Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dan implementasi hukum perbankan dan asuransi. Dokumen ini juga menyebutkan perkembangan positif industri asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Disusun Oleh : Ferdy Caturangga (43216010261)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, ir, CMA, MM, MPM
HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI
A. Pengertian Hukum Perbankan Dan Asuransi
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law)
yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan
sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh
suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak
yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,
eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Ruang lingkup
dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme
pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak
terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah,
koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah,
swasta, patungan dengan asing atau bank asing.

2. 3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan
kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat,
antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain
. 4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan,
seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank
tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-lain. Dari defenisi
tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan
oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia
berbeda-beda karakteristiknya.
B. Asas Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya
sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum
(khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan
yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan
usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank
dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja
dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap
bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah
bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan

3. uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan
informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang
menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
C. Prinsip – Prinsip Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle ) Prinsip kepercayaan adalah suatu
asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana m
asyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga
kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle ) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip
yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam
penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-
hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat
menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuanketentuan dan norma-norma
hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan
Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle) Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal
40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib
merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle ) Prinsip mengenal
nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui
Identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap
transaksi yang mencurigakan.
D. Definisi Asuransi

4. Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana
harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik
bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
E. Tujuan Asuransi
A. Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan
risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah
premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada
penanggung.
B. Pembayaran Ganti Kerugian Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada
tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah
asuransinya.
F. Polis Asuransi
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus
dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak
(penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis

5. merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara t
ertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis Menurut ketentuan pasal 256 KUHD :
setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut
ni:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji
khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S
CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung
dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

6. G. Implementasi Hukum Perbankan Dan Asuransi
Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa
perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam
mendukung terjadinya proses pembangunan nasional.
Hal ini dilihat atas kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang
dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah.
Di dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga
mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai resiko dan juga kerugian yang
bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama di saat mereka sedang menjalankan
usahanya.
Hal ini menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup
besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan
ini. Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya perlindungan sebuah
asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kemajuan di dalam bisnis asuransi itu
sendiri.
Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk telah tercipta, maka akan
semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan penjualan produk tersebut. Hal inilah
yang terjadi di dalam bisnis asuransi, di mana semakin banyak orang yang menginginkan sebuah
jaminan/perlindungan terhadap berbagai macam resiko yang akan mereka hadapi di masa yang
akan datang.
Perkembangan industri perasuransian bisa dilihat selama empat tahun belakangan ini,
tepatnya tahun 2011 hingga 2014, di mana aset industri asuransi konvensional mengalami
pertumbuhan rata-rata yang mencapai lebih dari 16%. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-
rata yang terjadi di dalam nilai investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan
sebesar 14,4% dan juga 21,0%, seperti diungkapkan oleh Kepala eksekutif Pengawas IKNB
Firdaus Djaelani dalam seminar Insurance Outlook 2016 di Jakarta.

7. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif yang terjadi di dalam bisnis
asuransi. Sedangkan pada tahun 2015, aset dan investasi industri asuransi konvensional hingga
akhir September menunjukkan angka hingga mencapai Rp765,6 triliun dan Rp608,6 triliun.
Jika kita membandingkannya dengan posisi yang terjadi hingga akhir tahun 2014, maka aset
industri asuransi memiliki pertumbuhan sebesar 1,36%, sedangkan investasi mengalami
penurunan sebesar 0,24%, hal ini disebabkan adanya gejolak yang terjadi pada beberapa
instrumen investasi pada beberapa waktu yang lalu.
Di lain sisi, pertumbuhan yang terjadi pada premi asuransi hingga bulan September 2015 juga
mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, yakni sebesar 17,1%. Jika dibandingkan
dengan pertumbuhan pada bulan Agustus 2015, maka jumlah ini meningkat sebesar 11,9% dari
posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah premi ini disumbangkan paling
tinggi oleh perusahaan asuransi jiwa, diikuti dengan premi asuransi sosial dan juga premi
asuransi umum.

8. Daftar Pustaka
Ali, HBL. Modul 12 HBL, Hukum Perbankan Dan Asuransi
Cermati, 2016. https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-
indonesia. (Dikases 15 July 2019, 23.30)