Carnadi Cah Dermayu

1. PENANGANAN BANK
BERMASALAH
PENYEHATAN, MERGER,
KONSOLIDASI, AKUISISI DAN
LIKUIDASI BANK BERMASALAH

2. 4 KEWENANGAN BANK INDONESIA
SELAKU BANK SENTRAL
 POWER TO LICENCE
 KEWENANGAN MEMBERIKAN IJIN
 POWER TO REGULATE
 KEWENANGAN UNTUK MENGATUR
 POWER TO CONTROL
 KEWENANGAN UNTUK MENGENDALIKAN /
MENGAWASI
 PASAL 34 UU NO 3 TAHUN 2004 (DIAMBIL ALIH
LEMBAGA PENGAWASAN SEKTOR KEUANGAN,
PALING LAMBAT DIBENTUK 31 DES 2010)
 POWER TO IMPOSE SANCTION
 KEWENANGAN UNTUK MENGENAKAN SANKSI

3. PENYEHATAN BANK
BERMASALAH

4. KESEHATAN BANK DAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN
 BAB VI PASAL 25 UU BANK INDONESIA NO.
23/1999:
 BI BERWENANG MENETAPKAN KETENTUAN
PERBANKAN YANG MEMUAT PRINSIP KEHATI-
HATIAN
 DIATUR DALAM PBI
 UU PERBANKAN NO. 7/1992 PASAL 2 DAN 29:
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK
DILAKUKAN OLEH BI
 BANK WAJIB MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN
BANK SESUAI DENGAN KECUKUPAN MODAL,
KUALITAS ASET, KUALITAS MANAJEMEN,
LIKUIDITAS, RENTABILITAS, SOLVABILITAS DAN
ASPEK LAIN, DAN WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA SESUAI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

5. UKURAN TINGKAT KESEHATAN
BANK DI INDONESIA
 SISTEM CAMEL (CAPITAL, ASSET,
MANAGEMENT, EARNING, LIKUIDITY)
PLUS.
 FAKTOR PLUS YAITU KEADAAN ATAU
UNSUR-UNSUR YANG TIDAK TERMASUK
DALAM KEADAAN KEUANGAN BANK:
 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN-
PERATURAN, KHUSUSNYA PERATURAN
DI BIDANG PERBANKAN

6. CONTOH 1:
CAR (RASIO KECUKUPAN MODAL)
 ADALAH RASIO YANG MEMPERLIHATKAN
SEBERAPA JAUH SELURUH AKTIVA BANK YANG
MENGANDUNG RESIKO (KREDIT, PENYERTAAN,
SURAT BERHARGA, TAGIHAN KEPADA BANK
LAIN) IKUT DIBIAYAI DARI DANA MODAL SENDIRI
BANK, DISAMPING MEMPEROLEH DARI
SUMBER-SUMBER DILUAR BANK (SEPERTI DANA
MASYARAKAT, PINJAMAN (UTANG) DAN LAIN-
LAIN)
 CAPITAL ADEQUACY RATIO ADALAH RASIO
KINERJA BANK UNTUK MENGUKUR
KECUKUPAN MODAL YANG DIMILIKI BANK
UNTUK MENUNJANG AKTIVA YANG
MENGANDUNG ATAU MENGHASILKAN RESIKO

7. CONTOH 2:
LDR (LOAN TO DEPOSIT RATIO)
 MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA PINJAMAN
TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DEPOSITO, GIRO,
TABUNGAN) UNTUK MENGUKUR TINGKAT LIKUIDITAS
BANK YANG MENUNJUKKAN KEMAMPUAN BANK
MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT DENGAN
MENGGUNAKAN TOTAL DANA PIHAK KETIGA
 SEBERAPA JAUH KEMAMPUAN BANK DALAM
MEMBAYAR KEMBALI PENARIKAN DANA YANG
DILAKUKAN OLEH DEPOSAN DENGAN
MENGANDALKAN KREDIT YANG DIBERIKAN SEBAGAI
SUMBER LIKUIDITASNYA
 SEBERAPA JAUH PEMBERIAN KREDIT KEPADA
DEBITUR DAPAT DIIMBANGI DENGAN KEWAJIBAN
BANK UNTUK SEGERA MEMENUHI PERMINTAAN
DEPOSAN YANG INGIN MENARIK KEMBALI DANANYA

8. CONTOH 3:
CR (CASH RATIO)
 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGUKUR
KEMAMPUAN BANK DALAM MEMBAYAR
KEMBALI SIMPANAN NASABAH (DEPOSAN)
PADA SAAT DITARIK DENGAN
MENGGUNAKAN ALAT LIKUID YANG DIMILIKI
 SEMAKIN TINGGI RASIO, SEMAKIN TINGGI
KEMAMPUAN LIKUIDITAS BANK TERSEBUT

