SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Hukum perbankan
I Made Dermawan, S.H., M.Kn
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”;
Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama
dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari
keuntungan saja
Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang
kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana
(surplus fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack
of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pengertian perbankan
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, tentu untuk memperoleh pengertian yang
lebih mendalam perlu dikemukakan oleh salah satu pengertian hukum perbankan dari para ahli
hukum perbankan.
Menurut Muhammad Djumhana:
Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya,
serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.
Menurut Munir Fuady:
Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-
masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang
harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas2nya, tugas dan tanggung jawab para pihak
yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
bank, eksistensi perbankan, dan lain2 yang berkenaan dengan dunia perbankan
Pengertian HUKUM perbankan
Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan
pada pengertian perbankan sebagai salah satu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan
kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat
dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah
keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses
melaksanakan kegiatan usahanya.
Pengertian HUKUM perbankan
Sumber Hukum Perbankan:
a. Sumber Hukum Tertulis:
- UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No.10 Th 1998 Tentang Perbankan
- UU No.23 Tahun 1999 Jo. UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia
- UU No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
Tukar
- KUH Perdata (B.W) Buku II dan Buku ke III
- KUH Dagang Khususnya Buku I Tentang Surat-Surat Berharga
- UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Membayar Utang
- UU No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dll
Sumber hukum perbankan
Sumber Hukum Tidak Tertulis:
- Yurisprudensi
- Konvensi (Kebiasaan)
- Doktrin (Ilmu Pengetahuan)
- Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak
dalam kegiatan perbankan
Sumber hukum perbankan
Menurut UU No.23/1999 Jo. UU No.03/2004 tentang Bank
Indonesia, otoritas moneter merupakan tanggung jawab dari
Bank Indonesia.
Sehingga Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dan juga sistem bank umum merupakan bagian dari sistem
perbankan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang
perbankan
Sistem keuangan perbankan
Sistem: Perangkat unsur yang secara terstruktur
saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas
Keuangan: Seluk beluk / urusan uang
Menurut Dr. Insukindro, M.A. sistem keuangan dibagi
menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga
keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas
moneter dan sistem bank umum (commercial bank)
Sistem keuangan perbankan
Dalam melaksanakan pembangunan nasional di
Indonesia, diperlukan penyesuaian kebijakan moneter
dengan tujuan tercapainya stabilitas nilai rupiah yang
ditopang dengan tiga pilar utama:
1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
2. Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman;
3. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan
efisien
Sistem keuangan perbankan
Menurut Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E. mengemukakan bahwa untuk
menciptakan kondisi sektor keuangan yang sehat dan stabil diperlukan
beberapa prasyarat, yaitu:
a. Lembaga keuangan yang sehat, dalam arti lembaga-lembaga tersebut
dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa bantuan dari pihak luar
b. Pasar keuangan yang stabil, dalam arti sehat, transparan, dan dapat
dikelola dengan baik
c. Lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten, dalam arti
melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan,
memformulasikan moneter fiskal, dan menerapkan kebijakan yang 1)
konsisten, cost effective dan forward looking; 2) mempertahankan tingkat
kompetisi yang sehat; 3) dan dapat mendukung inovasi pasar uang
Sistem keuangan perbankan
1. Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
Negara.
2. Bank Pemerintah Daerah adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal
adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) (UU No.13 / 1962)
3. Bank Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya pada umumnya
dimiliki oleh swasta nasional
4. Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan
perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya
5. Bank Umum Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh
satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan
didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang
dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih
bank yang berkedudukan di luar negeri.
Jenis - jenis bank berdasarkan
kepemilikan
Asuransi:
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, dapat mengandung beberapa makna sbb:
a. Usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat
melalui premi asuransi dengan memberikan perlindungan
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap
kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak
pasti terjadi terhadap seseorang
b. Usaha penunjang asuransi yang menyelenggarakan jasa
keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan usaha lain
sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi
dalam kegiatan perasuransian
Lembaga keuangan non-perbankan
Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) UU No.2 Tahun 1992
tentang usaha perasuransian, terdapat pengertian bahwa
tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah:
1. Penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti
3. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang pertanggungkan
Lembaga keuangan non-perbankan
Pengertian:
Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima premi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246
KUHD)
Lembaga keuangan non-perbankan
Prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi:
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau
dipertanggungkan (insurable interest)
b. Prinsip keterbukaan (utmost good faith)
c. Prinsip indemnity
d. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung
Lembaga keuangan non-perbankan
Pegadaian:
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang
lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan daripada orang-orang
berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya yang harus didahulukan. (Pasal 1150
KUH Perdata)
Lembaga keuangan non-perbankan
Dana Pensiun:
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.
Di Indonesia, dana pensiun dikelompokkan menjadi 2 jenis:
a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang
dibentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan
b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun
Lembaga keuangan non-perbankan
Pada prinsipnya, sumber dana dari suatu bank terdiri dari 4 sumber dana, yaitu:
a. Dana yang bersumber dari bank sendiri
Adalah dana yang berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan
cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para
pemegang saham
b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas
Adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk seperti giro,
deposito, dan tabungan
c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank sentral
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
- Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
- Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek
c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank
- Pinjaman Antar bank
- Call money
- Pinjaman dana dari luar negeri
SUMBER DANA PERBANKAN DI
INDONESIA
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (12) tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”.
Menurut Firdaus dan Ariyanti, Pengertian kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki
seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga
kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu
waktu yang akan datang.
Menurut Muljono, pengertian kredit adalah kemampun untuk menjalankan pembelian
atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang
telah ditentukan.
PENGERTIAN KREDIT BANK
Kredit merupakan sistem dimana dapat meringankan segala sesuatu yang berhubungan
dengan keuangan. Yang perlu diketahui, Bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya tempat
untuk menyimpan uang, tetapi juga untuk menyimpan uang, dimana sistem pengembaliannya
dapat dilakukan secara berangsur-angsur yang lebih dikenal sistem kredit, dan nantinya sistem
ini juga akan diberlakukan dengan bunga dengan beberapa persen saja.
Sistem pemberian kredit dan bunga oleh Bank juga bervariasi, dimana setiap Bank, memiliki
sistem yang berbeda-beda dalam menjalankan keuangannya, bahkan dengan tarif bunga yang
bervariasi juga. Dengan demikian, hampir disemua Bank memiliki sistem peminjaman uang
secara kredit dan beragam sistem.
Jenis kredit secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Kredit komersial / modal kerja yaitu sebuah kredit yang diperuntukkan atau diberikan dari
pihak Bank untuk suatu perusahaan atau individu dengan tujuan yang komersil. Disini,
pengertian kredit komersil adalah kredit yang memegang peranan penting dalam Bank
yang mana difungsikan untuk perusahaan
2. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur
untuk mebiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, perluasan, ataupun
pendirian proyek baru
3. Kredit konsumsi yaitu sebuah kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-
hari
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK
Dalam mendapatkan kredit, terdapat berbagai macam prosedur yang harus diperhatikan dan
harus dipenuhi oleh lembaga keuangan agar berjalan baik dan sehat, yaitu:
1. Character (Kepribadian/watak), merupakan sifat atau watak dari debitur untuk
mendapatkan kredit (kejujuran, motivatis usaha dsb)
2. Capacity (kemampuan), merupakan kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi
kewajiban tepat pada waktunya (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan soliditas)
3. Capital (modal), merupakan kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha
atau menggunakan kredit dan mengembalikannya
4. Collateral (jaminan), merupakan jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung
jawaban jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya
5. Condition of Economic (kondisi ekonomi), merupakan keadaan ekonomi suatu negara
secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter,
yang terkait dengan kredit perbankan
6. Constrain (batasan atau hambatan), Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur
yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di
suatu tempat
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK
Walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang umumnya dikenal sebagai 6C,
terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal sebagai 4P, yaitu:
1. Personality, merupakan penilaian bank mengenai kepribadian peminjam
(riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga dan sebagainya)
2. Purpose, bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau
keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan
kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.
3. Payment, untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai
pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan
pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat
ditinjau waktu jumlahnya.
4. Prospect, adalah harapan usaha di mana yang akan datang dari calon debitur
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK
Pada waktu akan melakukan transaksi keuangan atau kredit, debitur setelah melewati
beberapa tahapan dan prosedur dalam pemberian kredit biasanya Bank sebagai
lembaga keuangan memberikan perjanjian kredit untuk ditanda tangani kedua belah
pihak. Pada umumnya, klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian kredit merupakan
