Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
PermenPANRB baru menghapus sistem DUPAK dengan mengkonversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan berdasarkan pasal 37 tentang predikat kinerja, serta menghapus 293 peraturan terkait jabatan fungsional. Angka kredit diperoleh dari penilaian kinerja dan tetap berlaku.
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
PermenPANRB baru menghapus sistem DUPAK dengan mengkonversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan berdasarkan pasal 37 tentang predikat kinerja, serta menghapus 293 peraturan terkait jabatan fungsional. Angka kredit diperoleh dari penilaian kinerja dan tetap berlaku.
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar untuk penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, termasuk langkah-langkah penyusunan ulang prakiraan maju, penyusunan angka dasar, dan simulasi perbaikan angka dasar."
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Juknis pengadaan barang dan jasa tingkat masy. pamsimas 2018 revAgusSetiyono16
Program Pamsimas telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi. Petunjuk Teknis ini memberikan panduan bagi pelaku Pamsimas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut memberikan langkah-langkah pengisian e-kinerja aplikasi SIASN 2023 meliputi login ke sistem, pengisian SKP, Rencana Hasil Kerja, indikator, lampiran, pengajuan, penilaian, rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi. Langkah terakhir adalah menunggu penilaian dari kepala sekolah setelah pengisian selesai.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman teknis kepegawaian jabatan fungsional mengenai pengusulan, penetapan kebutuhan, pengangkatan, uji kompetensi, pelantikan, tugas jabatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Dokumen tersebut membahas mengenai reorientasi dan restrukturisasi SDM aparatur daerah melalui solusi jangka pendek berupa pemberian tunjangan dan solusi jangka panjang melalui perbaikan sistem keseluruhan seperti sistem penggajian, rekruitmen, penilaian kinerja, promosi, reward dan punishment, serta diklat. Dibahas pula mengenai berbagai metode evaluasi jabatan dan komponen penghitungan besaran tambahan penghasilan bagi PNS da
Dokumen tersebut membahas sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Beberapa poin utama yang dibahas adalah:
1. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran
2. Fokus pembangunan daerah seperti arah kebijakan, perencanaan kinerja, dan cascading
3. Pengukuran kinerja melalui indikator kiner
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar untuk penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, termasuk langkah-langkah penyusunan ulang prakiraan maju, penyusunan angka dasar, dan simulasi perbaikan angka dasar."
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Juknis pengadaan barang dan jasa tingkat masy. pamsimas 2018 revAgusSetiyono16
Program Pamsimas telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi. Petunjuk Teknis ini memberikan panduan bagi pelaku Pamsimas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut memberikan langkah-langkah pengisian e-kinerja aplikasi SIASN 2023 meliputi login ke sistem, pengisian SKP, Rencana Hasil Kerja, indikator, lampiran, pengajuan, penilaian, rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi. Langkah terakhir adalah menunggu penilaian dari kepala sekolah setelah pengisian selesai.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman teknis kepegawaian jabatan fungsional mengenai pengusulan, penetapan kebutuhan, pengangkatan, uji kompetensi, pelantikan, tugas jabatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Dokumen tersebut membahas mengenai reorientasi dan restrukturisasi SDM aparatur daerah melalui solusi jangka pendek berupa pemberian tunjangan dan solusi jangka panjang melalui perbaikan sistem keseluruhan seperti sistem penggajian, rekruitmen, penilaian kinerja, promosi, reward dan punishment, serta diklat. Dibahas pula mengenai berbagai metode evaluasi jabatan dan komponen penghitungan besaran tambahan penghasilan bagi PNS da
Dokumen tersebut membahas sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Beberapa poin utama yang dibahas adalah:
1. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran
2. Fokus pembangunan daerah seperti arah kebijakan, perencanaan kinerja, dan cascading
3. Pengukuran kinerja melalui indikator kiner
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Pokok2 Pengaturan JF Wi Pasca Permenpan 1 Tahun 2023 - Paparan PusbinJF Wi LA...Maya519889
Dokumen tersebut membahas tentang jumlah dan sebaran widyaiswara di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, jenjang jabatan, usia, pendidikan, dan lokasi. Secara keseluruhan terdapat 4209 widyaiswara yang tersebar di seluruh Indonesia dengan perincian mayoritas laki-laki, berusia 41-50 tahun, berpendidikan S2, dan sebagian besar berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
4 Okt Pembinaan pola karier JF Perancang.pptxssuser38f0471
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan kenaikan pangkat dan jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai penghitungan angka kredit berdasarkan predikat kinerja, mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan, serta contoh perhitungan kenaikan pangkat dan jabatan. Dokumen ini memberikan panduan bagi pengelolaan karier ASN secara sistematis dan terukur.