9. SEJARAH PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL
 PELUANG PAKTO 8 TIDAK DIIMBANGI DENGAN
SDM YANG MEMADAI
 TERPURUKNYA KONDISI PERBANKAN NASIONAL:
 MEROSOTNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP PERBANKAN
 TINGGINYA TINGKAT SUKU BUNGA SIMPANAN
UNTUK MENARIK DANA MASYARAKAT YANG
KEHILANGAN KEPERCAYAAN
 TINGGINYA BUNGA BERIMBAS KEPADA
KETIDAKMAMPUAN DEBITUR PENERIMA KREDIT
(NPL TINGGI)
 PERBANKAN NASIONAL MEMILIKI PINJAMAN
INTERNASIOAL YANG TINGGI
 BANK TIDAK DAPAT MENJALANKAN FUNGSI
INTERMEDIASI

10. ARAH KEBIJAKAN
 BLANKET GUARANTEE:
 UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT BERUPA
SKIM PENJAMINAN OLEH PEMERINTAH YANG BERSIFAT
MENYELURUH
 BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN):
 BADAN YANG BERTUGAS MEREHABILITASI BANK-BANK
BERMASALAH YANG MASIH BERPROSPEK AGAR
PENYEHATAN PERBANKAN BERHASIL
 BPPN LEPAS DARI BANK INDONESIA, SEHINGGA BI DAPAT
MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA BANK LAINNYA LEBIH
EFEKTIF
 FIT AND PROPER TEST SECARA BERKESINAMBUNGAN
 RESTRUKTURISASI PERBANKAN YANG BERSIFAT
MENYELURUH DENGAN TUJUAN TERCIPTA PERBANKAN YANG
SEHAT DENGAN MENGHAPUSKAN BANK YANG TIDAK MEMILIKI
PROSPEK DARI PERBANKAN NASIONAL
 MENGELOMPOKKAN BANK MENJADI 3 KATEGORI BERDASAR
CAR (A>25,B>8, C<8)

11. DASAR HUKUM PENANGANAN
BANK BERMASALAH
 UU BANK INDONESIA
 UU PERBANKAN
 UU KEPAILITAN
 UU PT
 DLL

12. DASAR HUKUM: UU BI
 UU BANK INDONESIA NO. 23/1999
 PASAL 24 DAN 26: TENTANG KEWENANGAN MEMBERI
DAN MENCABUT IZIN USAHA BANK; MEMBERIKAN IZIN
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN PEMINDAHAN
KANTOR BANK SERTA SANKSI
 PASAL 33: TINDAKAN BI KEPADA BANK YANG
DIANGGAP MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN USAHA
BANK YANG BERSANGKUTAN, DAN ATAU
MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN ATAU TERJADI
KESULITAN PERBANKAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL.

13. DASAR HUKUM: UU PERBANKAN
UU PERBANKAN 10/1998
 PASAL 37 (1): 7 TINDAKAN YANG DAPAT
DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA
1. MENAMBAH MODAL
2. MENGGANTI DEWAN KOMISARIS DAN ATAU DIREKSI
BANK
3. MENGHAPUS BUKUKAN KREDIT/PEMBIAYAAN YANG
MACET DAN MEMPERHITUNGKAN KERUGIAN BANK DAN
MODALNYA
4. MERGER ATAU KONSOLIDASI DENGAN BANK LAIN
5. BANK DIJUAL KEPADA PEMBELI YANG BERSEDIA
MENGAMBILALIH SELURUH KEWAJIBAN
6. MENYERAHKAN PENGELOLAAN SELURUH ATAU
SEBAGIAN KEPADA PIHAK LAIN
7. MENJUAL SEBAGIAN ATAU SELURUH HARTA DAN ATAU
KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN

14. MERGER, KONSOLIDASI DAN
AKUISISI (MKA) BANK
1. MERGER = PENGGABUNGAN
 PENYATUAN ATAU PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH
DENGAN CARA MEMPERTAHANKAN PENDIRIAN SALAH SATU
BANK DAN MEMBUBARKAN BANK LAINNYA
1. KONSOLIDASI = PELEBURAN
 PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH SEHINGGA
TERBENTUK BANK BARU DAN MEMBUBARKAN BANK-BANK
TERSEBUT TANPA MELIKUIDASINYA TERLEBIH DAHULU
1. AKUISISI = PENGAMBIL ALIHAN
 PENGAMBIL ALIHAN KEPEMILIKAN SUATU BANK YANG
MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK
 DAPAT DILAKUKAN PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM, BAIK
MELALUI PEMBELIAN SAHAM SECARA LANGSUNG MAUPUN
PEMBELIAN SAHAM MELALUI BURSA EFEK, DENGAN MEMBELI
SEBAGIAN JUMLAH SAHAM BANK YANG MENGAKIBATKAN
BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK KEPADA PIHAK YANG
MENGAKUISISI