klausul baku, untuk hal ini debitur diharapkan untuk lebih membaca dan memperhatikan
secara detail mengenai syarat-syarat yang tercantum didalam perjanjian kredit.
Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yaitu:
1. Jangka waktu kredit
2. Suku bunga
3. Cara pembayaran
4. Agunan / Jaminan Kredit
5. Biaya administrasi
6. Asuransi jiwa dan tagihan
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK
Jenis-Jenis Jaminan
a. Benda tetap
Tanah serta segala sesuatu yang melekat padanya UU Hak
Tanggungan No. 4/1996
b. Benda Bergerak
contohnya: fidusia, gadai, cessie UU Jaminan Fidusia No.
42/1999
c. Benda bergerak namun beratnya melebihi 20-M3
contohnya: Kapal laut dijaminkan dengan Hipotik Kapal (ps. 116 -
1232 KUHPer).
d. Benda tetap namun kepemilikannya berbeda dengan tanah hak
di bawahnya.
Contohnya: bangunan yg didirikan di atas tanah milik
orang/pihak lain, atau yg tidak dapat dibebani HT
Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi
barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai
melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan
wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang
diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:
1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang
gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya
peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang
pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk
mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak
kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji
(wanprestasi).
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK
Jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang antara lain:
a. Pengiriman uang (transfer)
b. Inkaso
c. Kliring
d. Bank garansi
e. Kotak pengaman simpanan (safe deposit box)
f. Kartu kredit (credit card)
g. Perdagangan valuta asing (valas)
h. Kustodian
i. Letter of Credit (L/C)
JASA-JASA PERBANKAN
27
Rahasia bank
Rahasia
Bank
Pasal 1
angka
28
UU No. 10 tahun 1998
UU Perbankan
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan
dan simpanan
Pasal
40ayat
1/2
(1) Bank wajib merahasiahkan
keterangan mengenai nasabah
mengenai penyimpanan dan
simpanannya
(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi pihak
terafiliasi
Pasal 1 angka 22, Pihak-pihak terafiliasi :
1. Anggota dewan Komisaris , pengawas, direksi, atau kuasanya,
pejabat atau karyawan Bank
2. Anggota pengurus dan pengawas, pengelola atau kuasanya,
pejabat atau karyawan Bank, khususnya Bagi Bank yang
berbentuk hukum koprasi sesuai dengan peraturan perundang
Undangan yang berlaku
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank antara lain akuntan
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut
mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain keluarga para
pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.
PEMBUKAAN KERAHASIAN BANK
A. Perpajakan
B. Penyelesaian piutang yang ditangani oleh
badan urusan piutang dan lelang
negara/panitia urusan negara
(BUPLN/PUPN)
C. Peradilan baik untuk perkara pidana atau
perdata
D. Kepentingan dan kelancaran dan
keamanan kegiatan usaha Bank termasuk
didalamnya permintaan pembukaan
rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah
penyimpanaan itu sendiri atau
permintaan ahli waris yang sah a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan BANK
Indonesia U.P urusan hukum Bank Indonesia
b. Atas permintaan ini pimpinan Bank Indonesia
membahasnya dan kemudian memberikan
keputusan nya apakah memberikan atau
menolaknya
c. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi
persyaratan, dilakukan penolakan, begitu pula
sebaliknya, apabila telah memenuhi persyaratan,
diizinkan pembukaan rahasia Bank tersebut
UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1
“Bank wajib merahasiahkan keterangan mengenai nasabah
penyimpanan dan simpanannya , kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42,
pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a
Mekanisme dan prosedur
permintaan pembukaan rahasia
BANK
5/24/201828
Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004
Perihal: Pertimbangan hukum atas pelaksanaan
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditanda
tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2
Desember 2004
Rahasia bank
SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA BANK
Komisiaris, direksi,
Pegawai Bank dan
Pihak terafiliasi
PELANGGARAN
Kewajiban menjaga rahasia
Bank
Anggota dewan komissaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak terafilliasi lainnya
yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiahkan menurut
pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling
lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.00030
DALAM RANGKA UNTUK KEPENTINGAN
PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
Untuk kepentingan
peradilan dalam perkara
pidana. Pimpinan Bank
Indonesia dapat
memberikan izin kepada
polisi , jaksa atau hakim
untuk memperoleh
keterangan dari Bank
mengenai simpanan
tersangka atau terdakwa
pada Bank
Izin sebagaimana dalam
ayat (1) diberikan secara
tertulis atas permintaan
tertulis dari kepala
kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung,
Mahkamah Agung
Permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus
menyebutkan nama dan jabatan
polisi, jaksa atau hakim, nama
tersangka atau terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan
hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan
yang diperlukan
1 3
2
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 1)
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 2
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 3
5/24/201831
Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan
sesorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
Menurut Marulak Pardede ada dua cara mengenai perlindungan hukum terhadap
nasabah penyimpan dana, yaitu:
a. Perlindungan secara implisit, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan
dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya
kebangkrutan bank
b. Perlindungan secara eksplisit, perlindungan melalui pembentukan suatu
lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA
A. Perlindungan tidak langsung
Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada
nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko
kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau
timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank
- Prinsip kehati-hatian (prudential principle)
- Batas maksimum pemberian kredit (BPMK)
- Kewajiban mengumumkan neraca perhitungan laba
rugi
- Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA
B. Perlindungan langsung
Perlindungan yang diberikan kepada nasabah
penyimpan dana secara langsung terhadap
kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan
usaha yang dilakukan oleh bank
- Hak preferen nasabah penyimpan dana
- Lembaga asuransi deposito
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA
Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus
operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan
uang di bank hingga membeli rumah mewah atau
saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang
tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan
dilakukan secara bersamaan
Tinjauan Umum Pencucian Uang
Berikut 3 tahapan dalam Tipologi PENCUCIAN UANG
Pemisahan
layering
Penggabungan
Integration
Penempatan
Placement
Secara umum tindak pidana yang berpeluang dan
sering terjadi terkait jabatan Notaris diantaranya
adalah:
 Pemalsuan dokumen atau surat (Psl. 263 & 264 KUHP)
 Penggelapan (Psl. 372 & 374 KUHP)
 Pencucian uang dan keterangan palsu (Psl. 242 KUHP)
Tinjauan Umum Pencucian Uang
Secara yuridis dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan
dalam dua tindak pidana:
1. Tindak pidana pencucian uang aktif
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, ,mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan (Pasal 3 UU PP-TPPU
No.8 Tahun 2010)
Tinjauan Umum Pencucian Uang
2. Tindak pidana pencucian uang pasif
setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan
melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan
bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban
pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. (Pasal 5 UU PP-TPPU No. 8 Tahun 2010).
Tinjauan Umum Pencucian Uang
Modus operandi pencucian uang:
1. Penyelundupan uang
Suatu metode dimana para pelaku pencucian uang
melakukan transfer pendapatan yang ilegal secara
rahasia ke sebuah Negara atau teritori.
2. Melalui institusi keuangan
Metode yang menggunakan institusi keuangan
seperti bank untuk membantu melakukan
pencucian uang terutama dalam hal memindahkan
uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain.
Tinjauan Umum Pencucian Uang
3. Melalui institusi non-keuangan
Metode yang paling umum dilakukan adalah
dengan membeli barang berharga dan properti
atau melakukan kegiatan bisnis seperti restoran,
hotel dan toko.
Tinjauan Umum Pencucian Uang
Pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia, Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang dan pada Pasal 29
ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan
oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,
maka pengaturan dan pengawasan Bank, serta perlindungan konsumen industri jasa
keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan sekaligus pengaturan dan
pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang semula dilakukan oleh Bapepam-
LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Ketentuan pembinaan dan
pengawasan
Berdasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
(Psl 25 ayat 1)
2. Menyangkut perijinan perbankan, meliputi kewenangan untuk memberikan iijn dan
mencabut usaha, pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank;
memberikan ijin kepada Bank untuk menjalankan usaha tertentu (Psl 26)
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu
apabila diperlukan juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank (Pasal 29 ayat (1 &
2))
4. Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap
suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Psl 31
ayat 2)
5. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank (Psl 32 ayat 1)
Langkah kewenangan dalam
pembinaan dan pengawasan
Kriteria Utama
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan
3. Serta nilai-nilai etika
Kriteria tambahan:
1. Penekanan Pengawasan
2. Efektifitas Pengawasan
3. Rekomendasi untuk stabilitas keuangan
Prinsip peningkatan kapabilitas
pengawasan
46
Pengertian merger, konsolidasi dan
akuisisi
Merger di
Bidang
Perbankan
Konsolidasi
Bidang
Perbankan
Akusisi bidang
perbankan
Pasal 1 angka
25 UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara
mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan
membubarkanya Bank Lainnya dengan tanpa melikuidasi.
Pasal 1 angka
26 UU.No
7/1992
Pasal 1 angka
27 UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih, dengan cara
mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut
dengan atau tanpa melikuidasi
Pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank
berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun,
pengelolaan atau kebijakan Bank
Menurut Undang-Undang Perbankan, Likuidasi adalah
pemberhentian kegiatan perseroan dalam hal ini bank.
Mengingat bahwa suatu perseroan memiliki hak dan
kewajiban maka sebagai akibat dari pemberhentian
kegiatan perseroan tersebut maka badan hukum
perseroan harus dibubarkan. Dalam proses
pembubaran tersebut harta kekayaan perseroan harus
dicairkan oleh suatu tim pemberes dan hasilnya
dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban
perseroan.
Pengertian likuidasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 Th 1999 tentang
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,
“Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai
akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum
Bank”
Penyebab Likuidasi menurut Undang-Undang Perbankan Psl 37
adalah:
1. Bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya
(turunnya permodalan, kualitas aset dan pengelolaan buruk)
2. Keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan
(Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Bank lain)
Likuidasi bank
Pertanyaan?

