Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan, hubungan hukum antara nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dan aspek hukum dalam perbankan.

1. SINDI NALURITA (43218010018)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI DI INDONESIA
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi,
doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku
perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak
terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, koperasi
atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan
dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan
umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust,
perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti
eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut,
seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa
yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di
Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Transaksi Tunai: Suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan
mata uang.

2. 2. Transaksi Usaha: Suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial, yaitu
cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
1. Sumber hukum dalam arti Materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan
itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah,
sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
2. Sumber hukum dalam arti Formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-
undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
C. Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan
yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut
menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk
melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan
kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya
dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia
perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank
memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan
menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

3. Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang dipercayakan padanya.
D. Para Pihak Dalam Transaksi perbankan
1. Pihak Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian
pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan
jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk
melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian
nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni :
a. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
b. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.
2. Pihak Perbankan
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasajasa dalam lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah pada
Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :
1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit
atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas
penyelenggaraan Negara.
E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan
kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila
masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada

4. bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari
masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana,
maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana Artinya bank menempatkan dirinya
sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank
dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk
perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat
tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi
oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk
perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari
produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan
dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentun-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan
rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana
bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau
kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua
bentuk yaitu :
- Hubungan Kontraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan
kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan,
ataupun nasabah non debitur-non deposan.
- Hubungan Non Kontraktual
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan
pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur.
F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1. Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle): Suatu asas yang melandasi hubungan antara bank
dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan,
sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan
mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No
10 Tahun 1998.

5. 2. Prinsip Kehatihatian (prudential principle): Suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam
menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada
masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2)
UU No 10 tahun 1998.
3. Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle): Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai
dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle): Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk
mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
G. Aspek Hukum dalam Perbankan
Dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.10 tahun 1998 tersebut, terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi sebagai
dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kabijakan dan ketentuan hukum perbankan, yang
akan dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan
perbankan dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk menaati norma hukum
perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998. Norma hukum itu dimaksudkan untuk
memeberikan landasan prevensi bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga
kepentingan masyarakat maupun kelangsungan hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi.
Disamping itu, untuk mendidik dan sekaligus meningkatkan ketaatan pelaku bisnis perbankan nasional,
maka dikembangkan pula sistem self regulation dan moral suasion.
Unsur-unsur yang terkandung di dalam Hukum Perbankan
1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan) adanya ketentuan perbankan dengan
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan di bidang
perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem diikat oleh asas hukum tertentu.
2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumber ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang
terulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentukan hukum dan perundang-undangan yang
berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivative (turunan) sedangkan
ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan operasional perbankan.

6. 3. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Didalamnya diatur
mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan
kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat
pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
4. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum,
fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut
diwujudkan dalam bentuk simpanan.
Definisi dan Unsur dalam Asuransi
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Berdasarkan
definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi
syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah
persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan
Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga
diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan
4. Adanya premi yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan
kewajibannya.
Unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi:
1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung) 5. Resiko dan premi
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung 6. Syarat-syarat yang berlaku
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung 7. Polis Asuransi
4. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian 8. Tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan Asuransi

7. A. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam
harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi
(penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
B. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko
berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya
seimbang dengan jumlah asuransinya.
Berlakunya Asuransi
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi.
Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan
asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
Polis Asuransi
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat syarat khusus dan janji-janji khusus
yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam
mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya
perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.
2. Jenis Asuransi
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran d. Asuransi Pengangkutan
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan e. Asuransi Kredit.
c. Asuransi laut
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan
b. Asuransi Kesehatan
c. Asuransi Jiwa Kredit.

