Pendidikan

1. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Disusun Guna Memenuhi Tugas Ke III Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pembimbing:
Mia Kusmiati S.E.,M.M. FHISIP
Disusun oleh:
Nama : Vitri Pujiriyanto
NIM : 857081831
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS TERBUKA
2019

2. BAB I
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu faktor penunjang
eksistensi suatu negara adalah masyarakat. Hal ini merujuk pada suatu
pengakuan negara secara de facto yang salah satunya adalah adanya masyarakat
sebagai unsur utama pengakuan eksistensi suatu negara.
Sangatlah penting untuk memahami hakikat pembangunan perekonomian
Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam
Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional disusun atas usaha bersama,
berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam
arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara
memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh
konstitusi sebagimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap
perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif
masyarakat sebagai kontrol sosial, dan citizen partisipation is citizen power.
Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah
yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.
Dalam berbagai kasus pembangunan, hak-hak masyarakat yang telah
dijamin konstitusi tersebut dieleminasi oleh pemerintah baik itu melalui legal
instrumen maupun kriminalisasi langsung terhadap masyarakat melalui alat
negara (TNI/Polri). Pembangunan tidak lagi memperhatikan hukum yang hidup
di dalam masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat pinggiran
termarjinalkan, hingga terkungkung di dalam jeruji besi.

3. 3
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Partisipasi
Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata
“participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan
perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu
organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut
dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari
pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.
Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa
rincian tentang partisipasi sebagai berikut :
a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha
bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa
dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama
diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang
kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau
dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan
demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-
pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti
memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai
pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai
keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah
pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial
dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan
hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

4. Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya
masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan
ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
B. Pengertian Masyarakat
Pengertian Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup
secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik
semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di
dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.
Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu
“musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi
masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di
suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.
Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan
perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang secara
kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.
Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan
manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif
cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang
sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia
tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah proses
terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi
apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.
C. Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari
berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok
masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling
ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek
lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal
ini dapat ditempuh dengan cara:

5. 5
1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
3. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia
5. Mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan
sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
6. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
7. Menciptakan lapangan kerja.
8. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
9. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar
bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.
D. Terminologi Kearifan Lokal
Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak
bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Adapun pengertian
kearifan lokal menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
1. Sibarani (2012), Pengertian kearifan lokal menurut Sibarani adalah
suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai
luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan
masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal.
2. Al Musafiri, Utaya Dan Astina (2016), Pengertian kearifan lokal
menurut Al Musafiri, Utaya dan Astina adalah peran untuk mengurani
dampak globalisasi dengan cara menananmkan nilai-nilai positif kepada
remaja. Penanaman nilai tersebut didasarkan pada nilai, norma serta
adat istiadat yang dimiliki setiap daerah.
3. Warigan (2011), Pengertian kearifan lokal menurut adalah nilai-nilai
yang ada kearifan lokal d Indonesia sudah terbukti turut menentukan
kemajuan masyarakatnya.
4. Paulo Freire (1970), Pengertian pendidikan berbasis kearifan lokal
menurut Paulo Friere adalah pendidian yang mengajarkan peserta didik
untuk selalu konkret dengan apa yang mereka hadapi. Hal ini sebagai
mana Paulo Friere.

6. 5. Apriyanto (2008), Pengertian kearifan lokal menurut Apriyanto adalah
berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh
masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka.
6. Rahyono (2009), Pengertian kearifan lokal menurut Rahyono adalah
kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompokk etnis tertentu yang
diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal
disini yaitu hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka
dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain.
E. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbit pada 1
November dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2017 Nomor
225 pada 2 November 2017 setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Dilengkapi dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6133. PP 45/2017
diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilandasi oleh
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).

7. 7
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan
pengertian ketentuan umum tentang :
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta
Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia,
kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam Penjelasan PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan
berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi
Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik
orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi
Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya
sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap
kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga
merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan
Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

8. BAB III
PEMBAHASAN
A. Partisipasi adalah Hak
Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak
asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana
termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan
masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog,
tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya
merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD
1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.
Sesunggguhnya, penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta
masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh
pemerintah. Sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB).
Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal
pembukaan lahan (land clearing) menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum:
"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui
perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku
kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012
ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi
partisipasi masyarakat.
Begitu pula terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak bagi
lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang juga
melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi; (a)
pemberian informasi yang transparan dan lengkap, (b) kesetaraan posisi di
antara pihak-pihak yang terlibat, (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil

9. 9
dan bijaksana, dan (d) koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan
pihak-pihak yang terkait.
B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior
(membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan
pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama
pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga
negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai
suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk
mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Kedua, peran
masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang
potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu,
masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right
be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga,
peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat
ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-
keputusan pemerintah. Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat
penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat
didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus
dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam
pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari
membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya
(fisik).
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah
mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.
Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah meliputi :

10. 1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan
Kebijakan Daerah,
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,
Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah,
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam
Daerah
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
5. Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah,
6. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi
Kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan
Kebijakan Daerah
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan
kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan
tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan
diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan
dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi
merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama
berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara
kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat
dukungan dalam pelaksanaannya.
Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat
dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam
pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta
memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.
Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai
dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah

11. 11
pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat
berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana
mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat
tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga
PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong
komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas
bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf
pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai
penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa
yang harus dilakukan oleh komunitas.
D. Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal
Pentingnya mempertahankan kearifan lokal dalam menunjang
pembangunan daerah ini pada intinya adalah suatu upaya realistik untuk
mempertahankan karakteristik budaya bangsa yang merujuk pada
pembangunan berasaskan Pancasila. Untuk menjalankan pembangunan
daerah berbasis kearifan lokal ini peran serta masyarakat sangat diperlukan
dalam hal:
1. Sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah tanpa
meninggalkan faktor sosial budaya bangsa
2. Sebagai penyaring budaya asing yang dapat merusak budaya asli.
3. Sebagai pelaksana karakteristik pembangunan daerah berorientasi good
governance

12. BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk
mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan
sebaik mungkin demi terciptanya suatu pembangunan yang
berlandaskan masyarakat madani dan berkesinambungan
2. Pembangunan daerah harus tetap merujuk pada karakteristik suatu
daerah. Hal ini sebagai pedoman bahwa pembangunan daerah yang
dilakukan tidak meninggalkan kultur budaya sosial budaya dan
kemasyarakatan yang telah lama terbentuk melalui proses asimilasi,
akulturasi dan lain sebagainya
3. Pembanguanan daerah haruslah tetap mengedepankan pembangunan
menuju masyarakat madani dan pembangunan berbasis good
governance
B. SARAN
1. Pembangunan daerah di masa yang akan datang hendaknya dilakukan
dengan menggunakan metode yang tepat guna dan berdaya guna
dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas sumber daya manusia
sehingga sumber daya alam yang dimiliki menjadi faktor utama yang
saling bersinergi satu sama lain.
2. Dimasa yang akan datang, hendaknya pembangunan daerah lebih
selektif dalam memih metode yang akan digunakan dalam menunjang
pembangunan daerah itu sendiri. Penggunaan proses akulturasi,
asimilasi dan lain sebagainya tetap digunakan sebagai mediator dalam
pelaksanaan pembangunan daerah
3. Penggunaan masyarakat sebagai faktor penggerak pelaksaan
pembangunan good governance dalam menuju masyarakat madani
hendaknya tetap dilakukan upgrading knowledge sehingga tidak terjadi
kesenjangan pola pikir dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Amin, Zainul Ittihad, 2018, Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan MKDU
4111, Cet 31, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
Mahi, Ali Kabul,Prof. Dr. Ir, 2018, Perencanaan Pembangunan Daerah Teori &
Aplikasi, Prenada Media Gramedia, Jakarta
Mudrajad Kuncoro, Prof. Ph.D, 2018, Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori
& Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama
Rahayu, Heffi Christya, 2018, Jurnal Organisasi Manajemen: Dimensi
Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Pada Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi
Riau, Volume 14, Universitas Terbuka
Rusmawardi, Muhammad, 2006, Thesis: Peranan Pajak dan Retribusi Daerah
dalam Pembangunan Daeah (Studi Kasus di Kabupaten Kotawaringin
Barat Pangkalan Bunn Kalimantan Tengah), Universitas Diponegoro,
Semarang
Sedarmayanti, Prof.Dr. Hj, M.Pd, 2012, Good Goverance II Edisi Revisi,
Mandar Maju
Wang, Yanhui& Baixue Wang.(2016). Multidimensional Poverty Measure and
Analysis: A Case Study From Hechi City, China, Wang and Wang,
Springer, Plus 2016.
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-kearifan-lokal-menurut-
para-ahli-ciri-ciri-ruang-lingkup-contoh.html
https://www.jogloabang.com/politik/pp-45-tahun-2017-partisipasi-masyarakat-dalam-
penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-
partisipasi-masyarakat
https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-
masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html