Materi Juknis BOK

1. PETUNJUKTEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUANOPERASIONAL
KESEHATAN
(BOK)TA2024
Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
27 Februari 2024

2. Realisasi Penggunaan BOK TA
2023*
• BOK Provinsi
• BOK Kabupaten/Kota
• BOK Puskesmas
* Realisasi per 22 Januari 2024

3. Tren Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2019 - 2023
Total realiasasi DAK Nonfisik 2023 adalah sebesar 9,076 Triliun* atau ~72%
* Realisasi DAK Nonfisik (BOK) per 22 Januari 2024
4
10,113.1
9,618.1
10,352.3
9,821.4
12,641.1 12,728.6
4,206.7
6,992.9
5,129.3
6,564.4
9,075.6
42%
73%
50%
67%
72%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
000.0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alokasi DAK Nonfisik 2019-2024
Pagu Realisasi %
110.5
309.0
198.4
100.0
406.0
278.3
42.5
154.8
115.0
70.7
281.2
38.5%
50.1%
58.0%
70.7%
69.3%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
BOK Dinas Provinsi
Pagu Realisasi %
2,677.6
2,845.0
2,923.2
1,503.5
4,175.1
3,968.6
1,155.9
1,735.0
1,404.1
856.7
2,386.5
43.2%
61.0%
48.0%
57.0% 57.2%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
4,500.0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
BOK Dinas Kab/kota
Pagu Realisasi %
7,325.0
6,464.1
7,230.7
8,217.9
8,060.1
8,481.7
3,008.3
5,103.1
3,610.2
5,637.0
6,407.9
41.1%
78.9%
49.9%
68.6%
79.5%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.0%
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
2019 2020 2021 2022 2023 2024
BOK Puskesmas
Pagu Realisasi %

4. Jenis Pagu RK Realisasi %
8.060,1 6.407,9 79,5%
4.175,1 2.386,5 57,2%
405,9 281,2 69,3%
Total 12.641,1 9.075,6 71,8%
Persentase DAK Non Fisik yang terserap dibandingkan dengan Pagu RK sebesar 71,8%
BOK Dinas Provinsi
BOK Dinas Kab./Kota
BOK Puskesmas
*miliar rupiah
Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2023
*) Sumber : Data E renggar, 22 Januari 2024
• Realisasi s.d 22 Januari 2024
• Pelaporan realisasi BOK Dinas tergantung pada keaktifan daerah menginput laporan
realisasi
• Pelaporan melalui e-renggar paling lambat 31 Januari 2024
• Realisasi BOK Puskesmas terpantau melalui dashboard BOK Puskesmas

5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
TA 2024

6. ALOKASI DAK NONFISIK
2024 (1/2)
• Terutama Transformasi primer melalui pemenuhan operasional
kegiatan upaya promotif, preventif, dan peningkatan kapastias SDMK
• Untuk seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta dan mempertimbangkan
Kapasitas Fiskal daerah untuk alokasi anggaran beberapa menu.
• Penjangkauan daerah terpencil dan sangat terpencil
• 37 Provinsi, 508 kab/kota, 10.074 Puskesmas
(kecuali DKI Jakarta)
• Minimalisasi kegiatan berbentuk meeting/ pertemuan di level provinsi
dan kabupaten

7. Pertimbangan Khusus Menu Kegiatan
ALOKASI DAK NONFISIK
2024 (2/2)
1. Pelayanan Kesehatan Bergerak
hanya untuk 33 Puskesmas di 33 Kab/Kota
2. Pertimbangan kapasitas fiskal daerah, untuk:
• Pengadaan obat dan BMHP : 259 kabupaten/kota,
• Akreditasi RS Pratama : 12 RS di 12 kabupaten/kota,
• Dukungan mutu &akreditasi FKTP: 1.748 Puskesmas
• Kalibrasi alkes Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi: 379 kabupaten/kota.
3. Kegiatan Kolaborasi Puskesmas wilayah perkotaan dengan Klinik Pratama dan TPMD: 3.014 Puskesmas.
4. Pelepasliaran nyamuk Aedes Wolbachia
di Semarang, Bandung, Bontang, dan Kupang
5. Penuntasan kasus Schistosomiasis
di Kab. Poso dan Kab.Sigi
6. Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan daerah menuju standar BSL-2 (71 kabupaten/kota)

9. Total : 22 menu, 62 rincian, 140 komponen
4
2
3
1
Ruang Lingkup
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2024
BOK DINAS KESEHATAN
PROVINSI
(3 menu, 5 rincian,
9 komponen)
BOK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA
(13 menu, 34 rincian,
83 komponen)
BOK PUSKESMAS
(6 menu, 23 rincian,
48 komponen)
BOK PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
BPOM

10. 1 2 3
Penurunan AKI -AKB dan
Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat
Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
Kefarmasian dan BMHP
MENU KEGIATAN
BOK DINAS KESEHATAN PROVINSI

11. Jenis Belanja BOK Provinsi
1. Belanja transportasi lokal atau pengganti BBM;
2. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah provinsi bagi ASN dan Non ASN;
3. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor di wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
4. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber;
5. Belanja pengambilan dan pemeriksaan sampel/spesimen;
6. Belanja bahan pengemasan sampel/specimen;
7. Belanja penggandaan form penyelidikan epidemiologi/investigasi;
8. Belanja obat program kesehatan ibu, kesehatan anak dan gizi;
9. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP;
10. Belanja pengepakan obat, vaksin, BMHP;
11. Belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP;
12. Belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen dan pengembalian specimen carrier melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman
barang.