Similar to (01092023) PPT SOSIALISASI PERBKN NO 3 TAHUN 2023.pdf (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. LOGO
PERMENPANRB
NO.13 TAHUN 2019
PERMENPANRB
PENETAPAN JF
PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023
TRANSFORMASI
JF
DINAMIKA REGULASI
JABATAN FUNGSIONAL
JUKLAK/ JUKNIS
JF
• Pencabutan Substansi JF
• Penyesuaian Pengaturan
• Pemberlakuan Pola
Pembinaan dan Pengelolaan
JF Transformasi
PER-BKN 11/2022 PerBKN No. 3
Tahun 2023
4. Tata cara peghitungan AK untuk
perpindahan ke dalam JF
Pemberian angka kredit
penyesuaian
Penghitungan konversi Predikat
Kinerja dalam Angka Kredit
Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara
penghitungan Angka Kredit Kumulatif
Mekanisme kenaikan pangkat JF &
Penghitungan AK Kumulatif
MANDAT
UNTUK BKN
Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil
kerja JF ke dalam butir kegiatan JF
Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif
6. DINAMIKA ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL
Konvensional
Integrasi
Konversi
Metode
1
2
3
Tahun Penggunaan
Sebelum 2019
2019 - 2022
2023 sampai
seterusnya
Karakteristik AK
Diakumulasikan sejak
awal menduduki JF
Diakumulasikan di
dalam jenjang yang
sama
Permenpan
masing-masing
JF
Permenpan 13
Tahun 2019 &
PerBKN 11
Tahun 2022
Permenpan 1
Tahun 2023
Dasar Hukum
7. Bagian 2
SUBSTANSI PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023
TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT, DAN
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
2
8. PENGELOLAAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL
8
Predikat Kinerja Nilai Kuantitatif
Sangat Baik 150%
Baik 100%
Cukup/Butuh Perbaikan 75%
Kurang 50%
Sangat Kurang 25%
Predikat Kinerja
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT
1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung
sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
• Evaluasi Periodik
• Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja
Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat
Lebih Tinggi
• Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh
ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat
kinerja minimal Baik)
PREDIKAT KINERJA
• Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka
kredit.
• Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
dapat dihitung secara proporsional (periodik
maupun tahunan)
9. TATA CARA PENILAIAN
ANGKA KREDIT TAHUNAN
Rumus:
Predikat Kinerja Nilai Kuantitatif
Sangat Baik 150%
Baik 100%
Cukup/Butuh Perbaikan 75%
Kurang 50%
Sangat Kurang 25%
Januari 2023 Desember 2023
Predikat Sangat Baik
JF Ahli Pertama
AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 150% x 12,5
= 18,75 Angka Kredit
Berdasarkan Perhitungan di atas, seorang pejabat
fungsional yang memperoleh predikat kinerja
sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan
memperoleh AK sebesar 18,75
10. Pejabat Fungsional
Ahli Pertama
Aduh!!! Angka Kredit Saya
Kurang 2 Lagi Buat Naik
Pangkat….
