SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
HUKUM PERBANKAN
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA
DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH
HUKUM PERBANKAN
• Hukum yang mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan perbankan.
• Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan
hukum yang mengatur kegiatan lembaga
keuangan bank yang meliputi segala aspek,
dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya,
serta hubungannya dengan bidang kehidupan
yang lain (Muhamad Djumhana)
HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk
peraturan perundang undangan, yurisprudensi,
doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur
masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang
harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Ruang Lingkup Hukum Perbankan
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan,
kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud
dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan
kewajiban bank.
2. Para pelaku perbankan (Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan)
maupun pihak terafiliasi.
3. Bentuk badan hukum perusahaan bank.
4. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk
mengatur perlindungan kepentingan umum.
5. Struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup
perbankan.
6. Sistem pengamanan dan sanksi untuk melindungi
kepentingan bank dan masyarakat.
Apakah pengertian bank ?
 Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya
“bangku/sejenis meja untuk meletakkan buku yang
fungsinya berubah sebagai tempat menukarkan
uang”
 A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi
Keuangan dan Perdagangan mengartikan “Bank
adalah suatu jenis lembaga keuangan yang
melaksanakan berbagai macam jasa, seperti
memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang,
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai
tempat penyimpanan benda-benda berharga,
membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-
lain.”
• G.M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik
menyatakan “bank adalah suatu badan yang
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan
kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya
sendiri atau dengan uang yang diperolehnya
dari orang lain, maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat penukar baru berupa
uang giral”.
• Definisi bank menurut Black’s Law Dictionary
adalah “bank is a financial establishment for
the deposit, loan, exchange, or issue of money
and for the transmission of funds, the office in
which such an establishment conducts
transactions.”
• Pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 UU
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sbb :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak”.
• Perbankan
“Segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”.
SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER PRIMER :
• UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
• UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia.
• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
• UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER SEKUNDER :
• UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar.
• UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU.
• UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU.
• UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER TERSIER :
• KUHPerdata
• KUHD
• KUHPidana
• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.(sdh dibatalkan
berdasarkan Putusan MK) utk menghindari kekosongan hukum
diterapkan kembali UU No. 25 tahun 1992
• UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
• Dll.
SUMBER HUKUM PERBANKAN
• Selain sumber-sumber hukum tertulis dalam
praktek perbankan juga seringkali dipengaruhi
ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat
tidak tertulis tetapi berdasarkan “best
practise”.
• Pasal 16 ayat (1) UU 10/1998 ttg Perbankan :
Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan
Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud
diatur dengan undang-undang tersendiri.
ASAS PERBANKAN
• Pasal 2 UU tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
• Pasal 2 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah :
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan
prinsip kehati-hatian”.
• Pasal 3 RUU Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam
melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan
tata kelola Bank yang baik”.
 Menurut draft RUU tentang Demokrasi Ekonomi
disebutkan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah sistem
perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi
terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
 Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk
meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank,
baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia maupun ketentuan intern bank yang
bersangkutan. (Pasal 4 ayat 1 UUNo. 24 Tahun 1999
tentang Lalu lintas Devisa).
Prinsip-prinsip perbankan
Selain prinsip kehati-hatian dikenal pula :
• Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle), yakni
hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan
pada saling percaya.
• Prinsip Kerahasiaan, bahwa transaksi-transaksi
tertentu antara nasabah dengan bank wajib
dirahasiakan.
• Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer),
sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan
bank maka bank wajib mengerti dan memahami
karakter nasabah.
 Informasi Asimetris (asymmetric information )
DUAL SYSTEM
Perbankan di Indonesia menganut dual system
yakni :
a. Perbankan Konvensional
b. Perbankan Syariah
FUNGSI PERBANKAN
• Fungsi utama perbankan adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat
• Dalam teori fungsi ini disebut sebagai
“Financial Intermediary”
Surplus spending Unit Deficit spending unit
Funding Bank Lending
TUJUAN
• Perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.
Penggolongan Bank
1. Berdasarkan jenisnya :
a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2. Berdasarkan kepemilikan :
a. Bank Umum :
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia ;
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia dg WNA
secara kemitraan.
b. BPR :
- WNI ;
- Badan hukum Indonesia ;
- Pemerintah Daerah ;
- Dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.
3. Berdasarkan bentuk hukum :
a. Bank Umum :
- PT
- Koperasi
- Perusahaan Daerah
b. BPR :
- Perusahaan Daerah
- Koperasi
- PT
4. Berdasarkan kegiatan usahanya :
a. Konvensional
b. Syariah
Usaha Bank Umum
Usaha Bank Umum meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah
kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek;
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu
kredit dan kegiatan wali amanat;
l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan
kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh
bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Usaha BPR :
Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu;
b. memberikan kredit;
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Perbedaan
Bank Umum BPR
Melayani Lalu Lintas Giral (LLG) Tidak melayani LLG
Produk Simpanan Giro Tidak terdapat produk Giro
Kegiatan valas (bank devisa) Tidak melayani transaksi valas
Diperbolehkan penyertaan modal Tidak boleh penyertaan modal
Boleh membeli agunan debitur Tidak boleh membeli agunan debitur
HUKUM PERBANKAN

