SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
ETIKA DAN INTEGRITAS ASN
PENGERTIAN ETIKA
01
Semasa belum lahir menjadi perbuatan,
yakni berupa rencana dalam hati atau niat.
02 Perbuatan nyata atau pekerti
03
Akibat atau hasil dari perbuatannya itu
apakah baik atau buruk.
Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan
manusia itu selanjutnya dinilai dari 3 (tiga) tingkat
(Soegiono, 2012), yaitu:
Melekat pada
subyek (ASN)
Terkait langsung
dengan individu
bukan kelompok
atau organisasi
Integritas bagus
tingkatkan
kepercayaan
atasan
Kendalikan tingkat
pemahaman moral yg
universal yg secara
rasional dapat
dipertanggung-
jawabkan
Integritas diterapkan
dgn sungguh sungguh
jadi cerminan sikap
bela negara dapat
menciptakan google
public governance
Pemerintahan yang baik ini
akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah terhadap warganya.
Menurut KBBI Integritas
adalah mutu, sifat, atau
keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang
memancarkan kewibawaan
(Kemendikbud, 2016).
PENGERTIAN INTEGRITAS
Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat
dalam pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara".
Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), UU No. 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya
bela negara didefinisikan sebagai “Sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara
Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih d
inyatakan berlaku saat ini, bahwa Bela negara terlebih
dahulu diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999
mengenai HAM. baru setelah itu bela
negara diamanatkan di dalam UU No.3 Tahun 2002
tentang pertahanan negara yang menegaskan bahwa
bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian
sesuai profesi.
Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban
dasar manusia, juga merupakan Hak bagi
setiap warga negara yang dilaksanakan dengan pe
nuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada
negara dan bangsa
Bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai
UU yang lain seperti UU No. 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan. Oleh sebab itu pandangan maupun
kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara
merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan
hanya tidak tepat, melainkan juga tidak sesuai dengan
kenyaataan riil dan yuridis bahwa bela negara tidak
boleh dan tidak akan mampu mengatasi dinamika
ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan
dengan cara-cara militer
NILAI-NILAI DASAR DAN TELADAN
BELA NEGARA, SERTA REFLEKSI
AMANAH ASN DALAM SEJARAH
KEMERDEKAAN
Khusus dalam konteks bela negara, UU
D 1945 dahulu meletakkan bela negara
di bawah bab mengenai pertahanan
negara. Namun dengan kesadaran
perkembangan bentuk dan sifat anca-
man yang makin beragam, maka UUD
1945 sekarang meletakkan bela negara
di bawah bab mengenai hak dan kewa-
jiban warga negara. Berbagai bentuk
ancaman yang saat ini dihadapi oleh
bangsa Indonesia tentunya tidak hanya
dapat diatasi dengan cara
mengangkat senjata.
Ancaman di bidang pangan memer-
lukan peran ahli gizi dan para petani.
Ancaman siber memerlukan peran ahli-
ahli komputer yang mumpuni. Ancaman
ekonomi harus dihadapi oleh pelaku-
pelaku ekonomi yang tangguh dan nasi
onalis. Perubahan letak amanat bela
negara di dalam UUD 1945 yang kini
berada di bawah bab hak dan kewaji-
ban warga negara menunjukkan bahwa
bela negara terlebih dahulu merupakan
hak rakyat sebagai penguasa negara
dan harus mendayagunakan segenap k
eahlian dan profesi untuk menghadapi
ancaman-acaman yang makin beragam
.
Rasa Cinta Tanah Air dan Setia
Kepada Pancasila Sebagai Ideologi
Negara
Mempunyai Semangat Untuk Mewujudkan
Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur
Mempunyai Kemampuan Awal Bela
Negara
Sadar Berbangsa dan Bernegara
Rela berkorban Untuk Bangsa dan
Negara
Nilai- Nilai Dasar
Bela negara
01
Lulusan OSVIA tahun 1927
Pamong Praja, wakil kepala
jaksa, dan kemudian asisten
wedana di Jombang, Jawa
Timur. Bergabung menjadi an
ggota Pembela Tanah Air
(PETA)
H.R Muhammad Mangoendiprodjo
Menteri Kemakmuran Tahun 1947
Saat Agresi Militer Belanda ke-2
berinisiatif bentuk Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia dengan
Gubernur Sumatera TM Hasan,
Demi menyelamatkan Indonesia
yang berada dalam kondisi bahaya
Mr. Syafruddin Prawiranegara
Perancang lambang negara, Garuda
Pancasila. Kata Pancasila diambil
dari kitab Negarakretagama karangan
Mpu Prapanca pada tahun 1365
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang
digenggam erat oleh Garuda Panca-
sila sebagai semboyan bangsa dan
negara kita, diambil dari kitab
Sutasoma karangan Mpu Tantular
Sultan Hamid Al Kadrie dari
Tanjungpura
Mochamad Idjon Djanbi
Bapak Koppasus
HS Dillon
Sikh Keturunan India
Sikh keturunan India,
Kepala Badan Koordinasi
Penanggulangan Kemis-
kinan, Berjasa membela
HAM kaum tertindas, ter-
utama buruh tani yang
dianggap berperan besar
dalam penyediaan pangan
rakyat Indonesia
Mantan tentara sekutu
Keluar dari militer, dan meni
kahi perempuan Sunda
Diminta Kesatuan Angkatan
