Downloaded 1,010 times
Uploaded byBilly Adam Fisher
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
- 1. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAKPIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Disusun Oleh : Billy Adam Fisher (Tim Assistensi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
- 2. Tugas: • mengawasi persiapanpenyelenggaraan Pemilu • mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu • memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; • mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; Wewenang: • menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; • mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan; • Menyelesaikan sengketa Pemilu. BAWASLU TUGAS DAN WEWENANG
- 3. JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU 1.Pelanggaran Administrasi Pemilihan • Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara , prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. 2. Pelanggaran Kode Etik • Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. 3. Pelanggaran Pidana Pemilu • Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 4. Dugaan Pelanggaran Temuan Laporan • Penerimaan Laporan/Temuan •Kajian • Klarifikasi • Rekomendasi • Saran Perbaikan (Rekapitulasi Suara) Penanganan Bukan Pelanggaran Administrasi Pidana Kode Etik Sengketa Pemilu
- 5. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARANADMINISTRASI PEMILIHAN • Pasal 134 UU No 8 Tahun 2015 Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Ayat 2 Sumber Laporan : Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat; pemantau Pemilihan; atau peserta Pemilihan. Ayat 3, 4,5 Syarat Laporan : Disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit Nama dan Alamat Pelapor, Pihak Terlapor, Waktu dan Tempat Kejadian Perkara dan Uraian Kejadian. Daluwarsa : Laporan Pelanggaran disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Tindaklanjut Laporan : 3 (Tiga) Hari setelah laporan diterima Ayat 6 Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 6. ALUR PENANGANAN PELANGGARANPEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
- 7. PROSEDUR PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TEMUAN Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu LAPORAN Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. TEMUAN/LAPORAN TINDAK PIDANA Temuan/Laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diterima Pengawas Pemilihan dalam 1X24 Jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu Temuan/ Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. ISI LAPORAN………
- 8. ISI LAPORAN • Laporanyang disampaikan berisi: Nama dan alamat pelapor, Pihak terlapor, Waktu dan tempat kejadian perkara, dan Uraian kejadian SYARAT FORMIL DAN MATERIAL LAPORAN • Syarat formal Laporan : o Pihak-Pihak Yang berhak melaporakan o Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan o Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang melaiputi: o Kesesuain tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas; o Tanggal dan waktu pelaporan. • Syarat Material Laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan: o Identitas pelapor; o Nama dan alamat terlapor; o Peristiwa dan uraian kejadian; o Waktu dan tempat peristiwa terjadi; o Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan o Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
- 9. ALUR PENYELESAIAN TINDAKPIDANA
- 10. Prosedur Penanganan KodeEtik Penyelenggara Pemilu • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. • Pengaduan dan/atau Laporan Pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. • Pengadu dan/atau Pelapor Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. • Teradu dan/atau Terlapor Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. • Verifikasi Administrasi Pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan. • Verifikasi Materiel Pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik dari pengaduan dan/atau laporan.
- 11. TEMPAT PENGAJUAN PENGADUANDAN/ATAU LAPORAN • Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: ▫ anggota KPU; ▫ anggota Bawaslu; ▫ anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; ▫ anggota Bawaslu Provinsi; ▫ anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau ▫ anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP. • Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: ▫ anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; ▫ anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; ▫ anggota PPK; ▫ anggota Panwaslu Kecamatan; ▫ anggota PPS; ▫ anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau ▫ anggota KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi. • Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.
- 12. Alur Penyelesaian PelanggaranKode Etik
- 13.