Sejarah Nasional Indonesia VI

1. Oleh Syarifuddin

2. Faktor kembali ke NKRI
Penggabungan daerah-daerah
yang satu dengan yang lain atau
negara bagian yang satu negara
bagian yang lain sehingga pada
tanggal 5 april 1950 RIS hanya
terdiri dari tiga negara bagian,
yaitu Republik Indonesia,
Negara sumatera Timur, Negara
Indonesia Timur.
Belanda sebenarnya ingin
memproyeksikan beberapa
pemimpin-pemimpin daerah sebagai
boneka dari negara-negara federal
agar mereka bisa kendalikan.
CONTOH : seperti pemeberontakan
APRA yang termasuk didalamnya
Sultan hamid II yang mendukung
Westerling yang sebelumnya
melakukan gerakan pengacau
keamanan di Makassar dan Bandung,
pemberontakan Andi Aziz di Makasar
dan lain-lain

3. maka pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi
negara RIS dibubarkan dan NKRI dibentuk untuk
menjadi bentuk pemerintahan negara Indonesia.
Pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan senat RIS
mengesahkan persetujuan rancangan undang-undang
dasar sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia
hasil panitia bersama
Pada tanggal 15 agustus 1950, dalam
rapat gabungan parlemen dan senat RIS,
Presiden Soekarno menandatangani
rancangan UUDS tersebut.

4.  Pada tanggal 15 Agustus 1950, presiden
Republik Indonesia Mr. Asaat menyerahkan
kekuasaan kepada presiden Soekarno. Kemudian
Ir soekarno kembali menjadi presiden Negara
kesatuan Republik Indonesia, serta Moh. Hatta
yang sebelumnya menjabat perdana menteri RIS
kembali menjabat sebagai Wakil Presiden
Republik Indonesia.
 Di dalam undang-undang dasar sementara 1950,
pemerintah Indonesia mengikuti sistem
demokrasi Parlementer, yang menyatakan bahwa
kabinet dan menteri-menteri kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen

5.  Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut ialah,
kabinet Ali sastroamidjojo I
(juli 1953 – juli 1955
Kabinet Wilopo (april 1952 -
juni1953)
Kabinet Sukiman (april 1951-
februari 1952),
Kabinet Natsir (september
1950 - Maret 1951)
1
3 4
2

6. Berikut ini merupakan program-program
dari kabinet Natsir:
 Mempersiapkan dan menyelenggarakan
pemilihan umum untuk kontitusional.
 Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan pemerintah
serta membentuk peralatan negara yang
bulat.
 Menggiatkan usaha untuk mencapai
keamanan dan ketentraman.
Pada tanggal 7 september 1950, Presiden Ir.
Soekarno melantik Moh. Natsir (Masyumi) sebagai
perdana menteri.

7.  Menggembangkan dan memperkokoh kesatuan
ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan
ekkonomi nasional yang sehat serta melakukan
keragaman antara buruh dan majikan.
 Membantu pembangunan perumahan rakyat
serta memperluas usaha-usaha meninggikan
derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat
 Menyempurnakan organisasi angkatan perang
dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara
dan gerilya ke dalam masyarakat.
 Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
dalam tahun ini.

8. Sementara itu, pada tanggal 20 maret 1951 Partai
Indonesia Raya (PIR) yang merupakan partai pendukung
kabinet menarik menteri-menterinya dari kabinet ini.
Sehari kemudian, tanggal 21 maret 1951, Mohammad
Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden
Soekarno.
beban kabinet ini adalah perjuangan
pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia.
Perundingan tanggal 4 desember 1950
menemui jalan buntu. Hal ini menimbulkan
mosi tidak percaya dari parlemen terhadap
Kabinet Natsir.

9.  Pada tanggal 19 mei 1950, diadakan suatu persetujuan
antara RIS dan RI untuk mempersiapkan pembentukan
panitia kesatuan dengan ditandatanganinya suatu piagam
persetujuan antara pihak RIS dan pihak RI.
 Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu kemudian
dibentuklah panitia persiapan undang-undang dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diketuai oleh
Prof. Dr. Soepomo yang merupakan menteri kehakiman RIS
 Tanggal 20 juli 1950 UUDS berhasil dirampungkan dan
disahkan pada 14 agustus 1950

10.  Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia
terdiri atas VI bab antara lain yakni Negara Republik
Indonesia, alat-alat dan perlengkapan negara, tugas-
tugas alat-alat dan Perlengkapan negara, pemerintahan
daerah dan daerah-daerah Swapraja, konstituante dan
perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan
ketentuan penutup.