More Related Content

What's hot

Ekonomi Powerpoint Lembaga Pembiyaan
Ekonomi Powerpoint Lembaga PembiyaanEkonomi Powerpoint Lembaga Pembiyaan
Ekonomi Powerpoint Lembaga PembiyaanFathanAjja
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.ppt
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.pptPower point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.ppt
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.pptfirman afriansyah
 
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahRuang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahAri Munandar
 
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANHubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANKanaidi ken
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointElisha Queen
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointMuhalida Zia
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
 
Ekonomi Powerpoint Lembaga Pembiyaan
Ekonomi Powerpoint Lembaga PembiyaanEkonomi Powerpoint Lembaga Pembiyaan
Ekonomi Powerpoint Lembaga Pembiyaan
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Bab 10. Fintech
Bab 10. FintechBab 10. Fintech
Bab 10. Fintech
 
BAPEPAM dan OJK
BAPEPAM dan OJKBAPEPAM dan OJK
BAPEPAM dan OJK
 
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.ppt
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.pptPower point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.ppt
Power point kelompok 1 lembaga penjamin simpanan kelas e f pagi.ppt
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan SyariahRuang Lingkup Perbankan Syariah
Ruang Lingkup Perbankan Syariah
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANHubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKAN
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power point
 
penanaman modal
penanaman modalpenanaman modal
penanaman modal
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 

Viewers also liked

Hukum perbankan
Hukum perbankanHukum perbankan
Hukum perbankanGMNI
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANUmi Pujiati
 
Analisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanAnalisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanlukipower
 
Sejarah Perbankan
Sejarah PerbankanSejarah Perbankan
Sejarah Perbankanrifatr42
 
Meetup - Online Banking testközelből
Meetup - Online Banking testközelbőlMeetup - Online Banking testközelből
Meetup - Online Banking testközelbőlIsobar Budapest
 
Produk dan Jasa Bank
Produk dan Jasa BankProduk dan Jasa Bank
Produk dan Jasa Bankdea merisa
 
89377030 bab-1-perbankan
89377030 bab-1-perbankan89377030 bab-1-perbankan
89377030 bab-1-perbankanHasmiza Ibrahim
 
Jenis-jenis lembaga perbankan
Jenis-jenis lembaga perbankanJenis-jenis lembaga perbankan
Jenis-jenis lembaga perbankanadinata14
 
Hak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminHak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminZamree Zakaria
 
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
Perbankan 12   penanganan bank bermasalahPerbankan 12   penanganan bank bermasalah
Perbankan 12 penanganan bank bermasalahcar nadi
 