12. BOK DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
MENU KEGIATAN
1 Penurunan AKI-AKB dan perbaikan gizi Masyarakat;
Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit;
2
3 Upaya gerakan masyarakat hidup sehat;
4 Penguatan koordinasi tata kelola UKM sekunder;
5 Dukungan akreditasi rumah sakit tipe D pratama;
6 Dukungan mutu dan akreditasi FKTP;

13. 7
Kefarmasian dan bahan medis habis pakai;
Pelayanan kesehatan bergerak; 8
9
Penguatan kolaborasi PKM dengan klinik pratama
dan TPMD dalam pelayanan program prioritas;
10
Peningkatan kapasitas Labkesda menuju standar
BSL-2;
11
Kalibrasi alat Kesehatan;
12
Pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
untuk topik prioritas;
13
Peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk topik
prioritas.

14. Jenis Belanja BOK BOK Kab/Kota
1. Belanja transportasi lokal atau pengganti BBM;
2. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten/kota bagi ASN dan non ASN;
3. Belanja perjalanan dinas bagi surveior akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit D Pratama;
4. Belanja jasa berupa tarif survei akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit D Pratama;
5. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
6. Belanja perjalanan dinas pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas;
7. Belanja paket data internet pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring;
8. Belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) daerah atau institusi lain yang terakreditasi
oleh Kementerian Kesehatan;
9. Belanja pembelian bahan praktik pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas dan sewa kendaraan praktik lapangan;
10. Belanja penerbitan sertifikat dan akreditasi per judul pelatihan;
11. Belanja kegiatan pertemuan dan rapat di dalam atau di luar kantor di wilayah kerja kabupaten/kota;
12. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber/pengajar/ fasilitator/ Master of Training (MOT)/ Quality Control
(QC)/ Training Officer Committee (TOC) di luar satker penyelenggara kegiatan;

15. Jenis Belanja BOK BOK Kab/Kota
13. Belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota;
14. Belanja media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader, termasuk kuesioner kesehatan jiwa;
15. Belanja penggandaan form penyelidikan epidemiologi/investigasi kejadian penyakit dan investigasi KIPI;
16. Belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
17. Belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk Pelayanan Kesehatan Bergerak;
18. Belanja Pengadaan BMHP skrining anemia, SHK, PTM prioritas serta BHP pencegahan dan pengendalian penyakit;
19. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan untuk pelatihan;
20. Belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP;
21. Belanja pengiriman obat, sampel/spesimen dan pengembalian specimen carrier melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang;
22. belanja pemeriksaan sampel/spesimen;
23. Belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP; dan
24. Belanja bahan pengemasan sampel/spesimen.

16. Pemberian makanan tambahan
(PMT) berbahan pangan lokal
Upaya deteksi dini, preventif dan
respons penyakit
Penurunan AKI-AKB dan
perbaikan gizi masyarakat
Insentif UKM
PMT
Deteksi Dini
AKI AKB
Insentif
01.
03.
02.
04.
Penguatan kolaborasi PKM
dengan klinik pratama dan TPMD
dalam pelayanan program
prioritas
Manajemen Puskesmas
Kolaborasi Manajemen Puskesmas
05 06.
MENU KEGIATAN
BOK Puskesmas

17. Jenis Belanja BOK Puskesmas
1. Belanja transportasi lokal bagi petugas kesehatan, kader, serta lintas sektor, atau pengganti BBM;
2. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi ASN dan Non ASN di Puskesmas;
3. Belanja penggandaan form survei/ penyelidikan epidemiologi/ investigasi/ deteksi dini
4. Belanja bahan pendukung kegiatan survei/pengendalian vektor/penemuan kasus/deteksi
dini/skrinning/POPM/pemicuan STBM.
5. Belanja kegiatan pertemuan dan rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas;
6. Belanja penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita;
7. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber di luar satker penyelenggara
kegiatan;
8. Belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas dan/atau Pustu;
9. Belanja langganan SIMPUS; dan
10. Belanja insentif UKM bagi petugas Puskesmas.