More Related Content

What's hot

Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Sejarah perbankan syariah
Sejarah perbankan syariahSejarah perbankan syariah
Sejarah perbankan syariahNisa Ell
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita SariMATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Pasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahPasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahFebrie Dwi Cahya
 

What's hot (20)

Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Sejarah perbankan syariah
Sejarah perbankan syariahSejarah perbankan syariah
Sejarah perbankan syariah
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita SariMATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari
MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Pasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariahPasar modal konvensional dan syariah
Pasar modal konvensional dan syariah
 

Similar to HUKUM PERBANKAN

Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...febrysaragih
 
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Dyana Anggraini
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...megiirianti083
 
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...Rinytrianas21
 
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...SINDINALURITA1
 
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...DignaAdyaPratiwi
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...An Nisa Rizki Yulianti
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...adeayularassati
 
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...Ferdy123456789
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan RAHMATWAHYUDI2020
 
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppttakdir12
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...febrysaragih
 
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Hayyu Safitri
 
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...angelaregife
 
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hefti Juliza
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaImam Pamungkas
 

Similar to HUKUM PERBANKAN (20)

Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
 
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
 
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
 
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
 
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...
12, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas mer...
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
 
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan
 
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppt
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
 
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
 
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
 
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...
12, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perbankan dan asur...
 
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
 
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 JakartaEkonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
 