8. IMPLEMENTASI KASUS HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI DI INDONESIA
“Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya Seret Reputasi Bank”
Perusahaan asuransi BUMN, PT Asuransi Jiwasraya tengah menghadapi tekanan likuiditas. Penyedia
asuransi jiwa ini alhasil menunda pembayaran polis jatuh tempo yang dipasarkan bank (bancassurance)
yang sedianya jatuh tempo pada Oktober ini. Penundaan pembayaran klaim produk Saving Plan PT
Asuransi Jiwasraya (Persero) menimbulkan kekecewaan dibenak para nasabahnya. Hal ini juga
berdampak pada reputasi bank selaku agen penjual produk tersebut. Direktur PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk Budi Satria mengaku penundaan pembayaran dana pokok dan hasil investasi nasabah atas
pembelian produk Jiwasraya turut mempengaruhi kepercayaan nasabah perseroan. Apalagi, hingga kini
seluruh produk-produk nonbank, termasuk asuransi, belum dijamin oleh lembaga penjaminan.
"Apalagi dana (Saving Plan Jiwasraya) yang tertunda masih cukup besar, BTN sebagai pihak yang
melakukan kerja sama tentu juga mengalami kendala khususnya dari sisi reputasi bank," ujar Budi.
Menurut dia, produk Jiwasraya tersebut sudah tidak dijual lagi. Namun, dampak dari kejadian ini, diakui
Budi, membuat nasabah menahan diri untuk membeli produk bancassurance. Budi menambahkan
sebagian besar nasabah BTN pemegang produk Saving Plan Jiwasraya memutuskan untuk
memperpanjang polis (roll over) jatuh temponya. Ini menyusul tawaran Jiwasraya kepada nasabah untuk
melakukan roll over dengan bunga dibayar di muka sebesar 7 persen. Sementara, nasabah yang tak
bersedia roll over akan diberikan bunga pengembangan 5,75 persen sesuai janji kepada bank mitra
dalam surat tertanggal 10 Oktober 2018. "Kami terus memberikan edukasi dan penjelasan lebih kepada
nasabah tentang karakteristik produk di samping risiko-risiko yang ada dalam berinvestasi," tukas Budi.
Managing Director Head of Wealth Management Standard Chartered Bank Bambang Simarno mengaku
penundaan pembayaran klaim produk asuransi Jiwasraya tentu berpengaruh pada bisnis bancassurance
perusahaan. Kendati demikian, pengaruhnya dinilai tak signifikan. Hal ini, menurut dia, terlihat dari
bisnis bancassurance yang pada tahun lalu tumbuh sebesar 15 persen. "Sebagai salah satu bank
distributor SuperJiwasrayaPlan, kami terus berkoordinasi dengan manajemen Jiwasraya dan terus
membantu klien kami," jelasnya. Bambang menekankan dalam penyelesaian permasalahan Jiwasraya,
pihaknya akan tetap memprioritaskan para nasabahnya. Salah satunya, aktif berkomunikasi dengan para
nasabah pemegang produk tersebut. Sejauh ini, menurut dia, nasabah masih menaruh harapan kepada
pemerintah maupun manajemen Jiwasraya atas penyelesaian persoalan tekanan likudiitas Jiwasraya.

9. Saat ini, ia menyebut porsi produk bancassurance mencapai separuh dari total dana kelolaan wealth
management bank tersebut. Selain produk bancassurance, produk yang diminati nasabah adalah produk
investasi reksa dana. Sementara Direktur Konsumer BRI Handayani menyebut pertumbuhan produk
bancassurance bank BUMN tersebut hingga kini terbilang sangat baik."Bisnis bancassurance BRI
mengalami pertumbuhan positif dari 2018 sampai dengan 2019. Hal ini dilihat dari peningkatan fee
based income sebesar 12,6 persen pada kuartal pertama 2019 dibanding periode yang sama di 2018,"
jelas Handayani.
Selain dari sisi pendapatan, ia juga menyebut jumlah nasabah BRI yang membeli produk asuransi juga
meningkat sebanyak 43,51 persen pada kuartal pertama tahun ini. Pihaknya bahkan tengah menyiapkan
peluncuran produk asuransi baru pada kuartal kedua tahun ini. Sebagai informasi, Jiwasraya menjual
produk bancassurance lewat 7 bank mitra. Namun, pada Oktober 2018 lalu, perseroan meminta
penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar akibat tekanan likuiditas.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Ali, Hapzi. 2019. Modul 12, Hukum Perbankan dan Asuransi.
2. Anonym1. 2011. https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-
asuransi/
3. Priyanto, Ariedwi. 2012. http://arieedwi.blogspot.com/2012/05/aspek-hukum-dalam-
perbankan.html
4. Afandy, 2012. https://afandyamd.wordpress.com/2012/03/25/aspek-hukum-dalam-
perbankan-dan-asuransi/
5. Novitasari, Indri. 2012. http://indrinovy.blogspot.com/2012/03/aspek-hukum-perbankan-dan-
asuransi.html
6. Anonym2. 2018. https://keuangan.kontan.co.id/news/asuransi-jiwa-bumn-jiwasraya-macet-
bayar-polis-apa-yang-terjadi
7. Anonym3. 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190404185853-78-
383510/gagal-bayar-asuransi-jiwasraya-seret-reputasi-bank (Diakses 19 Juni 2019, 19:31).