18. Penyaluran DAK Nonfisik Tahun 2024
Penyaluran langsung dalam rangka akselarasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas
BOK Dinas
• Dinkes Prov.
• Dinkes Kab/kota
BOK
Puskesmas
Pusat Dinkes
• Kemenkeu
menyalurkan dana
BOK ke Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD)
dalam 2 tahap.
• Laporan realisasi
sebagai syarat
penyaluran
• RKUD
menyalurkan
dana BOK ke
Dinkes Prov
atau Kab/Kota
dalam 2
tahap.
Dinkes Prov dan Kab/Kota:
• Mengelola Dana BOK Sesuai
Juknis
• Melaksanakan kegiatan
sesuai alokasi pada rencana
kegiatan
• Melaporkan penggunaan
dana BOK Dinas
Pusat Puskesmas
SALUR LANGSUNG
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK Puskesmas
dalam 3 tahapan.
• RKAP dan laporan realisasi
sebagai syarat penyaluran
• Puskesmas mengelola dana
BOK sesuai RKAP yang disetujui
• Puskesmas melaporkan
penggunaan dana BOK
RKUD

19. REKENING DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
• Dana BOK Dinas Kesehatan
Provinsi disalurkan melalui RKUD
Prov.
REKENING
BOK Dinas Kesehatan
REKENING
BOK Puskesmas
• Dana BOK Dinkes Kab/Kota
disalurkan melalui RKUD Kab/Kota
• Dana BOK Puskesmas disalurkan
langsung ke Rekening Puskesmas
(merupakan bagian dari RKUD)
• Rekening Puskesmas harus sesuai
standar
• Ditetapkan oleh Kepala Daerah

20. Pengelolaan BOK di Daerah
• Menyusun dan
menyampaikan usulan
Rencana Kegiatan melalui
erenggar
• Prioritas kegiatan
mendahulukan komponen
wajib
• Menganggarkan Dana BOK
ke dalam APBD mengacu
pada rincian alokasi dana
BOK yang disampaikan oleh
Kemenkes
1.” Pelaksana
• Dinas Kesehatan
Provinsi;
• Dinas Kesehatan
kabupaten/kota;
• Puskesmas; dan
• laboratorium kesehatan
daerah/ laboratorium
kesehatan Masyarakat
• RSUD tipe D Pratama
2. Kegiatan dilaksanakan oleh
masing-masing program atau
LP
3. Dikoordinasikan oleh
Kadinkes/Kepala Puskesmas
• Laporan disampaikan kepada
Menteri Kesehatan melalui
Sekretaris Jenderal
• Laporan berupa:
⚬ Realisasi penyerapan
anggaran
⚬ Realisasi pelaksanaan
kegiatan dan
⚬ Permasalahan Pelaksanaan
dan saran perbaikan
• Penyampaian laporan melalui
aplikasi erenggar
• Pelaksanaan monev
dikoordinasikan berjenjang
oleh Dinas Kesehatan
• Monev terhadap:
⚬ ketepatan waktu
penyampaian laporan
⚬ kelengkapan dokumen
laporan;
⚬ realisasi penyerapan dana
& realisasi output
⚬ capaian indikator prioritas
nasional;
⚬ masalah, dampak &
manfaat pelaksanaan;
⚬ permasalahan lain
Persiapan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Monev

21. Fleksibilitas Pada BOK tahun 2024
Dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar menu & antar rincian menu eksisting
No Level Jenis BOK Kewenangan Waktu Jenis Revisi
1
Pergeseran anggaran Antar
Menu dalam satu jenis BOK
BOK Dinas Kesehatan
(Provinsi dan Kab/Kota)
Harus disetujui unit utama
pengampu BOK di
Kementerian Kesehatan
Maret dan Agustus Revisi Reguler
• BOK Dinas Kesehatan
(Provinsi dan Kab/Kota)
• BOK Puskesmas
Maret
Revisi Khusus
(terhadap selisih
alokasi dengan RK)
2
Pergeseran anggaran Antar
Rincian Menu dalam satu
menu kegiatan yang sama
BOK Dinas KesehatanProvinsi
Harus disetujui oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi
Maret dan Agustus Revisi Reguler
BOK Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Harus disetujui oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kab/Kota
BOK Puskesmas
Harus disetujui oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kab/Kota
3
Pergeseran anggaran antar
menu sesuai dengan
kebutuhan prioritas nasional
• BOK Dinas
(Provinsi dan Kab/Ko)
• BOK Puskesmas
Harus disetujui unit utama
pengampu BOK di
Kementerian Kesehatan
Sesuai kebutuhan Revisi Khusus (PN)

22. Mekanisme perubahan rincian pendanaan
1. Pemda menginput usulan perubahan sesuai prioritas melalui e-renggar
mulai tanggal 28 Februari 2024 dan untuk BOK Puskesmas sudah
mendapatkan persetujuan dinas kesehatan melalui e-renggar paling
lambat tanggal 15 Maret 2024.`
2. Roren menarik data usulan perubahan dari e-renggar.
3. Roren bersama unit teknis pengampu BOK melakukan rekonsiliasi 
18 – 29 Maret 2024
4. Jika usulan ditolak  berlaku RK eksisting (tidak terjadi revisi).
5. Jika usulan disetujui dengan catatan perbaikan  perbaikan maksimal 2
hari setelah pembahasan.
6. Hasil penilaian disetujui/disahkan melalui e-renggar  mengunggah
tanda tangan Roren
7. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Perubahan
Rincian Pendanaan Bersumber BOK TA 2024.