Darat untuk bergabung dan
melatih prajurit TNI
16 April 1952 dibentuklah
Kesatuan Komando Teritori
um Tentara III/Siliwangi di
bawah kepemimpinannya,
yang kemudian menjadi
Kopassus
Keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD
NRI tahun 1945 melalui keberadaan
rumusan pancasila secara ekplisit pada
paragraf terakhir dari pembukaan UUD
NRI Tahun 1945
.
Kemerdekaan memeluk agama
jelas tercermin di dalam sila pertama
Kemerdekaan menyatakan pendapat
merupakan komplemen bagi kemerd
ekaan dari rasa takut yang juga terce
rmin di dalam sila keempat
Kemerdekaan dari keinginan dan
kebutuhan didasarkan pada sila kelima
yang menjadi perwujudan cita-cita
keadilan dan kemakmuran
Pentingnya persatuan bangsa di
dalam sila ketiga
Sementara persatuan pada tataran
yang lebih tinggi yaitu persaudaraan
antar manusia tercermin dari sila kedua
ETIKA, AKUNTABILITAS, DAN
INTEGRITAS, SERTA INSTRUMEN
DAN TUJUANNYA DALAM
KEPEMIMPINAN, TUGAS DAN
FUNGSI ASN
Berasal dari bahasa Yunani,
yaitu ethos yang artinya tempat
tinggal, kandang, kebiasaan,
sikap, watak, atau cara
berpikir
Berarti ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang
buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral/akhlak
(KBBI)
Penajaman dari KBBI dilakukan
Bartens dalam Dayat NS Wiranta
(2015), adalah nilai dan norma
moral yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok
dalam mengatur tingkah lakunya
Nilai dan Norma Moral
Benar & Salah
Dianut oleh Masyarakat
Jadi pegangan bagi sese-
orang atau suatu kelompok
Kumpulan Azas Berkenaan dengan Akhlak
Tata Susila
Mengatur tingkah lakunya
Berisikan Perintah dan Larangan
Baik dan Buruk
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Penerapannya sangat luas karena menyangkut saat
sekarang maupun yang akan datang
Antar individu maupun kelompok
Sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan
Agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan
hukuman bilamana diketemukan adanya
penyalahgunaan
Melalui kewajiban untuk memberitahukan dan
menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan
keputusan yang diambil
Terlihat ketika adanya gangguan dari luar
Selalu dikaitkan dengan pekerjaan
Memancing pekerja untuk melanggar atau
membocorkan rahasia organisasi
Menurut KBBI integritas ada-
lah mutu, sifat, atau keadaan
yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki
potensi dan kemampuan yan
g memancarkan kewibawaan
.
Tolak ukur untuk memberikan
reward and punishment bagi
pegawai.
Integritas berperan mengarah-
kan kompetensi untuk meng-
hasilkan kinerja baik dan
berkualitas
Etika dalam dunia kerja selalu
bersanding dengan integritas
Integritas berasal dari bahasa
Latin integer yang artinya seluruh
ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI 19
45, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatu
an dan kesatuan bangsa dalam NKRI (Pasal 4 UU tentan
g Pokok- Pokok Kepegawaian)
Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai bela
negara menjadi landasan idiil dalam pelak-
sanaannya
2
Penanaman kesadaran dalam berbangsa
dan bernegara menjadi modal integritas
secara utuh terhadap pengabdiannya
kepada negara
4
Komitmen PNS /ASN adalah sumpah/ janji
saat pengangkatan
1
Pancasila menjadi kendali atas setiap lang-
kah yang dilakukan ASN dalam menjalankan
tugasnya
3
1 2
3
4
01
03
02
04
Wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur pentin
g konstitusi negara yang biasa disebut dengan empat konsens
us dasar kehidupan berbangsa dan bernegara:
Pancasila,
Bhinneka Tunggal Ika
UUD NRI 1945
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI),
Hambatan Struktural
Hambatan Kultural
Budaya ewuh pakewuh
(sungkan)
Rendahnya kemampuan empati aparatur.
Aparatur kurang memiliki responsiveness dan respo
nsibilitas.
Jumlah aparatur yang dianggap terlalu banyak secara
kuantitas.
Intensitas komunikasi antara aparatur yang rendah dan lemah
.
Pola pikir dan tujuan serta kesalahan persepsi dalam memahami
fungsi sebagai aparatur
Kemahiran aparatur membuat strategi bertahan untuk melangg
engkan keberadaan dirinya pada jabatan tertentu.
Adanya tindakan penyimpangan yang terakumulasi secara
sistematis.
Adanya kekhawatiran akan terjebak dalam lingkaran yang tidak
berujung pangkal
Kewaspadaan Nasional menurut Modul Bidang
Studi Kewaspadaan Nasional Lembaga Ketaha-
nan Nasional (Lemhanas) adalah suatu sikap
dalam hubungannya dengan nasionalisme yang
dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung
jawab serta perhatian seorang warga negara ter-
hadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi
ancaman (Triwidodo, et al., 2019).
Pertahankan, Pelihara, Bahkan Tingkatkan
Kewaspadaan Nasional
Your Text Here
Your
Text
Here
Perlakuan persamaan hak bagi
setiap warga negara.
Jaminan keadilan bagi setiap war
ga negara.
Dukungan partisipasi masyara-
kat dalam proses penyeleng-
gaaan negara
Dapat mewujudkan Kewaspa-
daan Nasional dalam konteks
integrasi nasional dapat dila-
kukan beberapa langkah
sebagai berikut:
Keterbukaan pandangan secara
luas untuk mengembangkan
potensi dan kekuatan seluruh
bangsa.
Thank You

