1. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DIBIDANG POLITIK
DAN HUKUM
Diajukan Sebagai tugas kelompok pendidikan kwarganegaraan
Disusun Oleh
Faila Sufa 1201413013
Prio Tri Isyanto 3312413032
Muhammad Faiz Luthfi 3312413063
Dimas Pandhu Narasandi 5101413030
Mahsus Afandi 6101413031
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG
2014

2. abstrak
wawasan nusantara merupakan sendi utama dalam kehidupan dan bernegara terutama
pengaplikasiannya di berbagai bidang baik politik maupun hukum. Masyarakat adalah
kelompok manusia yang tersebar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan
persatuan yang sama (J.L Gillin J.P Gillin).politik ,hukum merupakan suatu keadaan nyata
baik tentang kekuasaan dan kemenagan dimana suatu individu akan melakukan berbagai cara
untuk mencapainya. Perlunya implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik dan
hukum agar masyarakat menyadari dan bersikap bijak tentang persoalan baik,buruk, benar
dan salah.
Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 19571
wilayah indonesia yang tadinya hanya 3
mil menjadi 12 mil sebagaimana isi dari Deklarasi tersebut telah dapat menyatukan seluruh
wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dimana terdapat pengimpletasian dalam bidang
politik mengenai luas wilayah.
Dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 82) serta berlaku efektif
sebagai hukum internasional positif sejak 16 November 1984. Di masa Pemerintahan B.J
Habibie kembali Indonesia mendeklarasikan visi pembangunan kelautan dalam ‘Deklarasi
Bunaken, dimana Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan
rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
1
Deklarasi djuanda 13 des .1957 tentang wilayah kesatuan republik indonesia

3. KATA PENGANTAR
puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwataala serta Salawat dan
salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu-alaihiwasallam,
karena atas hidayah-Nyalah paper ini dapat diselesaikan. Rahmat dan salam senantiasa
tercurahkan karena didalam mengerjakan Paper ini penulis di berikan kesehatan serta akal
fikiran sehingga dapat menulis paper sesuai dengan tugas pendidikan kwarganegaraan.
Dengan hormat dan penuh keihlasan kami sampaikan kepada pembina mata kuliah
pendidikan kwarganegaraan Bapak Sunarto dan Bapak Natal kristiono sebagai pengampu
mata kuliahpendidikan kwarganegaraan, dan tentunya kami berharap paper ini dapat
memenuhi tugas dalam perkuliahan.
Penulis menyadari pada setiap diri seseorang tidak ada yang sempurna karena
sempurna sepenuhnya hanya milik alloh SWT . maka dari itu Penulis memohon kepada
Bapak/Ibu dosen khususnya, dan pada kalayak umum (pembaca) apabila menemukan
kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini adalah sebuah kewajaran dari sifat manusia,
baik berupa dari segi bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya-karya tulis yang akan
datang. Atas kekurangan dalam paper ini penulis memohon maaf serta apabila terdapat
keganjalan penulis mohon maaf.
Terima Kasih
Semarang 12 mei ,2014
Penulis

4. BAB I PENDAHULUAN
1.1 latar belakang
indonesia merupakan tempat keberagaman baik suku , ras ,budaya dan agama
sehingga memungkinkan akan sulit terjadinya integrasi .
Masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar mempunyai kebiasaan, tradisi,
sikap, dan perasaan persatuan yang sama (J.L Gillin J.P Gillin).
keberagaman tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan yang menimbulkan
suatu primordialisme pada suatu golongan . rentannya pengetahuan juga akan
menimbulkan konflik yang sulit untuk membetuk integrasi antara mereka . perlunya
mengetahui tentang wawasana nusantara yang merupakan sebuah pengetahuan yang
dijadikan bangsa indonesia sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam
menghadapi menyikapi menangani permasalahan yang menyangkut pada masyarakat
sehingga akan mengurangi suatu konflik dan akan membentuk suatu integrasi dengan
keberagaman indonesia .
politik ,hukum merupakan suatu keadaan nyata baik tentang kekuasaan dan
kemenagan dimana suatu individu akan melakukan berbagai cara untuk mencapainya.
Perlunya implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik dan hukum agar
masyarakat menyadari dan bersikap bijak tentang persoalan baik,buruk, benar dan salah.
1.2 Permasalahan
Maraknya beragam konflik dari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya sehingga
menimbulkan disintegrasi dan perdebatan dalam berbagai kelompok bahkan pada lapisan
tertentu .