HUKUM PERBANKAN

  • 1. Hukum perbankan I Made Dermawan, S.H., M.Kn
  • 2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”; Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian perbankan
  • 3. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam perlu dikemukakan oleh salah satu pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan. Menurut Muhammad Djumhana: Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Menurut Munir Fuady: Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah- masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas2nya, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain2 yang berkenaan dengan dunia perbankan Pengertian HUKUM perbankan
  • 4. Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pada pengertian perbankan sebagai salah satu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian HUKUM perbankan
  • 5. Sumber Hukum Perbankan: a. Sumber Hukum Tertulis: - UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No.10 Th 1998 Tentang Perbankan - UU No.23 Tahun 1999 Jo. UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia - UU No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar - KUH Perdata (B.W) Buku II dan Buku ke III - KUH Dagang Khususnya Buku I Tentang Surat-Surat Berharga - UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang - UU No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dll Sumber hukum perbankan
  • 6. Sumber Hukum Tidak Tertulis: - Yurisprudensi - Konvensi (Kebiasaan) - Doktrin (Ilmu Pengetahuan) - Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan Sumber hukum perbankan
  • 7. Menurut UU No.23/1999 Jo. UU No.03/2004 tentang Bank Indonesia, otoritas moneter merupakan tanggung jawab dari Bank Indonesia. Sehingga Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan juga sistem bank umum merupakan bagian dari sistem perbankan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang perbankan Sistem keuangan perbankan
  • 8. Sistem: Perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Keuangan: Seluk beluk / urusan uang Menurut Dr. Insukindro, M.A. sistem keuangan dibagi menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum (commercial bank) Sistem keuangan perbankan
  • 9. Dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia, diperlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan tercapainya stabilitas nilai rupiah yang ditopang dengan tiga pilar utama: 1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; 2. Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman; 3. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien Sistem keuangan perbankan
  • 10. Menurut Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E. mengemukakan bahwa untuk menciptakan kondisi sektor keuangan yang sehat dan stabil diperlukan beberapa prasyarat, yaitu: a. Lembaga keuangan yang sehat, dalam arti lembaga-lembaga tersebut dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa bantuan dari pihak luar b. Pasar keuangan yang stabil, dalam arti sehat, transparan, dan dapat dikelola dengan baik c. Lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten, dalam arti melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, memformulasikan moneter fiskal, dan menerapkan kebijakan yang 1) konsisten, cost effective dan forward looking; 2) mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat; 3) dan dapat mendukung inovasi pasar uang Sistem keuangan perbankan
  • 11. 1. Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. 2. Bank Pemerintah Daerah adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) (UU No.13 / 1962) 3. Bank Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya pada umumnya dimiliki oleh swasta nasional 4. Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya 5. Bank Umum Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Jenis - jenis bank berdasarkan kepemilikan
  • 12. Asuransi: Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat mengandung beberapa makna sbb: a. Usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui premi asuransi dengan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak pasti terjadi terhadap seseorang b. Usaha penunjang asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan usaha lain sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan perasuransian Lembaga keuangan non-perbankan
  • 13. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, terdapat pengertian bahwa tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah: 1. Penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan 2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti 3. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang pertanggungkan Lembaga keuangan non-perbankan
  • 14. Pengertian: Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246 KUHD) Lembaga keuangan non-perbankan
  • 15. Prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi: a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan (insurable interest) b. Prinsip keterbukaan (utmost good faith) c. Prinsip indemnity d. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung Lembaga keuangan non-perbankan
  • 16. Pegadaian: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang harus didahulukan. (Pasal 1150 KUH Perdata) Lembaga keuangan non-perbankan
  • 17. Dana Pensiun: Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Di Indonesia, dana pensiun dikelompokkan menjadi 2 jenis: a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun Lembaga keuangan non-perbankan
  • 18. Pada prinsipnya, sumber dana dari suatu bank terdiri dari 4 sumber dana, yaitu: a. Dana yang bersumber dari bank sendiri Adalah dana yang berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas Adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk seperti giro, deposito, dan tabungan c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank sentral - Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) - Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) - Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank - Pinjaman Antar bank - Call money - Pinjaman dana dari luar negeri SUMBER DANA PERBANKAN DI INDONESIA
  • 19. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (12) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Firdaus dan Ariyanti, Pengertian kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. Menurut Muljono, pengertian kredit adalah kemampun untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan. PENGERTIAN KREDIT BANK
