Suatu mata kuliah di bidang Hukum Perbankan

1. Hukum perbankan
I Made Dermawan, S.H., M.Kn

2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”;
Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama
dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari
keuntungan saja
Menurut Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang
kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana
(surplus fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack
of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pengertian perbankan

3. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, tentu untuk memperoleh pengertian yang
lebih mendalam perlu dikemukakan oleh salah satu pengertian hukum perbankan dari para ahli
hukum perbankan.
Menurut Muhammad Djumhana:
Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya,
serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.
Menurut Munir Fuady:
Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-
masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang
harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas2nya, tugas dan tanggung jawab para pihak
yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
bank, eksistensi perbankan, dan lain2 yang berkenaan dengan dunia perbankan
Pengertian HUKUM perbankan

4. Sehingga dari pengertian diatas, dapat disimpulkan
pada pengertian perbankan sebagai salah satu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan
kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat
dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah
keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses
melaksanakan kegiatan usahanya.
Pengertian HUKUM perbankan

5. Sumber Hukum Perbankan:
a. Sumber Hukum Tertulis:
- UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No.10 Th 1998 Tentang Perbankan
- UU No.23 Tahun 1999 Jo. UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia
- UU No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
Tukar
- KUH Perdata (B.W) Buku II dan Buku ke III
- KUH Dagang Khususnya Buku I Tentang Surat-Surat Berharga
- UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Membayar Utang
- UU No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dll
Sumber hukum perbankan

6. Sumber Hukum Tidak Tertulis:
- Yurisprudensi
- Konvensi (Kebiasaan)
- Doktrin (Ilmu Pengetahuan)
- Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak
dalam kegiatan perbankan
Sumber hukum perbankan

7. Menurut UU No.23/1999 Jo. UU No.03/2004 tentang Bank
Indonesia, otoritas moneter merupakan tanggung jawab dari
Bank Indonesia.
Sehingga Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dan juga sistem bank umum merupakan bagian dari sistem
perbankan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang
perbankan
Sistem keuangan perbankan

8. Sistem: Perangkat unsur yang secara terstruktur
saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas
Keuangan: Seluk beluk / urusan uang
Menurut Dr. Insukindro, M.A. sistem keuangan dibagi
menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga
keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas
moneter dan sistem bank umum (commercial bank)
Sistem keuangan perbankan

9. Dalam melaksanakan pembangunan nasional di
Indonesia, diperlukan penyesuaian kebijakan moneter
dengan tujuan tercapainya stabilitas nilai rupiah yang
ditopang dengan tiga pilar utama:
1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
2. Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman;
3. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan
efisien
Sistem keuangan perbankan

10. Menurut Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E. mengemukakan bahwa untuk
menciptakan kondisi sektor keuangan yang sehat dan stabil diperlukan
beberapa prasyarat, yaitu:
a. Lembaga keuangan yang sehat, dalam arti lembaga-lembaga tersebut
dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa bantuan dari pihak luar
b. Pasar keuangan yang stabil, dalam arti sehat, transparan, dan dapat
dikelola dengan baik
c. Lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten, dalam arti
melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan,
memformulasikan moneter fiskal, dan menerapkan kebijakan yang 1)
konsisten, cost effective dan forward looking; 2) mempertahankan tingkat
kompetisi yang sehat; 3) dan dapat mendukung inovasi pasar uang
Sistem keuangan perbankan

11. 1. Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
Negara.
2. Bank Pemerintah Daerah adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal
adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) (UU No.13 / 1962)
3. Bank Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya pada umumnya
dimiliki oleh swasta nasional
4. Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan
perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya
5. Bank Umum Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh
satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan
didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang
dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih
bank yang berkedudukan di luar negeri.
Jenis - jenis bank berdasarkan
kepemilikan

12. Asuransi:
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, dapat mengandung beberapa makna sbb:
a. Usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat
melalui premi asuransi dengan memberikan perlindungan
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap
kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak
pasti terjadi terhadap seseorang
b. Usaha penunjang asuransi yang menyelenggarakan jasa
keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan usaha lain
sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi
dalam kegiatan perasuransian
Lembaga keuangan non-perbankan

13. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) UU No.2 Tahun 1992
tentang usaha perasuransian, terdapat pengertian bahwa
tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah:
1. Penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti
3. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang pertanggungkan
Lembaga keuangan non-perbankan

14. Pengertian:
Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima premi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246
KUHD)
Lembaga keuangan non-perbankan

15. Prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi:
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau
dipertanggungkan (insurable interest)
b. Prinsip keterbukaan (utmost good faith)
c. Prinsip indemnity
d. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung
Lembaga keuangan non-perbankan

16. Pegadaian:
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang
lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan daripada orang-orang
berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya yang harus didahulukan. (Pasal 1150
KUH Perdata)
Lembaga keuangan non-perbankan