TATA CARA PENILAIAN ANGKA
KREDIT PERIODIK
Januari Desember
Februari
Predikat Baik
Angka Kredit =
2
12
× 100% × 12,5
Rumus:
Angka Kredit = 2,08
“Dengan tambahkan Angka Kredit sebesar 2,08 Pejabat
Fungsional tersebut dapat mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan
Jenjang di periode terdekat”
11. TATA CARA PENGISIAN
TABEL KONVERSI
PREDIKAT KINERJA KE
DALAM ANGKA KREDIT
𝟐
𝟏𝟐
x 100% X 12,5
Baik
𝟐
𝟏𝟐
x 100%
= 2,08
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Jakarta, xx xx xxxx
Laki-Laki
xxxxxx xxxx, III/a
xxxxxx Ahli Pertama
Direktorat Jabatan ASN
Badan Kepegawaian Negara
12,5
12. xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Jakarta, xx xx xxxx
Laki-Laki
xxxxxx xxxx, III/a
xxxxxx Ahli Pertama
Direktorat Jabatan ASN
Badan Kepegawaian Negara
- - 23
12,5
2022
AK yang
diperoleh
Baik 100% 2,08
12,5
2025
Januari -
Februari
50,08
TATA CARA PENGISIAN
TABEL AKUMULASI
ANGKA KREDIT
Baik 100% 12,5
12,5
2023
Januari -
Desember
Baik 100% 12,5
12,5
2024
Januari -
Desember
13. 50
TATA CARA PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Jakarta, xx xx xxxx
Laki-Laki
Penata, III/a
xxxxxxx Ahli Pertama
Direktorat Jabatan ASN
50,08
0 50,08
100
0,08
0,08
14. 50
TATA CARA PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Jakarta, xx xx xxxx
Laki-Laki
Penata, III/b
xxxxxxx Ahli Pertama
Direktorat Jabatan ASN
0,08
50 50,08
100
49,02
49,02
15. PENETAPAN ANGKA KREDIT
METODE KONVERSI
Pejabat Penilai
Kinerja
Pejabat Penilai Kinerja
menilai kinerja
Pengelola
Kepegawaian
Ditetapkan Diteruskan
Tim Penilai
Kinerja
Menjadi
Predikat Kinerja
yang
Dikonversikan
menjadi Angka
Kredit
ke dalam
PAK
“PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk
kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan”
16. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk: Pengangkatan Pertama
Promosi
Perpindahan dari Jabatan Lain
Penyesuaian
AK Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional
Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat:
1. Kenaikan Pangkat Kategori Keterampilan
2. Kenaikan Pangkat Kategori Keahlian
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
1
Kenaikan Pangkat
2
17. 1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama
1. Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan
konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas
Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
2. Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan
Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.
“Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh
Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara
proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.”
Ketentuan:
Berlaku bagi PNS yang
diangkat dalam JF melalui
pengadaan CPNS pada jenjang:
1
2
3
4
JF Ahli Pertama
JF Ahli Muda
JF Pemula
JF Terampil
18. 1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama
A. Konversikan secara Periodik:
= 10,42.
Angka Kredit =
10
12
× 100% × 12,5
1. Periode Maret – Desember 2023
= 2,08.
Angka Kredit =
2
12
× 100% × 12,5
2. Periode Januari – Februari 2024
Januari Desember
Diangkat CPNS
Maret On The Job Training dan Latsar
2023
Predikat Baik
Januari Februari
2024
Predikat Baik
Diangkat JF
12,5
B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:
1. Perolehan Periode Maret – Desember 2023 = 10,42
Berdasarkan Perhitungan diatas, pejabat fungsional yang
bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai Calon PNS
sebesar
2. Perolehan Periode Januari – Februari 2024 = 2,08
Akumulasi Angka Kredit = 10,42 + 2,08
= 12,5
3. Perolehan Akumulasi Angka Kredit
19. LOGO
2. Angka Kredit Perpindahan
dari jabatan lain
merupakan perpindahan antar kelompok pada
jenjang yang setara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
3
Merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan
Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2 Perpindahan Dalam Kelompok JF
Perpindahan antar kelompok jabatan
1
Berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional melalui:
a) perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional;
dan
b) perpindahan antar kelompok jabatan.
20. Ketentuan Pemberian Angka
Kredit Perpindahan
Angka Kredit Perpindahan dalam kelompok Jabatan
Fungsional.
Diberikan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada
Jabatan Fungsional sebelumnya.
1
2 Angka Kredit Perpindahan antar
kelompok jabatan
Dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat
Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan
ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan
Fungsional yang akan diduduki.
Contoh Tabel
Angka Kredit Dasar
21. Ketentuan Pemberian Angka Kredit Perpindahan
antar kelompok jabatan
1. Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang memiliki pangkat golongan ruang di atas
jenjang jabatannya dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi
paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya sesuai ketentuan perundang undangan
2. Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan
Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan
pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.
