Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.

1. PENGAWASAN NETRALITAS
ASN PADA PEMILU SERENTAK
14 PEBRUARI THN 2024
DISUSUN OLEH :
SITI MUSRIFAH
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PANWASLU KECAMATAN MALIKU

2. DASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipilmenjadi Anggota Partai
Politik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri.
Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI
NEGERI SIPIL;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49. Tahun 2018 tentang Manajemen. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2022, NOMOR: 800-5474
Tahun 2022, NOMOR : 246 Tahun 2022, NOMOR : 30 Tahun 2022, NOMOR: 1447.1/PM.Ol/K.l/09/2022
TENT ANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun, 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara' Republik Indonesia
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD :
1. Membangun sinergisitas dan efektifitas
dalam pengawasan netralitas pegawai ASN
2. Mendorong kepastian hukum terhadap
Penanganan Pelanggaran azas netralitas
pegawai ASN
TUJUAN :
1. 1.Terwujudnya pegawai ASN yang netral
dan profesional
2. 2. Terselenggaranya Pemilihan Umum
yang berkwalitas

4. RUANG LINGKUP
 Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas
Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah
 Bentuk Pelanggaran dan Penjatuhan sanksi atas
pelanggaran netralitas Pegawai ASN
 Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang
dilengkapi uraian Tugas dan fungsi
 Tatacara Penanganan atau Laporan Dugaan
Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi netralitas
Pegawai ASN

5. TATA CARA PENANGAN ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI
ASAN DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
Dugaan
Pelanggaran
Netraliatas Pegawai
ASN
Rekomendasi
Bawaslu : 3 hari
KASN
(Komite Aparatur
Sipil Negara)
REKOMENDASI
BAWASLU
(tembusan) kepada:
1. Menpan RB
2. Mendagri
3. Kepala BKN
4. PPK
Peringatan
Dini
PPK ( Pejabat Pembina
Kepegawaian)
Tindak lanjut
rekomendasi
Pertimbangan / Saran/
Rekomendasi APIP dan
Badan Pertimbanagn
Pegawai

6. UPAYA BAWASLU DALAM PENANGANAN
ISU TERKAIT NETRALITRAS ASN DALAM
PEMILIHAN UMUM ADALAH :
1. Melakukan Sosisalisasi Tentang Netralitas ASN
2. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder
yang ada, Camat, Puskesmas, Dan Dinas
Pendidikan
3. Membuat flayer/ pamflet dll tentang dasar
huku kenetralitasan ASN dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan
4. Membagikan di media Sosial, Postingan-
postingan terkait hal tersebut

7. TERIMA KASIH
BERSAMA RAKYAT AWASI
PEMILU
BERSAMA BAWASLU,
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU