aspek hukum bentuk badan usaha

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
03
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
aspek hukum bentuk badan
usaha.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran hukum aspek
hukum bentuk badan usaha.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
Suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri
dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang
dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan,
perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan
perusahaan.
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan
tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan
pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang
dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.
Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham
yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka
kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian
keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya
keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan
bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
B. Pengertian Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007
Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi
subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum.
Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang
manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya).
Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti
seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak
dengan perantaraan pengurusnya).

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
C. Tanggung Jawab Hukum kepada Perseroan Terbatas
1. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
4. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
D. Implementasi
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama
Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co.
atau NV Vis en Co. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11
Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan
usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal
dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan
Gelanggang Olah Raga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the
New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.
Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap pengembangan kerap kali
dilakukan untuk terus tumbuh serta menjadi bagian dari pengabdian WIKA bagi
perkembangan bangsa melalui jasa-jasa konstruksi yang tersebar di berbagai
penjuru negeri.
Perkembangan signifikan pertama adalah di tahun 1972, dimana pada saat
itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya
Karya. WIKA kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan
menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan
dan proyek irigasi Jatiluhur.
Satu dekade kemudian, pada tahun 1982, WIKA melakukan perluasan divisi
dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan
Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi
Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang ditangani saat itu
diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Irigasi. Selain itu, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri
konstruksi membuat WIKA menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan
bersinergi.
Keterampilan para personel WIKA dalam industri konstruksi telah mendorong
Perseroan untuk memperdalam berbagai bidang yang digelutinya dengan
mengembangkan beberapa anak perusahaan guna dapat berdiri sendiri sebagai
usaha yang spesialis dalam menciptakan produknya masing-masing. Pada tahun
1997, WIKA mendirikan anak perusahaannya yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya
Beton, mencerminkan pesatnya perkembangan Divisi Produk Beton WIKA saat itu.
Kegiatan PT Wijaya Karya Beton saat itu diantaranya adalah pengadaan
bantalan jalan rel kereta api untuk pembangunan jalur double-track Manggarai,
Jakarta, dan pembangunan PLTGU Grati serta Jembatan Cable Stayed Barelang di
Batam. Langkah PT Wijaya Karya Beton kemudian diikuti dengan pendirian PT
Wijaya Karya Realty pada tahun 2000 sebagai pengembangan Divisi Realty. Pada
tahun yang sama didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan
Divisi Industri dan Perdagangan.
Semakin berkembangnya Perseroan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan Perseroan. Hal ini tercermin dari keberhasilan
WIKA melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada
tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek
Jakarta). Pada IPO tersebut, WIKA melepas 28,46 persen sahamnya ke publik,
sehingga pemerintah Republik Indonesia memegang 68,42 persen saham,
sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan, melalui
Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP), dan Employee Stock
Allocation (ESA).
Sementara itu, langkah pengembangan Divisi menjadi anak perusahaan yang
berdiri di atas kaki sendiri terus dilakukan. Pada tahun 2008 WIKA mendirikan anak
perusahaan PT Wijaya Karya Gedung yang memiliki spesialisasi dalam bidang
usaha pembangunan high rise building. WIKA juga mengakuisisi 70,08 persen
saham PT Catur Insan Pertiwi yang bergerak di bidang mechanical-electrical.
Kemudian nama PT Catur Insan Pertiwi dirubah menjadi PT Wijaya Karya Insan
Pertiwi. Pada tahun 2009, bersama dengan PT Jasa Sarana dan RMI, mendirikan
PT Wijaya Karya Jabar Power yang bergerak dalam pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Di pertengahan tahun 2009, WIKA bersama perusahaan lain berhasil
menyelesaikan Jembatan Suramadu, sebuah proyek prestisius yang
menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura. Kini proyek tersebut telah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Memasuki tahun 2010, WIKA berhadapan dengan lingkungan usaha yang
berubah dengan tantangan lebih besar. Untuk itu, WIKA telah menyiapkan Visi baru,
yaitu VISI 2020 untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan Investasi terintegrasi
terbaik di Asia Tenggara. Visi ini diyakini dapat memberi arah ke segenap jajaran
WIKA untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal, sehat dan berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2012, WIKA berhasil menuntaskan proyek power plant yang
terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, 60MW, Pembangkit Listrik

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Tenaga Mesin Gas Rengat, 21MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ambon,
34MW.
Pada tahun 2013 Perseroan mendirikan usaha patungan PT Prima Terminal
Peti Kemas bersama PT Pelindo I (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero),
mengakuisisi saham PT Sarana Karya (Persero) (“SAKA”) yang sebelumnya dimiliki
oleh Pemerintah Republik Indonesia, mendirikan usaha patungan PT WIKA Kobe
dan PT WIKA Krakatau Beton melalui Entitas Anak WIKA Beton, dan melakukan
buyback saham sebanyak 6.018.500 saham dengan harga perolehan rata-rata
Rp1.706,77,-
Pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
yang telah berdiri selama lebih dari lima puluh tahun, adalah cerita sukses yang
merefleksikan tingginya komitmen dan kerja keras. Memasuki abad ke 21, WIKA
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam setiap aspek, mulai dari Manajemen,
Sumber Daya Manusia, hingga pada struktur inovasi dan teknologi tertinggi.
VISI 2020
Menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang Engineering Procurement dan
Construction (EPC) dan Investasi terintegrasi di Asia Tenggara
MISI
1. Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC dan
Investasi untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, Energi, Industrial Plant, Industri,
Realty dan Property
2. Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan Utama
3. Menjalankan Praktik Etika Bisnis untuk Menjadi Warga Usaha yang Baik dan
Memelihara Keberlanjutan Perusahaan
4. Ekspansi Strategis ke luar Negeri
5. Mengimplementasikan "Praktek-praktek" Sistem Manajemen Terintegrasi
Strategi
1. Strategi Pemasaran "Pasar Selektif"
Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh WIKA merujuk pada pasar yang
terpilih. Saat ini, pasar WIKA terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi
WIKA untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari
Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha
Milik Negara dan perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar
negeri, WIKA memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai.
2. Strategi keuangan "Sentralisasi dan Pembiayaan mandiri"
Strategi keuangan WIKA berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini
dapat dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek
secara mandiri. kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat
likuiditas perusahaan.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
3. Strategi Operasional "QSHE, Sentralisasi Pengadaan, Program Efisiensi,
mitigasi risiko"
Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu:
1. Quality, Safety, Health & Environment
2. Pengadaan Terpusat,
3. Program Efisiensi, dan
4. Mitigasi Risiko.
Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, & Environment dalam beroprasi.
Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam
mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada
biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya
perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di
biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan
risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat
diterima
4. Strategi investasi "Perkuatan integrasi forward-backward"
Strategi investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai
tambah dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan
dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat
memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat
pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan
investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai
tambah kepada customer dibanding kompetitor.
5. Strategi Pengembangan Human Capital Berbasis Kompetensi dan
Pengharkatan
Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang
disesuaikan dengan arah perkembangan perusahaan dan mengembangkan
kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan
prinsip "more for more" dalam penerapan kebijakan pengharkatan.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
http://www.wika.co.id/id/pages/who-we-are (22 Maret 2018, 12:10 WIB)
http://www.wika.co.id/id/pages/commitment (22 Maret 2018, 12:10 WIB)
http://www.wika.co.id/id/pages/strategy (22 Maret 2018, 12:10 WIB)
Nabella, 2011. http://nabella2326.blogspot.com/2011/04/aspek-hukum-dalam-badan-badan-
usaha.html?m=1 (22 Maret 2018, 12:10 WIB)