15. BACA MATERI HUKUM
PERUSAHAAN!!!!!

16. SYARAT MERGER, KONSOLIDASI
DAN AKUISISI BANK
 WAJIB MEMPEROLEH IZIN DARI PIMPINAN BANK
INDONESIA (PASAL 28 UU 10/1998)
 PENILAIAN PELAKSANAAN MKA:
 DAPAT MENDORONG KINERJA DAN SISTEM
PERBANKAN
 TIDAK MENIMBULKAN MONOPOLI
 TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN NASABAH
 MKA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN:
 BANK
 KEDITUR
 PEMEGANG SAHAM MINORITAS
 KARYAWAN BANK
 RAKYAT BANYAK DAN PERSAINGAN SEHAT

17. DASAR PENETAPAN MKA:
PASAL 2 SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BANK INDONESIA NO.
32/53/KEP/DIR/1999 TENTANG TATA
CARA PENCABUTAN IZIN USAHA,
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
UMUM
1. INISIATIF BANK YANG BERSANGKUTAN
2. PERMINTAAN BANK INDONESIA
3. INISIATIF BADAN KHUSUS (BPPN)

18. Lanjutan….
DASAR HUKUM: UU PERBANKAN
 PASAL 37 (2): APABILA TINDAKAN AYAT
(1) BELUM CUKUP UNTUK MENGATASI
KESULITAN YANG DIHADAPI BANK; DAN
ATAU MENURUT PENILAIAN BI
KEADAAN SUATU BANK DAPAT
MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN,
PIMPINAN BI DAPAT MENCABUT IZIN
USAHA BANK DAN MEMERINTAHKAN
PENGURUS BANK UNTUK SEGERA
MENYELENGGARAKAN RUPS GUNA
MEMBUBARKAN BADAN HUKUM BANK
DAN MEMBENTUK TIM LIKUIDASI

19. Lanjutan…
DASAR HUKUM:
 PP RI NO. 25/1999 TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA,
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK,
 PP RI NO. 28/1999 TENTANG MERGER,
KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK
 SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BANK
INDONESIA NO. 32/53/KEP/DIR/1999
TENTANG TATA CARA PENCABUTAN
IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI BANK UMUM

20. PENANGANAN BANK BERMASALAH
BANKBANK
KONDISI BAIKKONDISI BAIK BERPOTENSI
BERMASALAH
BERPOTENSI
BERMASALAH
PENGAWASAN INTENSIFPENGAWASAN INTENSIF
KONDISI BAIKKONDISI BAIK
KONDISI MEMBURUKKONDISI MEMBURUK
PENGAWASAN KHUSUS
(SPECIAL SURVEILLANCE)
PENGAWASAN KHUSUS
(SPECIAL SURVEILLANCE)
BERHASILBERHASIL
GAGALGAGAL
TDK BERDAMPAK SISTEMIK
- BI mencabut izin usaha bank
- LPS membayar penjaminan &
melikuidasi
PENGAWASAN
RUTIN/NORMAL
PENGAWASAN
RUTIN/NORMAL
LPSKOMITE
KOORDINASI
BERDAMPAK SISTEMIK
- BI meminta keputusan
penyelamatan bank kepada
Komite Koordinasi
UPAYA
PENYELAMATAN
UPAYA
PENYELAMATAN

21. 21
KRITERIA BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF
 TKS KURANG SEHAT (PK-4) ATAU TIDAK SEHAT (PK-
5); ATAU
 PERMASALAHAN POTENSIAL DAN ATAU AKTUAL
UNTUK KESELURUHAN RISIKO; ATAU
 PELANGGARAN GWM DENGAN LANGKAH
PENYELESAIANNYA YANG TIDAK MUNGKIN TERCAPAI;
ATAU
 PELANGGARAN PIDANA NAMUN LANGKAH
PENYELESAIANNYA TIDAK MUNGKIN TERCAPAI; ATAU
 PERMASALAHAN LIKUIDITAS YANG MENDASAR; ATAU
 PERMASALAHAN PROFITABILITAS YANG MENDASAR;
ATAU
 NPL NETTO > 5% DARI TOTAL KREDIT.