  • 20. Kredit merupakan sistem dimana dapat meringankan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Yang perlu diketahui, Bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya tempat untuk menyimpan uang, tetapi juga untuk menyimpan uang, dimana sistem pengembaliannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur yang lebih dikenal sistem kredit, dan nantinya sistem ini juga akan diberlakukan dengan bunga dengan beberapa persen saja. Sistem pemberian kredit dan bunga oleh Bank juga bervariasi, dimana setiap Bank, memiliki sistem yang berbeda-beda dalam menjalankan keuangannya, bahkan dengan tarif bunga yang bervariasi juga. Dengan demikian, hampir disemua Bank memiliki sistem peminjaman uang secara kredit dan beragam sistem. Jenis kredit secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Kredit komersial / modal kerja yaitu sebuah kredit yang diperuntukkan atau diberikan dari pihak Bank untuk suatu perusahaan atau individu dengan tujuan yang komersil. Disini, pengertian kredit komersil adalah kredit yang memegang peranan penting dalam Bank yang mana difungsikan untuk perusahaan 2. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk mebiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru 3. Kredit konsumsi yaitu sebuah kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari- hari MEKANISME DAN SISTEM PERKREDITAN BANK
  • 21. Dalam mendapatkan kredit, terdapat berbagai macam prosedur yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi oleh lembaga keuangan agar berjalan baik dan sehat, yaitu: 1. Character (Kepribadian/watak), merupakan sifat atau watak dari debitur untuk mendapatkan kredit (kejujuran, motivatis usaha dsb) 2. Capacity (kemampuan), merupakan kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan soliditas) 3. Capital (modal), merupakan kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya 4. Collateral (jaminan), merupakan jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jawaban jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya 5. Condition of Economic (kondisi ekonomi), merupakan keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, yang terkait dengan kredit perbankan 6. Constrain (batasan atau hambatan), Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat MEKANISME DAN SISTEM PERKREDITAN BANK
  • 22. Walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang umumnya dikenal sebagai 6C, terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal sebagai 4P, yaitu: 1. Personality, merupakan penilaian bank mengenai kepribadian peminjam (riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga dan sebagainya) 2. Purpose, bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan. 3. Payment, untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya. 4. Prospect, adalah harapan usaha di mana yang akan datang dari calon debitur MEKANISME DAN SISTEM PERKREDITAN BANK
  • 23. Pada waktu akan melakukan transaksi keuangan atau kredit, debitur setelah melewati beberapa tahapan dan prosedur dalam pemberian kredit biasanya Bank sebagai lembaga keuangan memberikan perjanjian kredit untuk ditanda tangani kedua belah pihak. Pada umumnya, klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian kredit merupakan klausul baku, untuk hal ini debitur diharapkan untuk lebih membaca dan memperhatikan secara detail mengenai syarat-syarat yang tercantum didalam perjanjian kredit. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yaitu: 1. Jangka waktu kredit 2. Suku bunga 3. Cara pembayaran 4. Agunan / Jaminan Kredit 5. Biaya administrasi 6. Asuransi jiwa dan tagihan MEKANISME DAN SISTEM PERKREDITAN BANK
  • 24. Jenis-Jenis Jaminan a. Benda tetap Tanah serta segala sesuatu yang melekat padanya UU Hak Tanggungan No. 4/1996 b. Benda Bergerak contohnya: fidusia, gadai, cessie UU Jaminan Fidusia No. 42/1999 c. Benda bergerak namun beratnya melebihi 20-M3 contohnya: Kapal laut dijaminkan dengan Hipotik Kapal (ps. 116 - 1232 KUHPer). d. Benda tetap namun kepemilikannya berbeda dengan tanah hak di bawahnya. Contohnya: bangunan yg didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, atau yg tidak dapat dibebani HT
  • 25. Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini: 1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. 2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). 3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). MEKANISME DAN SISTEM PERKREDITAN BANK
  • 26. Jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain: a. Pengiriman uang (transfer) b. Inkaso c. Kliring d. Bank garansi e. Kotak pengaman simpanan (safe deposit box) f. Kartu kredit (credit card) g. Perdagangan valuta asing (valas) h. Kustodian i. Letter of Credit (L/C) JASA-JASA PERBANKAN
  • 27. 27 Rahasia bank Rahasia Bank Pasal 1 angka 28 UU No. 10 tahun 1998 UU Perbankan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan Pasal 40ayat 1/2 (1) Bank wajib merahasiahkan keterangan mengenai nasabah mengenai penyimpanan dan simpanannya (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi Pasal 1 angka 22, Pihak-pihak terafiliasi : 1. Anggota dewan Komisaris , pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank 2. Anggota pengurus dan pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank, khususnya Bagi Bank yang berbentuk hukum koprasi sesuai dengan peraturan perundang Undangan yang berlaku 3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya 4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain keluarga para pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.
  • 28. PEMBUKAAN KERAHASIAN BANK A. Perpajakan B. Penyelesaian piutang yang ditangani oleh badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan negara (BUPLN/PUPN) C. Peradilan baik untuk perkara pidana atau perdata D. Kepentingan dan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha Bank termasuk didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpanaan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan BANK Indonesia U.P urusan hukum Bank Indonesia b. Atas permintaan ini pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusan nya apakah memberikan atau menolaknya c. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan, dilakukan penolakan, begitu pula sebaliknya, apabila telah memenuhi persyaratan, diizinkan pembukaan rahasia Bank tersebut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1 “Bank wajib merahasiahkan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya , kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a Mekanisme dan prosedur permintaan pembukaan rahasia BANK 5/24/201828
