SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
MEKANISME
PERENCANAAN TERPADU
PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI SIPD
KEPALA BAPPEDA KAB. BONE,
Dr. ADE FARIQ ASHAR, S.STP., M.Si
Watampone, 28 januari 2022
Kepmendagri No.
050-3708/2020
Hasil verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN
UU No. 23/2014
Pemerintahan Daerah
Permendagri
No. 86/2017
Tata Cara
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
PP No. 2/2018
Standar Pelayanan
Minimal
Permendagri
No. 18/2020
Pelaksanaan PP
13/2019
Permendagri
No. 70/2019
Sistem
Informasi
Pemerintahan
Daerah (SIPD
Permendagri
No. 90/2019
Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan
dan Keuangan
Daerah
PP No. 12/2019
Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No. 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 1/2004
Perbendaharaan Negara
UU No. 17/2003
Keuangan Negara
Kepmendagri No.
050-5889/2021
Hasil verifikasi dan Validasi &
Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah
Permendagri No.
77/2020
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
UU No. 33/2004
Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
PP No. 18/2016 Rev. PP No. 72/2019
Perangkat Daerah
PP No. 13/2019
Laporan & Evaluasi
Penyelenggaran Pemda
SE KPK-RI NO. 8 / 2021 ttg Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan & Penganggaran APBD
ALUR KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
DIPERHATIKAN
DIPERHATIKAN
RPJMN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RKP
RPJMD
PROV
RENSTRA OPD
PROV
RENJA OPD
PROV
DIACU
DIPERHATIKAN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
Kab/Kota
RPJMD
Kab/Kota
RKPD
Kab/Kota
DIACU
RENSTRA OPD
Kab/Kota
RENJA OPD
Kab/Kota
RENSTRA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
Kab/Kota
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACU
DAN
DISERASIKAN
DIACU
DAN
DISERASIKAN
RPJPN
RPJPD
PROV
RKPD
PROV
RKA OPD
Kab/Kota
RENJA K/L
Visi Misi
Presiden
Visi Misi
Gubernur
Visi Misi
Bupati/
Walikota
DIPERHATIKAN
DIPERHATIKAN
DIACU
DIPERHATIKAN
DIPERHATIKAN
DIACU DAN
SELARAS
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
sasaran dan
prioritas
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis Ranc
Kerangka
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan
nasional
(RKP)/program
strategis nasional
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
Review
RPJMD
Fasilitasi MDN/
Gubernur
4
5
6
3
Telaahan kebijakan
nasional
(RKP)/program
strategis nasional
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
(Pasal 125-143 Permendagri 86/2017)
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA OPD
TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD
User OPD
TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD
RPJMD
Kab/Kota
RKPD
Kab/Kota
RENSTRA OPD
Kab/Kota
RENJA OPD
Kab/Kota
SISTEM
INFORMASI
PEMERINTAHAN
DAERAH
LOGIN USER
SESUAI
KEWENANGAN
RPJMD – RENSTRA
- Rancangan Awal
- Rancangan
- Musrenbang
- Rancangan Akhir
- Penetapan
RKPD- RENJA
- Persiapan
- Rancangan Awal
- Rancangan
- Musrenbang
- Rancangan Akhir
- Penetapan
RKPD - RENJA Perubahan
- Rancangan Awal
- Rancangan
- Rancangan Akhir
- Penetapan
RPJMD-RENSTRA Penyesuaian
- RPJMD-RENSTRA Perubahan
JADWAL Usulan Reses (Pokir)
- Penginputan Usulan Dewan
- Verifikasi Sekwan
- Verifikasi Mitra Bappeda
- Verifikasi OPD
- Verifikasi TAPD Perencanaan
JADWAL Usulan Langsung (Aspirasi)
- Penginputan Usulan Masyarakat
- Verifikasi Mitra Bappeda
- Verifikasi Kecamatan
- Verifikasi OPD
- Verifikasi TAPD Perencanaan
User TAPD
Perencanaan
User Admin
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Sekda
Kepala
Bappeda
Kepala OPD Adminstrator (Es. III)
Operator :
Pengawas (Es. IV)
Staf Pelaksana
Sesuai Tahun Perencanaan TAHAPA
N
TAHAPA
N
TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD
IMPLEMENTASI PERENCANAAN MELALUI SIPD
KENDALA
• Proses Update Aplikasi oleh Kemendagri
yang terkadang tidak terjadwal dan
tidak disampaikan ke Daerah
• Perubahan Menu yang dilakukan tiba-
tiba tanpa disosialisasikan setelah
update
• Kualitas Jaringan Internet yang
terkadang tidak stabil
HAMBATAN
• Inputan Perencanaan OPD yang kadang
terlambat dan tidak konsisten sesuai
tahapan perencanaan yang berlaku
• Inputan Atribut Perencanaan OPD
(Indikator, Target & Satuan Kinerja)
terkait Program, Kegiatan & Sub
Kegiatan terkadang tidak Lengkap
sesuai Menu Inputan
Mempengaruhi WAKTU PENYELESAIAN dan KUALITAS
Dokumen Perencanaan Kabupaten (RPJMD-RKPD)
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaMochamad Syahidu
 

What's hot (20)

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
 
Pedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desaPedoman penyusunan profil desa
Pedoman penyusunan profil desa
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 