22. 22
6.3. Penanganan Bank BermasalahKRITERIA BANK DALAM PENGAWASAN
KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE/SSU)
 CAR < 8%; DAN ATAU
 RASIO GWM KURANG DARI 5% DENGAN
PERKEMBANGAN MEMBURUK DALAM WAKTU
SINGKAT
JANGKA WAKTU SSU:
 3 BULAN UNTUK BANK YANG BELUM GO PUBLIC
 6 BULAN UNTUK BANK YANG GO PUBLIC
 DAPAT DIPERPANJANG SEKALI UNTUK JANGKA
WAKTU 3 BULAN

23. 23
6.5. Penanganan Bank BermasalahKRITERIA BANK NON SISTEMIK YANG DISERAHKAN
KE LPS
 JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI NAMUN KONDISI
BANK MENURUN SEHINGGA CAR < 8%; DAN ATAU GWM <
0%; ATAU
 JANGKA WAKTU SSU TELAH TERLAMPAUI, CAR < 8% DAN
KONDISI BANK TIDAK MENGALAMI PERBAIKAN
KRITERIA BANK BERDAMPAK SISTEMIK YANG
DIMINTAKAN KEPUTUSAN KOMITE KOORDINASI
 JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI, NAMUN KONDISI
BANK MENURUN DENGAN CEPAT; ATAU
 JANGKA WAKTU SSU TELAH TERLAMPAUI, CAR < 8% DAN
KONDISI BANK TIDAK MENGALAMI PERBAIKAN; ATAU
 JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI, NAMUN
FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT BANK TELAH JATUH
TEMPO DAN TIDAK DAPAT DILUNASI

24. LIKUIDASI BANK
 LIKUIDASI MERUPAKAN TINDAKAN AKHIR YANG
DILAKUKAN APABILA ALTERNATIF LAIN SUDAH TIDAK
BISA DILAKUKAN LAGI
 PP 25/1999: LIKUIDASI BANK ADALAH TINDAKAN
PENYELESAIAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN BANK
SEBAGAI AKIBAT:
 PENCABUTAN IZIN USAHA DAN
 PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK
 PENYEBAB LIKUIDASI (PASAL 37 UU PERBANKAN)
 BANK MENGALAMI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN
USAHANYA
 TURUNNYA PERMODALAN
 KUALITAS ASET
 PENGELOLAAN BURUK
 KEADAAN SUATU BANK DAPAT MEMBAHAYAKAN
SISTEM PERBANKAN
 BANK TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA
BANK LAIN

25. SEJARAH LIKUIDASI BANK DI
INDONESIA
1. PRA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL (BPPN)
 BANK SUMMA TAHUN 1992
 16 BANK TAHUN 1997
1. PENANGANAN BPPN
54 BANK DENGAN KATEGORI
 BANK BEKU OPERASI (BBO)
 BANK TAKE OVER (BTO)
 BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU)
1. PASCA BPPN
 BANK DAGANG BALI DAN BANK ASIATIC
(2004)

26. LEMBAGA KEPAILITAN
DALAM
PENANGANAN BANK BERMASALAH

27. KEPAILITAN
 MERUPAKAN CARA PENYELESAIAN UTANG
PIUTANG ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR
SECARA TERATUR (EKSEKUSI MASAL)
 PIHAK DEBITOR TIDAK MUNGKIN
MENYEMBUNYIKAN HARTANYA,
 PARA KREDITOR TIDAK BERLOMBA MENGAMBIL
BAGIAN DARI ASET DEBITOR
 APABILA DEBITOR BERADA DALAM KEADAAN
TERTENTU, DIMUNGKINKAN UNTUK DITOLONG
DAN MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK
MENERUSKAN PERUSAHAANNYA,
 APABILA PERUSAHAAN ATAU DEBITOR GAGAL
DIMUNGKINKAN UNTUK KELUAR SECARA
TERHORMAT
 DIMUNGKINKAN TERJADINYA PERDAMAIAN
ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR.

28. DASAR HUKUM:
 DALAM HAL BANK MENGALAMI KEPAILITAN, SEMUA
HARTA YANG DITITIPKAN PADA BANK TERSEBUT
TIDAK DIMASUKKAN DALAM HARTA KEPAILITAN
DAN WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PENITIP YANG
BERSANGKUTAN (PASAL 9 AYAT (3) UU NO. 7/1992)
 PERMOHONAN PAILIT BISA DIAJUKAN OLEH BANK
INDONESIA APABILA DEBITUR ADALAH BANK (UU
KEPAILITAN)
 MENJAGA CITRA PERBANKAN DI MATA MASYARAKAT
 MENGHINDARI PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN
PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP BANK
 MENGOPTIMALKAN FUNGSI BANK INDONESIA