5. 1.3 Manfaat
Prespektif wawasan nusantasa tentang politik dan hukum memiliki manfaat
antara lain :
1. menumbuhkan kesadaran dalam berpolitik
2. membagun jiwa nasionalisme pada masyarakat
3. menumbuhkan solidaritas antar kelompok maupun golongan yang saling menghargai
1.4 Landasan Teori
Dalam prospektif implikasi wawasan nusantara dalam bidang politik dan hukum ini
merupakan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasional dapat diwujudkan dan
dipertanggung jawabkan secara baik adil dan benar secara konstitusi .
Dalam Paham Machiavelli (Abad XVII) dalam bukunya “The Prince”2
diuraikan cara
membentuk kekuasaan politik :
I. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan
II. Untuk menjaga kekuasaan suatu rezim dibenarkan politik adu domba
III. Yang kuat pasti dapat bertahan dan menang
Selain itu juga terdapat Paham Lucian W Pye dan Sidney dalam bukunya “ Political Culture
dan Political Devolepment” (1972) mereka menyatakan ada unsur subjektif danpsikologis
dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Kemantapam suatu sistem politik
dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa bersangkutan.
pada dasarnya politik dan hukum memang harus didasari dengan implikasi wawasan
nusantara dimana terdapat sendi-sendi pancasila kebinekaan dalam menjalankan politik dan
hukum dalam mengaplikasikan wawasan nusantara.
2
Machievelli (abad xvll) dalam bukunya the prince paham membentuk kekuasaan politik 23:12

6. PEMBAHASAN
Menurut M.Panggabean (1979 : 349)3
wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa
Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang
didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi,
ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia.
Pemahaman negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang
dikembangkan dari ARCHIPELAGO CONCEPT atau azas Archipelagoyang Berbeda dengan
negara-negara barat pada umumnya4
.
Pentingnya Wawasan Nusantara dalam mengimplementasikannya dalam berbagai
aspek dan sendi dalam kehidupan karena wawasan nusantara merupakan cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi
Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat,
serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi
pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam
kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan nasional. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada
kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
3
M.Panggabean (1979 : 349) wawasan nusantara 23:28
4
Geopolitik indonesia tentang paham negara kepulauan -9 wawasan nusantara pdf.jurnal

7. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BIDANG POLITIK
Dalam mengimplementasikan wawasan nusantara dalam bidang politik, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara5
, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang6
, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
denga hukum yang berlaku.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar
dan pulau kosong selain itu juga perlu pemahaman tentang Deklarasi Djuanda pada
tanggal 13 Desember 19577
wilayah kita yang tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil
sebagaimana isi dari Deklarasi tersebut telah dapat menyatukan seluruh wilayah
Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi laut internasional
diantara pulau-pulau yang ada di Indonesia
5
sitisaiyah.blogspot.com/2012/04/implementasi-wawasan-nusantara-dalam.html 23:40
6
id.wikipedia.org/wiki/Geopolitik_di_Indonesia 6:20
7
ibid

8. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BIDANG HUKUM
berdasarkan TabMPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN8
, adalah:wawasan
nasional yang bersumber pada pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cari pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenaqi diri dan lingkungannya dengan mengutamakan
kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di bidang Hukum
1. Mengembangkan budaya hukum di semuwa lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya
Negara hokum.
2. Menata sitem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-
undangan warisan colonial dan hukum nasional yang deskriminatif.
3. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hokum,keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi
manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konfensi internasional teutama yang berkaitan dengan hak
asasi manusia.
5. Meningkatkan integritas moral dan kepropesionalan aparat penegak hukum,
termaksud kepolisian Negara RI, untuk menumbuhkan kepercayaan dukungan sarana
dan prasarana hokum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
8
nurafiasokong.blogspot.com/2012/05/implementasi-wawasan-nusantara.html 23 :45

9. 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan
pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturan perundang- undangan yang mendukung kegiatan
perekonomian .
8. Menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, dan terbuka, serta bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi atas keadilan dan
kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran , serta peningkatan perlindungan,
penghormatan, dan penegakan hakm asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hokum dan HAM
yang belum di tangani secara tuntas.
Dalam Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak yangsenantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut
tahun 1982 (UNCLOS 82) serta berlaku efektif sebagai hukum internasional positif sejak
16 November 1984. Di masa Pemerintahan B.J Habibie kembali Indonesia
mendeklarasikan visi pembangunan kelautan dalam ‘Deklarasi Bunaken”9
. Inti deklarasi
tersebut adalah pemahaman bahwa laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk
masa depan persatuan bangsa Indonesia Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi
pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan
wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
9
Deklarasi bunaken tentang pemahaman dan masa depan persatuan bangsa indonesia 16 November 84
PDF.jurnal buku lintas tim 3

10. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai
Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-
undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya
seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan
prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan
kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar
hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia
terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten
dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan
berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap
toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar
dan pulau kosong.

11. Daftar Pustaka
Machievelli (abad xvll) dalam bukunya the prince paham membentuk kekuasaan politik
23:12
Deklarasi djuanda 13 des .1957 tentang wilayah kesatuan republik indonesia
M.Panggabean (1979 : 349) wawasan nusantara 23:28
M. Budiyarto Tahun 1980”Wawasan Nusantara dalam peraturan Perundang-Undangan
Negara Republik Indonesia” Penerbit Ghalia Indonesia.
1
Geopolitik indonesia tentang paham negara kepulauan -9 wawasan nusantara pdf.jurnal
http://sitisaiyah.blogspot.com/2012/04/implementasi-wawasan-nusantara-dalam.html 23:40
id.wikipedia.org/wiki/Geopolitik_di_Indonesia 6:20
Deklarasi bunaken tentang pemahaman dan masa depan persatuan bangsa indonesia 16
November 84 PDF.jurnal buku lintas tim 3
http://nurafiasokong.blogspot.com/2012/05/implementasi-wawasan-nusantara.html 23 :45