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain IndustriPenegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industrialsalcunsoed
 
Dasar dasar perbankan
Dasar dasar perbankanDasar dasar perbankan
Dasar dasar perbankanAde Yh
 

Viewers also liked (20)

Hukum perbankan
Hukum perbankanHukum perbankan
Hukum perbankan
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
 
Merger and Acquisition
Merger and AcquisitionMerger and Acquisition
Merger and Acquisition
 
Analisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahanAnalisis kasus pertanahan
Analisis kasus pertanahan
 
Menkeu 2 kelompok 3
Menkeu 2   kelompok 3Menkeu 2   kelompok 3
Menkeu 2 kelompok 3
 
Tindak pidana perbankan
Tindak pidana perbankanTindak pidana perbankan
Tindak pidana perbankan
 
Sejarah Perbankan
Sejarah PerbankanSejarah Perbankan
Sejarah Perbankan
 
Meetup - Online Banking testközelből
Meetup - Online Banking testközelbőlMeetup - Online Banking testközelből
Meetup - Online Banking testközelből
 
Produk dan Jasa Bank
Produk dan Jasa BankProduk dan Jasa Bank
Produk dan Jasa Bank
 
89377030 bab-1-perbankan
89377030 bab-1-perbankan89377030 bab-1-perbankan
89377030 bab-1-perbankan
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Jenis-jenis lembaga perbankan
Jenis-jenis lembaga perbankanJenis-jenis lembaga perbankan
Jenis-jenis lembaga perbankan
 
Ptun
PtunPtun
Ptun
 
Hak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminHak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjamin
 
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
Perbankan 12   penanganan bank bermasalahPerbankan 12   penanganan bank bermasalah
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
 
Bank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPSBank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPS
 
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain IndustriPenegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri
Penegakan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri
 
Dasar dasar perbankan
Dasar dasar perbankanDasar dasar perbankan
Dasar dasar perbankan
 

Similar to HUKUM PERBANKAN

Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hefti Juliza
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...febrysaragih
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Hayyu Safitri
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...An Nisa Rizki Yulianti
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan RAHMATWAHYUDI2020
 
Uang dan bank adi fix
Uang dan bank adi fixUang dan bank adi fix
Uang dan bank adi fixAdi Irawan
 
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...SINDINALURITA1
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaImam Pamungkas
 
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Dyana Anggraini
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...megiirianti083
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...adeayularassati
 
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & Dkk
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & DkkSimposium materi kelompok Bank by Pangestu & Dkk
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & DkkPangestu S
 
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...Rinytrianas21
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...febrysaragih
 

Similar to HUKUM PERBANKAN (20)

Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 12, hefti juliza, hapzi ali, hukum perbankan, universitas mercu bu...
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...
 
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
12,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum perbankan & asuransi,universitas mer...
 
jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan jenis-jenis kegiatan perbankan
jenis-jenis kegiatan perbankan
 
Uu 07 1992
Uu 07 1992Uu 07 1992
Uu 07 1992
 
Uang dan bank adi fix
Uang dan bank adi fixUang dan bank adi fix
Uang dan bank adi fix
 
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
12, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
 
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 JakartaEkonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
 
BAB II.pdf
BAB II.pdfBAB II.pdf
BAB II.pdf
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
12 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, ...
 
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
Hbl 12, dyana anggraini, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
 
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & Dkk
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & DkkSimposium materi kelompok Bank by Pangestu & Dkk
Simposium materi kelompok Bank by Pangestu & Dkk
 
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI,UNIVERSIT...
 