11.  Undang-undang dasar 1950 mengandung unsur-
unsur dari UUD-RI maupun UUD-RIS. Menurut
UUDS 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh
presiden, kabinet dan DPR.
Didalam setiap bab tersebut kembai
terdiri dari bagian-bagian yang telah
tercantum. Setiap bab terdiri dari
beberapa bagian pasal, yakni 146 pasal

12.  APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia
Serikat) merupakan angkatan perang nasional
RIS.
 Di dalam APRIS terdapat sekitar 26.000 orang
mantan anggota Konijklijk Nederland Indonesich
Leger (KNIL) yang berakibat timbulnya
ketidaksukaan dan ketidakpuasan
 Bekas tentara KNIL yang dimasukkan ke dalam
APRIS merasakan bahwa mereka akan diberikan
perlakuan yang berbeda dengan tentara APRIS
yang berasal dari TNI.

13.  Banyak bekas tentara KNIL yang keluar dari
kesatuannya dan memilih bergabung dengan para
golongan federalis yang ingin mempertahankan
bentuk negara federal
 Pada awal 1950 terjadi pemberontakan APRA
(Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh
Westerling, kemudian dilanjutkan oleh
pemberontakan Andi Azis yang terjadi di Makasar,
dan yang terakhir adalah pemberontakan Republik
Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Soumokil (Eks
Jaksa Agung NIT).
 Tidak sedikit tentara KNIL yang terlibat dalam setiap
pemberontakan yang terjadi

14. Salah satu ramalan Jayabaya mengatakan bahwa,
“pada suatu saat akan datang seorang Ratu Adil dari
negara Turki yang mengantarkan Indonesia pada
puncak kejayaan”. Westerling merasa Isi ramalan
tersebut adalah untuk dirinya sehingga ia
memberontak.
Angkatan perang ratu Adil (APRA)
merupakan sebuah bentuk
angakatan perang yang dibentuk
oleh bekas prajurit Belanda yakni,
Kapten Raymond Westerling di
Bandung.

15.  Pemberontakan APRA tersebut
menyebabkan Wali Negara Pasundan,
R.A.A Wiranatakusumah
mengundurkan diri. Kemudian
tanggal 8 maret 1950 terjadi
demontrasi di Bandung yang
menuntut pembubaran Negara
Pasundan dan Penggabungan seluruh
daerah Jawa Barat ke dalam negara
RI.

16.  Terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar
 Pemberontakan ini terjadi karena sering terjadi
demonstrasi kelompok masyarakat yang anti-federal
untuk mendesak NIT untuk segera menggabungkan diri
dengan Republik Indonesia.
Pada tanggal 5 April 1950 pemerintah
mengirimkan satu batalion pasukan TNI yang
dipimpin oleh Mayor H.V. Worang,
kedatangan pasukan dari Jawa pun
mengancam kedudukan dari masyarakat
yang pro-federal. Mereka pun bergabung
dan menamakan diri “Pasukan Bebas” yang
berada di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz

17.  Pemberontakan Andi Azis di Makasar awal
April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis
kabinet NIT. Pada tanggal 20 april, tokoh
pemuda Indonesia Maluku (PIM) Pupella,
mengajukan mosi tidak percaya pada
parlemen NIT. Akibatnya, Perdana Menteri
NIT Ir. P.D Diapari mengundurkan diri.
kabinet bubar lalu penggabungan ke dalam RI

18.  Soumokil memproklamasikan RMS menjadi
sebuah negara yang merdeka lepas dari
pemerintahan RIS.
 Pemerintah RIS berusaha menyelesaikan
pemberontakan RMS dengan jalan diplomasi,
karena pemerintah RIS tidak menginginkan
adanya korban jiwa lagi akibat peperangan
namun pihak RMS menolaknya.
Soumokil

19.  Setelah diakuasainya Pulau
Ambon, Soumokil beserta
pasukan RMS yang tersisa
bersembunyi di Pulau seram
dan ada yang lari ke
Belanda. Mereka berjuang
untuk mempertahankan
berdirinya RMS. Sedangkan
Dr. Soumokil baru bisa
tertangkap pada tanggal 19
Desember 1963 dan
diserahkan kepada
pemerintah pusat di Jakarta
Pada permulaan November kota Ambon dapat dikuasai
oleh pasukan-pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-
pertempuran yang sengit dengan korban yang besar.
Foto Eksekusi Mati Dr. Soumokil