23. Mekanisme perubahan rincian pendanaan
1
Input Usulan
28 Feb – 15 Mar
Pemda
3
Rekonsiliasi
18 – 29 Mar
Roren & unit
5
Perbaikan max
2 hari
Setuju w/ cat
2
Tarik data
Roren
4
RK eksisting
Tolak
6
Unggah ttd roren
Setuju
Berita Acara Rekonsiliasi Perubahan Rincian Pendanaan
Bersumber BOK TA 2024

24. Timeline Infographics
2015
Mars is a very
cold place
Mars
2017
Mercury is the
smallest planet
Mercury
2019
It’s a gas giant
and the biggest
Jupiter
2016
This gas giant
has several rings
Saturn
2018
This is where we
live on
Earth
2020
Neptune is the
farthest planet
Neptune

25. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
oleh Pemerintah Pusat
⚬Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembinaan
⚬Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara mandiri atau terpadu & dapat melibatkan K/L
terkait
⚬Sekretariat Jenderal melakukan terhadap:
￭ realisasi penyerapan anggaran BOK
￭ ketepatan waktu penyampaian laporan
￭ kelengkapan dokumen laporan;
￭ permasalahan pelaksanaan BOK dan tindak lanjut.
⚬Unit Esalon I Pengampu BOK melakukan terhadap:
⚬ realisasi penyerapan dana per rincian menu;
⚬ realisasi output per rincian menu;
⚬ realisasi penggunaan per rincian menu;
⚬ capaian indikator prioritas nasional bidang kesehatan;
⚬ dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
⚬ permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.
Pemantauan dan Evaluasi

26. Pengawasan Intern Pengelolaan
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
⚬Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk
memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
⚬Bentuk Pengawasan yaitu: kegiatan reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi.
⚬Pengawasan Intern dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban
⚬Pelaksanaan Pengawasan intern mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh
Kementerian kesehatan.
Pengawasan
Intern
⚬Laporan hasil pengawasan kepada:
￭Gubernur atau Bupati/Walikota;
￭Pimpinan lembaga terkait.
⚬Laporan hasil pengawasan disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan melalui
aplikasi pengawasan
⚬Setiap tahunnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan rekapitulasi dan
analisa hasil pengawasan intern DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara nasional kepada
Menteri Kesehatan.
Laporan Hasil
Pengawasan
Intern

27. BOK Puskesmas
Salur Langsung

28. Konsep BOK Puskesmas Salur Langsung
Penyaluran langsung dalam rangka akselarasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas
s.d Tahun
2022
Mulai
Tahun
2023
Pusat RKUD Dinkes Kab/Kota Puskesmas
• Kemenkeu
menyalurkan dana BOK
ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) dalam
2 tahap.
• Laporan realisasi
sebagai syarat
penyaluran
• RKUD
menyalurkan
dana BOK ke
Dinkes Kab/Kota
dalam 2 tahap.
Dinkes:
• menyalurkan dana BOK ke
puskesmas dalam 2 tahap.
• mengelola dana BOK untuk
puskesmas sesuai Rencana
Kegiatan Anggaran Puskesmas
(RKAP) puskesmas
• melaporkan penyaluran dan
penggunaan dana BOK
• Puskesmas
mengelola dana
BOK sesuai RKAP
yang disusun
Pusat Puskesmas
SALUR LANGSUNG
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK Puskesmas
dalam 3 tahapan.
• RKAP dan laporan realisasi sebagai
syarat penyaluran
• Puskesmas mengelola
dana BOK sesuai RKAP
yang disetujui
• Puskesmas melaporkan
penggunaan dana BOK
• Mempercepat penerimaan dana BOK di puskesmas
• Mempercepat pelaksanaan kegiatan di Puskesmas
• Menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana
BOK di tingkat Daerah
• Meningkatkan akuntabilitas penyaluran
• Memonitor proses penyaluran dan penyerapan BOK
Puskesmas secara langsung

29. MEKANISME BOK PUSKESMAS 2024
04
Penggunaan dana dipantau melalui dashboard
bank operasional
03
Puskesmas membuka rekening pada bank
operasional sesuai dengan rekomendasi
Kementerian Kesehatan
02
Rekening Puskesmas penerima BOK merupakan
bagian dari RKUD wajib dilakukan pencatatan
dan pengesahan belanja
01 Penyaluran langsung dari RKUN ke rekening
Puskesmas dalam 3 tahap
• Februari (30%)
• Mei (40%)
• September (30%)
• Pengesahan penerimaan setiap
tahapan penyaluran
• Pengesahan belanja setiap bulan
Kemenkes merekomendasikan BNI
sebagai bank operasional (berdasarkan
hasil kontes)
Dashboard BNI terintegrasi dengan
aplikasi BOK Salur Kementerian
Kesehatan

