Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Perhubungan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan peraturan, peningkatan pengendalian internal, penerapan sistem informasi, dan mekanisme akuntabilitas.

1. Kementerian Perhubungan
Membangun dan Menjaga Penerapan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Maizar Radjin

2. konsep
GCG

3. LATAR BELAKANG
3
▪ IPK Indonesia selama dua tahun terakhir skornya masih rendah
untuk standar di Asia Pasifik yang sampai tahun 2018 dengan skor
38 (skala 100), dimana rata-rata IPK di Asia Pasifik menurut
Transparansi Internasional sudah mencapai skor 43, dan untuk Asia
Tenggara skornya 40.
▪ Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia
pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di
tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang
turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah
Negeri Gajah Putih.
▪ Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini
berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di
posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari
sebelumnya 96
▪ Indonesia sendiri menargetkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019
mencapai skor 50, sehingga sejajar dengan negara-negara ASEAN
lain Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50) dan Filipina (36).
2017 2018
Sumber: https://databoks.katadata.co.id
Maizar Radjin

4. Aturan & Pedoman
4
Tidak secara eksplisit
menjelaskan tentang
Penerapan prinsip GCG
Memuat penerapan prinsip
GCG dalam hal
pembentukan
Konisaris Independent &
Komite Audit
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG
secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat
penerapan
Prinsip GCG
secara
Eksplisit
▪ UU No.40/2007 tentang
PT
▪ UU No.8/1995 ttg Pasar
Modal
▪ Letter on intens IMF
1997
▪ Inpres No.7 thn 1999 ttg
]akuntabilitas kinerja
lembaga pemerintah
▪ UU No.28/1999 tentang
KKN
▪ UU No.31/1999 tentang
Pemberantasan korupsi
▪ SE-03/PM/2000
Bapepam Komite
Audit
▪ Tap MPR No. VII/2001
ttg Visi Indonesia
▪ Peraturan Pencatatan
Efek di Bursa IA
▪ Kep. Direksi BEJ No.
339/2001 ttg
Komisaris Independen
& Komite Audit
▪ Pedoman GCG
oleh Komite
Nasional
Kebijakan
Corporate
Governance th
2001
▪ Pedoman GCG
Perbankan Tahun
2004
▪ Pedoman Umum
GCG Tahun 2006
▪ Kepmen
BUMN No.
117/2002 ttg
Penerapan
Praktik GCG
▪ UU
No.30/2002
ttg komisi
pemberantas
an tindak
pidana
korupsi PBI
No.
8/4/PBI/2006
Kesadaran bagi
Seluruh PT & PT
terbuka
Keharusan bagi PT
terbuka
Himbauan bagi
Seluruh PT
Himbauan
/kewajiban
Bagi BUMN dan
Perbankan
Keharusan
bagi
BUMN
Pedoman Umum GCG di
Indonesia yang
dikeluarkan oleh
Komite Nasional Kebijakan
Governance pada tahun
2006
Seluruh perusahaan di
Indonesia (konvensional,
Syariah dan Regulator)
▪ UU
No.19/200
3ttg BUMN
▪ UU
No.17/200
3 ttg
Keuangan
negara
Landasan bagi
perusahaan untuk
keberlangsungannya
organisasi

5. Good Corporate Governance (GCG) : Simple Terms
5
Menciptakan nilai
tambah bagi seluruh
pemegang
kepentingan
(stakeholders)
Doing the right thing
& Doing the thing
right
In the right way, At
the right time, In the
right place , By the
right people
Maizar Radjin

6. TIGA PILAR GCG
NEGARA DUNIA USAHA MASYARAKAT
Negara dan perangkatnya
menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan
transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten
(consistent law enforcement).
Dunia usaha sebagai
pelaku pasar
menerapkan GCG
sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
Masyarakat sebagai pengguna produk
dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan
perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (social
control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Maizar Radjin

7. DEFINISI GCG
7
▪ Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang
berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif
serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan
eksternal (Organisation For Economic Cooperation And Development “’OECD” Principles
of Corporate Governance 2004)
▪ Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha. (KPK-RI)
▪ Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat Dan Beretika
(BPKP-RI)
Maizar Radjin

8. Parameter Implementasi GCG
8
Compliance: Sejauh mana perusahaan telah
mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi
prinsip-prinsip GCG
Conformance: Sejauh mana perusahaan telah
berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang
menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat
dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG
Performance : Sejauh mana perusahaan telah
menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan
bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang
nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.
Maizar Radjin

9. 9
Pedoman Pokok Pelaksanaan
Nilai-nilai Perusahaan Etika Bisnis
Fungsi
Pedoman Perilaku
▪ Visi dan misi
perusahaan
▪ Karakter dan
letak
geografis
▪ Terpercaya,
adil dan jujur.
▪ Interaksi
▪ Budaya
perusahaan.
▪ Pedoman
perilaku.
• Penjabaran nilai-nilai
perusahaan dan etika
bisnis
• Panduan tentang
benturan kepentingan
• Kepatuhan terhadap
peraturan
• Kerahasiaan informasi
• pelaporan terhadap
perilaku yang tidak etis
1 2 3Maizar Radjin

10. PRINSIP GCG
✓consistent law
enforcement
✓pedoman dasar
✓obyektif dan
bertanggung jawab
DASAR
✓ Transparancy
✓ Accountability
✓ Responsibility
✓ Independency
✓ Fairness
UMUM
10 Maizar Radjin