More Related Content

What's hot

Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
pracoyo cipto nugroho
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
ZianArmie
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
Ahsanul Minan
 

What's hot (20)

Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Rbpmp modul 3
Rbpmp modul 3Rbpmp modul 3
Rbpmp modul 3
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
 
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN)
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN) Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN)
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN)
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
(01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf
 
Perda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan KetertibanPerda Ketentraman dan Ketertiban
Perda Ketentraman dan Ketertiban
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Kesamaptaan
KesamaptaanKesamaptaan
Kesamaptaan
 
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptx
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
 
Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG)
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNSAnalisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018
 

Similar to ETIKA DAN INTEGRITAS ASN.pptx

Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
natal kristiono
 

Similar to ETIKA DAN INTEGRITAS ASN.pptx (20)

JURNAL_IIS SUKARSIH.pdf
JURNAL_IIS SUKARSIH.pdfJURNAL_IIS SUKARSIH.pdf
JURNAL_IIS SUKARSIH.pdf
 
Paper pkn ina dewi
Paper pkn ina dewiPaper pkn ina dewi
Paper pkn ina dewi
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
 
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdfJURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
JURNAL MOOC LAN PPPK EBAH HABIBAH (1).pdf
 
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukumImplementasi wawasan nusantara  dibidang politik dan hukum
Implementasi wawasan nusantara dibidang politik dan hukum
 
Ketahanan nasional
Ketahanan nasionalKetahanan nasional
Ketahanan nasional
 
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
363257863-ppt-pkn-modul-8.pptx
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Tugas ketiga PKn.docx
Tugas ketiga PKn.docxTugas ketiga PKn.docx
Tugas ketiga PKn.docx
 
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdfTUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
 
Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela NegaraKesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela Negara
 
modul 11 PEMB. PKN PDGK4210 RIFKY FAIZAL.pptx
modul 11 PEMB. PKN PDGK4210 RIFKY FAIZAL.pptxmodul 11 PEMB. PKN PDGK4210 RIFKY FAIZAL.pptx
modul 11 PEMB. PKN PDGK4210 RIFKY FAIZAL.pptx
 
PPT PKN KELOMPOK 6 PERTEMUAN 5.pptx
PPT PKN KELOMPOK 6 PERTEMUAN 5.pptxPPT PKN KELOMPOK 6 PERTEMUAN 5.pptx
PPT PKN KELOMPOK 6 PERTEMUAN 5.pptx
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika
 
Learning Journal Agenda I etika dan kepemimpinan pancasi fix jornal.docx
Learning Journal Agenda I etika dan kepemimpinan pancasi fix jornal.docxLearning Journal Agenda I etika dan kepemimpinan pancasi fix jornal.docx
Learning Journal Agenda I etika dan kepemimpinan pancasi fix jornal.docx
 