  • 29. Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 Perihal: Pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 2004 Rahasia bank
  • 30. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK Komisiaris, direksi, Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi PELANGGARAN Kewajiban menjaga rahasia Bank Anggota dewan komissaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak terafilliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiahkan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.00030
  • 31. DALAM RANGKA UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi , jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank Izin sebagaimana dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Mahkamah Agung Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan 1 3 2 Pasal 42 UU Perbankan 1998 Ayat 1) Pasal 42 UU Perbankan 1998 Ayat 2 Pasal 42 UU Perbankan 1998 Ayat 3 5/24/201831
  • 32. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan sesorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Marulak Pardede ada dua cara mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu: a. Perlindungan secara implisit, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank b. Perlindungan secara eksplisit, perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
  • 33. A. Perlindungan tidak langsung Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank - Prinsip kehati-hatian (prudential principle) - Batas maksimum pemberian kredit (BPMK) - Kewajiban mengumumkan neraca perhitungan laba rugi - Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
  • 34. B. Perlindungan langsung Perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank - Hak preferen nasabah penyimpan dana - Lembaga asuransi deposito PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
  • 35. Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 36. Berikut 3 tahapan dalam Tipologi PENCUCIAN UANG Pemisahan layering Penggabungan Integration Penempatan Placement
  • 37.
  • 38. Secara umum tindak pidana yang berpeluang dan sering terjadi terkait jabatan Notaris diantaranya adalah:  Pemalsuan dokumen atau surat (Psl. 263 & 264 KUHP)  Penggelapan (Psl. 372 & 374 KUHP)  Pencucian uang dan keterangan palsu (Psl. 242 KUHP) Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 39. Secara yuridis dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam dua tindak pidana: 1. Tindak pidana pencucian uang aktif Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, ,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan (Pasal 3 UU PP-TPPU No.8 Tahun 2010) Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 40. 2. Tindak pidana pencucian uang pasif setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. (Pasal 5 UU PP-TPPU No. 8 Tahun 2010). Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 41. Modus operandi pencucian uang: 1. Penyelundupan uang Suatu metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan transfer pendapatan yang ilegal secara rahasia ke sebuah Negara atau teritori. 2. Melalui institusi keuangan Metode yang menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 42. 3. Melalui institusi non-keuangan Metode yang paling umum dilakukan adalah dengan membeli barang berharga dan properti atau melakukan kegiatan bisnis seperti restoran, hotel dan toko. Tinjauan Umum Pencucian Uang
  • 43. Pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang dan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka pengaturan dan pengawasan Bank, serta perlindungan konsumen industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan sekaligus pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang semula dilakukan oleh Bapepam- LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketentuan pembinaan dan pengawasan
  • 44. Berdasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl 25 ayat 1) 2. Menyangkut perijinan perbankan, meliputi kewenangan untuk memberikan iijn dan mencabut usaha, pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank; memberikan ijin kepada Bank untuk menjalankan usaha tertentu (Psl 26) 3. Melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank (Pasal 29 ayat (1 & 2)) 4. Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Psl 31 ayat 2) 5. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank (Psl 32 ayat 1) Langkah kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan
  • 45. Kriteria Utama 1. Kepatuhan terhadap hukum 2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 3. Serta nilai-nilai etika Kriteria tambahan: 1. Penekanan Pengawasan 2. Efektifitas Pengawasan 3. Rekomendasi untuk stabilitas keuangan Prinsip peningkatan kapabilitas pengawasan
  • 46. 46 Pengertian merger, konsolidasi dan akuisisi Merger di Bidang Perbankan Konsolidasi Bidang Perbankan Akusisi bidang perbankan Pasal 1 angka 25 UU.No 7/1992 Penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkanya Bank Lainnya dengan tanpa melikuidasi. Pasal 1 angka 26 UU.No 7/1992 Pasal 1 angka 27 UU.No 7/1992 Penggabungan dari dua Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi Pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan atau kebijakan Bank
  • 47. Menurut Undang-Undang Perbankan, Likuidasi adalah pemberhentian kegiatan perseroan dalam hal ini bank. Mengingat bahwa suatu perseroan memiliki hak dan kewajiban maka sebagai akibat dari pemberhentian kegiatan perseroan tersebut maka badan hukum perseroan harus dibubarkan. Dalam proses pembubaran tersebut harta kekayaan perseroan harus dicairkan oleh suatu tim pemberes dan hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan. Pengertian likuidasi
  • 48. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 Th 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, “Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank” Penyebab Likuidasi menurut Undang-Undang Perbankan Psl 37 adalah: 1. Bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya (turunnya permodalan, kualitas aset dan pengelolaan buruk) 2. Keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan (Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Bank lain) Likuidasi bank