Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Digna Adya Pratiwi (Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
Hukum Perbankan dan Asuransi
Hukum Perbankan dan Asuransi
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law)
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut. Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk
dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari
berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui
penggunaan mata uang.
2. Transaksi Usaha yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan
finansial, yaitu cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
C. Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum

2. (khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Pasal 2 UU Perbankan yang diubah menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam
melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana
dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang
menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
D. Para Pihak Dalam Transaksi perbankan
1. Pihak Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang
penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah
Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun

3. memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer).
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian
nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang
menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni :
a. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk
simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
b. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank
dengan nasabah yang bersangkutan.
E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu
hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan
banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk
perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank
dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan
memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran
dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam
dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari
hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan,
giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan
bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah
penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang
ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk
perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka

4. ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentun-ketentuan dan syarat-syarat
umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa
kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk
yaitu :
1. Hubungan Kotraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan
kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah
deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.
2. Hubungan Non Kontraktual.
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank
dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non
debitur.
Unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah :
Serangkaian ketentuan hukum positif ( perbankan) adanya ketentuan perbankan dengan
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem diikat oleh asas hukum tertentu.
Hukum positif (perbankan) tersebut bersumber ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan
yang terulis adalah ketetnuan yang dibentuk badan pembentukan hukum dan perundang-
undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivative
(turunan) sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Didalamnya
diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum,
kepengurusan dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang
kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh
Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara
umum, fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana
masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan.

5. Aspek Hukum dalam Asuransi
A. Pengertian Asuransi Menurut Undang-Undang dan Secara Garis Besar
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal I
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan”.
Secara Garis Besar “Asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung)
dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada
perusahaan asuransi”.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan
dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat
juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima
tanggungan;
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk
melaksanakan kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;

6. 4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.
TUJUAN ASURANSI
A. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta
kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi
(penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
B. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko
berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang
besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
C. BERLAKUNYA ASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
D. POLIS ASURANSI
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji
khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan
tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti
tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

7. 2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus
memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji
khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE,
jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan
dengan siapa pemilik atau pemegang hak.
E. JENIS ASURANSI
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari: 2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran; a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan; b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi laut; c. Asuransi Jiwa Kredit.
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
Implementasi Hukum Perbankan dan Asuransi : Kasus Monopoli Asuransi Nasabah
KPR
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kena denda Rp 25 miliar dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) gara-gara terbukti mewajibkan para calon nasabah Kredit

8. Pemilikan Rumah (KPR) memakai asuransi tertentu. Dua asuransi yang ditentukan BRI
adalah PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin) dan PT Heksa Eka Life Insurance
(Heksa).
Majelis Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha telah menjatuhkan sanksi kepada
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp25 miliar karena terbukti melanggar Pasal 15 ayat
2 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999. Amar putusan ini tertanggal 11 November 2014
atas kasus dugaan perjanjian tertutup dan hambatan masuk perusahaan asuransi lain oleh BRI
dan konsorsium. Ketua Majelis Sukarmi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (12/11),
menuturkan kasus ini berawal dari penemuan KPPU bahwa adanya pembatasan pemilikan
konsumen atau nasabah KPR BRI ketika mengajukan kreditnya. Dalam proses tersebut,
nasabah tidak memiliki pilihan asuransi jiwa lain, selain yang telah ditetapkan BRI.
Produk asuransi jiwa yang digunakan adalah produk yang berasal dari konsorsium PT
Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRINGIN) dan PT Heksa Eka Life Insurance
(HEKSA). "Kami menemukan bahwa sebenarnya nasabah diberikan kebebasan dalam
memilih asuransi yang diwajibkan," kata Sukarmi. Hal ini terbukti dengan adanya Surat
Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan dalam
kerjasama dengan bank dan perusahaan asuransi dalam rangka produk bank, maka bank harus
mengakomodasi kebebasan nasabah dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan. Untuk
itu, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi paling kurang dari tiga perusahaan
asuransi mitra bank, yang satu di antaranya dapat merupakan pihak terkait bank.
"Hal ini menggarisbawahi bahwa harus ada pilihan bagi nasabah. BRI hanya
membentuk satu konsorsium BRINGIN dan HEKSA," ujarnya. Bahkan, dalam
implementasinya, mereka bersama-sama menutup pertanggungan asuransi jiwa bagi debitur
KPR BRI dengan membagi share risiko sekitar 60% bagi BRINGIN dan 40% HEKSA.
BRINGIN bertindak sebagai ketua konsorsium dan HEKSA menjadi anggotanya. "Artinya,
BRI terbukti menentukan terms and conditions yang hanya bisa dipenuhi oleh konsorsium
asuransi tersebut, dan juga terbukti menciptakan upaya penolakan atau menghambat pelaku
usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar tersebut," ungkapnya.
KPPU meminta BRI membuka peluang bagi perusahaan asuransi lain yang dipilih
oleh nasabah KPR BRI. Selain itu, KPPU menyarankan OJK segera memberikan sanksi
kepada BRI yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP dan
mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BRINGIN
dijatuhkan sanksi denda Rp19 miliar dan HEKSA Rp13 miliar.
Daftar Pustaka :
Agung, 2012. http://agung-sukma.blogspot.com/2012/03/aspek-hukum-dalam-perbankan-
dan.html (19 Juni 2019, jam 20.45)
Hapzi Ali, Modul 12 HBL, Hukum Perbankan dan Asuransi

9. Indri, 2012. http://indrinovy.blogspot.com/2012/03/aspek-hukum-perbankan-dan-asuransi.html (19
Juni 2019, jam 20.56)
Danil, 2014. https://finance.detik.com/moneter/d-2746564/bri-didenda-rp-25-miliar-gara-gara-
monopoli-asuransi-nasabah-kpr (18 Juni 2019, jam 18.58)
Susan, 2014. http://www.imq21.com/news/print/266513/20141112/150333/BRI-Didenda-Rp25-
Miliar-Akibat-Monopoli.html (18 Juni 2019, jam 19.10)