Intan Dwi Kumalagusti 43217010109

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Hukum Perbankan dan Asuransi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
12
HBL IntanDwi Kumalagusti
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Perbankan dan
Asuransi
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan dari
adanya Hukum Perbankan dan
Asuransi

2. 2015
2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id

3. 2015
3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law)
yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang
undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-
masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu
yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban,
tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan,
maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT.
Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk
kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank
asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan
persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang
perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh
bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking,
dan lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan
jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari
berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :

4. 2015
4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
1. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan
mata uang.
2. Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial, yaitu
cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan
sumber hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum
itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari
sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya
sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas
hukum (khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan
usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan
dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap
bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank
yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah
untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang
menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank
wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

5. 2015
5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
dasar - dasarhukum asuransi
A. DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari
suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun
dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak
sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20
April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun
dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan
menerima tanggungan;
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk
melaksanakan kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.

6. 2015
6 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
tujuan asuransi
Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam
harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan
asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
BERLAKUNYA ASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan
dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan
dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,
penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255
KUHD).
POLIS ASURANSI
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus
dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak
(penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian,
polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus
memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-
janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S
CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung
dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

7. 2015
7 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
JENIS ASURANSI
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.

8. 2015
8 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Kasus
KPK Akan Susun Taktik dan Strategi Teruskan Kasus Bank Century
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya terus melakukan
pembahasan untuk meneruskan kasus korupsi dalam pemberian
persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP) kepada PT Bank Century. KPK juga akan menyiapkan taktik dan
strategi dalam penanganan kasus ini. "Ya itu kan nanti ada taktik dan
strateginya. Dan bagaimana nanti akan kita susun," kata Saut di gedung
KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018). (Baca juga: MA: Putusan Praperadilan
Century Jadi Pengingat untuk KPK) Saut memaparkan, KPK masih
mempelajari putusan pengadilan atas mantan Deputi Gubernur Bank
Indonesia Budi Mulya. Menurutnya, putusan tersebut telah memuat
nama-nama yang terlibat secara jelas. "Century itu sudah jelas di dalam
putusannya Budi Mulya, ada nama di situ. Tinggal bagaimana nanti kami
menyikapinya, di antara 10 nama itu seperti apa nanti," katanya. Namun
demikian, Saut mengungkapkan kasus ini belum sampai ke tahap
penyidikan. Ia juga membantah pengusutan kasus ini telah merujuk ke
nama-nama tertentu. "Kami belum ke sana. Tapi yang jelas,
kesimpulannya, pegangannya tetap putusan Budi Mulya," katanya. Saut
juga menjamin pengusutan kasus ini bebas dari intervensi. Ia juga
membantah pengusutan kasus ini harus terlebih dulu melakukan
koordinasi dengan pihak tertentu. (Baca juga: Terkait Putusan
Praperadilan Kasus Century, KPK Minta Pendapat Ahli) Jika dua alat
bukti yang cukup telah ditemukan, maka KPK bisa melanjutkan kasus ini.
"Itu jadi sebuah tanggung jawab KPK yang membawa kasusnya. Harus
dipahami dulu yang membawa Century ke depan pengadilan itu kan KPK,
jaksanya KPK, kemudian terbukti, ya kan? Ya konsekuensinya harus
ditindaklanjuti," ujarnya. Seperti yang diketahui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan terkait kasus
ini. Dalam amar putusan praperadilan, hakim memerintahkan KPK selaku
termohon menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono
beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka. Nama-nama tersebut
adalah yang disebutkan dalam dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank

9. 2015
9 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Indonesia Budi Mulya. (Baca juga: Begini Cara agar Kasus Bank Century
Tak Terulang) Adapun nama-nama yang disertakan bersama Boediono
adalah Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti
Chalimah Fadrijah selaku Deputi Gubernur Bidang VI Pengawasan Bank
Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang
VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan. Kita
ulas putusan pengadilan Jakarta Selatan tentang perintah kepada KPK
untuk meneruskan penyidikan kasus korupsi dana talangan Bank
Century.(Kompas TV)

10. 2015
10 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/20/13064681/kpk-akan-susun-
taktik-dan-strategi-teruskan-kasus-bank-century
.