30. Rantai Pelaksana BOK Puskesmas
BOK PKM
Kemenkeu
• Regulator induk DAK NF
• Pemberi salur
Puskesmas
• Pelaksana
• Penanggung jawab
Kemenkes
• Regulator teknis
• Pemberi rekomendasi salur
Dinas Kesehatan
• Pembina
• Pengawas
• Verifikator
Kemendagri
• Regulator keuangan
daerah
BPKAD Kab/Kota
• Verifikator
• Menerbitkan SPB
1
5
4 3
6
2

31. Penerima Dana BOK Puskesmas TA 2024
• Telah terdaftar dan memiliki
nomor registrasi di aplikasi
regpus Kementerian Kesehatan
paling lambat 31 Maret 2023;
• Memiliki rekening atas nama
Puskesmas sesuai standar.
• Dinkes melakukan validasi
terhadap Puskesmas
penerima BOK Puskesmas.
• Menteri Kesehatan
menetapkan Puskesmas
penerima BOK Puskesmas
setiap tahun anggarannya.
• Registrasi per 31
Maret 2023
• Rekening sesuai
standar
• Ditetapkan oleh
MK

32. mewujudkan
Rekening Puskesmas yang
valid dan dapat
dipertangungjawabkan dalam
pelaksanaan penyaluran
Dana BOK Puskesmas
pengelolaan rekening
Puskesmas harus tertib
melalui suatu sistem
aplikasi yang dapat
dipertangungjawabkan
Tujuan
Standarisasi rekening
Puskesmas diperlukan agar
penyaluran BOK Puskesmas
secara langsung ke rekening
Puskesmas dapat terlaksana
dengan tepat sasaran dan
akuntabel
Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh
Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada Bank Umum dan
terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Rekening Puskesmas

33. Kriteria Rekening Puskesmas (1/2)
31
Atas nama
Puskesmas sesuai
dengan nama
yang terdaftar
dalam aplikasi
Regpus
Kementerian
Kesehatan
Rekening
Puskesmas
ditetapkan oleh
Bupati/Wali Kota
sesuai dengan
kewenangannya
Nama rekening
diawali dengan
Noregpus dan
diikuti jenis
pendanaan serta
nama Puskesmas
(Huruf Kapital,
Tanpa Spasi, Maks
35 karakter)
Rekening
dikeluarkan oleh
bank umum sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
1 4
3
2
Kriteria Rekening
Puskesmas
Untuk memudahkan
penyaluran dana BOK
Puskesmas

34. Verifikasi & validasi data puskesmas guna mendukung Step 2 standarisasi rekening
Standarisasi rekening
Puskesmas agar
penyaluran BOK
Puskesmas secara
langsung ke rekening
Puskesmas tepat
sasaran dan akuntabel
Nomor Registrasi : xxxxxxx
Nama Puskesmas : Khemon Jaya
Nama Bank : Bank xxxxxxxxx
Nama Cabang Bank : Cabang Waropen
Nama Rekening Puskesmas : 1234567BOKPKMKHEMONJAYA (maks 35 karakter)
Nomor Rekening Puskesmas : xxxxxxxxx
NPWP : xxxxxxxxxxxxx
Alamat : Jl. Sp. V Khemon Jaya
Provinsi : Papua
Kab/Kota : Kab. Waropen
Kode Pos : xxxxxxx
Hasil verifikasi dan
validasi data
puskesmas
berdasarkan aplikasi
Regpus
Pusdatin/DTO
Contoh Standarisasi Rekening Puskesmas
9.970
Puskesmas
Layak menerima
penyaluran
Tahun 2023
Kriteria Rekening Puskesmas (2/2)
Rp

35. Rekomendasi Penyaluran BOK Puskesmas
• Kementerian Kesehatan merekomendasikan penyaluran BOK Puskesmas berdasarkan
laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemda
• Batas waktu laporan realisasi penggunaan dana:
• tahap I paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan;
• tahap II paling lambat tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan;
• tahap III paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya
• Laporan realisasi penggunaan sebagai syarat rekomendasi penyaluran diverifikasi oleh Dinas
Kesehatan dan Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah kab/kota
• Dinkes melakukan verifikasi laporan pada level menu
• Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi pada level jenis BOK.
•Hasil verifikasi Dinas Kesehatan dan Dinas/Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SPB)
menjadi dasar Kemenkes menyusun rekomendasi penyaluran
• Kemenkes
memberikan
rekomendasi
berdasarkan kinerja
Pemda
• Pemda yang tidak
memenuhi syarat
salur tidak
direkomendasikan
penyaluran

