Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
1. Orientasi PPPK bertujuan memperkenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah serta fungsi dan tugas ASN kepada PPPK baru.
2. Orientasi dilaksanakan melalui sistem belajar mandiri selama 45 jam pelatihan melalui MOOC dan mencakup pengenalan sikap bela negara, nilai-nilai ASN, dan peran PPPK.
3. Pelaksanaan dan biaya orientasi menjadi tanggung jawab instansi, sedangkan pengenalan fungsi dan
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di SMK Negeri 1 Randudongkal.
2. Tujuan orientasi ini adalah memberikan pengenalan tentang tugas dan etika ASN serta memfasilitasi pemahaman para PPPK.
3. Orientasi dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan November 2022 di SMK Negeri 1 Randudongkal.
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxArhanFirdaus2
1. Materi pelatihan ini membahas penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN/PPPK di tempat kerja
2. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki status hukum sebagai ASN berdasarkan undang-undang
3. Fungsi dan tugas ASN/PPPK meliputi pelaksanaan peraturan publik, pelayanan publik, dan persatuan bangsa
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
1. Orientasi PPPK bertujuan memperkenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah serta fungsi dan tugas ASN kepada PPPK baru.
2. Orientasi dilaksanakan melalui sistem belajar mandiri selama 45 jam pelatihan melalui MOOC dan mencakup pengenalan sikap bela negara, nilai-nilai ASN, dan peran PPPK.
3. Pelaksanaan dan biaya orientasi menjadi tanggung jawab instansi, sedangkan pengenalan fungsi dan
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di SMK Negeri 1 Randudongkal.
2. Tujuan orientasi ini adalah memberikan pengenalan tentang tugas dan etika ASN serta memfasilitasi pemahaman para PPPK.
3. Orientasi dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan November 2022 di SMK Negeri 1 Randudongkal.
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxArhanFirdaus2
1. Materi pelatihan ini membahas penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN/PPPK di tempat kerja
2. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki status hukum sebagai ASN berdasarkan undang-undang
3. Fungsi dan tugas ASN/PPPK meliputi pelaksanaan peraturan publik, pelayanan publik, dan persatuan bangsa
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen ini merupakan rancangan Kerangka Dasar Sistem Pendidikan (KOSP) untuk SMP Muhammadiyah Al Mujahidin yang mencakup visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan pendampingan guru. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pegawai ASN berfungsi untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi akuntabel, organisasi sektor publik harus menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Nilai loyal penting bagi ASN karena mencegah pengaruh internal dan eksternal yang merugikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan fokus pada sistem prestasi kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dan meliputi sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen ini merupakan rancangan Kerangka Dasar Sistem Pendidikan (KOSP) untuk SMP Muhammadiyah Al Mujahidin yang mencakup visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan pendampingan guru. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pegawai ASN berfungsi untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi akuntabel, organisasi sektor publik harus menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Nilai loyal penting bagi ASN karena mencegah pengaruh internal dan eksternal yang merugikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
2. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN, Pasal 1 Ayat 5
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Pasal 7
PPPK didefinisikan sebagai pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai
dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-
undang.