29. PERBEDAAN KEPAILITAN
DENGAN LIKUIDASI
 LIKUIDASI ADALAH PROSES DIMULAI DARI PEMBUBARAN
DAN DIIKUTI DENGAN PEMBERESAN SEBAGAI SANKSI
ADMINISTRATIF/PUBLIC TERHADAP BANK AKIBAT
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERHADAP UU
PERBANKAN
 KEPAILITAN KEPADA DEBITOR YANG MEMPUNYAI 2 ATAU
LEBIH KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU
UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
DINYATAKAN PAILIT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERWENANG, BAIK ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI ATAU
SEORANG/LEBIH KREDITOR
 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN
HUKUM DAN LIKUIDASI BANK DILAKUKAN OLEH BI DAN TIM
LIKUIDASI
 DALAM KEPAILITAN HAKIM MEMUTUSKAN KURATOR, HAKIM
PENGAWAS DAN BHP SEBAGAI PIHAK YANG MENANGANI

30. PERSAMAAN LIKUIDASI DAN
KEPAILITAN
 WALAUPUN SECARA HUKUM KEPAILITAN TIDAK
BERARTI BUBARNYA BADAN HUKUM DEBITOR,
TETAPI AKIBAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN
DAN AKTIVITAS DEBITOR PAILIT SAMA DENGAN
PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN, YAITU:
 TIDAK DAPAT MELAKUKAN AKTIVITAS HUKUM
 HARTA DALAM PENGUASAAN KURATOR (PAILIT)
ATAU LIKUIDATOR (LIKUIDASI)
 HARTA PENJUALAN HARTA AKAN DIPERGUNAKAN
UNTUK MEMBAYAR SEMUA KEWAJIBAN DEBITUR
PAILIT ATAU PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN

31. PERMASALAHAN HUKUM YANG
MUNGKIN DIHADAPI BANK INDONESIA
BILAMANA MENGGUNAKAN
KEPAILITAN PADA BANK BERMASALAH

32. PERMASALAHAN UMUM
KEPAILITAN
1. KELEMAHAN UU KEPAILITAN
 SEJARAH PEMBENTUKANNYA KARENA
DESAKAN IMF
 KEWENANGAN HANYA KEPADA
PENGADILAN NIAGA
1. MASALAH PROSEDURAL DALAM
PENERAPAN UU KEPAILITAN
2. KETIDAK PERCAYAAN KEPADA
PERADILAN NIAGA
 PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SERING
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

33. PERTIMBANGAN BAGI BI UNTUK MENGAJUKAN
KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH
ALASAN UTAMA UNTUK DIAJUKANNYA
KEPAILITAN BAGI PERBANKAN ADALAH
KEPENTINGAN UMUM DAN MASYARAKAT.
KEPENTINGAN UMUM ADALAH KEPENTINGAN
BANGSA DAN NEGARA DAN ATAU
KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS,
SEHINGGA TERMASUK DIANTARANYA
ADALAH DEBITOR MEMPUNYAI UTANG
KEPADA BUMN ATAU BADAN USAHA LAIN
YANG MENGHIMPUN DANA DARI
MASYARAKAT LUAS

34. b. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
PENGGUNAAN KEPAILITAN BAGI BANK
KEUNTUNGAN BAGI NASABAH, PARA KREDITOR ATAU MASYARAKAT
UMUM ANTARA LAIN:
1. MENGURANGI PRAKTIK-PRAKTIK CURANG YANG DILAKUKAN OLEH
BANK,
2. MENGURANGI MUNCULNYA BANK-BANK BARU YANG HANYA
BERORIENTASI MENGUMPULKAN KEUNTUNGAN TANPA
MEMPERHATIKAN HAK ORANG LAIN ATAU PERATURAN YANG
BERLAKU.
BAGI BANK ANTARA LAIN:
1. MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENERUSKAN USAHANYA,
2. MENJAGA NAMA BAIK (PEMILIK, PENGURUS DAN PIHAK III YANG
SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERLIBAT DALAM
USAHA YANG BERSANGKUTAN),
3. MENUMBUHKAN/ MEMPERKUAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KEPADA DUNIA PERBANKAN.

35. SAAT INI LIKUIDASI TETAP MENJADI PILIHAN
YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN KEPAILITAN
JIKA DITINJAU DARI :
1. ASPEK PENYELAMATAN ASET BANK DAN
PERLINDUNGAN NASABAH
2. KELEMAHAN SECARA UMUM PADA UU
KEPAILITAN
3. KETIDAKPERCAYAAN PADA PENGADILAN
NIAGA
4. KURANGNYA KUALITAS SDM