hukum perbankan dan asuransi

1. HUKUM PERBANKAN
Pengertian
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut.
Ø Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber
hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
Ø Jenis Usaha Perbankan
Menurut jenisnya, bank terdiri atas dua jenis yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat atau sering disingkat dengan BPR.
- Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Bab III Pasal 6 dan 7 mengenai
usaha bank umum meliputi :
Pasal 6
Jenis Usaha Bank Umum meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu ;
b. memberikan kredit ;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
perintah nasabahnya :
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

2. 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
5. obligasi ;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,
cek atau sarana lainnya ;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan antar pihak ketiga ;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
Pasal 7
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat
pula :
a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia ;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan,
seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring
penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia ;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
dan
d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
Jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
 Memberikan kredit.

3.  Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Lisensi
Secara umum arti kata dari lisensi adalah bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu dari pihak
satu kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak. Hak tersebut bisa berupa hak atas apapun seperti misalnya hak atas
barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk pembuatan atau produksi, dan masih banyak lagi
yang lainnya. Lisensi merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-
undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.
Jenis-Jenis Lisensi
Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Lisensi Massal
Lisensi merek Barang / Jasa
Lisensi hasil Seni dan Karakter
Lisensi Bidang Pendidikan
Contoh yang memberikan lisensi pada dunia perbankan adalah bank Indonesia. Dalam
Hal ini total ada 26 perusahaan operator e-money yang sah, terdiri dari lembaga bank dan
non-bank. Sebelas bank masuk ke dalam daftar. Sisanya, ada perusahaan teknologi dan
komunikasi.
Bank Indonesia bakal mengagendakan kembali pendaftaran lisensi untuk penyelenggara jasa
sistem pembayaran (PJSP), khususnya untuk izin digital wallet dan payment gateway. Dalam
aturan terbaru, BI membuat sejumlah aturan main yang perlu ditaati. Mulai dari persyaratan,
tata cara dan pemrosesan permohonan izin sebagai penyelenggara switching, payment
gateway, dan dompet elektronik. Perusahaan yang berniat mengajukan izin sebagai
penyelenggara dompet elektronik selain bank harus memiliki kecukupan modal disetor
minimal Rp3 miliar.
Sementara untuk izin sebagai prinsipal, penyelenggara switching, kliring, dan penyelesaian
akhir harus berbentuk PT dengan paling sedikit 80% saham dimiliki lokal atau badan hukum
Indonesia.
Bank sentral juga mengubah batas dana maksimal yang dapat ditampung dalam dompet
elektronik dari awalnya Rp5 juta, kini menjadi Rp10 juta.
Ø Asas- Asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum
(khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha

4. perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi
ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana
dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang
menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
Ø Bentuk Hukum Perbankan
Bentuk hukum suatu bank umum sesuai ketentuan pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor
7 tahun 1992 semula dapat berbentuk sebagai perusahaan perseroan (persero), perusahaan
daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Namun, sekarang bentuk hukum tersebut diubah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bank umum hanya dapat
berbentuk sebagai:
1. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas
Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “perseroan terbatas, yang
selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
serta pertauran pelaksanaanya”.
Bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk
perseroan terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi
kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal, seperti BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, dan
sebagainya.
2. Bentuk Hukum Koperasi
Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat
dijalankan dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank
umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.
Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah
akta pendirianya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

5. ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hal
kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi ini pun tujuan utamanya, yaitu tetap
menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
3. Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk umum maupaun Bank
Perkreditan Rakyat. Sewaktu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan pokok perbankan, bank milik pemerintah daerah provinsi yang
berebentuk bank pembangunan daerah didirikan dengan dasar peraturan daerah.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962
tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah bahwa: “bank pembangunan
daerah adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini kependudukanya sebagai badan
hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendirianya”.
Ø Kepemilikan Perbankan
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya terdiri atas:
1) Bank milik pemerintah
Pada jenis bank ini, akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga
seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara
lain:
– Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
– Bank Rakyat Indonesia (BRI)
– Bank Tabungan Negara (BTN)
Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II.
Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa
Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi
Selatan, dan BPD lainnya:
2) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte
pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk
pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central
Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga,
Bank Universal, Bank Internasional Indonesia:
3) Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya
dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Jatim
dan Bank daerah lainnya.
4) Bank milik asing
Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing
atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: ABN AMR() Bank, Deutsche Bank,
American Express Bank, Bank of Amerika, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank,
Europen Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank:
5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank

6. campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank
Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank,
Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.
Ø Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah
bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga
setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10
Tahun 1998.
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan
kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada
masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank
selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi
ketentuanketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip
kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun
1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya.
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan
setiap transaksi yang mencurigakan.
Ø Piutang Macet
Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan,
tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Kredit bermasalah
atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit
oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat
kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau nonperforming loan di
perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-
pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan procedur pemberian kredit, atau
disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.
Dalam akuntansi, piutang macet dapat mengakibatkan piutang tak tertagih. Pengertian
piutang tak tertagih adalah piutang yang tak terbayar oleh debitur karena berbagai alasan,
misalnya bangkrut.
Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat
Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur
penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah
melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan
kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut
yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling,
reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:

7. - Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan
jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk
perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian
atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal
angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan
tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit
menjadi equity perusahaan.
- Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan
syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi
atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau
tanpa rescheduling atau reconditioning
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan
perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang
dilakukan antara lain melalui:
a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
ASURANSI
Ø Pengertian
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan
mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak
pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Ø Tujuan Asuransi
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak

8. tentu
dan tidak pasti.
4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6) Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja)
Ø Fungsi Asuransi
a) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss)
dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a
risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan
terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi
proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan
klaim dengan syarat pembayaran premi.
b) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada
mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber-
asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa
sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar
kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.
c) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing –
masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang
dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus
dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan
dengan Nilai Pertanggungan.
Ø Polis Asuransi
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji
khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan
tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti
tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus
memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);

9. e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji
khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE,
jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan
dengan siapa pemilik atau pemegang hak.
Ø Jenis Asuransi
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.
Ø Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Asuransi
Konsekuensi/akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena
suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai
dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain,
apabila ada hubungan hukum maka akan muncul akibat hukum. Seperti munculnya hak dan
kewajiban yang timbul dari sebuah perjanjian.
Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi adalah munculnya Hak dan
kewajiban penanggung dan tertanggung yang timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun
polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
Dalam hal ini klausula juga merupakan akibat hukum dari perjanjian asuransi karena
dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas
dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas
tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian.
Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:
a. Klausula Premier Risque

10. Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian,
penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang
diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi
pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.
b. Klausula All Risk
Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang
diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat
peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal
276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).
c. Klausula Total Loss Only (TLO)
Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan
kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.
d. Klausula Sudah Diketahui (All Seen)
Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa
penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang
diasuransikan.
e. Klausula Renunsiasi (Renunciation)
Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251
KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur
atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat
evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada
penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung
akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.
Sumber:
Hapzi Ali, Modul Elearning Hukum Bisnis dan Lingkungan
http://www.gultomlawconsultants.com/pengertian-bank-dan-jenis-jenis-usaha-bank/