17. Dana Pensiun:
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.
Di Indonesia, dana pensiun dikelompokkan menjadi 2 jenis:
a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang
dibentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan
b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun
yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun
Lembaga keuangan non-perbankan

18. Pada prinsipnya, sumber dana dari suatu bank terdiri dari 4 sumber dana, yaitu:
a. Dana yang bersumber dari bank sendiri
Adalah dana yang berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan
cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para
pemegang saham
b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas
Adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk seperti giro,
deposito, dan tabungan
c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank sentral
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
- Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
- Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek
c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank
- Pinjaman Antar bank
- Call money
- Pinjaman dana dari luar negeri
SUMBER DANA PERBANKAN DI
INDONESIA

19. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (12) tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”.
Menurut Firdaus dan Ariyanti, Pengertian kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki
seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga
kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu
waktu yang akan datang.
Menurut Muljono, pengertian kredit adalah kemampun untuk menjalankan pembelian
atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang
telah ditentukan.
PENGERTIAN KREDIT BANK

20. Kredit merupakan sistem dimana dapat meringankan segala sesuatu yang berhubungan
dengan keuangan. Yang perlu diketahui, Bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya tempat
untuk menyimpan uang, tetapi juga untuk menyimpan uang, dimana sistem pengembaliannya
dapat dilakukan secara berangsur-angsur yang lebih dikenal sistem kredit, dan nantinya sistem
ini juga akan diberlakukan dengan bunga dengan beberapa persen saja.
Sistem pemberian kredit dan bunga oleh Bank juga bervariasi, dimana setiap Bank, memiliki
sistem yang berbeda-beda dalam menjalankan keuangannya, bahkan dengan tarif bunga yang
bervariasi juga. Dengan demikian, hampir disemua Bank memiliki sistem peminjaman uang
secara kredit dan beragam sistem.
Jenis kredit secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Kredit komersial / modal kerja yaitu sebuah kredit yang diperuntukkan atau diberikan dari
pihak Bank untuk suatu perusahaan atau individu dengan tujuan yang komersil. Disini,
pengertian kredit komersil adalah kredit yang memegang peranan penting dalam Bank
yang mana difungsikan untuk perusahaan
2. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur
untuk mebiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, perluasan, ataupun
pendirian proyek baru
3. Kredit konsumsi yaitu sebuah kredit yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-
hari
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK

21. Dalam mendapatkan kredit, terdapat berbagai macam prosedur yang harus diperhatikan dan
harus dipenuhi oleh lembaga keuangan agar berjalan baik dan sehat, yaitu:
1. Character (Kepribadian/watak), merupakan sifat atau watak dari debitur untuk
mendapatkan kredit (kejujuran, motivatis usaha dsb)
2. Capacity (kemampuan), merupakan kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi
kewajiban tepat pada waktunya (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan soliditas)
3. Capital (modal), merupakan kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha
atau menggunakan kredit dan mengembalikannya
4. Collateral (jaminan), merupakan jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung
jawaban jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya
5. Condition of Economic (kondisi ekonomi), merupakan keadaan ekonomi suatu negara
secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter,
yang terkait dengan kredit perbankan
6. Constrain (batasan atau hambatan), Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur
yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di
suatu tempat
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK

22. Walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang umumnya dikenal sebagai 6C,
terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal sebagai 4P, yaitu:
1. Personality, merupakan penilaian bank mengenai kepribadian peminjam
(riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga dan sebagainya)
2. Purpose, bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau
keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan
kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.
3. Payment, untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai
pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan
pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat
ditinjau waktu jumlahnya.
4. Prospect, adalah harapan usaha di mana yang akan datang dari calon debitur
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK

23. Pada waktu akan melakukan transaksi keuangan atau kredit, debitur setelah melewati
beberapa tahapan dan prosedur dalam pemberian kredit biasanya Bank sebagai
lembaga keuangan memberikan perjanjian kredit untuk ditanda tangani kedua belah
pihak. Pada umumnya, klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian kredit merupakan
klausul baku, untuk hal ini debitur diharapkan untuk lebih membaca dan memperhatikan
secara detail mengenai syarat-syarat yang tercantum didalam perjanjian kredit.
Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yaitu:
1. Jangka waktu kredit
2. Suku bunga
3. Cara pembayaran
4. Agunan / Jaminan Kredit
5. Biaya administrasi
6. Asuransi jiwa dan tagihan
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK

24. Jenis-Jenis Jaminan
a. Benda tetap
Tanah serta segala sesuatu yang melekat padanya UU Hak
Tanggungan No. 4/1996
b. Benda Bergerak
contohnya: fidusia, gadai, cessie UU Jaminan Fidusia No.
42/1999
c. Benda bergerak namun beratnya melebihi 20-M3
contohnya: Kapal laut dijaminkan dengan Hipotik Kapal (ps. 116 -
1232 KUHPer).
d. Benda tetap namun kepemilikannya berbeda dengan tanah hak
di bawahnya.
Contohnya: bangunan yg didirikan di atas tanah milik
orang/pihak lain, atau yg tidak dapat dibebani HT

25. Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi
barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai
melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan
wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang
diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:
1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang
gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya
peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang
pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk
mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak
kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji
(wanprestasi).
MEKANISME DAN SISTEM
PERKREDITAN BANK

26. Jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang antara lain:
a. Pengiriman uang (transfer)
b. Inkaso
c. Kliring
d. Bank garansi
e. Kotak pengaman simpanan (safe deposit box)
f. Kartu kredit (credit card)
g. Perdagangan valuta asing (valas)
h. Kustodian
i. Letter of Credit (L/C)
JASA-JASA PERBANKAN

27. 27
Rahasia bank
Rahasia
Bank
Pasal 1
angka
28
UU No. 10 tahun 1998
UU Perbankan
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan
dan simpanan
Pasal
40ayat
1/2
(1) Bank wajib merahasiahkan
keterangan mengenai nasabah
mengenai penyimpanan dan
simpanannya
(2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi pihak
terafiliasi
Pasal 1 angka 22, Pihak-pihak terafiliasi :
1. Anggota dewan Komisaris , pengawas, direksi, atau kuasanya,
pejabat atau karyawan Bank
2. Anggota pengurus dan pengawas, pengelola atau kuasanya,
pejabat atau karyawan Bank, khususnya Bagi Bank yang
berbentuk hukum koprasi sesuai dengan peraturan perundang
Undangan yang berlaku
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank antara lain akuntan
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut
mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain keluarga para
pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.

28. PEMBUKAAN KERAHASIAN BANK
A. Perpajakan
B. Penyelesaian piutang yang ditangani oleh
badan urusan piutang dan lelang
negara/panitia urusan negara
(BUPLN/PUPN)
C. Peradilan baik untuk perkara pidana atau
perdata
D. Kepentingan dan kelancaran dan
keamanan kegiatan usaha Bank termasuk
didalamnya permintaan pembukaan
rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah
penyimpanaan itu sendiri atau
permintaan ahli waris yang sah a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan BANK
Indonesia U.P urusan hukum Bank Indonesia
b. Atas permintaan ini pimpinan Bank Indonesia
membahasnya dan kemudian memberikan
keputusan nya apakah memberikan atau
menolaknya
c. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi
persyaratan, dilakukan penolakan, begitu pula
sebaliknya, apabila telah memenuhi persyaratan,
diizinkan pembukaan rahasia Bank tersebut
UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1
“Bank wajib merahasiahkan keterangan mengenai nasabah
penyimpanan dan simpanannya , kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42,
pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a
Mekanisme dan prosedur
permintaan pembukaan rahasia
BANK
5/24/201828

29. Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004
Perihal: Pertimbangan hukum atas pelaksanaan
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditanda
tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 2
Desember 2004
Rahasia bank

30. SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA BANK
Komisiaris, direksi,
Pegawai Bank dan
Pihak terafiliasi
PELANGGARAN
Kewajiban menjaga rahasia
Bank
Anggota dewan komissaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak terafilliasi lainnya
yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiahkan menurut
pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling
lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.00030

31. DALAM RANGKA UNTUK KEPENTINGAN
PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
Untuk kepentingan
peradilan dalam perkara
pidana. Pimpinan Bank
Indonesia dapat
memberikan izin kepada
polisi , jaksa atau hakim
untuk memperoleh
keterangan dari Bank
mengenai simpanan
tersangka atau terdakwa
pada Bank
Izin sebagaimana dalam
ayat (1) diberikan secara
tertulis atas permintaan
tertulis dari kepala
kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung,
Mahkamah Agung
Permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus
menyebutkan nama dan jabatan
polisi, jaksa atau hakim, nama
tersangka atau terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan
hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan
yang diperlukan
1 3
2
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 1)
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 2
Pasal 42 UU Perbankan 1998
Ayat 3
5/24/201831

32. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan
sesorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
Menurut Marulak Pardede ada dua cara mengenai perlindungan hukum terhadap
nasabah penyimpan dana, yaitu:
a. Perlindungan secara implisit, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan
dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya
kebangkrutan bank
b. Perlindungan secara eksplisit, perlindungan melalui pembentukan suatu
lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA

33. A. Perlindungan tidak langsung
Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada
nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko
kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau
timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank
- Prinsip kehati-hatian (prudential principle)
- Batas maksimum pemberian kredit (BPMK)
- Kewajiban mengumumkan neraca perhitungan laba
rugi
- Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA

34. B. Perlindungan langsung
Perlindungan yang diberikan kepada nasabah
penyimpan dana secara langsung terhadap
kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan
usaha yang dilakukan oleh bank
- Hak preferen nasabah penyimpan dana
- Lembaga asuransi deposito
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA

35. Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus
operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan
uang di bank hingga membeli rumah mewah atau
saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang
tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan
dilakukan secara bersamaan
Tinjauan Umum Pencucian Uang

36. Berikut 3 tahapan dalam Tipologi PENCUCIAN UANG
Pemisahan
layering
Penggabungan
Integration
Penempatan
Placement

38. Secara umum tindak pidana yang berpeluang dan
sering terjadi terkait jabatan Notaris diantaranya
adalah:
 Pemalsuan dokumen atau surat (Psl. 263 & 264 KUHP)
 Penggelapan (Psl. 372 & 374 KUHP)
 Pencucian uang dan keterangan palsu (Psl. 242 KUHP)
Tinjauan Umum Pencucian Uang

39. Secara yuridis dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan
dalam dua tindak pidana:
1. Tindak pidana pencucian uang aktif
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, ,mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan (Pasal 3 UU PP-TPPU
No.8 Tahun 2010)
Tinjauan Umum Pencucian Uang

40. 2. Tindak pidana pencucian uang pasif
setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan
melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan
bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban
pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. (Pasal 5 UU PP-TPPU No. 8 Tahun 2010).
Tinjauan Umum Pencucian Uang

41. Modus operandi pencucian uang:
1. Penyelundupan uang
Suatu metode dimana para pelaku pencucian uang
melakukan transfer pendapatan yang ilegal secara
rahasia ke sebuah Negara atau teritori.
2. Melalui institusi keuangan
Metode yang menggunakan institusi keuangan
seperti bank untuk membantu melakukan
pencucian uang terutama dalam hal memindahkan
uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain.
Tinjauan Umum Pencucian Uang

42. 3. Melalui institusi non-keuangan
Metode yang paling umum dilakukan adalah
dengan membeli barang berharga dan properti
atau melakukan kegiatan bisnis seperti restoran,
hotel dan toko.
Tinjauan Umum Pencucian Uang

43. Pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia, Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang dan pada Pasal 29
ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan
oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,
maka pengaturan dan pengawasan Bank, serta perlindungan konsumen industri jasa
keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan sekaligus pengaturan dan
pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang semula dilakukan oleh Bapepam-
LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Ketentuan pembinaan dan
pengawasan

44. Berdasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
(Psl 25 ayat 1)
2. Menyangkut perijinan perbankan, meliputi kewenangan untuk memberikan iijn dan
mencabut usaha, pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank;
memberikan ijin kepada Bank untuk menjalankan usaha tertentu (Psl 26)
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu
apabila diperlukan juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank (Pasal 29 ayat (1 &
2))
4. Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh
kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap
suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Psl 31
ayat 2)
5. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank (Psl 32 ayat 1)
Langkah kewenangan dalam
pembinaan dan pengawasan

45. Kriteria Utama
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan
3. Serta nilai-nilai etika
Kriteria tambahan:
1. Penekanan Pengawasan
2. Efektifitas Pengawasan
3. Rekomendasi untuk stabilitas keuangan
Prinsip peningkatan kapabilitas
pengawasan

46. 46
Pengertian merger, konsolidasi dan
akuisisi
Merger di
Bidang
Perbankan
Konsolidasi
Bidang
Perbankan
Akusisi bidang
perbankan
Pasal 1 angka
25 UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara
mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan
membubarkanya Bank Lainnya dengan tanpa melikuidasi.
Pasal 1 angka
26 UU.No
7/1992
Pasal 1 angka
27 UU.No
7/1992
Penggabungan dari dua Bank atau lebih, dengan cara
mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut
dengan atau tanpa melikuidasi
Pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank
berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun,
pengelolaan atau kebijakan Bank

47. Menurut Undang-Undang Perbankan, Likuidasi adalah
pemberhentian kegiatan perseroan dalam hal ini bank.
Mengingat bahwa suatu perseroan memiliki hak dan
kewajiban maka sebagai akibat dari pemberhentian
kegiatan perseroan tersebut maka badan hukum
perseroan harus dibubarkan. Dalam proses
pembubaran tersebut harta kekayaan perseroan harus
dicairkan oleh suatu tim pemberes dan hasilnya
dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban
perseroan.
Pengertian likuidasi

48. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 Th 1999 tentang
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,
“Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai
akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum
Bank”
Penyebab Likuidasi menurut Undang-Undang Perbankan Psl 37
adalah:
1. Bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya
(turunnya permodalan, kualitas aset dan pengelolaan buruk)
2. Keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan
(Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Bank lain)
Likuidasi bank

49. Pertanyaan?