Tabel angka kredit perpindahan antar kelompok
jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang
1. JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya &
masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun
AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar
2. JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak
sesuai dengan jenjang jabatan.
AK = sesuai table AK perpindahan antar kelompok
jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang
22. 2. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain
(JF → JF)
Jabatan Fungsional Analis
Sumberdaya Manusia Aparatur
Keterangan:
1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5
Keterangan:
1. Jenjang Ahli Madya
2. Golongan Ruang IV/a
3. Angka Kredit 37,5
Jabatan Fungsional Asesor
Sumberdaya Manusia Aparatur
Perpindahan
“Ketentuan pemberian angka kredit di atas dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil
yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan
perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat
Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat golongan ruangnya.”
23. 3. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain
(JA → JF)
B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:
1. Perolehan Tahun 2023 = 12,5
2. Perolehan Tahun 2024 = 12,5
Akumulasi Angka Kredit = 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208
= 42,708
4. Perolehan Tahun 2026 = 5,208
3. Perolehan Tahun 2025 = 12,5
1. AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 100% x 12,5
= 12,5 Angka Kredit
A. Konversikan secara Tahunan dan Periodik:
= 5,208.
=
5
12
× 100% × 12,5
2. AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK
2026 → Periodik dengan Predikat Baik
2023 - 2025 → Periodik dengan Predikat Baik
Berdasarkan Perhitungan diatas, ketika diangkat menjadi Jabatan
Fungsional Ahli Pertama, Angka Kredit diperoleh sebesar 42,708
Pelaksana, III/a
Januari Desember
Mei
Predikat Baik
2026
2023 2024 2025
Predikat Baik Predikat Baik Predikat Baik Diangkat dalam
JF Ahli Pertama, III/a
24. 3. Angka Kredit Penyesuaian
2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:
• PNS yang diusulkan untuk pengangkatan
melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum
masa penyesuaian berakhir.
• Apablia telah ditetapkan rekomendasi
pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan
denagn KP nya, Instansi Pembina menetapkan
rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan
golongan ruang terakhir yang ditetapkan
1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan
• Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi
Pendidikan ditetapkan sebagai dasar
pertimbangan penetapan jenjang dalam
pengangkatan penyesuaian.
• dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui
penyetaraan jabatan.
10
• Angka Kredit penyesuaian diberikan
berdasarkan pangkat dan golongan ruang
sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir
serta kualifikasi pendidikan.
• Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana
maka masa kerja dihitung sejak calon
PNS.
Ketentuan Umum:
25. 4. Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan
(JA → JF)
A. Penyesuaian Bersamaan dengan
Kenaikan Pangkat
B. Perhitungan Angka Kredit
Penyesuaian
C. Perhitungan Angka Kredit
Penyetaraan
Keterangan:
1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2
Tahun
Disetarakan ke dalam JF Ahli Muda
dengan Perolehan AK:
1. AK Penyetaraan sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 176
Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda
dengan Perolehan AK:
1. AK Penyetaraan sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 175
Keterangan:
1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2
Tahun
1. Ajukan terlebih dahulu kenaikan
pangkat pada periode terdekat.
2. Ajukan penyesuaian dengan
pangkat barunya.
Keterangan:
1. Jabatan Pengawas.
2. Golongan Ruang III/c.
3. Memenuhi syarat
untuk KP April 2023.
Dengan masa penyesuaian berakhir
pada bulan Juli tahun 2023 maka:
26. 4. Angka Kredit Promosi
5
1
2
3
Ditetapkan dalam hal:
Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional
Angka Kredit promosi ke dalam Jabatan Fungsional
Kenaikan Jenjang
a) promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat
ditambah dengan Angka Kredit Dasar
a) ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat
Kinerja.; dan
b) Kelebihannya tidak dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan.
27. 5. Angka Kredit Promosi
B. Ketentuan:
1. Diberikan berdasarkan predikat
kinerja sangat baik yang diperoleh
dalam 2 tahun terakhir.
