Perjanjian kerja sama dalam penelitian
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah
G. Studi Kasus
“Kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN”
Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai
dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik.
Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada
27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General
Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co,
Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak
lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap
ditentukan oleh PT. PLN sendiri.
Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN)
memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk
Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh
pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan.
Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri
yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat
defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara
pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati,

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga
permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU
Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.
Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik
masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu
secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan
juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas.
Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor
menjadi enggan untuk berinvestasi.
Kesimpulan :
Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara
(Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada
masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
http://eforelvira.blogspot.co.id/2016/06/a_1.html?m=1 (diakses pada tgl 19 Mei 2018,
pukul 11.50 WIB)