36. Rencana Penarikan Dana BOK Puskesmas
⚬ Rencana penarikan Dana
BOK Puskesmas setiap
tahapan disesuaikan
dengan jadwal tahapan
penyaluran Dana BOK
⚬ Kepala Puskesmas atau
pejabat yang berwenang
mengajukan rencana
penarikan dana
⚬ Rencana penarikan dana
yang diajukan setelah
pukul 15.00 waktu
setempat dan/atau
bertepatan dengan hari
libur, maka batas waktu
validasi dihitung pukul
08.00 waktu setempat
pada hari kerja
berikutnya.
o Puskesmas mengisi
form penarikan dana di
aplikasi BOK Salur
o Form rencana
penarikan, paling
sedikit memuat:
o Kode menu / rincian /
komponen/sub
komponen
• Menu
• Rincian menu
• Komponen
• Sub komponen
• Pagu rencana
kegiatan
• Pagu rencana
penggunaan
o Dinkes melakukan ver-
val RPD pada e-renggar,
yang meliputi:
• kesesuaian rencana
penggunaan ~ RKAP
• kewajaran nilai
penarikan
• kesesuaian nilai
penarikan ~ RKAP
• kesesuaian penarikan
~ nilai pada setiap
tahap penyaluran
o penarikan dana BOK
Puskesmas tidak
melebihi pagu menu
o Dinkes tidak validasi
dalam waktu 2x24 jam,
dianggap menyetujui
rencana penarikan dana.
o Hasil validasi berupa
dokumen elektronik.
o Kepala dan
Bendahara
Puskesmas
mencairkan dana
menggunakan BNI
Direct/ATM/Fasilitas
lainnya yang
disediakan BNI/BSI
o Pencairan Dana
diutamakan dilakukan
secara non tunai
(cashless)
Waktu Pengusulan Pencairan Dana
Verifikasi & Validasi
Formulir Penarikan
Validasi
Penarikan
Dana BOK
Dalam menyetujui
penarikan dana
puskesmas, dinkes
harus
mempertimbangkan
kapasitas puskesmas
dalam penyerapan
anggaran

37. Mekanisme Penarikan Dana
41
RKUN
REKENING
PUSKESMAS
VA
PMT Lokal
VA
AKI - AKB
VA
Deteksi Dini
VA
Insentif UKM
VA
Manajemen
“Induk/Giro”
BOK SALUR
Submit Usulan Penarikan Bulanan
Verifikasi Dinkes
2x24 jam T1 --- T2 --- T3
BNI Direct/BSI CM/ATM/Fasilitas lainnya yang disediakan BNI/BSI
30 --- 40 --- 30
Syarat Salur
CASHLESS / NON TUNAI
VA
TPMD

38. Contoh Rencana Penarikan Dana Puskesmas A (Januari 2024)
RPD Januari Rp50.000.000,-
• PMT Lokal Rp40.000.000,-
• AKI - AKB Rp3.000.000,-
• Deteksi Dini Rp3.000.000,-
• Insentif UKM -
• Manajemen Puskesmas Rp2.000.000,-
• TPMD Rp2.000.000,-
T 1 : 30% x 800.000.000 = Rp240.000.000,-
T 2 : 40% x 800.000.000 = Rp320.000.000,-
T 3 : 30% x 800.000.000 = Rp240.000.000,-
No Menu Pagu RK
1 PMT Lokal 200.000.000
2 AKI - AKB 100.000.000
3 Deteksi Dini 100.000.000
4 Insentif UKM 200.000.000
5 Manajemen Puskesmas 100.000.000
6 TPMD 100.000.000
Grand Total 800.000.000
Realisasi Januari Rp46.500.000,-*
• PMT Lokal Rp40.000.000,-
• AKI - AKB Rp2.000.000,-
• Deteksi Dini Rp1.500.000,-
• Insentif UKM -
• Manajemen Puskesmas Rp2.000.000,-
• TPMD Rp1.000.000,-
Nilai Penyaluran
*Insentif dasar Puskesmas 10% dari realisasi
T 1 Laporan realisasi 2023 dan/atau SK Kepala Daerah
T 2 Laporan realisasi T 1
T 3 Laporan realisasi T 1 + T 2 MINIMAL 50 %
Syarat Penyaluran 2024

39. Tanggal - Tanggal
“Keramat”

40. Batas Akhir Penyampaian rekomendasi Salur
Tahap I dari Kemenkes ke Kemenkeu
Batas Akhir Penyampaian rekomendasi Salur
Tahap II dari Kemenkes ke Kemenkeu
Batas Akhir Penyampaian rekomendasi Salur
Tahap III dari Kemenkes ke Kemenkeu
Rekomendasi Salur
PMK 204/2022 Pasal 27 ayat (8)
30 April
31 Agustus
30 November

41. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
1 2 3
30 September
31 Mei
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap I
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap II
31 Januari
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap III
a. Dilaporkan melalui e-renggar
b. Diverifikasi berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota (level menu) dan BPKAD/DPKAD (level jenis)

42. Penyampaian
Rekomendasi Salur Tahap
I Gelombang Kedua
Penyaluran Tahap I
Syarat Salur :
• Laporan realisasi 2023
• SK Kepala Daerah
Penyampaian
Rekomendasi Salur Tahap
I Gelombang Pertama
s/d 8 Februari 2024
8 Maret 2023
1 Maret 2024
13 Februari 2024
1
2
3.393/
194
?
Syarat Salur :
• Laporan realisasi 2023
• SK Kepala Daerah