2. Predikat kinerja sangat baik
dikonversikan ke dalam perolehan
angka kredit sebesar 150%
3. Ditambahkan dengan angka kredit
dasar
1. AK = Persentasi Predikat Kinerja x Koefisien AK x 2 Tahun
= 150% x 37,5 x 2
= 112,5 Angka Kredit
Perolehan Angka Kredit
2. AK Dasar = 100
Golongan Ruang III/d → Pemberian Angka Kredit Dasar
2024 & 2025 → Tahunan dengan Predikat Sangat Baik
Administrator, III/d
2023 2024 2025
Predikat Sangat Baik Predikat Sangat Baik
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Promosi Ahli Utama, III/d
Akumulasi AK = 100 + 112,5
= 212,5
B. Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan
Pangkat ke IV/a adalah 100
A. Pembagian Angka Kredit:
1. AK lama = 100 (dari AK dasar)
2. AK baru = 112,5 (dari Konversi)
C. AK yang dibutuhkan untuk pangkat ke IV/a
AK = 112,5 - 100
AK = 12,5 (kelebihan)
28. KenaikanJenjangJabatan
• ketersediaan Kebutuhan Jabatan
• memenuhi AK Kumulatif yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi;
• memiliki Predikat Kinerja paling rendah
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
• telah mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi.
Ketentuan
PPK Instansi
Pemerintah
Instansi Pembina
Mengajukan
Usulan Uji
Kompetensi
Menerbitkan
PAK Rekomendasi
Hasil Uji
Kompetensi
Kenaikan Jenjang
Pejabat
Fungsional
PPK Instansi Pemerintah
Menetapkan
Mekanisme
29. KENAIKAN PANGKAT
Syarat Kenaikan Pangkat JF:
Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
a
Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
b
Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2
tahun terakhir.
c
“PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, tidak diberikan
KP reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional
melalui mekanisme kenaikan pangkat JF”
1. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK
untuk KP bersamaan dengan kenaikan jenjang,
dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu
baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan
AK yang sama.
2. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.
3. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih
tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.
Ketentuan
30. Kenaikan Pangkat Setingkat
Lebih Tinggi
Pejabat fungsional yang tidak dapat
diangkat ke dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi karena tidak
tersedia kebutuhan jabatan
Fungsional dapat diusulkan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.
Ketentuan
a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi.
b. Diusulkan kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali
c. Memperhatikan kualifikasi Pendidikan
d. Memperhatikan syarat jenjang jabatan.
Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi
15
31. Kenaikan Pangkat Kategori
Keahlian dan Keterampilan
Pemula Mahir Penyelia
Terampil
JF Kategori Keterampilan
Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Utama
Ahli Muda
JF Kategori Keahlian
Penetapan Oleh Presiden
Pejabat Pembina
Kepegawaian
II/a III/c III/d
-
III/a III/b
-
II/b II/d
- III/a III/b
- III/c III/d
- -
IV/a IV/c
- IV/b IV/e
IV/d
“KP Pejabat Fungsional Ahli Pertama, III/a menjadi III/b sampai dengan Ahli Madya, IV/b
ditetapkan dengan Keputusan PPK berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.”
IV/d
- -
Kepala BKN
A.N Presiden
32. Pangkat kurang dari
Pangkat terendah
pendidikannya
Memperoleh
Ijazah S1/ D IV
AK Belum Memenuhi
Kebutuhan KP
AK Memenuhi
Kebutuhan KP
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
BERDASARKAN PENDIDIKAN
Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat
golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya:
Pejabat
Penilai
Kinerja
AK Perolehan
Ijazah
Dinilaikan
oleh
diusulkan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui
pimpinan unit kerja paling rendah JPT
pratama kepada pengelola kepegawaian
• diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit
kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian
• berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan
perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat
• berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.