PP-KEWARGANEGARAAN.pptx
PP-KEWARGANEGARAAN.pptxPP-KEWARGANEGARAAN.pptx
PP-KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Ketahanan Nasional (1).ppt
Ketahanan Nasional (1).pptKetahanan Nasional (1).ppt
Ketahanan Nasional (1).ppt
 
Paper pkn
Paper pknPaper pkn
Paper pkn
 
fdokumen.com_integrasi-nasional-58e52c92c84e4.pptx
fdokumen.com_integrasi-nasional-58e52c92c84e4.pptxfdokumen.com_integrasi-nasional-58e52c92c84e4.pptx
fdokumen.com_integrasi-nasional-58e52c92c84e4.pptx
 
RESUME MOOC PPPK 2022.pdf
RESUME MOOC PPPK 2022.pdfRESUME MOOC PPPK 2022.pdf
RESUME MOOC PPPK 2022.pdf
 

Recently uploaded

Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
FaqihMakhfuddin1
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 

Recently uploaded (20)

Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
489600378-KARTU-SOAL matematika oke.docx
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
 
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdfAksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 

ETIKA DAN INTEGRITAS ASN.pptx

  • 2. PENGERTIAN ETIKA 01 Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. 02 Perbuatan nyata atau pekerti 03 Akibat atau hasil dari perbuatannya itu apakah baik atau buruk. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari 3 (tiga) tingkat (Soegiono, 2012), yaitu:
  • 3. Melekat pada subyek (ASN) Terkait langsung dengan individu bukan kelompok atau organisasi Integritas bagus tingkatkan kepercayaan atasan Kendalikan tingkat pemahaman moral yg universal yg secara rasional dapat dipertanggung- jawabkan Integritas diterapkan dgn sungguh sungguh jadi cerminan sikap bela negara dapat menciptakan google public governance Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warganya. Menurut KBBI Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan (Kemendikbud, 2016). PENGERTIAN INTEGRITAS
  • 4. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai “Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih d inyatakan berlaku saat ini, bahwa Bela negara terlebih dahulu diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. baru setelah itu bela negara diamanatkan di dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menegaskan bahwa bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan Hak bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan pe nuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa Bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai UU yang lain seperti UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh sebab itu pandangan maupun kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan hanya tidak tepat, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyaataan riil dan yuridis bahwa bela negara tidak boleh dan tidak akan mampu mengatasi dinamika ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan dengan cara-cara militer
  • 5. NILAI-NILAI DASAR DAN TELADAN BELA NEGARA, SERTA REFLEKSI AMANAH ASN DALAM SEJARAH KEMERDEKAAN
  • 6. Khusus dalam konteks bela negara, UU D 1945 dahulu meletakkan bela negara di bawah bab mengenai pertahanan negara. Namun dengan kesadaran perkembangan bentuk dan sifat anca- man yang makin beragam, maka UUD 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewa- jiban warga negara. Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata. Ancaman di bidang pangan memer- lukan peran ahli gizi dan para petani. Ancaman siber memerlukan peran ahli- ahli komputer yang mumpuni. Ancaman ekonomi harus dihadapi oleh pelaku- pelaku ekonomi yang tangguh dan nasi onalis. Perubahan letak amanat bela negara di dalam UUD 1945 yang kini berada di bawah bab hak dan kewaji- ban warga negara menunjukkan bahwa bela negara terlebih dahulu merupakan hak rakyat sebagai penguasa negara dan harus mendayagunakan segenap k eahlian dan profesi untuk menghadapi ancaman-acaman yang makin beragam .
  • 7. Rasa Cinta Tanah Air dan Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara Mempunyai Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara Sadar Berbangsa dan Bernegara Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara Nilai- Nilai Dasar Bela negara
  • 8. 01 Lulusan OSVIA tahun 1927 Pamong Praja, wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana di Jombang, Jawa Timur. Bergabung menjadi an ggota Pembela Tanah Air (PETA) H.R Muhammad Mangoendiprodjo Menteri Kemakmuran Tahun 1947 Saat Agresi Militer Belanda ke-2 berinisiatif bentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan Gubernur Sumatera TM Hasan, Demi menyelamatkan Indonesia yang berada dalam kondisi bahaya Mr. Syafruddin Prawiranegara Perancang lambang negara, Garuda Pancasila. Kata Pancasila diambil dari kitab Negarakretagama karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365 Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat oleh Garuda Panca- sila sebagai semboyan bangsa dan negara kita, diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular Sultan Hamid Al Kadrie dari Tanjungpura