43. Hal-hal Penting Lainnya
Rekomendasi salur tahap III
BOK Puskesmas diberikan
jika sudah ada laporan
penggunaan tahap I dan II
(akumulasi) minimal 50%
Jika tahap II BOK Puskesmas
tidak salur maka tahap III
otomatis tidak dapat
disalurkan juga
Rekomendasi salur tahap I TA
2024 diberikan jika sudah
ada laporan realisasi
penggunaan BOK Puskesmas
TA 2023
dan/atau SK Penetapan
Rekening dari Kepala Daerah
Rekomendasi salur tahap II
BOK Puskesmas diberikan
jika sudah ada laporan
penggunaan tahap I
Jika tahap I BOK Puskesmas
tidak salur maka tahap II dan
III otomatis tidak dapat
disalurkan juga

45. General
Q : Bagaimana cara menghitung pembagian antara insentif ASN dan Non ASN?
A :
Untuk tahap perencanaan, kebutuhan dihitung dari jumlah ASN dan Non ASN yang ada, rencana kerja
selama setahun, dan tren realisasi sebelumnya. Kemudian menghitung insentif untuk satu Puskesmas dan
untuk masing-masing petugas mengacu pada formula perhitungan yang tertuang dalam Permenkes Juknis
DAK NF tahun berkenaan.
Q : Mekanisme pembayaran non tunai, jika sangat tidak mungkin dilakukan transfer ke end user, apa solusinya?
A :
Sesuai surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.01.01/A/9888/2023 tanggal 16 Februari 2023 hal Pelaksanaan
Pembayaran Transaksi Non Tunai BOK Puskesmas Tahun 2023, disebutkan bahwa proses transaksi
pembayaran/pembelian dapat dilakukan secara Tunai HANYA kepada end user yang tidak memiliki rekening
di bank apapun, namun tetap melalui mekanisme transaksi non tunai kepada penanggung jawab
program/kegiatan sehingga transaksinya tetap tercatat dalam dashboard bank operasional.

46. Q : Transfer ke end user melalui VA yang tidak sesuai.
A :
Jika terjadi transaksi dari VA yang tidak sesuai, maka dana tersebut HARUS segera dikembalikan utuh
(tanpa potongan biaya admin, jika ada) ke VA asal, karena jika tidak dikembalikan maka tidak bisa input
laporan realisasi.
Kemudian Transaksi diulang dengan menggunakan VA yang sesuai. Sebagai catatan, bendahara dan kepala
Puskesmas harus cermat dan melakukan check and recheck sebelum bertransaksi.
Q :
Biaya transfer tidak diperhitungkan sebagai pengurang penerimaan end user sehingga mengurangi saldo
puskesmas.
A :
Prinsipnya, setiap terjadi kelebihan pembayaran, harus segera dikembalikan ke VA yang bersangkutan.
Sehingga end user harus mengembalikan biaya admin yang belum dipotong ke VA.

47. Q : Transfer dana pribadi atau dana selain BOK ke dalam rekening BOK Puskesmas
A :
Prinsipnya, rekening giro BOK Puskesmas hanya dapat dan boleh menerima dana masuk yang berasal dari
KPPN sesuai tahap penyaluran BOK Puskesmas. Jika ada dana selain BOK yang masuk ke dalam rekening
giro maka tidak bias digunakan untuk kegiatan bersumber BOK, dan tidak dapat dimasukkan juga sebagai
pendapatan Puskesmas, sehingga harus dikeluarkan dari rekening giro.
Q : Perlakuan atas perbedaan Dana Salur terhadap PAGU dan RK. Yang dijadikan dasar pelaporan yang mana?
A :
Penyaluran dana BOK (Dinas dan Puskesmas) oleh Kemenkeu dilakukan sesuai dengan pagu Perpres, dan
nilai salur itulah yang dijadikan dasar pelaporan. Namun, dana yang bisa dibelanjakan adalah dana yang
sesuai dengan BA RK yang disepakati antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Idealnya nilai RK =
nilai pagu Perpres.

48. Q :
Realisasi uang yang keluar di RC dengan yang dilaporkan dalam aplikasi erenggar berbeda karena
kesalahan perhitungan (pembulatan pajak, dsb)
A :
Input realisasi di erenggar dibuat dengan mengacu kepada RC dan dilengkapi dengan dokumen
pertanggungjawaban yang sah.
Q :
Kegagalan transfer yang returnya baru diketahui setelah lewat bulan, sedangkan realisasi sudah terlanjur
dilaporkan ke dalam aplikasi erenggar.
A :
Jika laporan realisasi masih dapat direvisi maka silahkan segera direvisi. Namun jika sudah tidak bisa
direvisi (Misalnya sudah dikunci karena sudah masuk layak salur), maka dilaporkan dalam fitur
penyesuaian di bulan Desember.
Untuk meminimalisasi retur, pastikan bahwa transaksi yang akan dijalankan telah sesuai, mulai dari
sumber VA, nilai transaksi, tujuan transaksi, dan nomor rekening tujuannya.