33. Golongan ruang
kurang dari (<)
III/a
Memperol
eh Ijazah
S1/ D IV
AK Kurang KP ke III/a
Naik pangkat dan
golongan ruang
menjadi III/a / III/b
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah
AK Lebih KP ke III/a
Kenaikan Pangkat
Gol. II/c
Gol < III/a
Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah (Keterampilan)
Pejabat Fungsional kategori keterampilan
dapat diangkat ke dalam JF Kategori keahlian
dengan syarat:
1. memiliki paling rendah pangkat penata
muda golongan ruang III/a
2. Pendidikan Sarjana/Diploma IV yang
dibutuhkan untuk JF Keahliannya
3. Tersedia Lowongan Kebutuhan
4. Syarat lain sesuai ketentuan perundang
undangan
Pengangkatan JF Keahlian dan Keterampilan memperhatikan golongan ruang sebagai berikut:
1. Golongan Ruang III/a dan III/b → Ahli Pertama
2. Golongan Ruang III/c atau III/d → Ahli Muda
34. KETENTUAN LAIN-LAIN
Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan
Kembali ke dalam JF:
Ketentuan Pemberian Angka Kredit
• Pengangkatan Kembali diberikan
Angka Kredit Kumulatif terakhir yang
dimiliki dalam jenjang jabatannya
dan dapat ditambah dari Angka
Kredit hasil konversi Predikat Kinerja
selama diberhentikan.
• Angka Kredit hasil konversi Predikat
Kinerja selama diberhentikan
dihitung dari Predikat Kinerja
terhitung mulai tanggal pangkat
terakhir ditambahkan Angka Kredit
Dasar.
Pejabat
Fungsional
Diberhentikan
Ditugaskan ke JA
atau JPT
Tugas Belajar
Pengangkatan
Kembali
Pengangkatan
Kembali
Perpindahan
dari Jabatan
Lain
atau
35. 6. Angka Kredit Pengangkatan Kembali
Ketentuan
1. Dapat disesuaikan ke dalam
jenjang jabatan sesuai dengan
pangkat yang dimilikinya, dengan
ketentuan:
a) Paling singkat 1 tahun
dalam jabatan
b) Predikat kinerja minimal baik
c) Tersedia kebutuhan
d) Mengikuti dan lulus uji
kompetensi
2. Apabila konversi predikat kinerja
lebih dari 4 tahun pada masa
kepangkatan terakhirnya, maka
dihitung 4 tahun.
Ahli Muda (III/c)
AK = 50
2029 2031
2023 2025
Diangkat Kembali ke JF
Ahli Muda
Ditugaskan ke
jabatan pengawas
KP Reguler
III/d
Predikat Kinerja Baik
dalam 2 tahun terakhir
KP Reguler
IV/a
Administrator
1. AK = AK lama dan dapat ditambah
dari penilaian kinerja salama
diberhentikan
= 50 Angka Kredit
A. Perolehan pada Ahli Muda
Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan
ke dalam jenjang jabatan ahli madya
B. Perolehan pada Ahli Madya, IV/a
1. AK Konversi Predikat Kinerja pada IV/a
= % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 100% x 37,5 X 2
= 75 Angka Kredit
2. AK Dasar = 0
2. AK Kumulatif = 75 Angka Kredit
36. 1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan
ketentuan JF masing-masing, sebelum ditambahkan dan
ditetapkan sebagai AK Kumulatif sesuai dengan Permenpan RB
No. 1 Tahun 2023 terlebih dahulu disesuaikan ke dalam
penilaian AK berdasarkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019
KETENTUAN PERALIHAN
2. penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai
dengan 31 Desember 2023
PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI
BERLAKU……
37. Konversi
Integrasi
Jumlahkan Akumulasi AK
Integrasi dengan AK
Konversi yang telah
dinilaikan
Konvensional
PERALIHAN METODE PENILAIAN ANGKA KREDIT
1
2
3
5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023
Surat Deputi Mutasi
Tentang Percepatan Layanan Kenaikan
Pangkat Periode 1 Oktober 2023
Lakukan Penyesuaian AK
sesuai ketentuan PerBKN
No. 3 Tahun 2023
Dengan menggunakan
metode Konversi AK
seterusnya diperoleh
dari predikat kinerja
38. BATAS WAKTU PENETAPAN AK MENGGUNAKAN AK
KONVERSI
Jan Des
2023 2023
1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit
sejak bulan januari 2023 menggunakan AK Konversi.
2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian
angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim
penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK
Konversi paling lambat Desember 2023
Penggunaan
penilaian AK
konversi
Batas waktu terakhir
penggunaan angka
kredit integrasi