Hukum Perbankan dan Asuransi

1. 1. Hukum Perbankan dan Asuransi
2. Fungsi dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum yang timbul
dari perjanjian asuransi
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Bella Tri Oktaviana 43216010022

2. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
1. Aspek Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak
dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun
pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero,
Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan,
seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan
kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak
sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang
perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya
bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa
yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank
di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.

3. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan
mata uang.
2. Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial, yaitu cek,
tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan
sumber hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang
ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
C. Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum
(khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha
perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi
ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana
dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya.

4. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan
uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan
informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
2. Dasar-Dasar Hukum Asuransi
A. DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh
Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan
ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga
diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan
perjanjian asuransi;

5. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan
kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.
B. TUJUAN ASURANSI
A. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam
harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi
(penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
B. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko
berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang
besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
C. BERLAKUNYA ASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
D. POLIS ASURANSI
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji
khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan
tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti
tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

6. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus
memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji
khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE, jika
terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan
dengan siapa pemilik atau pemegang hak.
E. JENIS ASURANSI
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.
Contoh Kasus Asuransi

7. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Kasus Klaim Asuransi : gara-gara Rp 16,5 juta
Ifranius Algadri, 23 tahun, terhitung sebagai nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
sejak 22 September 2016, dengan premi Rp 600.000 per bulan. Dua kali dirawat di rumah sakit
berbeda dengan keluhan berbeda, Ifranius harus menelan kekecewaan. Klaim perawatan di
rumah sakit yang diajukan tidak dibayarkan oleh pihak Allianz. Pertama, Klaim perawatan di
rumah sakit Omni pada 28 November-3 Desember 2016 sebesar Rp 9juta dengan penyakit
gastro entitis akut. Kedua, klaim sebesar Rp 7,5 juta ketika dirawat di rumah sakit Mayapada
dengan keluhN demam thypoid. Alasannya, dia tidak bisa menyertakan catatan medis lengkap
dari rumah sakit.
Ketika meminta catatan medis lengkap ke rumah sakit, dia mengaku pihak rumah sakit
menolak karena tidak sesuai dengan ketenyuan yang ada.
Merasa janggal, kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dua nama petinggi
Allianz, Joachim Wessling dan Yuliana Firmansyah, masuk di dalam laporan itu. Kala itu,
Joachin Wessling adalah Presiden Direktur Allianz sedangkan Yuliana adalah Head of AHCS
Claim & Medical Hotline.
Buntut dari laporan tersebut, 5 bulan kemudian, dua nama itu ditetapkan menjadi
tersangka. Perihal penetapan status sebagai tersangka, dibenarkan oleh Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. “Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),” kata Direktur
Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. Adi Deriyan, Rabu (27/9).
Adi menyebut keduanya akan dipanggil untuk diperiksa. Namun, belum diketahui pasti
kapan kedua orang yang sudah tak lagi bekerja di Allianz ini akan dipanggil. Alvin Lim, kuasa
hukum Ifranius, mengungkapkan pada 28 Agustus 2017, pihak Allianz sebetulnya
membayarkan klaim. Namun, Ifranius mengembalikan uang tersebut ke pihak Allianz. Dia
ingin kasus hukum ini tetap berjalan. “Pelapor ingin kasus lanjut.” Kata Alvin. Alvin mengakui
kejanggalan dari proses pengajuan klaim nasabah. Dokumen yang bisa diserahkan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/PER/III/2008,
hanyalah resume media dan bukan rekam medis lengkap. Ifranius, menurut penjelaaan Alvin,
merasa ditipu oleh Allianz terkait dengan mekanisme pembayaran aim yang tidak sesuai
dengan prosedur itu.
Alvin mengungkapkan, ada 13 orang nasabah yang ditanganinya. Mereka mengalami
nasib yang hampir sama dengan Ifranius. Dari ke-13 orang nasabah itu, dua orang sudah
melapor resmi ke Polda Metro Jaya. “Selebihnya sedang mengumpulkan bukti.”

8. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Berdasarkan data yang diperikeh, hingga saat ini pihak penyidik telah memeriksa
sembilan orang saksi terkait kasus ini baik dari pegawai Kantor Pos Indonesia Cabang Jakarta
Selatan, sejumlah manajer PT Asuransi Allianz Life In-donesia, juga tiga orang saksi ahli.
Di sisi lain, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengklarifikasi terkait dengan penolakan
klaim nasabah yang meminta adanya tambahan dokumen berupa rekam medis lengkap yang
dilegalisir rumah sakit.
Head of Corporate Communications PT Asuransi Allianz Life Indonesia Adrian DW
menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa menghormati hak para nasabahnya dan bertindak
sesuai dengan ketentuan polis.
“Kami selalu bertindak sesuai dengan ketentuan di dalam polis dan seturut hukum dan
peraturan yang berlaku. Seliruh permohonan dan keberatan dari nasabah juga diperlakukan
sesuain dengan hal tersebut,” katanya dalam pesan singkat yang diterima Bisnis, Rabu (27/9)
malam. Namun, ketika ditanya terkait dengan kebenaran apakahbpihak Allianz pernah
meminta rekam medis lengkap nasabah Adrian tidak menjawab lebih lanjut.
Lalu, bagaimana respons otoritas? Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segera mengatakan dari kasus
tersebut, para pelaku industri dapat belajar untuk lebih menerapkan market conduct dengan
baik.
Market conduct yng dimaksud ialah, penyedia jasa keuangan harus menyampaikan
informasi secara detail mengenai produk jasa keuangan yang dipasarkan. Selain itu, penyedia
jasa keuangan juga diwajibkan melakukan edukasi agar konsumen mengetahui hak-hak dan
kewajibannya dengan baik.
Dari berbagai pengaduan yang diterima OJK di sektor asuransi, Tirta mengakui bahwa
persoalan klaim mendominasi pengaduan yang disampaikan konsumen ke OJK. “OJK terus
melakukan pengawasan terhadap penerapan market conduct, apakah lembaga jasa keuangan
sudah menjelaskan dengan baik mengenai produk-produk yang ditawarkannya kepada
kondumen,” kata Tirta ketika ditemii seusai rapat kerja dengan komisi XI DPR di Jakarta, Rabu
(27/9).

9. 2018
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bella Tri Oktaviana 43216010022
Daftar Pustaka :
www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20170928/215/693945/kasus-klaim-asuransi-
gara-gara-rp165-juta...-1