tindak pidana pencucian uang

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
06
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami tindak pidana
pencucian uang.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran tindak pidana
pencucian uang.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. DEFINISI PENCUCIAN UANG
Pencucian Uang adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari
hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang
sah.
B. DEFINISI YURIDIS PENCUCIAN UANG
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010).
C. PROSES PENCUCIAN UANG BERDASARKAN TEORI
1) Placement: Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem
keuangan.
2) Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang
kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
3) Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga
dapat digunakan dengan aman.
D. KRIMINALISASI TPPU
a) PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena
tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b) PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
c) PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010: Setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
E. HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU).
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU).

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
F. ALAT BUKTI
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal
73 UU TPPU).
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas
atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a) tulisan, suara, atau gambar;
b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 Angka 16 UU TPPU).
G. PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.”
(Pasal 74 UU TPPU).
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU: Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi
yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
 Polri
 Kejaksaan
 KPK
 BNN
 Ditjen Pajak
 Ditjen Bea dan Cukai
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak
pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan
memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU).
H. PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah
dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU).
“Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim
perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76
ayat (2) UU TPPU).

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
I. PEMBUKTIAN TERBALIK
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa
harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU).
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara
bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU).
Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya
Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat
mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti. Hanya unsur ‘Harta
Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa.
J. PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita,
hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan
tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU).
K. PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan
Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU)
Pasal 16 UU TPPU: Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
L. TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a) laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b) surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c) surat penetapan majelis hakim (Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara. (Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
M. KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi
N. IMPLEMENTASI
“Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Melinda Dee Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”
Kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp 40 M oleh Inong Malinda Dee
yang menjabat Relationship Manager Citigold di tahun 2011 merupakan salah satu kasus
hukum yang paling banyak menyita perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan selain nilai
kejahatannya yang cukup fantastis, kasus ini merembet ke masalah privat karena gaya
hidup mewah tersangka bersama dengan suaminya Andhika Gumilang yang merupakan
seorang public figure, koleksi mobil mewah seperti Ferarri, Hummer, dan Mercedez Benz
yang harganya di atas Rp 1M, serta yang tidak kalah menghebohkan adalah operasi
pembesaran payudara yang dilakukan Melinda yang dibahas di media cetak, elektronik,
maupun sosial dengan meminta tanggapan dokter bedah plastik hingga nyaris
menenggelamkan substansi kasusnya.
Pembobolan simpanan nasabah kakap oleh Melinda selama kurang lebih 3 tahun
dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2011 setelah 8 penyidik dari Direktorat Ekonomi dan
Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkapnya di apartemen di
kawasan SCBD, Jakarta Selatan atas laporan dari pihak Citibank pada bulan Januari. Dalam
keterangan saksi di pengadilan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yakni
dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabahnya yang kaya dan sibuk melalui
penyodoran blanko kosong untuk ditandatangani dengan maksud untuk mempermudah
transaksi.
Namun, ternyata Melinda mencuri uang nasabahnya sedikit demi sedikit tanpa
disadari pemilik rekening melalui persengkongkolan jahat dengan bawahannya Dwi
Herawati, Novianty Iriane, dan Betharia Panjaitan selaku Head TellerCitibank. Sebelumnya,
untuk meraih kepercayaan nasabah, tersangka terlebih dahulu memperlakukan nasabah
secara istimewa misalnya, dengan melayani nasabah di ruang khusus di kantor Citibank.
Perlakuan ini tidak hanya diberikannya dalam waktu singkat tetapi hingga puluhan tahun
sampai si nasabah sangat percaya dengan dia.
Dari sini, Melinda secara cermat menelisik pola transaksi nasabah yang
bersangkutan, kemudian ia mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani nasabah yang
kemudian oleh si tersangka akan digunakan untuk menarik dana dengan memerintahkan
Dwi untuk mentransfer uang ke 4 perusahaan Melinda. Selain itu, Melinda juga
menggunakan surat kuasa dari nasabah sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank
untuk melakukan transaksi. Untuk mengaburkan bukti kejahatannya, ia membuat
perusahaan pribadinya dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain.
Dari keempat perusahaannya tersangka kembali menarik uang untuk kepentingan
pribadinya, Andhika maupun adiknya, Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin Janim.
Andhika menampung uang curian itu dengan membuka banyak rekening dengan identitas
yang berbeda karena menggunakan KTP palsu.
Analisis Kasus Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
Atas tindakan yang dilakukan Melinda jaksa menjeratnya dengan pasal berlapis, yaitu :