HUKUM PERBANKAN

  • 1. HUKUM PERBANKAN FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH
  • 2. HUKUM PERBANKAN • Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. • Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain (Muhamad Djumhana)
  • 3. HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW) merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas- petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
  • 4. Ruang Lingkup Hukum Perbankan 1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank. 2. Para pelaku perbankan (Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan) maupun pihak terafiliasi. 3. Bentuk badan hukum perusahaan bank. 4. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum. 5. Struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup perbankan. 6. Sistem pengamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat.
  • 5. Apakah pengertian bank ?  Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya “bangku/sejenis meja untuk meletakkan buku yang fungsinya berubah sebagai tempat menukarkan uang”  A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengartikan “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain- lain.”
  • 6. • G.M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik menyatakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.
  • 7. • Definisi bank menurut Black’s Law Dictionary adalah “bank is a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds, the office in which such an establishment conducts transactions.”
  • 8. • Pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sbb : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
  • 9. • Perbankan “Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
  • 10. SUMBER HUKUM PERBANKAN SUMBER PRIMER : • UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. • UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. • UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. • UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  • 11. SUMBER HUKUM PERBANKAN SUMBER SEKUNDER : • UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. • UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU. • UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. • UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
  • 12. SUMBER HUKUM PERBANKAN SUMBER TERSIER : • KUHPerdata • KUHD • KUHPidana • UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. • UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.(sdh dibatalkan berdasarkan Putusan MK) utk menghindari kekosongan hukum diterapkan kembali UU No. 25 tahun 1992 • UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. • Dll.
  • 13. SUMBER HUKUM PERBANKAN • Selain sumber-sumber hukum tertulis dalam praktek perbankan juga seringkali dipengaruhi ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat tidak tertulis tetapi berdasarkan “best practise”.
  • 14. • Pasal 16 ayat (1) UU 10/1998 ttg Perbankan : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
  • 15. ASAS PERBANKAN • Pasal 2 UU tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. • Pasal 2 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah : “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. • Pasal 3 RUU Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik”.
  • 16.  Menurut draft RUU tentang Demokrasi Ekonomi disebutkan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat 1 UUNo. 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa).
  • 17. Prinsip-prinsip perbankan Selain prinsip kehati-hatian dikenal pula : • Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle), yakni hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada saling percaya. • Prinsip Kerahasiaan, bahwa transaksi-transaksi tertentu antara nasabah dengan bank wajib dirahasiakan. • Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer), sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank maka bank wajib mengerti dan memahami karakter nasabah.  Informasi Asimetris (asymmetric information )
  • 18. DUAL SYSTEM Perbankan di Indonesia menganut dual system yakni : a. Perbankan Konvensional b. Perbankan Syariah
  • 19. FUNGSI PERBANKAN • Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat • Dalam teori fungsi ini disebut sebagai “Financial Intermediary” Surplus spending Unit Deficit spending unit Funding Bank Lending
  • 20. TUJUAN • Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
  • 21. Penggolongan Bank 1. Berdasarkan jenisnya : a. Bank Umum b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2. Berdasarkan kepemilikan : a. Bank Umum : - WNI dan/atau badan hukum Indonesia ; - WNI dan/atau badan hukum Indonesia dg WNA secara kemitraan. b. BPR : - WNI ; - Badan hukum Indonesia ; - Pemerintah Daerah ; - Dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.
  • 22. 3. Berdasarkan bentuk hukum : a. Bank Umum : - PT - Koperasi - Perusahaan Daerah b. BPR : - Perusahaan Daerah - Koperasi - PT 4. Berdasarkan kegiatan usahanya : a. Konvensional b. Syariah
  • 23. Usaha Bank Umum Usaha Bank Umum meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
  • 24. d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 5. Obligasi; 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  • 25. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  • 26. j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 27. Usaha BPR : Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
  • 28. Perbedaan Bank Umum BPR Melayani Lalu Lintas Giral (LLG) Tidak melayani LLG Produk Simpanan Giro Tidak terdapat produk Giro Kegiatan valas (bank devisa) Tidak melayani transaksi valas Diperbolehkan penyertaan modal Tidak boleh penyertaan modal Boleh membeli agunan debitur Tidak boleh membeli agunan debitur