Similar to PERENCANAAN SIPD

PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfPAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfssuserf8788c
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptxImanSantosa9
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011ramos_namora
 
PRESENT KABID STAN V.1.pptx
PRESENT KABID STAN V.1.pptxPRESENT KABID STAN V.1.pptx
PRESENT KABID STAN V.1.pptxrobzstudio
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxPAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxAbizianMuah
 
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxSlide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxlabibah_ibl
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
01 Siklus Belanja edit.ppt
01 Siklus Belanja edit.ppt01 Siklus Belanja edit.ppt
01 Siklus Belanja edit.pptMarioMario435914
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahinfosanitasi
 

Similar to PERENCANAAN SIPD (20)

PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdfPAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
PAPARAN_JAKWAS_DAN_PENG_APIP_27_NOV_2018_(1).pdf
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesiae-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
 
PRESENT KABID STAN V.1.pptx
PRESENT KABID STAN V.1.pptxPRESENT KABID STAN V.1.pptx
PRESENT KABID STAN V.1.pptx
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptxPAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
 
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxSlide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
01 Siklus Belanja edit.ppt
01 Siklus Belanja edit.ppt01 Siklus Belanja edit.ppt
01 Siklus Belanja edit.ppt
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (14)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

PERENCANAAN SIPD

  • 1. MEKANISME PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD KEPALA BAPPEDA KAB. BONE, Dr. ADE FARIQ ASHAR, S.STP., M.Si Watampone, 28 januari 2022
  • 2. Kepmendagri No. 050-3708/2020 Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah Permendagri No. 86/2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PP No. 2/2018 Standar Pelayanan Minimal Permendagri No. 18/2020 Pelaksanaan PP 13/2019 Permendagri No. 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD Permendagri No. 90/2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah PP No. 12/2019 Pengelolaan Keuangan Daerah UU No. 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara UU No. 17/2003 Keuangan Negara Kepmendagri No. 050-5889/2021 Hasil verifikasi dan Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No. 77/2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No. 18/2016 Rev. PP No. 72/2019 Perangkat Daerah PP No. 13/2019 Laporan & Evaluasi Penyelenggaran Pemda SE KPK-RI NO. 8 / 2021 ttg Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan & Penganggaran APBD
  • 3. ALUR KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN RPJMN DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN DIACU RKP RPJMD PROV RENSTRA OPD PROV RENJA OPD PROV DIACU DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD Kab/Kota RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota DIACU RENSTRA OPD Kab/Kota RENJA OPD Kab/Kota RENSTRA K/L PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD Kab/Kota PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU DAN DISERASIKAN DIACU DAN DISERASIKAN RPJPN RPJPD PROV RKPD PROV RKA OPD Kab/Kota RENJA K/L Visi Misi Presiden Visi Misi Gubernur Visi Misi Bupati/ Walikota DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN DIACU DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN DIACU DAN SELARAS
  • 4. Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 Review RPJMD Fasilitasi MDN/ Gubernur 4 5 6 3 Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD (Pasal 125-143 Permendagri 86/2017)
  • 7. User OPD TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota RENSTRA OPD Kab/Kota RENJA OPD Kab/Kota SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LOGIN USER SESUAI KEWENANGAN RPJMD – RENSTRA - Rancangan Awal - Rancangan - Musrenbang - Rancangan Akhir - Penetapan RKPD- RENJA - Persiapan - Rancangan Awal - Rancangan - Musrenbang - Rancangan Akhir - Penetapan RKPD - RENJA Perubahan - Rancangan Awal - Rancangan - Rancangan Akhir - Penetapan RPJMD-RENSTRA Penyesuaian - RPJMD-RENSTRA Perubahan JADWAL Usulan Reses (Pokir) - Penginputan Usulan Dewan - Verifikasi Sekwan - Verifikasi Mitra Bappeda - Verifikasi OPD - Verifikasi TAPD Perencanaan JADWAL Usulan Langsung (Aspirasi) - Penginputan Usulan Masyarakat - Verifikasi Mitra Bappeda - Verifikasi Kecamatan - Verifikasi OPD - Verifikasi TAPD Perencanaan User TAPD Perencanaan User Admin PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sekda Kepala Bappeda Kepala OPD Adminstrator (Es. III) Operator : Pengawas (Es. IV) Staf Pelaksana Sesuai Tahun Perencanaan TAHAPA N TAHAPA N
  • 9. IMPLEMENTASI PERENCANAAN MELALUI SIPD KENDALA • Proses Update Aplikasi oleh Kemendagri yang terkadang tidak terjadwal dan tidak disampaikan ke Daerah • Perubahan Menu yang dilakukan tiba- tiba tanpa disosialisasikan setelah update • Kualitas Jaringan Internet yang terkadang tidak stabil HAMBATAN • Inputan Perencanaan OPD yang kadang terlambat dan tidak konsisten sesuai tahapan perencanaan yang berlaku • Inputan Atribut Perencanaan OPD (Indikator, Target & Satuan Kinerja) terkait Program, Kegiatan & Sub Kegiatan terkadang tidak Lengkap sesuai Menu Inputan Mempengaruhi WAKTU PENYELESAIAN dan KUALITAS Dokumen Perencanaan Kabupaten (RPJMD-RKPD)