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
1) Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 dan 65 KUHP.
2) Pasal 3 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun
2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 KUHP.
3) Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 Tahun
Penjara.
Selain Melinda, Andhika juga diseret ke meja hijau dengan tuduhan melakukan
TPPU dengan menerima dan menampung uang yang diduga hasil tindak pidana istri sirinya.
Andhika didakwa melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a, b, d dan f UU TPPU juncto Pasal 65
ayat 1 KUHP dan Pasal 5 Ayat 1 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal
65 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15
tahun penjara.
Selain Melinda dan Andhika polisi juga menjerat Visca, Ismail, rekan kerja Melinda
yakni Reniwati Hamid, RJ selaku Cash Official Manajer/atasan teller dan SW selaku Cash
Supervisor Manager. Mereka semua menyusul Dwi Herawati, Novianty Iriane, dan Betharia
Panjaitan yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani persidangan
dengan tuduhan turut membantu perbuatan Melinda. Kasus Melinda sendiri ditingkat
peradilan pertama (Pengadilan Negeri DKI) diputus dengan hukuman 8 tahun penjara dan
denda sebesar Rp 10 M menanggapi putusan ini tersangka keberatan dan mengajukan
banding.
Di tingkat banding (Pengadilan Tinggi DKI) hakim justru memperberat hukuman
Melinda yakni ditambah subsider 3 bulan kurungan dan di tingkat terakhir yakni kasasi di
Mahkamah Agung menyebutkan bahwa MA menolak permohonan kasasi yang diajukan
terdakwa dan memutuskan memperberat hukuman subsider yang dijatuhkan Pengadilan
Tinggi DKI dari subsider 3 bulan menjadi 1 tahun kurungan atas pertimbangan bahwa
Melinda dinyatakan terbukti secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana perbankan
secara bersama-sama dan berulang-ulang dan TPPU yang dilakukan secara berulang.
Menurut Gufron A. Mas’adi dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar
menukar diterima secara luas. Penerimaan fungsi uang ini disebabkan fungsi uang ini
dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan
barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang
sekarang ini fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai diakui
sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifa terbatas) dan sebagai modal. Dalam
fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan
barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).
Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan
sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem
ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang
sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.
Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran)
transaksi uang yang disertai keuntungan (bunga) sebagai praktik riba.
Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam kegiatan ekonomi.
Berkaitan dengan kegiatan ekonomi,
Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat
secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis
dalam Islam. Ciri-ciri Ekonomi Islam sebagaimana
dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al ‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim
dalam bukunya yaitu :

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
a) Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Ekonomi hasil
penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari
agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang
sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu
adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan
syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat
hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
b) Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Sesuai dengan akidah umum,
kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dari kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem
hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa
saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang
akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu ia mengharapkan wajah Allah
SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridaan-Nya.
c) Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur, Sistem hasil penemuan manusia, baik
kapitalisme maupun sosialisme, bertujuan untuk memberikan keuntungan material
semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya dan tujuan ilmunya.
d) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan
yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama Dalam ekonomi Islam, disamping
adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula
pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni
pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan kan adanya Allah dan
perhitungan hari akhir.
e) Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat.
Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan
sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu
adalah harta yang baik. Menurut Miftah Faried kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam
sebagai ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan.
Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada :
1. Kompetitif (sabiqun bilkhoirot)
2. Banyak manfaat untuk orang lain (anfa ‘uhum lannas)
3. Banyak meminta kepada Allah dan gemar member kepada orang lain
4. Ramah (rahmatan lil alamin)
5. Amanah dan jujur

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Catur Kurniawan, 2015. http://angkatanpertama1.blogspot.co.id/2015/05/analisis-
kasus-tindak-pidana-pencucian.html (8 April 2018, pukul 01.10 WIB)
Supriyadi SH, 2012. http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html (8 April 2018,
pukul 01.10 WIB)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)