  • 9. Mochamad Idjon Djanbi Bapak Koppasus HS Dillon Sikh Keturunan India Sikh keturunan India, Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemis- kinan, Berjasa membela HAM kaum tertindas, ter- utama buruh tani yang dianggap berperan besar dalam penyediaan pangan rakyat Indonesia Mantan tentara sekutu Keluar dari militer, dan meni kahi perempuan Sunda Diminta Kesatuan Angkatan Darat untuk bergabung dan melatih prajurit TNI 16 April 1952 dibentuklah Kesatuan Komando Teritori um Tentara III/Siliwangi di bawah kepemimpinannya, yang kemudian menjadi Kopassus
  • 10. Keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 melalui keberadaan rumusan pancasila secara ekplisit pada paragraf terakhir dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 . Kemerdekaan memeluk agama jelas tercermin di dalam sila pertama Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan komplemen bagi kemerd ekaan dari rasa takut yang juga terce rmin di dalam sila keempat Kemerdekaan dari keinginan dan kebutuhan didasarkan pada sila kelima yang menjadi perwujudan cita-cita keadilan dan kemakmuran Pentingnya persatuan bangsa di dalam sila ketiga Sementara persatuan pada tataran yang lebih tinggi yaitu persaudaraan antar manusia tercermin dari sila kedua
  • 11. ETIKA, AKUNTABILITAS, DAN INTEGRITAS, SERTA INSTRUMEN DAN TUJUANNYA DALAM KEPEMIMPINAN, TUGAS DAN FUNGSI ASN
  • 12. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir Berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak (KBBI) Penajaman dari KBBI dilakukan Bartens dalam Dayat NS Wiranta (2015), adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya
  • 13. Nilai dan Norma Moral Benar & Salah Dianut oleh Masyarakat Jadi pegangan bagi sese- orang atau suatu kelompok Kumpulan Azas Berkenaan dengan Akhlak Tata Susila Mengatur tingkah lakunya Berisikan Perintah dan Larangan Baik dan Buruk
  • 14. A B C D E A B C D E Penerapannya sangat luas karena menyangkut saat sekarang maupun yang akan datang Antar individu maupun kelompok Sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan Agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan Melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan keputusan yang diambil
  • 15. Terlihat ketika adanya gangguan dari luar Selalu dikaitkan dengan pekerjaan Memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi
  • 16. Menurut KBBI integritas ada- lah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yan g memancarkan kewibawaan . Tolak ukur untuk memberikan reward and punishment bagi pegawai. Integritas berperan mengarah- kan kompetensi untuk meng- hasilkan kinerja baik dan berkualitas Etika dalam dunia kerja selalu bersanding dengan integritas Integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh
  • 17. ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI 19 45, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatu an dan kesatuan bangsa dalam NKRI (Pasal 4 UU tentan g Pokok- Pokok Kepegawaian) Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai bela negara menjadi landasan idiil dalam pelak- sanaannya 2 Penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara menjadi modal integritas secara utuh terhadap pengabdiannya kepada negara 4 Komitmen PNS /ASN adalah sumpah/ janji saat pengangkatan 1 Pancasila menjadi kendali atas setiap lang- kah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya 3 1 2 3 4
  • 18. 01 03 02 04 Wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur pentin g konstitusi negara yang biasa disebut dengan empat konsens us dasar kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika UUD NRI 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
  • 20. Rendahnya kemampuan empati aparatur. Aparatur kurang memiliki responsiveness dan respo nsibilitas. Jumlah aparatur yang dianggap terlalu banyak secara kuantitas. Intensitas komunikasi antara aparatur yang rendah dan lemah . Pola pikir dan tujuan serta kesalahan persepsi dalam memahami fungsi sebagai aparatur Kemahiran aparatur membuat strategi bertahan untuk melangg engkan keberadaan dirinya pada jabatan tertentu. Adanya tindakan penyimpangan yang terakumulasi secara sistematis. Adanya kekhawatiran akan terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung pangkal
  • 21. Kewaspadaan Nasional menurut Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional Lembaga Ketaha- nan Nasional (Lemhanas) adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara ter- hadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman (Triwidodo, et al., 2019). Pertahankan, Pelihara, Bahkan Tingkatkan Kewaspadaan Nasional
  • 22. Your Text Here Your Text Here Perlakuan persamaan hak bagi setiap warga negara. Jaminan keadilan bagi setiap war ga negara. Dukungan partisipasi masyara- kat dalam proses penyeleng- gaaan negara Dapat mewujudkan Kewaspa- daan Nasional dalam konteks integrasi nasional dapat dila- kukan beberapa langkah sebagai berikut: Keterbukaan pandangan secara luas untuk mengembangkan potensi dan kekuatan seluruh bangsa.