3. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang
berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum
berdasarkan hukum pidana . Menurut Prof. Moeljatno , S.H.,
tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum , juga disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa
pidana tertentu , bagi siapapun yang melanggar .
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.10 Tahun 1998, Perbankan
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat dua pengertian
tindak pidana perbankan. Pengertian dalam arti luas, dan
pengertian dalam arti sempit.
4. 1. Dalam arti luas tindak pidana perbankan adalah
perilaku(conduct), baik berupa melakukan sesuatu
(commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission), yang
menggunakan produk perbankan (banking product) sebagai
sarana perilaku pelakunya atau produk perbankan (banking
product) sebagai sasaran perilaku pelakunya dan telah
ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.
2. Dalam Arti sempit tindak pidana perbankan adalah
perilaku (conduct), baik berupa melakukan
sesuatu(commission) atau tidak melakukan sesuatu
(omission), yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh
Undang-Undang Perbankan Indonesia dalam hal ini Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan.
6. 1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana
bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan
usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari
Pimpinan Bank Indonesia. Jadi dikatakan sebagai “bank gelap” adalah ketika pihak
tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan
hal tersebut
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
Sebagai lembaga keuangan, tentunya industri perbankan harus dapat menjaga
kepercayaan masyarakat. Salah satunya terkait dengan keterangan data diri dan
keadaan keuangan nasabah Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan
ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara.
Pasal 47 Ayat (1), diancam denganpidana penjara minimal dua tahun dan maksimal
empat tahun serta denda minimal Rp. 10 miliar dan maksumal Rp. 200 miliar.
7. 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasandan pembinaan bank
Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga yang berkaitan dnegan pengawasan dan
pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: “anggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib
dipenuhisebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34
Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidanapenjara sekurang-kurangnya 2 tahun
dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 (lima) miliar dan paling
banyak Rp. 100 miliar”.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank
Tindak pidana perbankan bentuk yang keempat adalah tindak pidana yang berkaitan
dengan usaha bank. Mengutip kembali pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya
yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat
mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.
8. 5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan yang Dilakukan
oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank
Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap
usahanya, tepatnya pihak yang mengelolal langsung dana yang diperoleh dari
masyarakat, sudahseharusnya apabila bank dan para pihak yang terkait dengan
bank, misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank
serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan
kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasari
pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis
tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang
dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi , dan
pemegang saham di atur dalam Pasal 50 dan 50 A
10. 1. Tindak Pidana Pasar Modal.
Tindak Pidana Pasar Modal secara singkat dapat didefenisikan sebagai, segala
perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar
Modal. Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah:
a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek
dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima
dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili
pemegangrekening yang menjadi nasabahnya;
b. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan
pemegang Efek yang bersifat utang.
Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang
melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin , persetujuan , atau
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18,
Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11. lanjutan
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundrying)
Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secarapopuler dapat
dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan
perbuatan lainnya atas hasildari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh
organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan
narkotik dan tindak pidana lainnya dengantujuan menyembunyikan atau
mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut
sehingga dapatdigunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa
terdeteksibahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal
13. Opsi yang dapat dipilih dalam penyelesaian masalah perbankan salah
satunya adalah mediasi perbankan.
Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi merupakan jalur
alternatif di samping jalur utama, yaitu litigasi. Salah satu jalur non
litigasi adalah mediasi. Pada perkembanganya, mediasi juga digunakan
untuk menangani kasus perbankan yang biasa disebut mediasi perbankan.
Mediasi perbankan merupakan wadah untuk melakukan mediasi antara
nasabah dan bank dalam upaya menyelesaikan sengketa transaksi
keuangan setelah melalui jalur penyelesaian pengaduan di bank tidak
berhasil.
14. Keuntungan Mediasi
Perbankan
1. memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang menderita kerugian dan
berupaya untuk memulihkan kerugian tersebut.
2. penyelesaian cepat terwujud tanpa harus menggangu fungsi bank sebagai
penggerak ekonomi.
3. mediasi perbankan berasihat rahasi sehingga memperkecil kemungkinan
tercemaranya nama baik bank dan nasabah akibat peristiwa hukum yang terjadi.
hasil dari mediasi berorientasi pada win-win solution bukan win-lose solution
seperti dalam proses persidiangan pidana sehingga kepentiingan korban juga
diakomodasi dengan tidak merugikan kepentingan pelaku atau bank yang
melakukan kesalahan.
15. Tahap pra mediasi
Proses awal menuju mediasi perbankan dimulai dengan adanya laporan nasbah atau pihak
yang mengajukan laporan kepada Bank Indonesia. Kemudian dilakukan verifikasi dan klarifikasi
yang didalamnya berisi hal-hal berikut :
a. Sengketa diajukan secara tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan disertai
bukti pendukung
b. Sengketa pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank
c. Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau
peradilan/belum ada kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya
d. Sengketa perdata yang berpotesi menimbulkan kerugian finansial nasabah yang diduga
karena kesalahan/kelalaian bank
e. Tuntutan finansial maksimal Rp.500juta dan bukan merupakan kerugian immaterial
f. Belum pernah diproses dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia
Diterima maksimal 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang
disampaikan bank kepada nasabah.
16. Tahap mediasi
Proses yang terjadi dalam mediasi perbankan sebagai berikut :
a. pendahuluan: menyambut kedatangan, batasan waktu, perkenalan, mediasi dan peran
mediator/para pihak, tahapan mediasi,kode etik, aturan dasar/ tata tertib, pertanyaan yang
diajukan
b. Presentasi para pihak: memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar dan juga
memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
Kesamaan (common ground) diantara para pihak sebagai pendukung untuk melanjutkan proses
negosiasi.
c. mendefinisikan dan mengagendakan masalah: menentukan permasalahan penting, berdasarkan
presentasi para pihak dalam kalimat tanya dan diurutkan prioritasnya
d. negosiasi dan pengambilan keputusan: membutuhkan alokasi waktu cukup banyak untuk
mendengarkan keinginan kedua belah pihak dan melakukan negosiasi
e. pertemuan terpisah: menggali lebih jauh tentang permasalahan, mencari alternatif penyelesaian
masalah, mengingatkan hal-hal yang telah dicapai dalam proses mediasi dan mempertimbangkan
akibat bila tidak tercapai kesepakatan
f. pengambilan keputusan akhir: para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan
menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci, memastikan bahwa seluruh permasalahan telah
dibahas, para pihak dapat menerima hasil akhir.
17. Di Indonesia, tonggak kelahiran aturan hukum Perbankan dimulai sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perbankan.
Kemudian, mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan dan selanjutnya diadakan perubahan dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Pengaturan Tindak Pidana
Perbankan
18. kesimpulan
Tindak Pidana Perbankan dapat diartikan sebagai tindakpidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan
pelanggaranterhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam
dengan hukumanoleh undang-undang.
Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macamtindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai
denganPasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapatdikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) bentuk
tindakpidana, yaitu:
1. tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan,
2. tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank,
3. tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan,
4. tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atauTindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank,
PegawaiBank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank
Penyelesaian masalah perbankan salah satunya adalahmediasi perbankan. Mediasi perbankan merupakan
wadahuntuk melakukan mediasi antara nasabah dan bank dalamupaya menyelesaikan sengketa transaksi keuangan
setelahmelalui jalur penyelesaian pengaduan di bank tidak berhasil.