49. Rencana Penarikan Dana (RPD)
Q : Kapan Waktu penginputan RPD?
A :
Input RPD dilakukan sebelum masuk bulan kegiatan atau paling lambat pada pekan pertama bulan
kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan yang belum dibuat RPD-nya TIDAK BISA DIBAYARKAN.
Q :
Dana salur sudah masuk rekening giro Puskesmas, RPD-nya juga akan segera diajukan. Penarikan uang
dilakukan berdasarkan SPJ yg masuk, sementara belanja belum dilakukan. Bagaimana mekasismenya?
A :
Untuk BOK Puskesmas salur langsung, pembayaran atau belanja dapat dilakukan sesuai kegiatan dan
RPD yang sudah dibuat. Dokumen SPJ baru wajib disampaikan saat laporan pertanggungjawaban, jika
Puskesmas tidak dapat menyampaikan SPJ sesuai belanja yang dilakukan maka pengeluaran belanja
tersebut tidak dapat diakui sebagai realisasi dan menjadi tanggung jawab kepala Puskesmas untuk
mengembalikan dana tersbut ke rekening VA bersangkutan.

50. Q : Bagaimana cara pembatalan RPD yang sudah diverif oleh dinas dan dana sudah masuk ke VA.
A :
RPD yang sudah difinalisasi dan sudah diverifikasi oleh dinas tidak bisa dibatalkan ataupun diubah lagi.
Sistem di bank akan membaca perintah dan secara otomatis memindahkan dana senilai RPD yang sudah
diverifikasi ke VA terkait. Untuk menghindari hal tersebut, perlu kecermatan Kepala Puskesmas (dalam
mengajukan RPD) dan dinas kesehatan (dalam melakukan verifikasi) sehingga RPD yang difinalkan telah
sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
Q :
RPD sudah diinput bulan Agustus, namun ternyata kegiatan tidak bisa dilakukan bulan Agustus, dan baru
dilakukan di bulan Oktober, apakah diinput kembali RPD di bulan Oktober.
A :
Dana yang telah ada di VA namun tidak digunakan atau bersisa, maka otomatis akan menjadi RPD bulan
selanjutnya (untuk kegiatan yang sama), sehingga jika kebutuhan anggaran kegiatannya sudah tercukupi
dari anggaran yang telah ada di VA, tidak perlu membuat RPD baru untuk kegiatan tersebut.

51. Q :
Transaksi ke end user dilakukan sebelum kegiatan diajukan RPD-nya. Yang mengakibatkan banyak masalah
setelahnya, antara lain : Realisasi menjadi tidak bisa terinput ke dalam erenggar, kegiatan yang seharusnya
sudah bisa dibayarkan menjadi tertunda karena dana digunakan untuk membiayai kegiatan lain.
A :
Prinsip pelaksanaan BOK Puskesmas salur langsung adalah kebutuhan dana kegiatan untuk bulan berjalan
WAJIB dibuatkan RPD-nya sebelum masuk bulan kegiatan (atau paling lambat pekan pertama bulan
kegiatan) dengan catatan dana telah tersedia di rekening giro.
Pembayaran ke end user dapat dilakukan JIKA dan HANYA JIKA kegiatan tersebut telah tertuang dalam
RPD sehingga dananya tersedia di VA. Jika ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa membuat RPD, maka
kegiatan tersebut TIDAK DAPAT DIBAYARKAN dengan dana yang sudah ada di VA (karena itu merupakan
dana kegiatan lain), pembayaran kegiatan tersebut baru dapat dilakukan pada bulan berikutnya setelah
dibuatkan RPD-nya.
Jika terlanjur dibayarkan, maka wajib segera dikembalikan agar kegiatan yang telah di RPD kan dapat
dilaknakan dan dibayarkan.

52. Surat Pengesahan Belanja (SPB)
Q : Siapa yang membuat dan mengunggah SPB ke erenggar?
A : SPB dibuat dan diunggah ke erenggar oleh BPKAD.
Q : Kapan SPB dibuat dan diunggah?
A : SPB dibuat dan diunggah setiap bulan.
Q : SPB dibuat per puskesmas atau per kabupaten/kota?
A :
SPB dibuat untuk total belanja seluruh Puskesmas se-kabupaten/kota, kemudian ditambahkan lampiran
yang menampilkan data realisasi belanja di masing-masing Puskesmas. Sehingga dokumen SPB yang
diupload di erenggar untuk masing-masing Puskesmas adalah dokumen yang sama. SPB dibuat SESUAI
FORMAT yang ada dalam Permendagri 12/2023 dan Surat Sekjen Kemenkes Nomor
PR.01.05/A/46054/2023 tanggal 18 Oktober 2023 hal Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi
Penggunaan BOK Puskesmas TA 2023 (Tahap 2)