11. PRINSIP UMUM …(1)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
IMPLEMENTASI
• Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses
oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
• Informasi yang harus diungkapkan meliputi pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan dan susunan organisasi
• Menyusun sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG
serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
• Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
1. TRANSPARANSI
11 Maizar Radjin

12. PRINSIP UMUM …(2)
Dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan
2. AKUNTABILITAS
IMPLEMENTASI
• Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab
• Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan
• mempunyai kemampuan sesuai tusi
• Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
• Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang
• konsisten dengan sasaran usaha perusahaan
• semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah
disepakati.
12 Maizar Radjin

13. PRINSIP UMUM …(3)
3. RESPONSIBILITAS
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen
IMPLEMENTASI
• Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
• Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
13Maizar Radjin

14. PRINSIP UMUM …(4)
Perusahaab harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak lain.
IMPLEMENTASI
• Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari
segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
• Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lain.
4. INDEPENDENSI
14Maizar Radjin

15. PRINSIP UMUM …(5)
IMPLEMENTASI
• Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan
prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
• Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan
manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
• Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
5. KEWAJARAN DAN KESETARAAN (FAIRNESS)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
15 Maizar Radjin

16. 2Implementasi
GCG
KEMENHUB

17. Informasi Visi, Misi, Tujuan Organisasi
dll dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KP 873 Tahun
2017 tentang Reviu Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan;
Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian Perhubungan
Meningkatkan pengendalian intern
melalui PM 25/2019 tentang
Implementasi SPIP dan PM 44/2019
Pembentukan UKI di lingkungan
Kemenhub
IMPLEMENTASI GCG…(1) : KEMENHUB
17 Maizar Radjin

18. ✓Emonitoring Anggaran
✓E-Peformance (Kinerja Organisasi)
✓E-Planning
✓AP2KP (kinerja pegawai)
✓E-Procurement
✓E-Office (persuratan)
✓Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)
✓JDIH Kemenhub (jaringan
dokumentasi dan informasi hukum)
IMPLEMENTASI GCG…(2) : KEMENHUB
18
Membudayakan
E-Government
Maizar Radjin

19. IMPLEMENTASI GCG…(3) : KEMENHUB
Perencanaan Audit Berbasis
Risiko (ITJEN)
Internal Audit Charter
(IAC)/Piagam Internal Audit :
PM 42 Tahun 2018
Laporan Kinerja (LAKIP)
Mekanisme penanganan
benturan kepentungan
(Conflict of Interest) PM 61
Tahun 2016;
MoU dengan Instansi Lain
(BNN, PPATK, BPKP dan
Kejaksaan);
Sertifikasi Manajemen
Prosedur Mutu ISO
9001:2008 dan sertifikasi
lainnya di masing-masing
LAB/Balai di lingkungan
Kementerian Perhubungan
Pemilihan Jabatan Struktural
melalui Assesment
19 Maizar Radjin

20. IMPLEMENTASI GCG…(4) : KEMENHUB
Publikasi Proses Bisnis dan Standar
Operating Procedure di lingkungan
Kemenhub (PM 50 Tahun 2017)
Layanan Pengaduan
Masyarakat (call centre)
151
Whistlebloiwng system
(SIMADU)
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019 (Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun
2015)
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2019 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan
20 Maizar Radjin

21. IMPLEMENTASI GCG…(5) : KEMENHUB
Peraturan-peraturan
Menteri Perhubungan
tentang Standar
Pelayanan Minimal pada
UPT di lingkungan
Kemenhub kepada UPT-
UPT yang sudah dalam
kategori BLU
Kode Etik pegawai
Kemenhub PM 99 Tahun
2011
Pengelolaan dan
Pelaksanaan BMN di
lingkungan Kemenhub
PM 59 dan 70 Tahun
2018
Peningkatan
Pemanfaatan Aplikasi
Layanan Aspirasi Dan
Pengaduan Online
Rakyat Di Bidang
Perhubungan IM 9
Tahun 2017
Penanganan dan Tindak
Lanjut Pengaduan
Pelanggaran (Whiste
Blower) Lingkungan
Kementerian
Perhubungan PM 53
Tahun 2014
Role Model Pendidikan
dan Budaya Anti Korupsi
(PBAK) Di Lingkungan
Kementerian
Perhubungan Tahun
2016 PM 473 Tahun
2016
Pembentukan Unit
Pengendali Gratifikasi di
lingkungan Kementerian
Perhubungan sampai
dengan tingkat UPT di
daerah
21 Maizar Radjin

22. RENCANA AKSI PENINGKATAN GCG KEMENHUB
MEMBENTUK KOMITE AUDIT
MENDORONG ATAU MENGINISISASI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TERKAIT MANAJEMEN RISIKO DISETIAP OPERASIONAL
ORGANISASI YANG DI ANGGAP STRATEGIS
MENYUSUN KEBIJAKAN TERKAIT TALENT MAPPING DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN ZAMAN SEMAKIN YANG CEPAT
MENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENHUB
SEBELUMNYA TERHADAP KEBIJAKAN AKUTANSI YANG PERLAKUANNYA BEDA DENGAN KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA LAIN YANG
TERKAIT DENGAN ASET TETAP DALAM RENOVASI (ATR), PIUTANG DAN PENDAPATAN
MENDUKUNG PENUH IMPLEMENTASI NYATA ELEMEN-ELEMEN DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI YANG MELIPUTI MANAJEMEN
PERUBAHAN, PENATAAN SDM DAN TATA LAKSANA, PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN
PELAYANAN DI KEMENHUB DAN MENINGKATKAN PERSEPSI PARA STAKEHOLSER TERKAIT KUALITAS PELAYANAN DI KEMENHUB
22 Maizar Radjin